cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 100 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025" : 100 Documents clear
Analisis Komparatif terhadap Perbandingan Presidential Threshold di Indonesia dengan Negara-Negara Demokrasi Lain Wanibe, Kenji Dustin; Hummerson, Laureen Aurora; Vincent, Vincent; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4501

Abstract

Studi ini mengkaji Presidential Threshold di Indonesia, yakni batas minimum perolehan suara yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden.. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan menjadi salah satu isu sentral dalam pemilihan presiden, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menjelang pemilihan presiden 2024, banyak pihak menilai bahwa Presidential Threshold yang tinggi, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, mengekang representasi politik dan mengurangi peluang terhadap calon independen dan partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan metode komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan serta persamaan mekanisme Presidential Threshold di berbagai negara Turki dan Rusia.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Pada Malam Hari (Studi Putusan Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK) Indrajaya, Muhammad Daud Aulia Ramadhan; Hakim, Lukmanul
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5325

Abstract

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus terjadinya dari beberapa pengamatan .terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor yang terjadi pada malam hari, dengan mengkaji Putusan Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian motor pada malam hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK). Selanjutnya untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian motor pada malam hari (Studi Putusan Nomor : 600/Pid.B/2024/PN TJK). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 600/Pid.B/2024/PN TJK untuk menilai penerapan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk dokumen hukum, jurnal, buku referensi, serta analisis teori-teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya yang terjadi pada malam hari, merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian pada malam hari sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa Abeng Orba Bin Muksin Alex telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana, khususnya teori kehendak. Teori ini menyatakan bahwa kesengajaan mencakup kehendak untuk melakukan suatu tindakan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari tindakan tersebut. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan, yaitu dengan maksud mencuri kendaraan bermotor pada malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Berdasarkan proses sistem peradilan pidana, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, yang mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern: Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam Sipayung, Munirotul Hasanah; Sari, Rusmia Nita; Alvina, Meysa Feby; Siregar, Nurhaliza; Lubis, Maritza Nurul Alifa
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5240

Abstract

Fiqih Jinayah adalah cabang ilmu fiqih yang mengatur tindak pidana dan sanksinya dalam hukum Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga keharmonisan sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar fiqih jinayah, kategori tindak pidana yang ada dalam hukum Islam, serta perbedaannya dengan sistem hukum positif. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an, Hadis, serta literatur terkait fiqih jinayah dan penerapannya di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu hudud, qishash, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki sanksi yang jelas sesuai dengan ajaran Islam. Penerapan hukum ini menekankan pada prinsip keadilan, asas legalitas, dan tujuan mendidik masyarakat, meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya di negara-negara dengan sistem hukum sekuler. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa fiqih jinayah merupakan sistem hukum yang dinamis dan bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki masyarakat, meskipun penerapannya bervariasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat.
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku Pemerkosaan Perspektif Nilai Keadilan Yulianti, Yulianti
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5071

Abstract

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.  Kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial. Anak berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga anak yang melakukan kenakalan perlu ditangani secara khusus. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Perlindungan Anak pada kenyataannya masih banyak yang belum mengakomodir prinsip-prinsip instrument internasional. Pada pengadilan anak masih ditemukan pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun l997 tentang Pengadilan Anak belum mengakomodasi prinsip the best interest of the child dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, secara normatif dalam tataran formulasi belum mencerminkan ide dasar perlindungan hukum terhadap anak. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip the best interest of the child dengan adanya diversi. Namun belum ditemukan prinsip ketersediaan bantuan hukum dalam konteks diversi dan prinsip adanya kontrol terhadap kewenangan diversi. Kajian formulasi terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengakomodasi prinsip the best interest of the child antara lain dengan menitik beratkan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum melalui tindakan diversi dengan mengedepankan pendekatan restorative justice.
Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggalana, Anggalana; Amalia, Annisha
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5295

Abstract

Penertiban dan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kerap diwarnai bentok fisik antara Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut pemerintah Kabupaten Pesawaran kemudian membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang kaki lima. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menegakkan peraturan, menjaga ketentraman, dan memastikan ketertiban umum. Fungsi tersebut dijalankan melalui upaya penertiban PKL yang melanggar aturan, edukasi kepada masyarakat, dan pencegahan gangguan ketertiban. Faktor penghambat fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum antara lain kurangnya SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, resistensi dari PKL, minimnya sosialisasi aturan, tekanan politik atau ekonomi, serta keterbatasan alternatif lokasi relokasi bagi PKL. Hambatan-hambatan ini membuat upaya penertiban sering kali menjadi konflik dan tidak berjalan optimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Peswaran dalam mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, pengadaan fasilitas pendukung yang memadai, penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak, serta pendekatan persuasif dalam penertiban merupakan bagian dari strategi yang komprehensif untuk mengoptimalkan fungsi Satpol PP dalam penertiban PKL.
Pengaruh Bahasa dan Gaya Pidato terhadap Kepemimpinan Mahasiswa FKM Harahap, Atika Zahra; Susilo, Maurinda Cornelia
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bahasa dan gaya pidato terhadap efektivitas kepemimpinan mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei sebagai instrumen pengumpulan data. Responden penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang pernah atau sedang menjabat sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan. Data dianalisis menggunakan teknik regresi untuk melihat hubungan antara variabel bahasa (kejelasan, ketepatan, dan persuasif) dan gaya pidato (intonasi, gestur, dan kontak mata) terhadap efektivitas kepemimpinan (kemampuan memotivasi, mengkoordinasi, dan mengambil keputusan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang persuasif dan gaya pidato yang melibatkan kontak mata memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan mahasiswa. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kemampuan kepemimpinan mahasiswa melalui pelatihan komunikasi dan public speaking.
Diplomatic Asylum in International Law: A Comprehensive Study of the Threshold of Diplomatic Asylum Between States Hasan, Laura Kurniadi; Naftalie, Livia Aurelia; Gunadi, Ariawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4918

