cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 100 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025" : 100 Documents clear
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk) Sari, Intan Permata
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5246

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan mengalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan Nomor : 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ini terjadi karena ekonomi menjadi aspek penentu kehidupan dalam rumah tangga.
Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai Ginting, Ekel Tuahta; Simamora, Janpatar
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5319

Abstract

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah meningkat di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kota Binjai, dalam beberapa tahun terakhir. Petani, sopir, siswa, dan anak putus sekolah adalah pemakai narkoba rata-rata. Penelitian tentang "Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Binjai" penting karena jaksa adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana dan memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu penuntutan dalam kasus tindak pidana Narkotika di pengadilan. tindak pidana narkotika golongan I di Kota Binjai, bagaimana upaya jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di kota Binjai
Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Suami Sah Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 487/PID.SUS/2024/PN.TJK) Trisnawati, Mayshe; Prasetyawati, S Endang; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5235

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki asas yang tidak hanya berfokus pada satu paham hukum, melainkan mengintegrasikan dua konsep penting: rule of law dan "law of law". Konsep rule of law menekankan pentingnya hukum sebagai norma yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, termasuk pemerintah. Sementara itu, law of law menekankan pada perlunya hukum yang adil dan berkualitas untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam dekade terakhir, banyak negara di dunia mengadopsi konsep negara hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan sistem ketatanegaraan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan. Indonesia tidak terkecuali; konsep ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin mengemuka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah fakor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan studi putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. Metode penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber hukum, asas hukum, pendapat ahli, dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung melalui observasi dan wawancara terkait objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sah dalam lingkup rumah tangga, maka penulis menganalisa bahwa adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam pidana ini cenderung mengarah pada faktor biologis dimana terdakwa X merasa sakit hati karena saksi korban Y menikah siri dengan pria lain dan menolak untuk diajak tinggal bersama lagi hal ini memicu interkasi sosial dan emosi yang negatif. Jadi faktor penyebab yang mendasari terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta pertanggungjawaban terdakwa dalam pidana ini yang diputuskan oleh hakim sesuai dengan putusan nomor: 487/pid.sus/2024/pn.tjk. yaitu Dikarenakan terdakwa memiliki keadaan yang meringankan yaitu bersikap sopan dalam persidangan serta terdakwa menyesal dan tidak mengulang perbuatan maka hukuman yang diberikan terdakwa diringankan berdasarkan pasal 222 KUHAP pidana penjara yaitu 10 bulan. Saran ditujukan penulis kepada Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai KDRT sebagai isu sosial yang serius. Edukasi dan sosialisasi tentang tanda-tanda KDRT, dampak psikologis serta fisik bagi korban, serta pentingnya dukungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Diharapkan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan terbuka untuk berbicara tentang isu KDRT, sehingga korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Untuk Pemerintah/pihak terkait diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan regulasi yang ada mengenai perlindungan terhadap korban KDRT. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku KDRTharus menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi angka KDRT. Selain itu, pembentukan lembaga atau unit khusus yang fokus pada penanganan KDRT sangat penting untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif bagi korban.
Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General Dalam Perspektif Ketatanegaraan Saragi, Johanes Hamonangan Pratama; Indra, Mexsasai; Zulwisman, Zulwisman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4973

Abstract

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga ini menghadapi berbagai kendala akibat keterbatasan kewenangan yang menyebabkan pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kewenangan Komisi Kejaksaan RI dengan United States Department of Justice Office of the Inspector General serta merumuskan konsep ideal kewenangan Komisi Kejaksaan dalam perspektif ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa United States Department of Justice Office of the Inspector General memiliki kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan, seperti kewenangan investigasi mandiri dan kewajiban pelaporan berkala ke Kongres. Sementara Komisi Kejaksaan RI memiliki kewenangan terbatas dan bersifat pasif yang hanya dapat bertindak berdasarkan laporan masyarakat. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, diperlukan penguatan kedudukan Komisi Kejaksaan melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan dengan menambahkan bab khusus yang mengatur secara komprehensif tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Revisi ini harus mencakup perluasan kewenangan investigasi mandiri, dan mekanisme pelaporan berkala kepada DPR untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan.
Gambaran Manajemen Logistik di Klinik Simpang Tuntungan Hariyanti, Atika Ayu; Rahmadanty, Dwi Azura; Damaiyana, Resa; Oktavia, Ratih; Sabina, Ramania; Melfisyaira, Natasha; Saragih, Eka Fitria; Hasibuan, Rapotan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5279

Abstract

Manajemen logistik kesehatan meliputi berbagai tahapan seperti, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penghapusan, dan pengendalian. Setiap siklus yang dilakukan memiliki kaitan satu sama lain, sehingga perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Apabila terjadi kendala pada satu tahapan akan berdampak pada tahapan selanjutnya yang menyebabkan ganggguan terhadap persediaan logistik dan ekonomis pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran manajemen logistik di Klinik Simpang Tuntungan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan di Klinik Simpang Tuntungan, Medan. Kegiatan yang dilakukan dalam peneilitian ini berupa observasi, wawancara mendalam disertai dengan rekaman suara, dan dokumentasi dengan Teknik purposive sampling. Hasil penelitian Sistem pengelolaan logistik yang efektif seperti yang diterapkan di klinik ini sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan.
Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana; Meliyana, Dina
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5189

