cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 198 Documents
 16   17   18   19   20 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025" : 198 Documents clear
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Pemberi Kerja Rasji, Rasji; Marhein, Vannestian
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4585

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pemberi kerja merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam praktik hubungan kerja di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja dalam hubungan kerja, dengan fokus pada aspek hukum yang melandasi tindakan PHK sepihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum normatif terhadap regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal PHK sepihak, pekerja dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan hubungan industrial atau melalui mekanisme mediasi dan arbitrase untuk memperoleh hak-haknya yang terabaikan. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja serta prosedur hukum yang dapat diambil oleh pekerja sebagai upaya perlindungan hukum terhadap tindakan PHK yang tidak sah.
Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Keterampilan Berwirausaha di Bidang Jasa Boga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat Rahmi, Nadila Aulia; Natasya, Natasya; Ingtiyas, Fatma Tresno; Ginting, Laurena
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4802

Abstract

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial semakin diakui sebagai faktor kunci dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Di Indonesia, perempuan menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi, terutama di sektor informal. Sektor jasa boga menjadi peluang penting bagi perempuan karena fleksibilitasnya dan keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kurangnya pendidikan keterampilan, keterbatasan akses modal, dan hambatan pemasaran sering menghambat perkembangan perempuan di sektor ini. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pendidikan keterampilan berwirausaha di sektor jasa boga dapat memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Dengan memberikan keterampilan teknis seperti memasak dan pengolahan makanan, bersama dengan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan, program-program ini sangat penting untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemberdayaan ini dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga perempuan dan berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih luas.
Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Hukum di Indonesia Ginting, Angelica Ulinta; Sitanggang, Irene Mariboto; Putra, Moody Rizky Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4558

Abstract

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dilindungi oleh negara, dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ham bertujuan untuk melindungi harga diri, kehormatan, dan nama baik individu. Nama sebagai identitas mempunyai makna dan harapan yang tersirat oleh orang tua, sehingga penting untuk dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia diakui secara universal, tanpa memandang latar belakang individu, berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, non-diskriminasi, tidak terlihat, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Pencemaran nama baik, sebagai pelanggaran hak, sering terjadi, termasuk dalam kasus-kasus penting seperti Tamara Bleszynski dan saudara laki-lakinya, Ryszard Bleszynski. Kasus tersebut mencerminkan dampak negatif pencemaran nama baik dan perlunya melindungi hak-hak individu di bidang sosial dan hukum. Oleh karena itu, pemulihan nama yang tercela menjadi bagian penting dalam menjaga harkat dan martabat manusia.
Krisis Integritas Penegak Hukum Dalam Jalannya Penegakan Hukum (Menyoroti Kasus Narkoba Teddy Minahasa) Handoyo, Dwi; Manik, Krisdayanti; Batubara, Mahdiyana Aisyah; Silaban, Marchiana Ivo; Silitonga, Mela Yanna; Nurlita, Nurlita; Putri, Rita Ivanka Pratama; Naibaho, Thalia Cornelia Angelica; Ramadhan, Taufiq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4080

Abstract

Kasus narkoba yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa adalah salah satu skandal polisi terbesar dalam sejarah. Penelitian ini memeriksa peristiwa tersebut secara kronologis, membahas pasal-pasal hukum yang dilanggar, hukuman yang dijatuhkan, dan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran lengkap tentang kasus ini dan bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan krisis moralitas dan integritas di kalangan penegak hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sihombing, Marta F; Sihotang, Lesson
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4677

Abstract

Di era yang semakin maju, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Dengan banyaknya platform belanja online, terbuka peluang bisnis baru seperti layanan titip beli barang secara online. Layanan ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang di toko atau pusat perbelanjaan sesuai dengan permintaan konsumen. Layanan ini mencakup barang lokal maupun impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, penyedia layanan bertanggung jawab sebagai pembeli bagi kliennya. Pelaku usaha mempromosikan barang mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Transaksi jual beli online sering dianggap sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Pertumbuhan transaksi online didorong oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui media internet, memicu maraknya usaha jual beli online karena lebih mudah dijalankan, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan, seperti meningkatnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen.
Perbandingan Penerapan Carbon Capture and Storage di Indonesia dan Singapura Siahaan, Lestari; Simanjuntak, Iona Febrina; Risky, Rosiana Agnes; Hutabarat, Dwi Natali M; Anggusti, Martono
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4534

