cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285262924618
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/Editorial-Team
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mutiara Hukum
Published by Universitas Sari Mutiara Indonesia
ISSN : 26215691     EISSN : 26215691     DOI : https://doi.org/10.51544/jmh.v7i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Focus: Jurnal Mutiara Hukum diterbitkan oleh Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai Media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan pemahaman tentang ilmu hukum di Indonesia . Ruang lingkup mengkaji tentang topik-topik dalam :Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Kesehatan, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum" : 6 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK UNTUK SELURUHNYA TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAWSUIT PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUKPAKAM NOMOR 24/PDT.G/2017/PN.Lbp Purba, Simon; Warinto Panjaitan, Jesaya Ardin; Sitorus, Ganda; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp merupakan gugatan CLS Umi Asih dan kawan-kawan (DKK) melawan Presiden DKK. Gugatan tersebut diajukan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan wujud dari PMH yang dilakukan penguasa terhadap kurang lebih 300 (tiga ratus) orang yang memiliki tanah dan telah dilakukan pengambilan hak penguasaan tanah atau pengadaan tanah demi kepentingan umum dengan proses ganti rugi dalam jangka waktu 2013-2015 di beberapa desa pada kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan sifat penelitian ialah deskriptif. Melalui hasil penelitian ini diketahui Dasar hukum gugatan CLS di Indonesia ialah Pasal 24 UUD NKRI 1945; Pasal 2 ayat (4) UUKH; Pasal 4 ayat (2) UUKH; Pasal 5 ayat (1) UUKH; Pasal 10 ayat (1) UUKH dan beberapa putusan pengadilan. Penilaian hakim dalam menjatuhkan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 24/PDT.G/2017/PN.Lbp dimana menurut majelis hakim tidak terjadi ketidakadilan, perlakuan diskriminatif dan sangat merugikan yang dialami oleh Para Penggugat kemudian pengintimidasian yang tidak dapat dibuktikan serta para Tergugat telah menjalankan semua tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
PEMBATALAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN: Studi Kasus Riyadh Aziz Melawan Suka Ginting Dan Kawan-Kawan Wunarto, Michael; Br. Tarigan, Novri Indriani; Widyanti, Mita; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu cara hapusnya hak atas tanah ialah pembatalan melalui putusan pengadilan. Keputusan pembatalan hak atas tanah yang telah diterbitkan sebagaiwujud pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan hak atas tanah akan hapus demi hukum. Pembatalan hak milik tanah melalui putusan pengadilanialah terjadi sengketa antara Riyadh Aziz Melawan Suka Ginting Dan Kawan-Kawan. Metode penelitian yang digunakan normatif yang terdiri dari: perundang-undangan dan/atau peraturanpelaksanaannya yang terkaitdengan pembatalan hak milik melalui putusan pengadilan diIndonesia dan bahan lain yang dianggap sesuai. Melalui hasil penelitian ini diketahui dasar pengaturan perolehan hak milik di Indonesia mengacu pada Pasal 20 UUPA, Pasal 6 UUPA dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PPPT).Posisi kasus Riyadh Aziz melawan Suka Ginting dan kawan-kawan terhadap pembatalan hak milik atas tanah dimana menurut majelis hakim, dasar atau alas hak untuk menerbitkan sertifikat hak milik dari Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II cacat hukum maka yang benar ialah alas hak milik Penggugat. Hal itu dikarenakan alas hak yang dimiliki Tergugat I dan dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat II, yaitu Surat Keterangan Tanah No. 180775/A/I/20 tanggal 14 Oktober 1974 dengan luas 5.516 M2 atas nama Tergugat I tidak mungkin diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang dikarenakan pada tahun 1974 tanah yang menjadi sengketa bukan lagi wilayah kabupaten Deli Serdang akan tetapi merupakan wilayah kota Medan. Hal tersebut didasarkan atas Pasal2 huruf d nomor 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (PPPDKM)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PUTUSAN NO. 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn Rahmayanti, Rahmayanti; Simarmata, Adrian Patric Presly; Buulolo, Taroni; br Siahaan, Masrani; Alfan, Yasser
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The number of cases of money laundering in Indonesia certainly forces the government to tighten even more surveillance of suspicious transactions. Money laundering is often said to be a syndicate because the series is very organized, namely the perpetrators of these crimes each have the duty to disguise the proceeds of crime to be as if their legitimate assets. This money laundering research was conducted to determine the law enforcement of money laundering with narcotics crimes using secondary data, namely library materials and decisions with normative jurudical research types. TPPU has been regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering, and narcotics law as an original crime, this law is expected to be able to guarantee justice and legal certainty and effectiveness in returning assets from the money laundering proceeds .
