cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hoirul Anam
Contact Email
hoirulanama96@gmail.com
Phone
+6287848003826
Journal Mail Official
hoirulanama96@gmail.com
Editorial Address
Jl. Dusun Kamal, RT.65/RW.29, Kamal, Karangsari, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55674
Location
Kab. kulon progo,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Published by Yayasan Al-qur’an Shalahuddin Al-ayyubi
ISSN : -     EISSN : 30891841     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Social Sciences
Al-Istinbath: Journal of Islamic Law and Family Law is a publication of articles resulting from original empirical research and theoretical studies of the Journal of Islamic Communication and Broadcasting covering various issues of the Journal of Islamic Communication and Broadcasting in a number of fields such as 1. Journal of Family Law 2. Islamic Courtscovers textual 3. fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law 4. Islam and gender discourse 5. legal drafting of Islamic civil law 6. Islah (mediation and alternative dispute resolution).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam" : 5 Documents clear
Penentuan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Berdasarkan Mediasi Di Pengadilan Agama Pasuruan Ihsan; Muhammad Romli
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/wgtpaj05

Abstract

Penentuan nafkah iddah dan mut’ah pasca perceraian adalah keharusan yang dipenuhi oleh suami kepada mantan istrinya, salah satu adalah keharusan pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah untuk diberikan. Meskipun istri tidak memintanya, mediator sekalu orang yang ketiga memberikan suatu hak-hak yang didapatkan oleh istri yakni suami mengharuskan memberi nafkah. Karena keharusan untuk pemberian nafkah tersebut yang berkaitan dengan hak-hak mantan istri yang diceraikan suami. Pada penlitian ini juga akan membahas penentuan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan mediasi yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian pustaka (library research) adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara melakukan dan memahami yang mana sumber datanya isi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Kompilasi hukum Islam serta artikel, buku dan skripsi yang mendukung untuk penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan mediasi pada pengadilan Agama Pasuruan. Mediator tidak serta merta langsung menetapkan jumlah nominalnya atas kehendak tuntutan balik istri (gugatan rekonvensi) melainkan atas kesepakatan demi terciptanya keadilan kedua belah pihak melalui mediasi yang didampingi hakim mediator (non) dan hanya sebatas orang ketiga dalam penentuan nafkah iddah dan mut’ah suami istri. Abstract Determination of iddah and mut'ah maintenance after divorce is a must that must be fulfilled by the husband to his former wife, one of which is the obligation to fulfill iddah and mut'ah maintenance to be given. Even though the wife does not ask for it, the mediator as the third person provides a right obtained by the wife, namely the husband requires to provide maintenance. Because the obligation to provide maintenance is related to the rights of ex-wives who are divorced by their husbands. This research will also discuss the determination of iddah and mut'ah maintenance based on mediation in terms of the Compilation of Islamic Law.The research that the author conducted is included in library research, while this research uses a qualitative descriptive analysis method with a normative juridical approach by doing and understanding which data sources are the contents of court decisions that have permanent legal force, the Compilation of Islamic law as well as articles, books and theses that support this research.This study shows that in determining iddah and mut'ah maintenance based on mediation at the Pasuruan Religious Court. The mediator does not necessarily immediately determine the nominal amount at the will of the wife's counterclaim (counterclaim) but on agreement for the creation of justice for both parties through mediation accompanied by a (non) mediator judge and is only limited to a third person in determining iddah maintenance and mut'ah husband and wife.
PRAKTIK SILARIANG DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU MANDAR PERSPEK TIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar) Ismar, Ismar
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/dmfgpq24

