cover
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan" : 8 Documents clear
Pemanfaatan Teknologi Citra Satelit dan Drone untuk Pengelolaan Pertanahan di Wilayah Perbatasan Indonesia Silalahi, Budi Jaya; Feryandi, Faus Tinus Handi; Sidabutar, Pandapotan
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.12

Abstract

ABSTRACT Indonesia is an archipelagic state, which has border with other states on the land, sea, as well as on the air. In the sea, Indonesia has direct borders with ten countries, namely: India, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Philippines, Republic of Palau, Australia, East Timor, and Papua New Guinea. As for the land, Indonesia has direct borders with three countries, namely Malaysia, Papua New Guinea and Timor Leste. As we know, Indonesian people who live in boundary zone are generally in poor conditions with lack of public services, such as: social, transportation and education service and facilities. However, the changing of government paradigm in the last two decades has prompted greater attention to this area. Recently, various government programs are driven to the border region, notably in provinces that have land borders, that is West Kalimantan, East Kalimantan, East Nusa Tenggara, and Papua Provinces. This paper will present about the land management programs in general which carried out in the Indonesia’s border area, for example in Entikong, Sanggau Regency, West Kalimantan Province, and Motaain, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The main focus in this paper is the using of remote sensing and drones or unmanned aerial vehicle (UAV) data for supporting those programs. Furthermore, by promote the cooperation with other agencies and encourage community participation in the border zone, those programs can be succeeding in result. The conclusion of the study shows that the utilization of drones and imagery data is the key point of innovation in land management program in order to support the acceleration of sustainable development in the border region. Keywords: Border, Land Management, Drones (Unmanned Aerial Vehicle), Remote Sensing, Government Paradigms   ABSTRAK Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain baik di darat, laut, maupun di udara. Di laut, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat Indonesia yang tinggal di zona perbatasan umumnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan dengan minimnya pelayanan publik, seperti: pelayanan dan fasilitas sosial, transportasi dan pendidikan. Namun, perubahan paradigma pemerintahan dalam dua dekade terakhir telah mendorong perhatian yang lebih besar pada bidang ini. Belakangan ini berbagai program pemerintah didorong ke wilayah perbatasan, terutama di provinsi yang memiliki perbatasan darat, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Makalah ini akan memaparkan tentang kegiatan pertanahan secara umum yang dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia, yakni di Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dan Motaain, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus utama dalam makalah ini adalah penggunaan data penginderaan jauh dan drone atau pesawat tak berawak (UAV). Lebih jauh, dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi lain dan mendorong partisipasi masyarakat di zona perbatasan, kegiatan pertanahan tersebut dapat berhasil. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan data drone dan citra merupakan kunci utama inovasi dalam aspek pertanahan guna mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan. Kata kunci: Perbatasan, Pengelolaan Lahan, Drone (Pesawat Udara Tanpa Awak), Penginderaan Jauh, Paradigma
Pengelolaan Aset Bank Tanah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.22