Abstract

Pemanasan global dan emisi gas rumah kaca merupakan isu global yang terus menjadi perhatian, terutama karena berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti pembakaran hukun dan aktivitas industri menjadi penyebab utama dalam hal ini. Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) muncul sebagai solusi yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon. Dalam upaya memahami dan mengevaluasi kebijakan CCS, penting untuk melakukan studi literatur yang komprehensif. Studi ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber hukum, laporan pemerintah dan penelitian akademis yang relavan seperti jurnal dan buku. Sumber-sumber hukum memberikan kerangka yang mengatur penerapan regulasi dan teknologi CCS. Setelah mengumpulkan dan menganalisis literatur yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan. Dalam tahap ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk membandingkan regulasi dan penerapan CCS di dua negara baik Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan dan regulasi CCS terdapat perbedaan signifikan antara Indonesia dan  Singapura sebagai konteks penulisan ini. Singapura menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam penerapan CCS berkat regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang kuat. Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan investasi untuk memaksimalkan potensi CCS.
Strategi Pemasaran Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Era Digital: Studi Kasus Danau Toba Ramadhan, Ikhlas; Lubis, Muhammad Rizki; Ulya, Najmi
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4912

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap strategi pemasaran destinasi pariwisata, terutama dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif dalam mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber internet, seperti artikel, laporan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha, turut mendukung keberlanjutan pariwisata di Danau Toba. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam mengembangkan destinasi pariwisata berkelanjutan di masa depan.
Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru Pratama, Rangga; Rusli, Zaili
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4410

Abstract

Kota Pekanbaru sudah berkembang pesat dan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau dalam pendidikan, perdagangan, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah membawa dampak dalam ekonomi dan sosial akan tetapi menimbulkan masalah gangguan ketertiban umum. Peraturan Daerah telah dikeluarkan untuk mengatur segala ketertiban yang ada di kota pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan gelandangan dan pengemis yang meningkat dan masih beraksi di Kota Pekanbaru padahal Satpol PP sudah melakukan penjagaan ketertiban umum melalui penempatan personil dan sosialisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kinerja serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Etzioni dalam Pratama (2023) yang menggunakan indikator: Adaptasi, Integrasi, Motivasi, dan Produksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam menjaga ketertiban umum masih belum efektif. Faktor penghambat efektivitas kinerja tersebut adalah penegakan sanksi yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran masyarakat akibat sosialisasi yang belum merata sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban umum di Kota Pekanbaru. 
Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kurva IS Lubis, Eliza Handayani; Maulana, Juanda; Fitrawaty, Fitrawaty; Simanjuntak, Yosua; Siahaan, Tegar Efraim G
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4894

Abstract

Dengan menggunakan pendekatan Kurva IS, penelitian ini melihat bagaimana kebijakan moneter dan fiskal memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data sekunder yang digunakan berasal dari tahun 2004 hingga 2024, dan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai variabel independen, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dan uji asum Kebijakan tersebut berkontribusi secara bersamaan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara tingkat efektivitas kebijakan moneter melalui BI Rate perlu dievaluasi lebih lanjut, temuan ini menekankan pentingnya optimalisasi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital Pasaribu, Jose Louis Christianto; Silaen, August P
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4590

Abstract

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, khususnya perkembangan internet di Indonesia, ternyata ada banyak efek negatif yang mengincar dan mengganggu para peselancar internet. Untuk melakukan bisnis dan transaksi melalui media internet, Anda perlu memahami, menjadi serius, dan keinginan unik. Salah satu pihak dalam suatu perjanjian seringkali harus menghadapi kondisi yang kesulitan dan pada akhirnya, kontak atau perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan atau dijalankan dengan baik seperti yang diharapkan seharusnya. Kejadian sulit dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja maupun kesalahan Wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau para pihak dalam suatu perjanjian. Secara umum, dapat dikatakan bahwa isi perjanjian tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari awal. terjun langsung ke jual beli bertransaksi secara online atau secara elektronik (e-commerce) adalah sesuatu yang jarang dilakukan, tetapi sudah menjadi gaya hidup dan trend di era modern, tetapi juga perlu diperhatikan. Di antaranya termasuk yang nantinya dapat disebut sebagai bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli online mempunyai banyak bentuk, dan kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Misalnya, menunda pembayaran, tidak membayar, atau mengirim barang tetapi tidak sesuai.

Page 18 of 20 | Total Record : 198

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024