cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance" : 5 Documents clear
Legal and Institutional Framework for Trafficking in Persons and Protection of Victims in Nigeria Okoye, Chioma Okeoma; Okolie, Enright Que; Abonyi, Anslem Uchechukwu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3262

Abstract

This study examines the legal and institutional frameworks addressing human trafficking and victim protection in Nigeria. The study focuses on the role of national laws, institutions, and international agreements in combating human trafficking and protecting victims’ rights. The study explores key legal instruments, such as the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 (amended), the Child’s Rights Act 2004, the Penal Code 2004, the Labour Act 2004, the Criminal Code Act 2004, and the Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act 2015. In addition, the study analyzes the roles of institutions such as the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), the National Human Rights Commission (NHRC), the police, and civil society organizations in prevention, law enforcement, victim rescue, and advocacy. Nigeria is also committed to international legal frameworks, including the Palermo Protocol, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This study uses a qualitative approach with a systematic review based on the PRISMA framework. The study results show that despite progress, major challenges remain, such as weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and inadequate support for victims. Therefore, strengthening legal mechanisms and improving institutional coordination are important steps to build a more effective and humane response to human trafficking in Nigeria.
Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian: Telaah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Ubaidillah, Ibnu; Syah, Moch. Fahmi Firman; Muslih, Muslih; Mulyani, Nisa utri
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3306

Abstract

Fenomena main hakim sendiri atau vigilantisme merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terus terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus pencurian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maraknya praktik main hakim sendiri dari dua perspektif: hukum positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan konsep jinayah dalam fiqh pidana Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Penegakan hukum secara legal oleh otoritas yang sah menjadi prinsip utama untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia
Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu; Muslih, Muslih; Adha, Adinda Febriana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3307

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan integritas masa depan generasi. Pemerintah Indonesia merespons eskalasi kasus tersebut dengan mengadopsi pendekatan sanksi maksimal, termasuk pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam, pelaku zina terhadap anak di bawah umur yang termasuk kategori muhshan (berstatus menikah) dapat dijatuhi hukuman hudud berupa rajam atau hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan pidana mati dari perspektif hukum positif dan konsep hudud dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian dan prinsip keadilan. Sementara dalam hukum Islam, hukuman hudud harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat demi menjaga maqashid syariah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai keadilan substansial dalam Islam untuk menjamin perlindungan anak secara optimal dan manusiawi.
Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam Firmansyah, Moch. Fahmi; Muslih, Muslih; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3309

Abstract

Pendekatan pemidanaan dalam sistem hukum modern mengalami pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih humanis dan relevan diterapkan dalam kasus pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep Sulh, yakni penyelesaian konflik secara damai melalui pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi sosial, yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik restorative justice maupun Sulh mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Sulh ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memperkaya praktik keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.
Kriminalisasi Tindakan Perundungan Digital (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Qanun Jinayah Aceh Muslih, Muslih; Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3310

Abstract

Perundungan digital (cyberbullying) merupakan fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Jinayah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh dalam mengkriminalisasi tindakan cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberikan. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance