cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Mustakim Mahmud; Muhammad Salam Amrullah
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksannan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan faktor kendala Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Penelitian ini dilaksanakan di bebrapa penegak hukum Insitusi dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum kurang optimal, dan pemerintahan daerah harus membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin,
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP) Laola Subair; Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kejahatan terhadap orang dalam KUHPidana mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu; kehormatan (penghinaan, membuka rahasia, kebebasan atau kemerdekaan pribadi, nyawa, badan atau tubuh, harta benda atau kekayaan. skripsi ini diberi judul “Analisis yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana  penganiayaan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap putusan perkara Nomor:158/PID.B/2021/PN.PLP. Tujuan penelitian ini ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menurut putusan perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 158/PID.B/2021/PN.PLP menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Pemidanaan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DIRI DIHADAPAN NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN NOTARIS/PPAT DI KOTA PALOPO) Haedar Djidar; Renaldi Aldi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak.Penelitian ini lebih fokus dimana seseorang yang mengalihkan hak tanahnya yang telah bersetifikat kepada orang lain tetapi tidak memakai jalur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dihadapan Notaris/PPAT sehingga melahirkan permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT? 2.Bagaimana akibat hukum dari pembatalan jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data diri dihadapan Notaris/PPAT? Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan suatu . perjanjian yang bersifat konsensuil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah dengan adanya pemalsuan data diri dihadapan notaris, dan Untuk mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembatalan jual beli akibat adanya pemalsuan data diri di hadapan notaris. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur tersebut di atas (lahiriah, formil dan materil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.Kata Kunci : Perjanjian, Tanah, Pemalsuan Data, Notaris.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KANTOR DPRD KABUPATEN LUWU UTARA) Umar Laila
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada efektifitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam hal ini DPRD dalam menginisiasi pembentukan peratruran daerah. Dalam demokrasi diharapkan agar dapat mengorganisir aspirasi rakyat untuk kepentingan bersama di tingkat lokal, sehingga dengan hadirnya lembaga perwakilan dapat membuat efesiensi dari makna keterwakilan itu sendiri yang pada akhirnya dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Hakikat dari perwakilan adalah mempercayai sepenuhnya pengambilan keputusan ditingkat perwakilan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh masyarakat.penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD sebagai perwakilan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa DPRD tidak efektif dalam menginisiasi hak konstitusinya dalam mewakili masyarakat didaerah dalam hal pembentukan peraturan daerah. Kata Kunci: DPRD, Peraturan Daerah.
PENERAPAN HUKUM FORMIL ONLINE DISPUTE RESOLUTION DI INDONESIA Muhammad Nur Udpa
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSengketa perdagangan yang dilaksanakan secara elektronik menimbulkan pemikiran terkait solusi dalam menyelesaikan sengketa yang melalui media internet yang dikenal dengan Online Dispute Resolution (ODR).Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu penerapan hukum acara Online Dispute Resolution di Indonesia. Adapun hasil dari penulisan ini yaitu Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berbasis Online  (Online Dispute Resolution) di Indonesia menurut penulis belumlah dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa dengan menggunakan teknologi informasi. Indonesia seyogyanya mampu melaksanakan ODR dalam proses penyelesaian sengketa dimulai dengan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan selanjutnya mengundangkan regulasi berkaitan dengan pelaksanaan ODR.Kata kunci : ODR, Sengketa, ADR
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES TORAJA UTARA) Tri Abriana Maruf
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak.Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polres Toraja Utara), yang bertujuan untuk menjawab Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di kabupaten Toraja Utara? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Toraja Utara? Data yang disajikan dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polres Toraja Utara) yaitu : Faktor internal yang meliputi Agama, Ekonomi, dan keluarga sedangkan Faktor eksternal meliputi pengaruh miras, suka sama suka, dan di rayu. Hasil Penelitian berikutnya menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada anak saat menjadi korban pelecehan seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Pelecehan Seksual.
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI GORONTALO Romy H Yiola
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda dan Uang pengganti dalam perkara tindak tindana korupsi serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pembayaran pidana denda dan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Jenis Penulitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Juridis Empiris, bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih banyak terpidana kasus korupsi lebih memilih pidana kurungan dan pidana penjara dari pada membayar pidana denda dan uang pengganti. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan sanksi pembayaran pidana denda dan uang pengganti adalah peraturan perundang-undangan yang belum jelas mengatur tentang penyitaan harta hasil korupsi, hakim yang tidak memiliki keahlian pendukung dalam memilah mana harta yang berasal dari korupsi dan mana yang bukan hasil korupsi, jaksa dalam mencari dan melakukan eksekusi putusan hakim serta kesadaran hukum masyarakat yang enggan memberitahukan adanya tindak pidana korupsi serta harta benda hasil korupsi yang mereka ketahui. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian negara adalah hendaknya penuntut umum menuntut hukuman subsider maksimal agar para koruptor lebih memilih pembayaran uang pengganti dari pada menjalani hukuman penjara, perlunya pelatihan bagi jaksa dan hakim dalam rangka penentuan harta benda hasil korupsi dan penylidikan harta benda hasil korupsi serta memberikan pendidikan terhadap masyarakat tentang bahaya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teerhadap kerugian negara.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Denda. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021