cover
Contact Name
Realism
Contact Email
realismlawreview@gmail.com
Phone
+6285726365956
Journal Mail Official
realismlawreview@gmail.com
Editorial Address
Villa Jasmine 1 Blok H No 13 Sidoarjo
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Realism: Law Review
ISSN : 29878411     EISSN : 29872766     DOI : https://doi.org/10.71250/rlr.v1i1.4
Core Subject : Social,
The focus of Realism: Law Review is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law Science. Realism: Law Review aims to provide a forum for lectures and researchers on applied law science to publish the original articles. The scope of Realism: Law Review is Criminal Law, Civil Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Civil Procedural Law, Economic Law, Adat Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review" : 5 Documents clear
LEGAL REVIEW OF CHILD PROTECTION AGAINST NARCOTICS THREATS Novita, uci; Titania Endya, Clara; Sari, Luvika
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.12

Abstract

Children are a particularly vulnerable age group to the effects of drug abuse. When they are exposed to and try illicit substances, it can disrupt their physical health, education and social life. Prolonged use can even cause permanent damage to the body. Given their vulnerability, children have special rights guaranteed by legislation, including protection from the dangers of drugs. This paper examines two main issues: first, the impact of drug abuse on children as victims; second, the role of the state in protecting children from this threat. This study aims to understand the level of vulnerability of children to drug abuse and the forms of legal protection that can be provided. The research used is normative research. Repressive approaches such as criminalization are not the main solution. The state needs to prioritize a restorative approach through physical and mental health recovery and social reintegration. The goal is to ensure that children can return to live a healthy, productive life and have a bright future
AMBIVALENSI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONSTELASI HUKUM MODERN DI INDONESIA Effendi, Sultan Fadillah; Arsyah, Nabila Aulia; Faradila, Mutia
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.19

Abstract

Dalam prinsip HAM, negara adalah sebagai pemangku HAM (duty bearer) dan setiap individu adalah dalam naungan yurisdiksinya merupakan pemegang HAM (rights holder). Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu bagian dari HAM diatur secara jelas dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28E Ayat 3. Permasalahan yang terjadi pada dewasa ini adalah terdapatnya regulasi dan implementasi yang sifatnya kontrakdiktif dengan konsep hak kebebasan berpendapat yang hakiki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe sistematika hukum dan asas-asas hukum. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat ambivalensi dari hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan adanya regulasi tersendiri yang dapat dijadikan pedoman yang secara rinci membahas terkait hak kebebasan berpendapat secara keseluruhan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM Vito Sheridan Prayitno; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.21

Abstract

Kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum ialah salah satu hak yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menjaga nama baik anak karena anak masih memiliki hidup yang panjang dan merupakan pilar-pilar untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk melindungi hak anak tersebut negara telah menciptakan aturan yang melindungi hak dan juga kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum Dalam prakteknya sendiri masih sering terdapat pencantuman identitas anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan pengadilan yangmana hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku sehingga hal ini merugikan anak yang berhadapan dengan hukum. Terlebih ketika pengungkapan identitas anak yang berhadapan ini terdapat dalam putusan pengadilan sehingga pelaku dari pengungkapan identitas anak ini merupakan pejabat dalam struktural pengadilan dan merupakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan membawa pengaturan terkait kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat dihasilkan pengkajian berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab terhadap penghitaman dan pengaburan informasi yang wajib dikaburkan dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SOSIAL MEDIA Ponten, Sungguh
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.22

Abstract

Indonesia memiliki populasi pengguna internet yang besar, dengan lebih dari 175 juta pengguna internet aktif pada tahun 2021 sampai 2023. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan media sosial di negara ini . Penggunaan smartphone yang semakin meluas di Indonesia juga telah berdampak pada perkembangan media sosial. . Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang dan regulasi terkait penggunaan media sosial, termasuk perlindungan data pribadi dan penanganan konten yang melanggar. Salah satu tantangan dalam transaksi jual beli melalui media sosial adalah keamanan dan kepercayaan. Karena transaksi ini sering kali dilakukan antara individu yang tidak saling mengenal, penting untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi terhadap penjual atau pembeli sebelum melakukan transaksi. Hukum Konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen). UU Konsumen ini memberikan landasan hukum dan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun melalui media sosial.
STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN Saneraro Fakdawer, Nuh; Boari, Yoseb; Yunus Manginte, Shofia; Walilo, Maikel
Realism: Law Review Vol. 1 No. 3 (2023): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v1i3.24

Abstract

This research explores the tourism potential of Lake Love in Jayapura, Papua Province, with an emphasis on the crucial role of natural tourism in the country's tourism industry. While the uniqueness of this destination attracts interest, its development represents several challenges that require special attention. The first main obstacle is the need for environmental maintenance, because the beauty of Lake Cinta is very dependent on the preservation of the surrounding environment, where a lack of maintenance can reduce its tourist attraction. The second barrier covers local economic and development potential, requiring effective management to maximize economic benefits for local communities, including the development of tourism infrastructure. The lack of tourism promotion is an additional obstacle, requiring greater efforts to increase the visibility of Jayapura City as an attractive destination in Indonesia, which has the potential to increase tourist visits. This research aims to design a strategy for developing Love Lake tourism in Jayapura and identify obstacles and challenges in developing Love Lake tourism in Jayapura. The method used is a descriptive analysis approach. Research results show that 1). environmental preservation and cleanliness of tourist areas. 2). infrastructure development is needed, 3). promotion and marketing, 4). strategies involving the development of diverse tourism activities, 5). training and education for tour guides and local residents, 6). active collaboration with local communities, 7). Investment diversification, and 8). feedback and evaluation from visitors.

Page 1 of 1 | Total Record : 5