Abstract

Sengketa hak atas tanah di Indonesia sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan konflik penggunaan lahan, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif untuk penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris, di mana data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta membantu memelihara hubungan baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak atas tanah di Indonesia mencakup rendahnya pemahaman masyarakat dan jumlah mediator yang kompeten. Di sisi lain, mediasi berperan penting dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesimpulannya, meskipun terdapat kendala, mediasi terbukti sebagai alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.
Legal Liabilities of Celebrities in False Advertising Through Endorsement in Indonesian Civil Law Perspective Jennifer, Jennifer; Paramitha, Chintya Lie; Shahan, Akbar Helmie Nur; Gunadi, Ariawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4758

Abstract

In the contemporary marketing landscape, celebrity endorsements have emerged as a powerful strategy for brand engagement. However, the proliferation of false advertising through these endorsements necessitates a critical examination of legal frameworks and accountability mechanisms. This research investigates the legal liabilities of celebrities in false advertising, analyzing the intricate legal frameworks, regulatory mechanisms, and consumer protection principles within Indonesian civil law. By exploring the intersection of contractual obligations, consumer rights, and ethical responsibilities, the study aims to provide insights into the legal accountability of celebrities in marketing practices. The proliferation of celebrity endorsements in contemporary marketing has raised critical questions about legal accountability and consumer protection. This research investigates the legal liabilities of celebrities in false advertising, providing a comprehensive analysis of the intricate legal frameworks, regulatory mechanisms, and consumer protection principles within Indonesian civil law. By exploring the intersection of contractual obligations, consumer rights, and ethical responsibilities, the study offers insights into the legal accountability of celebrities in marketing practices.
Pengembangan Media Pembelajaran Komaca (Kotak Mari Membaca) Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Sambongpari Kota Tasikmalaya Nurmeisa, Alvi; Sunanih, Sunanih; Saleh, Yopa Taufik
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5137

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang berlatar belakang adanya masalah terkait dengan membaca permulaan dan media pembelajaran. Masalah yang dihadapi adalah minimnya media pembelajaran yang dapat membantu proes pembelajaran, pendidik hanya menggunakan buku cetak saat pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian pengembangan media komaca (kotak mari membaca). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media pembelajaran kotak mari membaca dan menguji keefektifan media tersebut.Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah RD (Research and Development) dengan desain penelitian yang dikemukakan oleh Brog and Gall yaitu 10 tahapan. Dari 10 tahap, peneliti hanya menggunakan tujuh tahap yaitu (1) tahap analisis masalah, (2) tahap pengumpulan data, (3) tahap desain produk, (4) tahap validasi desain, (5) tahap revisi desain, (6) tahap uji coba produk, (7) tahap revisi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara dan angket. Wawancara digunakan untuk menganalisis kebutuhan kepada guru kelas 1 SDN Sambongpari, sedangkan angket digunakan untuk validasi kotak mari membaca.Validasi dilakukan oleh dosen ahli Media, Materi dan Bahasa. Skor rata-rata yang diperoleh dari hasil validasi sebesar 3,90 dengan kategori “Sangat Baik”, sehingga layak digunakan pada tahap ujicoba. Ujicoba dilakukan di SDN Sambongpari dengan jumlah siswa sebanyak 26 siswa dengan hasil skor N-Gain dikelas eksperimen 0.80 atau 80% dengan kategori efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa media kotak mari membaca efektif digunakan pada kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 SDN sambongpari.
Hubungan Durasi Tidur dan Aktivitas Fisik Terhadap Status Gizi dan Kebugaran Jasmani Mahasiswa/I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2024 Said, Nurhazizah Br; Safitri, Novia; Lubis, Adelina Fitry R; Sintia, Tri Rahma; Purba, Elsa Safitri
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4641

Abstract

Kesehatan merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi mahasiswa yang berada pada fase produktif. Pada usia tersebut, mahasiswa dituntut untuk memiliki kebugaran jasmani yang optimal agar dapat menjalani aktivitas akademik dan non-akademik dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran hubungan antara durasi tidur, aktivitas fisik, dan status gizi terhadap kebugaran jasmani mahasiswa/i FKM UINSU tahun 2024. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur data secara numerik, menganalisis hubungan antar variabel, dan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan hasil pengolahan data. Secara umum, durasi tidur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Tidur yang cukup, yakni antara 7-9 jam per malam bagi orang dewasa, merupakan faktor penting dalam mendukung proses pemulihan tubuh, menjaga keseimbangan hormon, memperbaiki fungsi kognitif, dan mengoptimalkan sistem imun. Selain itu, tidur yang cukup juga dapat berkontribusi pada pengelolaan berat badan, karena kurang tidur dapat mengganggu regulasi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, seperti ghrelin dan leptin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keinginan untuk makan berlebih dan berisiko meningkatkan berat badan.
Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Pengesahan Jual Beli Tanah Guna Kepentingan Balik Nama pada Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Kla) Zaini, Zulfi Diane; Alfiyan, Angga; Pradana, Wiranata
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5257

Abstract

Faktor penyebab tidak dilakukannya permohonan balik nama sertifikat hak milik atas tanah sesudah dilakukan perjanjian Akta Jual Beli (AJB) tanah oleh pihak penggugat adalah, adanya proses administrasi yang belum selesai sehingga balik nama pada sertifikat Hak Milik Atas Tanah belum dapat di proses, lalu adanya kelalaian yang dilakukan penggugat dengan yang tidak langsung menyelesaikan proses administrasi tersebut sehingga balik nama itu belum dapat di proses. Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Pengesahan Jual Beli Tanah Guna Kepentingan Balik Nama Pada Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Kla yaitu kelengkapan bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan dan adanya saksi, serta karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg,harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya. Karena hal tersebut hakim mengabukan gugatan Pengesahan Jual Beli Tanah Guna Kepentingan Balik Nama Pada Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Lampung Selatan.

Page 4 of 10 | Total Record : 100

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025