cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 100 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025" : 100 Documents clear
Pemenuhan Prinsip Keadilan Dalam Pembangunan Bagi Penyandang Disabilitas Husna, Zulvioniita
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5113

Abstract

Pinsip distabilitas adalah konsep yang merujuk pada pengembangan dan desain untuk memastikan kemudahan bagi semua orang, baik yang mampu maupun memiliki disabilitas. Penyandang cacat kesulitan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan individu non-disabilitas    hambatan akses pelayanan publik, untuk pendidikan, kesehatan danlain-lain  pekerjaan Kebanyakan dinonaktifkan  Penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan Jauh  dari adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip untuk menyadarkan para masyarakat yang berkebutuhan khusus yang seharsnya lebih percaya diri dari masyarakat non-distabilitas. Metode penilitian ini memakai metode yuridis normative yang di mana analisisnya di ambil dari data yang ditulis dalam data hokum serta perundang undangan yang berlaku.
Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan Haykel, Muhammad; Harahap, Odi Alfazen; Abbror, Rivat Maliqisyah; Sinatra, Tristan Canari Joseph; Sondakh, Kerry Giebrayel Nathan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4637

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Artikel ini membahas efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan peran penting partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan. Diperlukan reformasi yang mencakup penguatan kapasitas institusi pengawasan, peningkatan pendidikan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengakibatkan Penyakit Menular (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.sus-Anak/2024/PN.Gdt) Rizaldi, Rizki; Prasetyawati, S Endang; Aprinisa, Aprinisa
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5253

Abstract

Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dengan berbagai macam tindak pidana yang terjadi, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat saat ini yaitu tindak pidana pencabulan anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, sehingga hal ini dapat menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan. Kejahatan dalam hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, dengan memperhatikan prosedur-prosedur hukum apakah pelaku kejahatan layak diadili atau tidak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan penyakit menular tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian seperti wawancara, dokumentasi untuk dapat diterapkan pada permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang mengakibatkan penyakit menular, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga terdakwa ditahan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) dan pelatihan kerja selama 6 bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial, Provinsi Lampung, Desa Hurun, Kabupaten Pesawaran. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, agar hakim dapat memberikan keadilan yang tepat terhadap perbuatan dari pelaku pidana tersebut dan juga korban. Disarankan kepada orangtua untuk lebih menjaga dan meningkatkan peran keluarga serta lingkungan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak- anak. Serta bagi kepolisian dan para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan edukasi seksual yang komprehensif kepada anak-anak dan remaja dengan cara kegiatan sosialisasi.
Persepsi Masyarakat Terhadap Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Medis di Kelurahan Nelayan Indah Andini, Ajeng; Wasiyem, Wasiyem; Hafizza, Cut Miftha; Vellina, Senja; Ramadhina, Deby Anggita; Thamrin, Natasya Azzahra; Afnanin, Fabi Ayyi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5320

Abstract

Pengobatan tradisional merupakan metode penyembuhan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat. Metode ini mencakup penggunaan ramuan herbal dan keterampilan terapis yang dianggap lebih holistik, aman, dan ekonomis dibandingkan pengobatan modern. Persepsi masyarakat terhadap pengobatan tradisional dipengaruhi oleh budaya, kepercayaan, pendidikan, akses layanan kesehatan, dan pengalaman pribadi. Meski pengobatan modern menawarkan efisiensi dan pendekatan berbasis ilmiah, pengobatan tradisional tetap menjadi pilihan utama untuk penyakit ringan atau kronis. Kendati demikian, penerapan saintifikasi jamu di Indonesia masih belum optimal, sehingga diperlukan pemahaman lebih mendalam terkait perilaku konsumen dalam memilih pengobatan. Diharapkan pengobatan tradisional dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari sistem kesehatan yang holistik dan berkelanjutan.
Penggunaan Cryptocurrency Untuk Kepentingan Investasi Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka Hakim, Lukmanul; Dinata, Angga Bela
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5236

