cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 198 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Penilaian Kondisi Jembatan Menggunakan Metode BMS pada Jembatan Sungai Deli Medan, Karang Berombak, Jl. Karya Dalam Simanungkalit, Firstdo Setiawan; Fauzan, Muhammad Ibnu; Kinanti, Canda; Butar, Laurensia Butar; Zebua, Kevin Sean Yasaro; Hasibuan, Tomi Dynosius
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4901

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi Jembatan Sungai Deli, yang terletak di Medan Karang Berombak, Jl. Karya Dalam. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Jembatan (BMS). Meskipun jembatan adalah infrastruktur penting yang membantu mobilitas masyarakat, beban lalu lintas yang besar dapat menyebabkan kerusakan struktural. Hasil inspeksi menunjukkan banyak kerusakan, termasuk retakan di permukaan lantai jembatan dan masalah lingkungan seperti penumpukan sampah, yang dapat mempengaruhi integritas struktural. Data yang dikumpulkan mencakup tingkat kerusakan pada masing-masing bagian jembatan, jumlah elemen yang rusak, dan bagaimana kerusakan berdampak pada keselamatan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Sungai Deli memiliki kondisi rusak ringan dengan nilai rata-rata 1,3, yang menunjukkan bahwa diperlukan pemeliharaan berkala dan rutin. Diharapkan penelitian ini akan membantu pengelola jembatan membuat keputusan tentang pemeliharaan untuk menjaga keselamatan pengguna dan memperpanjang umur operasional jembatan.
Kajian Yuridis Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP yang Berkepastian Hukum Angelina, Jennifer; Sumanto, Listyowati
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4648

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 310-316 KUHP, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat setiap individu. Terdapat banyak elemen yang perlu dievaluasi kembali terkait kriteria untuk aktivitas yang dianggap sebagai perusakan reputasi. Interpretasi yang beragam di kalangan masyarakat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, serta penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Kesimpulannya adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai "inkonstitusional bersyarat," karena dianggap tidak sesuai dengan norma-norma UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 310 KUHP akan disesuaikan dengan Pasal 433 UU No.1 Tahun 2023 untuk memberikan realitas pidana dan mengisi kekosongan, mengurangi potensi terjadinya perlakuan diskriminatif, sekaligus memastikan bahwa penggunaannya tidak menimbulkan kerancuan. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-2023, Pasal 310 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 433 Peraturan No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa tindakan hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum perlu lebih waspada dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan terkait kasus pencemaran nama baik dan harus disertai dengan pertimbangan penegakan hukum.
Penilaian dan Prediksi Umur Jembatan Dengan Metode BMS di Jalan Karya Cilincing Kecamatan Medan Barat Malau, Flaura Dearnita; Fitria, Nur Wulan; Bancin, Meyke Afsari; Zebua, Yahya Onahia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4880

Abstract

Jembatan memainkan peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama di Indonesia yang memiliki tantangan geografis. Namun, penurunan kualitas jembatan akibat faktor beban lalu lintas, kondisi lingkungan, dan usia struktur sering kali menjadi ancaman terhadap keselamatan dan fungsionalitasnya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kondisi jembatan di Jl. Karya Cilincing, Kec. Medan Barat, menggunakan metode Bridge Management System (BMS) untuk menilai tingkat kerusakan, menentukan prioritas perbaikan, dan memprediksi sisa umur jembatan. Metode yang digunakan meliputi inspeksi visual terhadap elemen jembatan, termasuk railing, lantai, dan rangka baja, serta pengelompokan kondisi berdasarkan skala BMS. Berdasarkan analisis menggunakan BMS, jembatan ini diperkirakan memiliki sisa usia sekitar 18 tahun jika dilakukan perawatan secara berkala dan tepat sasaran.
Perbandingan Hukum E-Commerce Indonesia Dengan Amerika Serikat Ndraha, Krisdian Rizki Havana; Purba, Masni; Hutagalung, Jordy William; Butar, Edgar Butar; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum e-commerce antara Indonesia, yang menggunakan sistem civil law, dan Amerika Serikat, yang menggunakan sistem common law. Perbedaan pendekatan hukum ini mempengaruhi perlindungan konsumen di kedua negara, khususnya dalam menghadapi tantangan transaksi digital. Di Indonesia, kerangka hukum e-commerce didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Peraturan ini mencakup hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi digital, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kesadaran hukum konsumen yang rendah dan lemahnya pengawasan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce melalui Federal Trade Commission Act (FTC Act) dan Consumer Product Safety Act (CPSA). FTC diberikan otoritas untuk menindak pelanggaran hukum oleh pelaku usaha, termasuk penipuan dan kelalaian yang merugikan konsumen. CPSA juga memperkuat perlindungan konsumen dengan mengatur standar keamanan produk serta memberikan kewenangan kepada Consumer Product Safety Commission (CPSC) untuk melarang peredaran produk yang berisiko. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi di Amerika Serikat lebih terpadu dan tegas dalam menindak pelanggaran dan menjaga keamanan konsumen. Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum e-commerce, terutama dalam pengawasan dan kesadaran konsumen, serta memperbaiki mekanisme pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerangka hukum e-commerce di Indonesia agar lebih komprehensif dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC) Sihite, Samuel; Aritonang, Adelina M; Pasaribu, Ertika Susanti; Siburian, Pebryna Riosa; Manurung, Mario Fany; Siahaaan, Parlaungan Gabriel
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4814