Abstract

ABSTRACT The goal of establishing a land bank in Indonesia has been initiated with the issuance of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency. Based on this regulation, the Land Bank Agency has the function of channeling land assets owned to achieve a fair economy. The purpose of this study is to create an appropriate model for the Land Bank Agency to manage the usage and distribution of land assets. This study used a descriptive qualitative research with normative legal methods. This methods is a descriptions of the arguments collection that used in the formation of governance, mechanisms for the utilization and distribution of Land Bank assets. The results of this study are in the form of a description of the flow of land bank asset management, the mechanism for utilizing and distributing land assets. Management of land assets controlled by the Land Bank is generally managed for office facilities, sources of income and land distribution. Management of land assets for office needs and land distribution needs is non-commercial. Meanwhile, the management for the source of income is commercial. The income earned is used to finance operational activities and capital development. The Land Bank can make use of land assets alone or in cooperation with other parties according to the agreement. Land assets that have been granted Management Rights can be used alone and distributed and can be utilized in cooperation with other parties. Meanwhile, land that has not been granted a Management Right can only be used alone for operational needs or for distribution. The distribution of land must be based on planning documents with transparent and accountable criteria and priority scales so as not to cause problems in the future and on target. Keywords: Land Management, Land Use, Land Distribution ABSTRAK Cita-cita pembentukan bank tanah di Indonesia telah terwujud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Berdasarkan peraturan tersebut Badan Bank Tanah mempunyai fungsi untuk menyalurkan aset tanah yang dimiliki untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model yang tepat bagi Badan Bank Tanah dalam mengelola aset tanah yang akan dimanfaatkan dan didistribusikan. Karya tulis ilmiah ini berupa penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode hukum normatif. Metode ini merupakan kumpulan deskripsi dari argumen-argumen yang dibutuhkan dalam pembentukan tata kelola, mekanisme pemanfaatan dan pendistribusian aset Bank Tanah. Hasil kajian ini berupa deskripsi mengenai alur pengelolaan aset Bank Tanah dan mekanisme pemanfaatan serta pendistribusian aset tanah. Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Bank Tanah secara umum dikelola untuk sarana kantor, sumber pendapatan dan didistribusikan. Pengelolaan aset tanah untuk kebutuhan perkantoran dan kebutuhan pendistribusian bersifat non komersial. Sedangkan pengelolaan untuk sumber pendapatan bersifat komersial. Pendapatan yang diperoleh secara langsung sebagai modal penyertaan dari pemerintah digunakan untuk pembiayaan operasional Bank Tanah dan pengembangan modal. Pemanfaatan aset tanah dapat dilakukan sendiri oleh Bank Tanah atau melalui kerja sama dengan pihak lain sesuai perjanjian. Aset tanah yang telah diberikan Hak Pengelolaan dapat digunakan sendiri atau didistribusikan serta dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak lain. Sedangkan tanah yang belum diberikan Hak Pengelolaan hanya dapat digunakan sendiri untuk kebutuhan operasional atau untuk didistribusikan. Pendistribusian tanah harus berdasarkan dokumen perencanaan dengan kriteria dan skala prioritas yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tepat sasaran. Kata Kunci: Pengelolaan Tanah, Pemanfaatan Tanah, Pendistribusian Tanah
Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendekatan Analisis Portofolio Surianto, Mokhamad; Munir, Akhmad Misbakhul
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.24

Abstract

ABSTRACT The Complete Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-PTSL) program has been initiated since 2017 in order to achieve the national target:  complete land registration by 2025. However, until 2020 the achievement of the program needs to be improved. This paper tries to analyze the internal and external environment as well as the problems that retard the progress of the PTSL program, especially in the Regional Office of the National Land Agency of Riau Islands Province. Moreover, acceleration strategies for the program is carried out with a portfolio analysis approach, namely the BCG Matrix (Boston Consulting Group Growth-Share) analysis, GE Matrix (General Electrics Business Screen), and TOWS Matrix (Threat Opportunity Weakness Strength). The research method is qualitative based on data in the form of primary data (interviews) and secondary data (document studies). The results show that based on the BCG Matrix analysis, the position of PTSL in Riau Islands Province is in the position of Cash Cow. This position indicates that, in general, the PTSL business process is in a fairly stable position so that the right strategy is to increase the target. The GE Matrix suggests that the addition of targets should employ the Concentration Strategy, that is, the addition of PTSL targets should only concentrate on villages to reach a complete land registration in the village. Furthermore, the TOWS Matrix recommends the S-T Strategy, which is a strategy combining the Strengths and Threats components to minimize the existing threats by utilizing the strengths they have. Keywords: Strategic Management, Complete Systematic Land Registration, BCG Matrix, GE Matrix, TOWS Matrix ABSTRAK Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diinisiasi sejak tahun 2017 demi mewujudkan target nasional, yaitu tahun 2025 tuntas pendaftaran tanah untuk seluruh bidang tanah di Indonesia. Namun hingga tahun 2020 capaian penyelesaian target PTSL dirasa masih perlu ditingkatkan. Tulisan ini mencoba melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal serta permasalahan yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian kegiatan PTSL, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian penentuan strategi untuk percepatan penyelesaian PTSL dilakukan dengan pendekatan analisis portofolio yaitu menggunakan analisis BCG Matrix (Boston Consulting Group Growth-Share), GE Matrix (General Electrics Business Screen), dan TOWS Matrix (Threat Opportunity Weakness Strength).  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data berupa data primer (wawancara) dan data sekunder (Studi Dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis BCG Matrix, posisi penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau berada dalam posisi Cash Cow. Posisi ini menandakan bahwa secara umum proses bisnis PTSL berada dalam posisi yang cukup stabil sehingga strategi yang tepat adalah dengan menambah target. Untuk pendekatan analisis GE Matrix, strategi yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan target melalui Strategi Konsentrasi, yaitu penambahan target PTSL semestinya berkonsentrasi terhadap desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL sampai menuju desa lengkap baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, dengan pendekatan TOWS Matrix, strategi yang diutamakan adalah Strategi S-T yaitu strategi yang mengkombinasikan komponen Strengths dan Threats, sehingga dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dapat meminimalkan ancaman yang ada. Kata kunci: Manajemen Strategis, PTSL, BCG Matrix, GE Matrix, TOWS Matrix
Perubahan Status Harta Benda Wakaf Berupa Tanah Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.38