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital dan meningkatnya popularitas Cryptocurrency telah memberikan dampak besar pada pasar investasi global. Di Indonesia, Cryptocurrency mulai diakui sebagai instrumen investasi yang sah setelah diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan ini menyusun dasar hukum untuk perdagangan Cryptocurrency sebagai komoditas di bursa berjangka, serta menetapkan pedoman teknis bagi penyelenggara pasar dan pelaku pasar, termasuk kewajiban transparansi, sistem perdagangan yang aman, dan perlindungan bagi investor. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini masih ada, terutama terkait dengan pengawasan yang efektif dan kebutuhan untuk edukasi masyarakat mengenai risiko investasi dalam Cryptocurrency. Permasalahan ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penggunaan Cryptocurrency sebagai instrumen investasi di Indonesia, serta untuk menganalisis efektivitas kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada investor dan menciptakan pasar yang stabil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut, seperti pengawasan pasar dan edukasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan serta penguatan pengawasan pasar Cryptocurrency guna mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di pasar aset digital Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menaluli pendekatan yuridis normative dan empiris dengan menggunakan data skunder dan primer. Penelitian Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 memberikan payung hukum yang penting bagi perdagangan Cryptocurrency di Indonesia. Dengan mengatur Cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar dan investor. Hal ini memungkinkan para investor untuk melakukan transaksi dengan rasa aman, karena adanya pedoman teknis yang jelas tentang kewajiban transparansi, sistem perdagangan yang aman, dan perlindungan terhadap investor. Namun, meskipun regulasi ini mengatur dengan jelas aspek hukum terkait perdagangan Cryptocurrency, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menjaga efektivitas pengawasan pasar dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko yang terkait dengan investasi Cryptocurrency. Implementasi peraturan ini menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pengawasan yang efektif terhadap platform perdagangan Cryptocurrency. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, pengawasan terhadap bursa dan transaksi Cryptocurrency sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya yang memadai serta perkembangan pasar yang sangat cepat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan Cryptocurrency, seperti volatilitas harga yang tinggi dan potensi penipuan. Untuk itu, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa edukasi tentang Cryptocurrency dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan yang memadai. Saran Pemerintah perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan pasar Cryptocurrency agar dapat melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Peraturan yang ada harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar agar dapat mengatasi tantangan yang ada.
Pembatasan Penafsiran Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:Analisis Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Hakim, Fadwa; Firdaus, Emilda; HB, Gusliana
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4974