Abstract

Abstrak Silariang adalah kegiatan laki-laki dan perempuan melarikan diri ke rumah pribadi yang jauh dari rumah atau ke luar kota tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga pasangan untuk melarikan diri dan menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik silarian di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewal Mandarin. Desa Kujang. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan adat di desa Kuajang. Menjelajahi perspektif Urf tentang praktik silarim. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode pengolahan data meliputi review, klasifikasi, verifikasi materi, analisis dan kesimpulan. Ada tiga kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, uang panai' (perkawinan dan mahar) yang tinggi yang diterima dari keluarga perempuan. Kedua, banyak faktor yang menyebabkan munculnya silariang. Ketiga, silarim dianggap biasa. Ada banyak faktor yang membuat suku Mandar mempraktekkan silariag, seperti ketidakpedulian karena terlalu nekad untuk berhubungan badan, yang membuat wanita tersebut hamil, lamaran suami tidak diterima (ditolak oleh keluarga istri), keluarga suami menolak untuk melamar. istri menentang kawin paksa. , karena orang tua ingin menikahkan anaknya tanpa persetujuan anak, dan jika anak menolak, mereka dipaksa untuk menikah dengan pria atau wanita pilihan orang tuanya dan di bawah pengaruh santet (paissagang). baik pria maupun wanita. Silariang tergolong “Urf fasid” karena adat ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kuajang Kecamatan Polewal Mandarin Kecamatan Binuang, namun ada beberapa proses pelaksanaan yang bertentangan dengan syara. Masyarakat memandang silaria sebagai perbuatan yang tidak baik dan juga menimbulkan keretakan hubungan antara orang tua dengan anaknya, terutama bagi keluarga perempuan yang tidak dapat menerima silariang anaknya Abstract Silariang is the activity of men and women fleeing to private homes far from home or out of town without the knowledge of their parents or partner's family to escape and marry. The purpose of this study was to determine the public's perception of silarian practices in Kuajang Village, Binuang District, Polewal Mandarin Regency. Kujang Village. To find out how the traditional wedding procession in the village of Kuajang. Exploring Urf's perspective on silarim practices. This type of research is empirical research with a qualitative approach. Data sources are primary and secondary data sources. Data collection methods include interviews, documentation and observation. Data processing methods include review, classification, material verification, analysis and conclusions. There are three conclusions from this study. First, the high Uang Panai' (marriage and dowry) received from the woman's family. Second, there are many factors that cause silariang to appear. Third, silarim is considered normal. There are many factors that make the Mandar tribe practice silariag, such as ignorance because they are too desperate to have sex, which makes the woman pregnant, the husband's proposal is not accepted (rejected by the wife's family), the husband's family refuses to propose. wife against forced marriage. , because the parents want to marry off their child without the child's consent, and if the child refuses, they are forced to marry a man or woman of the parents' choice and under the influence of witchcraft (paissagang). both men and women. Silariang is classified as "Urf fasid" because this custom is practiced by the people of Kuajang Village, Polewal Mandarin District, Binuang District, but there are several implementation processes that are contrary to syara. The community views silaria as a bad deed and also creates a rift in the relationship between parents and their children, especially for women's families who cannot accept their children's silariang.
KONVERSI BAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BERDASARKAN KONTRIBUSI TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF TEORI LIMIT MUHAMMAD SHAHRUR(Studi Kasus Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura) Hasani
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/h4mhq417

Abstract

Al-Qur’an adalah kitab yang menjadi pedoman utama umat Islam yang dipercaya senantiasa sesuai dengan setiap watu dan tempat yang melingkupinya. Pembagian waris merupakan hal yang sangat fundamental dalam keluarga dan merupakan salah satu hal yang dibahas di dalam al-Qur’an itu sendiri. Perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki merupakan pandangan pemikir Islam klasik yang didasarkan pada potongan ayat al-Qur’an. Seiring dengan perubahan zaman, maka terjadi banyak perubahan khususnya dalam peran perempuan, hal itu yang kemudian menjadi faktor pemicu adanya gerakan pemikir kontemporer yang menuntut persaman hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam waris seperti Muhammad Shahrur dengan teori limitnya. Secara praktik sebagain masyarakat desa Kara menerapkan pembagian waris yang didasarkan pada besarnya kontribusi ahli waris terhadap keluarga. Fokus penelitian ini adalah (1) Praktik Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura (2) Praktik Konversi Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Madura Perspektif Teori Limit Muhammad Shahrur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) anak perempuan mendapatkan bagian dua bidang tanah, pohon jati dan bangunan rumah yang jika dikonversi dalam bentuk rupiah bisa dikatakan setara atau bahkan melebihi bagian waris saudara laki-lakinya. (2) Praktik Konversi tersebut secara hasil akhir sesuai dengan konsep teori limit yang digagas oleh Muhammad Shahrur.. Abstract Al-Qur'an is a book that is the main guideline for Muslims which is believed to always be in accordance with every time and place that surrounds it. The division of inheritance is very fundamental in the family and is one of the things discussed in the Qur'an itself. Women get half of the share of men is the view of classical Islamic thinkers based on fragments of verses of the Koran. Along with the changing times, there have been many changes, especially in the role of women, this has become a triggering factor for the movement of contemporary thinkers who demand equal rights between men and women, especially in inheritance like Muhammad Shahrur with his limit theory. In practice, some of the Kara village community applies inheritance distribution based on the contribution of the heirs to the family. The focus of this research is (1) The Practice of Converting the Inheritance of Boys and Girls in Kara Village, Torjun District, Sampang Madura Regency (2) The Practice of Conversion of the Inheritance of Boys and Girls in Kara Village, Torjun District, Sampang Madura Regency Perspective of Muhammad's Limit Theory Shahrur. This study uses a qualitative approach with a case study type of research. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results of the study stated that (1) the daughter got a share of two plots of land, teak trees and house buildings which if converted in rupiah could be said to be equal or even exceed her brother's share of inheritance. (2) The conversion practice is in accordance with the concept of limit theory initiated by Muhammad Shahrur.
PENETAPAN TALAK SATU TERHADAP TALAK TIGA SEKALIGUS DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I (Studi Putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2020/PA. Pas.) Mukhammad Itbaul Khoir
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/jht58f69