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang pesat telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam akses informasi dan produksi karya intelektual. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, menjadi sangat penting. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya mereka, sekaligus melindungi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya tersebut. Namun, dengan munculnya platform digital berbasis User Generated Content (UGC), seperti TikTok dan YouTube, tantangan baru dalam perlindungan hak cipta muncul, terutama terkait dengan pembajakan film. Pembajakan film di era digital ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri perfilman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antara undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menangani pelanggaran hak cipta film, serta mengevaluasi regulasi hukum yang ada dan efektivitasnya dalam melindungi hak cipta film di platform digital berbasis UGC. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam menghadapi tantangan pembajakan di era digital.
Perceraian dari Sudut Pandang Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia Manggal, Adam Tanzio; Putra, moo Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4560

Abstract

Perceraian tidak dapat lepas dari aspek Hukum Pernikahan dikarenakan perceraian itu sendiri merupakan sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa penyelesaian perikatan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehedak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi tanggung jawab masing-masing pihak suami maupun istri dalam berumah tangga tentu ini akan menimbulkan keretakan bahkan perpecahan didalamnya. Tidak terpernuhi nya tanggung jawab masing-masing ini lah yang nanti akan menjadi factor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia Saat ini. Diharapkan melalui tulisan ini pembaca dapat mengetahui perceraian dari perspektif hukum pernikahan, apa saja tanggung jawab setelah menikah, dan factor-factor penyebab mengapa sebuah pasangan bisa berpisah.
Implementasi Array dalam Pengolahan Data Nilai Mahasiswa di Perguruan Tinggi Purba, Rohit Jhon Lamtama; Gurning, Yeremia Setya Maharman; Purba, Desni Paramitha; Nasution, Aurela Khoiri
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4150

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan data nilai mahasiswa di perguruan tinggi. Pengolahan data secara manual sering kali mengakibatkan kesalahan dan membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga penggunaan teknologi seperti array dalam struktur data dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan proses ini. Array memungkinkan penyimpanan data nilai secara terstruktur dan akses yang cepat, membantu dosen dan administrasi dalam mengelola data akademik secara lebih efisien dan akurat. Implementasi array dalam program berbasis Python, seperti dalam penelitian ini, dapat meminimalkan risiko kesalahan input dan memudahkan proses penghitungan, tampilan, serta pembaruan data nilai mahasiswa.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pentingnya Array, meningkatkan efisiensi pengolahan data, mengurangi kesalahan input data, menyediakan solusi praktis untuk dosen dan administrasi, mendukung pengambilan keputusan akademik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan sistem (development research). Metode ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi program, pengujian sistem, evaluasi sistem. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah program yang dirancang untuk mengelola data dan nilai mahasiswa di perguruan tinggi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik pengelolaan data akademik di perguruan tinggi dan menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Mediasi Restoratif Dalam Sengketa Kontrak Bisnis di Perusahaan Multinasional Situmorang, Olyhabana; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4720

Abstract

Sengketa kontrak bisnis sering kali menjadi tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional, mengingat kompleksitas yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis antar negara. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau arbitrase kerap melibatkan biaya tinggi, memakan waktu lama, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka panjang. Sebagai alternatif, mediasi restoratif menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Mediasi restoratif fokus pada dialog terbuka antara pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil, mengurangi ketegangan, dan memperbaiki hubungan yang terlanjur rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan mediasi restoratif dalam menyelesaikan sengketa kontrak bisnis di perusahaan multinasional, dengan fokus pada manfaat, tantangan, serta efektivitasnya dalam konteks bisnis internasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi bahwa mediasi restoratif dapat mengurangi biaya dan waktu yang terkait dengan sengketa bisnis, sambil menjaga hubungan baik antar pihak. Namun, tantangan yang muncul, seperti ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan sistem hukum yang berbeda, menjadi hambatan dalam penerapan mediasi restoratif di level global. Penelitian ini menyarankan pentingnya pelatihan mediator, penyesuaian kebijakan perusahaan, dan pengembangan platform mediasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan multinasional dalam menangani sengketa kontrak bisnis.
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembatalan Akta Otentik Berdasarkan Kesalahan Substansi Herawati, Herawati; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4550

Abstract

Penelitian  ini membahas tentang tanggung jawab notaris dalam pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi, dengan fokus pada kasus-kasus yang sudah  terjadi. Pembatalan akta otentik yang disebabkan oleh kesalahan substansi dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan akta yang dibuatnya sah dan bebas dari kesalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris serta implikasi hukum yang timbul akibat pembatalan akta otentik berdasarkan kesalahan substansi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan substansi yang terjadi dalam akta otentik yang ditandatanganinya, serta pentingnya pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang serupa di masa depan.

Page 12 of 20 | Total Record : 198

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024