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING di KABUPATEN SIMALUNGUN: STUDI PUTUSAN NOMOR 495/PID, SUS-LH/2017/PN SIM Surbakti, Anton Diary Steward; Syafitri, Syafitri; Hutasoit, Indra Abraham
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the juridical analysis of illegal loging in Simalungun Regency in accordance with decision number 495/Pid Sus-LH/2017/PN SIM, and to find out the prevention and eradication of forest destruction related to illegal loging. The research method in this journal is the type of juridical normative research which is descriptive in nature, juridical normative which refers to the legal norms contained in the statutory regulations relating to the crime of logging, descriptive data research is the disclosure of laws and regulations relating to legal theories which are the object of research. Data collection used in this research is to use literature study and decision study. All the data obtained will then be reviewed and analyzed then the data wiil be described qualitatively into descriptive which aims to describe the problem completely in order to reveal a truth. The problem in this research is how the juridical analysis of illegal logging in Simalungun Regency is in accordance with the decision number 495/Pid, Sus-LH/2017/PN SIM and how to prevent and eradicate forest destruction related to illegal loging. The solution is to increase the capacity of law enforcement officials and parties involved in preventing and eradicating and the role of the community in preserving forest. The conclusion is that the prevention and eradication of forest damage is part of forest protection activities in which the competent authorities participate in minimizing the eradication of illegal loging which is very detrimental to the nation and state.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NO. 252/Pdt/G/2017/PA.Mdn Simanjuntak, Daniel Ariando Putra; Fahira, Jihan; Zebua, Nico Ondroita; Tarigan, Muhammad Iqbal
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Absolute authority as well as relative belongs to every judicial institution in Indonesia. An example is the Religious Court / Sharia Court in the Nanggroe Aceh Darussalam Province. Absolute authority is almost impossible to be violated by every petitioner whose legal issue wished to be resolved by the court, yet the one that often being violated is the relative competency. As an example of relative competency implementation in religious court is can be seen in the Medan Religious Court decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn. This research uses the method of normative juridical that are analytical descriptive in nature. Through this result, can be known that the Religious Court authority refers to the Article 49 of Law No.3 of 2006 about amendments to law No. 7 of 1989 about the Religious Court and for Nanggroe Aceh Darussalam Province where a religious court is called as a sharia court also tried criminal acts in accordance with Article 3 paragraph (2) of the Aceh Quanun No.6 of 2014 about Jinayat Law. Judges’ consideration in dropping the exception of relative competency is Medan Religious Court Decision No. 252 / Pdt / G / 2017 / PA.Mdn refers to the letter evidence where is convinced by the judges of the defendant’s domicile apart Residential Card, Family Card, Domicile Certificate refers to the statement letter of the defendants and petitioner child who is attending school in Pekanbaru
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VII/2010 Sembiring, Febri; Tjowandi, Daniel Christian; Vigo, Dicky
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Parents are responsible to their children to gave the education, clothing and the utility until they grow up. The children that born from parents in registered marriage by the state are called valid children. Otherwise, If a marriage of the children is not recorded as a children outside the marriage, then the negative impact of the children outside the marriage are birth certificate can not be made because the parents does not have marriage certificates. Section 43 paragraph 1 Laws of Marriage explained that the children that born outside the marriage just have a civil relationship with their mother and their mother's family. Every children who was born entitled to live, growing up, and thriving and get legal protection as a shape of justice and has been released the Supreme Court verdict of the Republic of Indonesia number 46 / PUU-VII / 2010 about Children Outside The Marriage can show the results of the DNA test as evidence of the biological relationship between the children and their father. This research method using an understanding of juridical sosiologis that the research based on the terms and applicable law with the phenomenon happened in the neighborhood in accordance with the practice. The resources used data is a literature review and the decision. Based on the understanding above, the author wants to write it in the form of Skripsi titled "Legal Protection To Children Outside The Marriage After The Decision of the Supreme Court Number 46 / PUU-VII / 2010". The formulation of the problems are what is the arrangement of children outside the marriage rights? What the consequences of the child outside the marriage according to the UUP? and How to protect children outside marriage rights after Supreme Court verdict Number 46 / PUU-VII / 2010.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum More Issue