Abstract

ABSTRACT Waqf is a legal act of wakif to separate or give a part of his property to be used forever for the sake of worship and charitable purpose. Waqf land is used for all general human interests such as burial, mosques, and educational institutions. In law, the waqf property, such as land that the owner has donated, is prohibited from being transferred. The organization and legal entity can do not only individuals but also waqf. The party giving the waqf (wakif) can be in individuals, organizations, and legal entities. Waqf assets that have been donated cannot be sold or transferred in the form of other transfers of rights. In general, donated land registrants only include requirements starting from application letters, measuring letters, title certificates, or valid proof of ownership, AIW or APAIW, to statements from Nazhir regarding their land not in dispute, case, seizure, and not guaranteed. The method used in this research was library research, while the type of research was the law. Law was a form of primary law and secondary law. Primary law referred to legislation and legal journals, and secondary law refers to the internet, books, and other documents. These methods would be used to take a deeper look at changes in the status of waqf objects in the form of land. This journal aimed to answer the security issues in constructing public facilities and infrastructure, especially in houses of waqf land status of waqf. The land which by its nature was used forever, whether the fate of the waqf land could change its use status or can be transferred through certain legal actions. Keywords: Waqf, Land Registration, Waqf Land Certificate ABSTRAK Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya guna kepentingan ibadah dan kepentingan umum lainnya. Tanah wakaf digunakan untuk seluruh kepentingan umum manusia seperti tanah pekuburan, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Dalam hukum, harta atau benda yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya, maka dilarang dipindah tangan dalam bentuk apa pun. Tak hanya perorangan, pihak pemberi wakaf (wakif), dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Wakaf terdiri dari berbagai macam, antara lain wakaf tanah. Tanah yang diwakafkan merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari masalah apapun. Secara umum, pendaftaran tanah wakaf hanya menyertakan persyaratan mulai dari surat permohonan, surat ukur, Sertipikat Hak Milik, Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW), hingga surat pernyataan dari Nazhir bahwa tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), sedangkan tipe penelitiannya adalah hukum. Hukum sebagai bentuk dari hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer mengacu pada peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal hukum serta hukum sekunder mengacu pada internet, buku, dan dokumen lainnya. Metode tersebut akan digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai perubahan status harta benda wakaf berupa tanah. Jurnal ini bertujuan untuk menjawab salah satu kendala dalam pembangunan sarana dan prasarana umum, terutama dalam pembebasan lahan tanah wakaf yang menurut sifatnya adalah dimanfaatkan untuk selamanya, apakah nasib tanah wakaf tersebut bisa beralih status penggunaannya atau dapat dialihkan melalui perbuatan hukum tertentu. Kata Kunci: Wakaf, Pendaftaran Tanah, Sertipikat Tanah Wakaf
Pengaturan Sertipikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19 Alwajdi, Muhammad Farid
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.39

Abstract

ABSTRACT The Covid-19 pandemic has an impact on all sectors, including public service affairs in the land sector. As a matter of the public sector, the land office must continue to serve the community, on the other hand, the concerns about getting the Covid-19 virus are still high. Therefore, there must be a new way of working. The issuance of Ministerial Regulation for ATR / BPN Number 1 of 2021 can be interpreted as an effort to respond to the Covid-19 disaster as well as trying to increase the ease of doing business index. However, this policy must also be seen from the land law system in Indonesia. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that: (a) the existence of the Ministerial Regulation of ATR / BPN Number 1 of 2021 is following the land law system in Indonesia and (b) This electronic certificate policy is in accordance with the 2021 RKP, which is to increase the ease of doing business index and trying to minimize the spreading of Covid-19 disease. Keywords: Electronic Certificate, Land Law, Ease of Doing Business ABSTRAK Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, termasuk urusan pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai urusan di bidang publik, kantor pertanahan harus tetap melayani masyarakat, di sisi lain kekhawatiran akan tertularnya virus Covid-19 juga masih tinggi. Oleh karena itu, harus ada cara yang baru dalam dalam bekerja. Keluarnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dapat dimaknai sebagai upaya untuk menanggapi bencana Covid-19 sekaligus berusaha menaikkan indeks kemudahan berusaha. Namun kebijakan tersebut harus dilihat juga dari sistem hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) keberadaan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 telah sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia dan (b) kebijakan sertipikat elektronik ini telah sesuai dengan RKP Tahun 2021, yaitu untuk menaikkan indeks kemudahan berusaha sekaligus meminimalisir penyebaran Covid-19. Kata Kunci: Sertipikat Elektronik, Hukum Pertanahan, Kemudahan Berusaha
Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala Saheriyanto, Saheriyanto; Suhaimi, Ahmad
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.47

