cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Phone
+6285262924618
Journal Mail Official
ojs.usmindonesia19@gmail.com
Editorial Address
https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/Editorial-Team
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Mutiara Hukum
Published by Universitas Sari Mutiara Indonesia
ISSN : 26215691     EISSN : 26215691     DOI : https://doi.org/10.51544/jmh.v7i1
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Focus: Jurnal Mutiara Hukum diterbitkan oleh Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai Media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan pemahaman tentang ilmu hukum di Indonesia . Ruang lingkup mengkaji tentang topik-topik dalam :Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Kesehatan, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum" : 5 Documents clear
ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK PEMOHON PAILIT TERHADAP PENYELESAIAN UTANG PIUTANG (DITINJAU DARI UU NO.37 TAHUN 2004) Andja, Satria Braja Hari; Simamora, Pisga H; Bangun, Ricky B
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine: (1) To determine the bad faith of creditors in utilizing bankruptcy as a means of collecting accounts payable. (2) To find out and analyze whether bankruptcy is a means for debtors to pay off debts. This research is a juridical-normative research which is based on literature research in order to obtain secondary data. This normative juridical research is also supported by interviews. The data obtained from legal principles, regulations and books were analyzed using qualitative methods. The results showed that (1) the Indonesian Bankruptcy Law did not anticipate the applicant's bad faith in the bankruptcy process. (2) the ease of applying for bankruptcy becomes an opening for creditors and debtors to manipulate bankruptcy. Several provisions on bankruptcy have an impact on the ineffectiveness of the provisions of this provision. Keywords: bad faith, bankruptcy
ADOPSI ANAK INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA br Tampubolon, Jane Cahyani; Haloho, Kristin Natalia; Zulkifli, Suhaila
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia. Implikasi hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Penelitian ini penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan menganalisis menggunakan data sekunder. Pelaksanaan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia, setiap melakukan pengadopsian anak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan staatsblaad 1917, pengadopsian anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Implikasi hukum bagi anak yang di adopsi oleh warga negara asing, berimplikasi terhadap putusnya perwalian sejak diputuskan oleh pengadilan, kecuali, anak adopsi perempuan beragama Islam. Pewarisan, sistem kewarisan yang dianut warga negara Indonesia, pluralism. Perlindungan hukum Diberikan Pemerintah anak warga negara indonesia yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah anak warga negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing, secara langsung, artinya perlindungan langsung ditujukan kepada anak, dengan mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung, perlindungan ditujukan kepada anak, akan tetapi melalui orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak tersebut.Adopsi Anak Indonesia,
PENYEBAB DITOLAKNYA SUATU KLAIM ASURANSI (STUDI PENELITIAN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE MEDAN) Zulkifli, Suhaila; Panjaitan, Melati; Arrahman, Gia; Silitonga, Jhosua
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Insurance is coverage or an agreement between two parties called the insured and the insurer. Where the insured is obliged to pay contributions / premiums in accordance with the products purchased to the insurer and while the insurer has the obligation to fully guarantee the contribution / premium contribution payer in the event that something happens to the first party or his belongings in accordance with the agreement that has been made. Data collection methods in this study were interviews and literature studies. An important issue that can be concluded from this research is the implementation of the Prudential Carli Br Ginting insurance agreement at the Medan City Branch of Prudential Life Assurance with the insured which has not been fully implemented due to several inhibiting factors that led to the rejection of the insured's claim. This research focuses on what causes a claim to be hampered along with the settlement made by PT Prudential Life Assurance Medan City as a form of responsibility to the insured
BATASAN MAKNA TENTANG ITIKAD BAIK DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS Yusuf, Muhammad
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direksi mempunyai peran yang sangat vital bagi perseroan. Direksi ibarat nyawa bagi perseroan, tidak mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi. Direksi sebagai Salah satu Organ Perseroan menjalankan. Direksi juga tidak semata - mata bertindak sebagai agen perseroan, tetapi lebih dari itu, karena padanya terdapat Doktrin Fiduciary Duty, Hal ini disebabkan karena direksi memilki 2 (dua) fungsi yakni fungsi manajemen dan fungsi representasi, Fungsi manajemen dari direksi berarti bahwa direksi bertugas untuk memimpin Perseroan dan fungsi representasi berarti direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Konsep itikad baik yang ditekankan UUPT masih sangat kabur, Tentu masalah ini memerlukan kajian mendalam berdasarkan Prinsip - Prinsip Hukum Maupun kaidah hukum yang berlaku di setiap undang - undang untuk memberikan kepastian hukum. perlu adanya kriteria Tentang batasan makna itikad baik Direksi terkait langkah - langkah yang dilakukan hal tindakan kepengurusan dan pengambilan Putusannya di Perseroan. dengan adanya kriteria Batasan makna itikad baik Direksi di perseroan sehingga dapat meminimalisir pontensi konflik yang terjadi, apa lagi perseroan dianggap tidak mempunyai kehendak dan keinginan sendiri sehingga kehendak direksi adalah kehendak perusahaan, niat direksi adalah niat perusahaan dan pengetahuan direksi adalah pengetahuan perusahaan. Memiliki hukum yang efisien, kerangka hukum yang jelas dan memberikan ruang lingkup tegas untuk mengetahui batasan kriteria tindakan mana yang dianggap beritikad baik, yang kemudian tidak menyebabkan kekaburan norma atas tindakan yang akan diambil oleh Direksi, akan memberikan kelengkapan hukum (Uncompleted Norma) didalam UUPT mengenai tanggungjawab Direksi terhadap Putusan atas nama kepengurusan diambil terhadap Perseroan Terbatas dengan itikad baik. batasan makna tentang itikad baik direksi dimana salah satu poin utama dari Pasal 97 ayat (5) huruf (b). sebagai salah satu prinsip Hukum Perusahaan dianut secar penuh Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007. berinisiatif mengkaji tentang: Batasan Makna Tentang Itikad baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas.
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGAM KELUARGA BERENCANA Sunarto, Atika; Aisyah, Aisyah; Siburian, Sukses M P
JURNAL MUTIARA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum
Publisher : Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program pemerintah yang mengenai Keluarga Berencana (KB) tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Metode yang digunakan dalam penulisan Jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan di dasarkan pada Q.Lukman:14, AL-Ahkaf:15, Q.S Al-Anfaal:53, Q.S AL-Thalaaq:7menegaskan program pemerintah mengenai KB diakui dalam agama islam dan sangat baik apabila dilaksanakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): Jurnal Mutiara Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Mutiara Hukum More Issue