Abstract

Diplomatic asylum represents a contentious area of international law, lying at the intersection of state sovereignty, territorial jurisdiction, and the humanitarian imperative to protect individuals facing persecution. This study explores the legal threshold for granting diplomatic asylum, focusing on the interplay between the rights of the host state and the obligations of the asylum-granting state. While the Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) establishes the inviolability of diplomatic premises, it provides no explicit provisions for asylum, resulting in a fragmented and inconsistent framework. The requirement for host state consent is analyzed as a critical factor in balancing sovereignty with humanitarian concerns, often leading to diplomatic tensions and breaches of international law. Moreover, the absence of enforcement mechanisms exacerbates the challenges in resolving asylum-related disputes.Through a detailed legal analysis, this study argues for the necessity of a multilateral treaty under the auspices of the United Nations to harmonize practices and establish clear norms governing diplomatic asylum. It also emphasizes the potential of regional cooperation in reducing conflicts and setting precedents for broader international frameworks. By addressing these gaps, this article aims to contribute to the development of a coherent legal regime that reconciles the competing interests of state sovereignty and individual protection.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) Tobing, Alvarian L; Rusli, Tami; Anggalana, Anggalana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5274

Abstract

Fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi saat ini ada beberpa faktor yang menyebabkan salah satu pihak untuk melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian di kehidupan masyarakat, yang mana dilakukan suatu jaminan dari kreditur kepada debitur perjanjian berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat yang telah disepakati. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan ketika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Jaminan fidusia merupakan produk konvensinal yang diterapkan untuk memberikan perlindungan khususnya kepada kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, serta pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomira Multhiarta TBK. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu  berbagai faktor yang memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia dapat dijelaskan dari beberapa faktor yaitu dari pihak debitur, faktor itu mencakup seperti kelalaian dalam melakukan prestasi dan kegagalan memenuhi ketentuan kesepakatan. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, memperhatikan fakta-fakta dalam perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 1234, 1238, 1243 KUHPerdata. Hal ini memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim dan terbukti dalam wanprestasi pinjam meminjam sebagai berikut : keabsahan perjanjian, fakta-fakta dan bukti yang diajukan adanya wanprestasi, kepatutan proses dan prosedur hukum, analisa hukum dan akibat hukum, pertimbangan penolakan tuntutan tambahan, dan dasar hukum. Maka jelas bahwa pertimbangan dalam perkara ini dikuatkan oleh ketrangan saksi, alat bukti, ataupun unsur-unsur lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar. Saran diharpakan kedepannya kedua pihak tergugat dalam upaya dalam penyelesaian perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai eperjanjian kedua belah pihak yang terikan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Kepada hakim menerapkan berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa dimasa mendatang, dan jika terjadi kembali kasus wanprestasi sebaiknya melaporkan kepada piha yang berwenang.
Penyakit Saluran Nafas Atas: Epidemiologi, Patogenesis, Pengobatan, dan Pencegahan Nasution, Irfan Sazali; Anggraini, Fany Amay; Ramadhan Hsb, M. Fahrizal; Tyas, Dwi Ayuning; Pinasti, Nazwa Elmiya; Andriyani, Rini; Nasution, Elza Yusna
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5163

Abstract

Penyakit saluran nafas atas (URTI) adalah salah satu infeksi paling umum yang mempengaruhi populasi global, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. URTI mencakup berbagai penyakit seperti rhinitis, sinusitis, faringitis, dan laringitis, yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus, termasuk rhinovirus, coronavirus, dan virus influenza. Meskipun sebagian besar infeksi ini bersifat ringan dan dapat sembuh sendiri, mereka dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan, khususnya di negara-negara berkembang. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dalam pengobatan URTI yang disebabkan oleh virus telah menjadi masalah kesehatan yang signifikan, meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur mengenai epidemiologi, patogenesis, gejala klinis, pengobatan, dan pencegahan penyakit saluran nafas atas. Studi ini juga akan menekankan pentingnya pendidikan masyarakat dan pendekatan yang lebih rasional dalam penggunaan antibiotik. Di samping itu, pencegahan URTI melalui vaksinasi dan praktik kebersihan yang baik akan dibahas sebagai langkah penting dalam menurunkan insidensi penyakit ini.
How Indonesian Investment Law Positively Impacts the Environment for Foreign Businesses Wanibe, Kenji Dustin; Vincent, Vincent; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4721

Abstract

Indonesia, as one of the founding members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and a member of the Group of Twenty (G20), possesses distinct advantages. Its sustained economic development, rapid investment growth, abundant natural resources, and expansive market have established its significant international presence, positioning it as a frontrunner among other ASEAN countries. As one of the most influential members among the ten ASEAN nations, Indonesia holds remarkable appeal for foreign investment and garners considerable attention in the investment sphere. This article employs methodologies including data analysis and literature review to concentrate on Indonesia’s investment laws, exploring potential risks within Indonesia’s investment environment and corresponding strategies for mitigation. The article also focuses on Indonesia’s domestic laws and Bilateral Investment Treaties (BITs) related to investment, outlining the framework of Indonesia’s investment legal environment by examining the risks, challenges, and benefits posed by Indonesia’s investment laws. The primary focus of this paper lies in dissecting the risks and challenges inherent in Indonesian investment laws while identifying pathways for resolution.

Page 5 of 10 | Total Record : 100

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025