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan pengaruh besar dalam bidang hukum, berdasarkan kewenangan ini MK dapat memutuskan apakah norma suatu UU, baik sebagian maupun seluruhnya, bersesuaian dengan norma UUD 1945 (bernilai konstitusional) ataukah justru bertentangan (bernilai inkonstitusional). Kewenangan pengujian undang-undang menimbulkan sebuah kewenangan yang mutatis mutandis (dengan sendirinya) ada, yaitu kewenangan  untuk melakukan penafsiran dalam sebuah pengujian UU, yang secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi. Tidak adanya aturan terkait kewenangan penafsiran ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana batasan MK dalam melakukan penafsiran. Dalam kasus putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amarnya dikabulkan sebagian dengan penambahan norma baru, padahal putusan pendahulunya yaitu nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 diputus ditolak karena ditafsirkan sebagai kebijakan hukum terbuka padahal objek JR dan petitumnya kurang lebih sama, hal ini menunjukkan sikap inkonsistensi yang disebabkan tidak adanya batasan dalam penafsiran yang dilakukan MK. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Penelitian ini dikonsepkan dalam hukum sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan dalam berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan metode kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan. Pertama, pembatasan penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres yang paling utama adalah muatan materi tidak diatur oleh konstitusi. Kedua, akibat hukum penafsiran kebijakan hukum terbuka oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait batas usia capres/cawapres adalah perubahan regulasi, dinamika pemilu dan implikasi hukum. Saran yang dapat penulis tujukan pada MK adalah Pertama memperjelas konsep kebijakan hukum terbuka. Kedua, mencantumkan dengan jelas pembatasan kebijakan hukum terbuka dalam pertimbangan sebuah putusan. Ketiga, konsisten dengan keputusan dalam perkara dengan pokok dan substansi yang sama.
Analisis Perencanaan Logistik di Puskesmas: Pendekatan Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasional Hasisbuan, Rapotan; Ar-ramdhani, Adinda Aulia; Sianturi, Anggina Cucu Khetri; Apriyuni, Amelia; Putri, Dian Yustika; Dalimunthe, Halimatus Sa'diyah; Nasution, Azzahra Ramadhana; Audina, Salsabila
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan logistik di puskesmas dengan fokus pada metode yang digunakan untuk menentukan kebutuhan logistik, pemantauan stok barang, serta prosedur penanganan permintaan mendadak dan penghapusan barang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi pada beberapa puskesmas di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan logistik di puskesmas dilakukan dengan menggunakan format baku yang diberikan oleh Dinas Kesehatan setiap tahun, yang mencakup perkiraan kebutuhan obat berdasarkan data pemakaian sebelumnya dan pola penyakit. Proses pemantauan stok barang logistik dilaksanakan secara berkala dengan laporan pemakaian obat (LPLPO) yang mencatat stok, sisa stok, dan pengeluaran. Penanganan permintaan mendadak dilakukan dengan membuat permintaan khusus ke gudang, meskipun terkadang pengadaan obat tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Tantangan utama dalam perencanaan logistik adalah keterbatasan anggaran dan koordinasi yang kurang efektif dengan pihak terkait. Penghapusan barang yang kedaluwarsa atau rusak dilakukan dengan prosedur yang mencakup pemisahan barang dan pembuatan berita acara. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antar pihak, penggunaan teknologi dalam pemantauan stok, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar perencanaan logistik di puskesmas dapat lebih efektif dan mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dipicu oleh Hutang Piutang di Indonesia Salim, Aqshal Azan Putra; Sarenc, Salsabila Brilianti; Bandarsyah, Nanang Fahrozi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5190

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur secara komprehensif, dengan sanksi pidana yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan tindakannya. Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan ringan hingga yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan mencakup adanya perbuatan fisik yang menyerang orang lain, kesengajaan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan berupa rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sering menjadi pendorong timbulnya penganiayaan, terutama dalam konteks hutang piutang. Analisis terhadap pengaturan hukum ini penting untuk memahami efektivitas penegakan hukum serta untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia, serta memberikan saran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang dengan cara yang sah dan damai.
Electronic Contracts and E-Signatures in Indonesia: Legal Framework and Challenges in the Digital Revolution Hasan, Laura Kurniadi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4769

Abstract

This paper explores the legal framework and challenges surrounding the implementation of electronic contracts and e-signatures in Indonesia, particularly in the context of the digital revolution. It delves into the evolving contract law under the influence of digitalization, highlighting the critical aspects of Law No. 11 of 2008 (ITE Law) and Government Regulation No. 71 of 2019. The paper addresses the legal requirements for valid electronic contracts, the role of certified and uncertified e-signatures, and the complexities involved in their enforcement. It also identifies key challenges, such as technology-neutrality, cross-border recognition, and the role of certification authorities, that affect the integration of Indonesia's legal framework with global standards. The findings emphasize the need for further legal reforms to enhance the security, flexibility, and reliability of electronic agreements, supporting Indonesia’s digital economy.
Peran Penting Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Buruh yang Di Putus Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak William, Benjamin Frans; Debora, Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5138

Abstract

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak buruh yang di-PHK secara sepihak oleh pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak seringkali mengabaikan hak-hak buruh, yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta potensi kerugian ekonomi dan sosial bagi buruh yang bersangkutan. Dalam konteks ini, PHI berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dengan fokus utama pada upaya pemenuhan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas PHI meliputi pemeriksaan kasus PHK, memberikan keputusan yang adil dan objektif, serta memastikan bahwa buruh yang terkena PHK menerima hak-hak yang seharusnya, seperti pesangon, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi PHI dalam perlindungan hak-hak buruh, serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya keberadaan PHI dalam mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK secara sepihak.

Page 6 of 10 | Total Record : 100

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025