cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Cecep Aminudin
Contact Email
office@kaka.co.id
Phone
+622220453602
Journal Mail Official
office@kaka.co.id
Editorial Address
Cigadung Green Land No. A9 Bandung 40191 INDONESIA
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekualitas
Published by PT. Kaka Media Visi Sistematis
ISSN : -     EISSN : 30900220     DOI : https://doi.org/10.56607/jhe
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Ekualitas (JHE) adalah inisiatif penerbitan PT. Kaka Media Visi Sistematis bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia untuk diseminasi artikel ilmiah bidang hukum secara elektronik. Jurnal diharapkan dapat menjadi sarana penyebarluasan pengetahuan, gagasan, pemikiran dan hasil penelitian dari peneliti maupun praktisi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu hukum. Fokus dan skop JHE mencakup namun tidak terbatas pada hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum bisnis, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan dan bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025" : 5 Documents clear
Konstitusionalitas Tata Tertib DPR: Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara? Amiruddin, Denie; Al-Fatih, Sholahuddin
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/79eyj451

Abstract

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, memperkenalkan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Ketentuan ini menimbulkan berbagai persoalan konstitusional, termasuk implikasinya terhadap prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, serta due process of law. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum tata negara, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan independensi lembaga negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi ulang dan kemungkinan revisi bahkan Judicial Review terhadap peraturan ini agar sesuai dengan prinsip konstitusi.
Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Studi Kasus Polresta Cirebon Azahra, Nayla Alifah Azahra; Muamar, Afif; Hafizd, Jefik Zulfikar
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/r4nmp317

Abstract

Social media platforms are used as databases of information including widely used personal data. Therefore, personal data protection is a crucial topic. This study aims to examine in more depth the legal protection of personal data on social media platforms and forms of misuse of personal data on social media in political dynamics in Cirebon Regency based on the ITE Law and the handling of misuse of personal data on social media platforms at the Cirebon Regency Police based on the ITE Law. The method used in this study is qualitative by utilizing a normative legal approach. Data collection techniques are literature studies and documentary studies. The results of the study show that legal protection of personal data in Indonesia is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, especially in Article 26. In Cirebon Regency, the form of misuse of personal data that is widely reported by the public is cellphone numbers. In addition to cellphone numbers, there are also other forms, such as online loan practices (pinjol) and sniffing. Handling at the Cirebon Police regarding misuse of personal data on social media by conducting investigations and inquiries.
Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Nurul Ilaina; Yasmin Putri Sa’idah; Tarmudi; Sugianto; Rohana
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/2gn75p52

Abstract

Artikel ini mengulas tentang keselarasan politik perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan anak adalah kewajiban konstitusi yang diperkuat oleh berbagai peraturan nasional dan internasional, termasuk Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum lewat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada keadilan restoratif serta perlindungan optimal bagi anak yang berurusan dengan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan anak tetap mengalami kendala, seperti minimnya pemahaman petugas, adanya tumpang tindih regulasi, dan koordinasi antar lembaga yang belum efektif. Selain itu, terdapat masalah penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama, terutama dalam kasus perwalian anak. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka untuk mengevaluasi konsep, teori, dan tantangan terkait sinkronisasi politik hukum perlindungan anak, serta menekankan Signifikansi harmonisasi regulasi demi mewujudkan sistem peradilan yang adil, berperikemanusiaan, dan mendukung kepentingan terbaik anak.   
Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Ulfany, Riri; Simarmata, Marice
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/v9nw0b58

Abstract

Sistem Pembiayaan Kesehatan Nasional merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. UU ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun UU ini telah mengamanatkan pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan, baik dari segi manajerial, hukum, maupun keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan nasional dalam perspektif hukum dan regulasi yang ada, serta menilai efektivitas penerapan UU SJSN dalam menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia Muhana, Ahmad Fauzi
Jurnal Hukum Ekualitas Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025
Publisher : PT. Kaka Media Visi Sistematis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56607/9hdrcw80

Abstract

The flow of technological progressivity, especially Artificial Intelligence (AI), presents a significant transformation in the Indonesian legal world, especially in legal drafting. This research aims to analyze the potential of AI in escalating the efficiency and effectiveness of legal document drafting, as well as identifying the challenges and implications for the legal profession. The research method used is a normative with a comprehensive literature study approach, utilizing secondary data from scientific journals and online sources that are aligned with the subject of this research. The main findings of this research suggest that the implementation of AI has the potential to accelerate legal drafting sequences, escalate accuracy, automate repetitive tasks, and minimize errors. However, this research also presents a series of challenges to the implementation of AI, such as the absence of clear regulatory guidance, potential bias in AI algorithms, and cyber security risks. In addition, AI implementation may displace certain routine jobs while creating the need for new skills for legal experts.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2025): Jul-Des 2025 Vol 1 No 1 (2025): Jan-Jun 2025