Abstract

Undang-Undang No 1 tahun 1975 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di persidangan. Oleh karena itu setiap warga yang akan melakukan perceraian dianggap sah bila dilakukan di Pengadilan. Talak yang dilakukan di pengadilan dikabulkan hanya dengan talak satu. di dalam putusan pengadilan Nomor 1444/Pdt.G/ 2020/ Pa.Pas pemohon mengajukan talak tiga sekaligus namun majelis hakim hanya mengabulkan talak satu. dalam permasalahan menetapkan talak yang dilakukan di pengadilan apakah sesuai dengan Madzhab Syafi’i. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan library research. subjek penelitian ini adalah Putusan Nomor 1444/Pdt.G/ 2020/ Pa.Pas dan dibantu dengan beberapa kitab yang bermazhab Syafi’i. Hasil penelitian ini adalah perbedaan mengenai jatuhnya talak. Karena Undang-Undang memiliki prinsip mempersulit perceraian maka hakim hanya dapat menjatuhkan talak satu. berbeda dengan Madzhab Syafi’i yang memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak tiga. Abstract In Law No. 1 of 1975 concerning marriage which was amended into Law No. 16 of 2019, it is explained that divorce can only be carried out in court. Therefore, every citizen who is going to divorce is considered valid when it is done in Court. Talaq performed in court is granted with only one talaq. in court decision No. 1444/Pdt.G/2020/ Pa.Pas the petitioner applied for triple talaq at once but the panel of judges only granted talaq one. in the matter of determining talaq carried out in court whether it is in accordance with the Shafi'i Madhhab. This research was conducted with qualitative methods with a library research approach. the subject of this study is Decision Number 1444 / Pdt.G / 2020 / Pa.Pas and assisted by several books of Shafi'i madhhab. The result of this study is a distinction regarding the fall of talaq. Because the law has the principle of making divorce difficult, judges can only impose talaq one. in contrast to the Shafi'i Madhhab which allows a husband to drop triple talaq.
PENETAPAN HAK WARIS BAGI MENANTU LAKI-LAKI  DALAM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF  MAQOSID AL-  SHARI’AH HUKUM KELUARGA JAMAL AL-DIN’ATIYYAH (Studi Kasus di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur) Ulfatuz Zahra; Nashrun Jauhari
Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam
Publisher : Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71242/9p01gs20

Abstract

Hukum Kewarisan adalah hukum yang penting bagi masyarakat karena hukum kewarisan bagian dari hukum keluarga dan kekayaan yang harus di bagi secara adil dalam merata kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia memilki tiga sistem kewarisan yang dipakai di Indonesia antara lain, Hukum Kewarisan Islam, Hukum BW (burgerlijk Wetboek), dan Hukum Adat. Lampung menganut sistem patrelinial dengan sistem kewarisan mayorat terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki di Desa Jepara sedangkan anak laki-laki pertama didalam adat lampung menjadi ahli waris dan menggantikan peran orang tua dengan begitu keluarga menetapkan salah satu menantu laki-lakinya menjadi ahli waris dikeluargannya karena untuk menjaga harta dan nasab. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini karena penetapan ini bisa menimbulkan masalah kemudian hari dan tidak terjamin kemaslahatan sebab menantu yang dijadikan ahli waris. Fokus masalah pada penelitian ini bagaimana penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten lampung Timur dan bagaimana tinjauan Maqosid Al-Shari’ah Jamal Al-Din’At}iyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten lampung Timur. Penelitian ini menggunakan motode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara suku pepadun dalam membagi harta warisan kepada menantu laki-laki beroreantasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab, karena adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrlilenial dan menggunakan sistem mayorat. Karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya sebaliknya peremupuan setelah menikah harus mengikuti suaminnya dan keluar dari nasab orangtuanya. Adapun tinjauan Maqosid Al-Shari’ah Jamal Al-Din’Atiyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tidak sesuai dengan hifz nasab (menjaga keturunan) dan tandzim al-janib al-mali li al-usrah (aspek ekonomi keluarga) dan bisa menimbulkan konflik. Abstract Inheritance law is an important law for society because inheritance law is part of family law and wealth must be distributed fairly and evenly among heirs under certain conditions. Indonesia has three inheritance systems that are used in Indonesia, namely, Islamic Inheritance Law, BW Law (burgerlijk Wetboek), and Customary Law. Lampung adheres to a patrilineal system with a mayoral inheritance system. There are families who do not have sons in Jepara Village, while the first son in Lampung custom becomes the heir and replaces the role of the parents, so the family determines that one of his sons-in-law is the heir. issued because to protect property and lineage. The phenomenon that is the background of this research is because this stipulation can cause problems later on and benefits are not guaranteed because the son-in-law is made the heir. The focus of the problem in this research is how to determine the inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency and how Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in the village Jepara, Way Jepara District, East Lampung Regency. This study uses a qualitative descriptive method with the type of case study research conducted by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency by means of determining inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, the Pepadun tribe in dividing inheritance to sons-in-law is oriented towards tradition with the aim of protecting property and protecting lineage, because Lampung custom uses a patrilineal kinship system and uses a mayoral system. Because boys are considered capable of taking care of all family matters, both inheritance and taking care of their younger siblings, on the other hand, after marriage, women must follow their husbands and leave their parents' lineage. As for Maqasid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency, it is not in accordance with hifz nasab (safeguarding offspring) and tandzim al-janib al -Maliki al-usrah (economic aspects of the family) and can cause conflict.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2025): Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 4 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 3 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2024): Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam