cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 100 Documents
 6   7   8   9   10 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025" : 100 Documents clear
Peran Media Pembelajaran Digital Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Bangun Datar pada Siswa Sekolah Dasar Kelas V Sinaga, D Yuliana; Siallagan, Anisa; Siahaan, Friska; Nainggolan, Jogina; Manurung, Joy; Situmorang, Juni; Situmorang, Ratna; Silalahi, Vinnauli
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4971

Abstract

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, peran media pembelajaran menjadi semakin vital dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia, pendidik dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Terdapat beragam jenis media pembelajaran yang dapat dipilih, di mana pendidik perlu mempertimbangkan kesesuaian media tersebut dengan konteks sekolah atau kelas agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.Keberadaan media pembelajaran di tengah era digital ini turut mempermudah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pengalaman belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media pembelajaran digital dalam meningkatkan hasil belajar matematika, khususnya pada materi Bangun Datar untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. Media pembelajaran digital diharapkan dapat memberikan visualisasi interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa, serta mendukung berbagai gaya belajar, baik visual, auditori, maupun kinestetik. Namun, pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pendekatan konvensional dan rendahnya integrasi teknologi dalam proses belajar. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan media digital, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan minimnya pelatihan bagi guru. Dengan menerapkan media pembelajaran digital, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang efektif untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak, seperti Bangun Datar, serta meningkatkan hasil belajar mereka. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah dan pendidik dalam mengintegrasikan media pembelajaran digital secara optimal dalam proses pembelajaran.
Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/PDT/2017/PT.PBR Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/PDT.G/2016/PN.BKN Suhardi, Suhardi; Ismi, Hayatul; Firmanda S, Hengki
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5168

Abstract

Banking is something related to banks, including institutions, business activities, and methods or processes in implementing business activities. One of the activities of financial institutions is banking that has credit facilities. In practice, Cessie often causes problems between the parties. Many Cessie cases occur especially between customers and the Bank. This type of legal research is categorized as a type of normative legal research. Normative legal research is library legal research. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques come from the literature study method. After the data is collected, conclusions are drawn. This normative research data is analyzed qualitatively. From the research results, 2 (two) main points were obtained, namely first, the transfer of receivables through cession does not result in the termination of the credit agreement made between the creditor and the debtor, it only results in the transfer of the right to collect or receivables from the debtor (cessus) to a third party who then replaces the position of the old creditor (cedent) as the new creditor (cessionaris). Second, the transfer (cession) carried out by the old creditor (cedent) to the new creditor (cessionaris) is an act that is justified by law, but the actions taken by the new creditor (cessionaris) against the debtor are unlawful acts. The researcher's suggestion is first, to provide detailed provisions on the transfer of receivables through cession in the form of a Ministerial Decree or other Regulations in the Legislation. Second, for all new creditors (cessionaris) in the future before taking legal action, it is expected to take preventive steps for creditors to find the best ways to resolve bad debts so that the parties get their rights and do not harm each other.
Analisis Efektivitas Penerapan Self-Assessment Pajak di Indonesia Dalam Segi Hukum Graciella, Eunike; Sharon, Michelle; Arya, Rabbil; Muzacky, Ahmad; Muhammad, Rayhan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4748

Abstract

Sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem ini bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi perpajakan. Pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakadilan dalam distribusi beban pajak antara wajib pajak individu dan korporasi, keterbatasan akses informasi dan teknologi bagi wajib pajak di wilayah terpencil, serta inkonsistensi regulasi yang mempengaruhi kepastian hukum. Inovasi administrasi, seperti e-filing dan e-billing, telah membantu meningkatkan kemudahan pelaporan pajak, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang mempengaruhi efektivitas sistem ini adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pendampingan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Analisis Penerapan Qhisash Dalam Studi Kasus Pembunuhan Nasution, Sahara Aulia; Butar, Effira Fatin Zahra Butar; Darmanto, Dinda Zihan Milfah; Amanda, Putri; Bukhori, Ahmad Al
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5277

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan qisas dalam kasus pembunuhan yang terjadi di lembaga agama, dengan fokus pada aspek hukum, sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat. Qisas, sebagai prinsip hukum dalam Islam, bertujuan untuk memberikan keadilan dan mencegah balas dendam, namun implementasinya sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Melalui analisis beberapa kasus spesifik, artikel ini mengeksplorasi proses hukum yang dilalui, termasuk penyelidikan, pengadilan, dan keputusan akhir. Selain itu, artikel ini juga membahas pertimbangan sosial yang mempengaruhi penerapan qisas, seperti norma-norma masyarakat dan perbedaan perlakuan berdasarkan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun qisas memiliki tujuan yang mulia, penerapannya dalam praktik sering kali tidak berjalan sesuai harapan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai penerapan qisas dalam konteks lembaga agama dan mendorong diskusi lebih lanjut tentang keadilan dalam sistem hukum Islam.
Safeguarding Young Lives: The Critical Role of Government in Addressing Sexual Violence Against Children in Indonesia Samuel, Maria Gabriela; Yolanda, Maureen Keisha; Gunadi, Ariawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4639

Abstract

Sexual violence against children is an urgent issue that has become a global concern, including in Indonesia. Although the Indonesian government has issued various policies and regulations to address this issue, implementing the policies and regulations still faces significant obstacles. These include the establishment of a Regional Technical Service Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA), training programs for relevant institutions, and educational campaigns for the prevention of sexual violence against children. However, the prevalence of sexual violence against children remains alarmingly high, with over 11,000 cases reported in 2022. The main factors contributing to the high rate of child sexual abuse are weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and cultural barriers that hinder understanding and education about child protection. Additionally, resistance to implementing the Child Protection Law highlights the gap between policy formulation and practical law enforcement. In order to minimize the incidence of sexual violence against children, this study emphasizes the necessity of greater collaboration among the society, non-governmental organizations (NGOs), the private sector, and the government. The research further highlights the need to raise awareness of the significance of children's rights and sexual violence prevention. Key recommendations include strengthening the implementation of the policies and regulations, improving law enforcement, and enhancing the capacity of law enforcement institutions in order for child protection policies to be implemented more effectively and efficiently.
Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Pesisir Dengan Kejadian Penyakit Diare Melalui Faktor Sosial Ekonomi dan Lingkungan Siregar, Aspadil; Dewi, Saharani Saari; Stiawan, Yolanda Ajeng Ayu; Aisya, Aisya; Hasibuan, Fifi Afifah; Zahrah, Miftahul Nur
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5255

Abstract

Di Indonesia, diare adalah penyakit umum yang dapat mengakibatkan keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB). Akses ke air bersih, sanitasi, kebersihan pribadi dan lingkungan, dan kebiasaan makan hanyalah beberapa dari banyak faktor yang berkontribusi. Studi ini mengkaji pemahaman penduduk pesisir tentang penyakit diare yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor sosial ekonomi dan lingkungan mempengaruhi kesadaran masyarakat pesisir akan penyakit diare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data menggunakan kuesioner, tes, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit diare. Kemudian faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan dan pendidikan, mempengaruhi gaya hidup sehat. Kondisi lingkungan, seperti kualitas air, pembuangan tinja, dan sampah juga mempengaruhi kejadian diare.
Penghapusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR oleh Partai Politik Putri, Natasya Luthfiatika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5122

Abstract

Penggantian Antar Waktu (PAW) memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggora parlemen. Kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektif untuk menggantikan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung dengan selera pengurus partai politik. Disisi lain, keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.
Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) Efendi, Aulia Putri; Zaini, Zulfi Diane
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5323

Abstract

Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pedekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Faktor Penyebab Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa  Untuk Kepentingan Pribadi  (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk) disebabkan beberapa faktor yaitu faktor yang gaji rendah dan kesenjangan ekonomi,  faktor korupsi sistematik yang sudah menjadi budaya, faktor ketidakpuasan dari terdakwa selama menjadi Pegawai Negeri, faktor kurangnya pengawasan dan penegak hukum, faktor suap dan nepotisme sudah menjadi budaya, faktor kurangnya integritas individu dari terdakwa, faktor kesempatan yang dilihat terdakwa sangat menguntungkan bagi diri terdakwa dan Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa  Untuk Kepentingan Pribadi  (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk). yang dilakuan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah dan ditambah dengan  membayar uang pengganti  sebesar Rp 821.122.609,66 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan koma enam puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap atau pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Peran Advokat Mendampingi Konsume Jasa Keuangan Yang Mengalami Penyalagunaan Data Pribadi Sinaga, Jusnizar; Sihaloho, Lastri Meiyana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5238

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menghasilkan berbagai fitur dan fasilitas di fasilitas telekomunikasi serta produk teknologi informasi yang semakin canggih yang dapat mengintegrasikan semua media informasi. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang baru berkembang menuju masyarakat industri dan masyarakat informasi tampak tidak sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.Adapun jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif . Metode hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku . Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data langsung selain bergantung kepada penegak aturan pada melaksanakan penegakan hukumnya namun juga bergantung terhadap substansi hukum yg mengaturnya dan pencerahan aturan dalam mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan data yang terjadi pada rakyat. Pelaku usaha harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. OJK memiliki hak bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018. tentang Inovasi Keuangan Digital.OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) buat melindungi konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Politik Hukum Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim Pekanbaru Fitria, Sindy; Firdaus, Emilda; Artina, Dessy
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5006

Abstract

Permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, khususnya di kawasan Pasar Kodim. Kota Pekanbaru sebagai salah satu sentra ekonomi di Sumatera menghadapi tantangan besar dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan kegiatan Peraturan Daerahgangan, termasuk penataan Pedagang Kaki Lima yang sering kali menimbulkan gangguan ketertiban, kemacetan, dan permasalahan kebersihan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur pengelolaan pasar melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata pasar secara menyeluruh, memberikan kepastian hukum bagi pedagang, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam konteks otonomi daerah, kajian terhadap Politik Hukum di balik pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan tersebut mampu mencapai keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan hak-hak Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dan adil dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Hukum Empiris, karena hendak mengetahui Politik Hukum pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Kodim pekanbaru. Penelitian ini menganalisis peran Politik Hukum dalam kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Politik Hukum memegang peranan penting dalam menyeimbangkan kepentingan umum dan hak-hak Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari ekonomi informal. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan tata ruang kota, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan akibat tekanan sosial-ekonomi, seperti meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima. Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, DLHK, dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Namun, pengelolaan Pasar Kodim saat ini sebagian besar dialihkan kepada pihak swasta melalui konsep Bangun Guna Serah (BGS), dengan peran pemerintah lebih bersifat konsultatif dan pengawasan. Tantangan utama meliputi konflik kewenangan antara pemerintah dan swasta, penegakan hukum yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur. Selain itu, aspek sosial-ekonomi pedagang turut memengaruhi keberhasilan penataan, karena area Pasar Kodim menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang responsif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan aturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur.

Page 10 of 10 | Total Record : 100

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025