Abstract

ABSTRACT Barito Kuala Regency has excellent agricultural potential that supports the success of agrarian reform in South Kalimantan Province. Access reform presents in the integration of land asset management from the release of forest areas and structuring access as a support for the empowerment of pineapple cultivation and processing activities located in Mekarsari District aims to increase the income of rural communities. This type of qualitative descriptive research with a case study approach on the implementation of access reform at the Land Redistribution of Agrarian Reform Objects for the release of forest areas in Barito Kuala Regency. Collecting data by conducting interviews and document studies. Determination of respondents was carried out by purposive sampling of respondents and triangulation techniques were carried out to check the validity of the data. In this study, the implementation of the Agrarian Access Reform Policy includes social mapping, facilitation and collaboration with related parties, counseling, development of empowerment models and empowerment assistance. Meanwhile, based on the SWOT analysis, strategies that should be applied for the sustainability of access reform are building synergistic cooperation with parties related to agrarian reform activities, forming working groups for empowering community land rights, significantly encouraging community empowerment/access reform activities through the provision of various types of facilitation (supply seeds, fertilizers and pest control from the Department of Agriculture), assisting marketing by introducing major regional events and online marketing, bridging access to business capital loans based on subject data by name by address of recipients of land redistribution, facilitating the borrowing of heavy equipment for land processing, socializing the importance of access to reform for community economic development, recruiting field staff to provide business assistance in the community. Keywords: Acces Reform, Release of Forest Area ABSTRAK Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pertanian unggulan yang mendukung keberhasilan reforma agraria di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu bentuk reforma agraria, yaitu integrasi penataan aset dari hasil pelepasan kawasan hutan dan penataan akses berupa dukungan kegiatan pemberdayaan budi daya dan pengolahan buah nanas yang terletak di Kecamatan Mekarsari dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada pelaksanaan access reform di lokasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling terhadap responden dan dilakukan teknik triangulasi pemeriksaan keabsahan data. Berdasarkan penelitian ini, implementasi Kebijakan Reforma Agraria Access Reform meliputi pemetaan sosial, fasilitasi dan kerjasama dengan pihak terkait, penyuluhan, penyusunan model pemberdayaan dan pendampingan pemberdayaan. Sedangkan berdasarkan analisis SWOT, strategi yang dapat diterapkan demi keberlanjutan access reform yaitu membangun kerjasama sinergis dengan para pihak terkait kegiatan reforma agraria, membentuk kelompok kerja pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, mendorong secara signifikan kegiatan pemberdayaan masyarakat/access reform melalui pemberian aneka jenis fasilitasi (bantuan bibit, pupuk dan pembasmi hama dari Dinas Pertanian), membantu pemasaran dengan mengenalkan saat acara-acara besar di daerah dan pemasaran online, menjembatani akses peminjaman modal usaha berdasarkan data subjek by name by address  penerima redistribusi tanah, memfasilitasi peminjaman alat berat untuk pengolahan lahan, menyosialisasikan pentingnya akses reform terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, merekrut tenaga field staff untuk melakukan pendampingan usaha di masyarakat. Kata Kunci: Acces Reform, Pelepasan Kawasan Hutan
Analisis Perubahan Penggunaan Tanah di Indonesia: 2009-2019 Savitri, Donna; Supriatna, Andri
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.49

Abstract

ABSTRACT The land area is relatively fixed, so the availability of land is limited. In addition, each plot of land has diverse and interconnected characteristics in the landscape so that the ability of the soil to support life is very diverse and limited. Population growth that continues to increase encourages an increase in the need for land for residential development, agriculture, and other needs. This increase in land demand has an impact on the use and utilization of land that is not by following by under the designation plan, causing irregularities. The need for land is dynamic which is influenced by human needs and development. Therefore, in the development planning, as outlined in the Regional Spatial Plan, it is necessary to identify the use of existing land and its changes so that it can accommodate the need for land for development as a form of land availability. This research aims to provide land availability resulted from scale analysis of possession, use and exploitation of land in any designated spatial planning. This analysis depicts potential use and obstacle for development. In this study, land use and its changes were compared over 10 years (2009 - 2019) and used as the basis for the analysis of land availability. The research method used is the result of analysis of spatial and tabular data sourced from reports in each region (Land Office and BPN Regional Office) in 2009 and 2019. The data is automated and converted into digital data according to the requirements of the application being built. The data is converted into digital and the conversion of data encompasses digitation, scanning, Coordinate Geometry (COGO), generalization, attribute, and tabular data entry. Keywords: Land, Land Use, Land Use Change ABSTRAK Luas tanah pada dasarnya relatif tetap, sehingga ketersediaan tanah terbatas. Di samping itu, setiap bidang tanah mempunyai karakteristik yang beragam dan saling berhubungan pada sebuah lanskap, sehingga kemampuan tanah dalam mendukung kehidupan sangat beragam dan terbatas. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mendorong peningkatan kebutuhan tanah untuk pembangunan pemukiman, pertanian, dan kebutuhan lainnya. Peningkatan kebutuhan tanah ini berdampak pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana peruntukannya, sehingga menyebabkan ketidakteraturan. Kebutuhan akan tanah bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh kebutuhan manusia dan pembangunan. Untuk itu, dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah perlu mengidentifikasi penggunaan tanah eksisting serta perubahannya, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan tanah untuk pembangunan sebagai bentuk ketersediaan atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi ketersediaan tanah yang merupakan perimbangan antara penguasaan, pemilikan, dan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana peruntukan tata ruang wilayah (fungsi kawasan) yang memberikan gambaran peluang dan kendala dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, penggunaan tanah dan perubahannya dibandingkan dalam rentang waktu 10 tahun (2009 - 2019) dan digunakan sebagai dasar dalam analisis ketersediaan tanah. Metode penelitian yang digunakan merupakan hasil analisis data spasial dan tabular yang bersumber dari laporan di setiap daerah (Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN) tahun 2009 dan 2019. Data-data tersebut diotomasi dan dikonversi ke dalam bentuk data digital sesuai persyaratan aplikasi yang dibangun. Secara umum, kaidah konversi data (otomasi data) akan menggunakan metode-metode; digitasi, scanning, Coordinate Geometry (COGO), generate, entry data atribut dan tabular. Kata Kunci: Tanah, Penggunaan Tanah, Perubahan Penggunaan Tanah
Membangun Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Sitorus, Oloan; Khuluki, Eri Khaeruman
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i1.54

Abstract

ABSTRACT Developing the role of research in agrarian, spatial planning, and land policies requires qualified human resources in their fields. HR Researcher and Policy Analyst (HR P and AK) as the “pioneer” in providing recommendations for policy development by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial, and Land Policy (PPSK-ATP) at the the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (Ministry of ATR/BPN). However, the recommendations could not be able to be carried out efficiently due to the limitations of human resources. The purpose of this study is to describe the importance of human resource availability as a researcher to carry out the task of research and analysis to formulate the suitable policy for the Ministry of ATR/BPN. The methode was conducted to investigate existing documents related to the existence of PPSK-ATP in carrying out their duties and activities as a work unit that develops and evaluates agrarian, spatial planning, and land policies. The findings of this study show that PPSK-ATP has to take various initiatives to strengthen the role of evaluation in policy making, including: conduct out the hiring process in accordance with the required credentials, focused on capacity building in accordance with their fields, establish an environment that is conducive to learning. Keywords: Research, Human Resources, Policy ABSTRAK Peningkatan peranan pengkajian dalam kebijakan agraria, tata ruang dan pertanahan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul di bidang pengkajian. SDM Peneliti dan Analis Kebijakan (SDM P dan AK) adalah “ujung-tombak” pada Pusat pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSK-ATP) dalam menyusun rekomendasi perumusan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, hal itu belum dapat diperankan dengan efektif mengingat berbagai keterbatasan yang melekat di dalamnya, seperti sumber daya manusia yang masih sangat terbatas. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan urgensi ketersediaan SDM Pengkajian untuk dapat mengemban tugas pengkajian (penelitian dan kajian) yang berkualitas dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif di Kementerian ATR/BPN. Metode dilakukan dengan menganalisis dokumen yang pernah ada berkaitan dengan eksistensi PPSK-ATP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja yang melakukan pengembangan dan pengkajian kebijakan agraria, tata ruang, dan pertanahan. Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan PPSK-ATP untuk meningkatkan peran pengkajian dalam perumusan kebijakan yaitu rekruitmen yang serius, peningkatan kapasitas yang fokus, dan menciptakan atmosfir pengkajian yang kondusif. Kata kunci: Pengkajian, Sumber Daya Manusia, Kebijakan

Page 1 of 1 | Total Record : 8