cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan" : 8 Documents clear
Large-Scale Land Acquisition and Economic Development: A Position Paper of The Yogyakarta International Airport (YIA) Development Purbawa, Yudha
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.78

Abstract

ABSTRACTThe development of Yogyakarta International Airport (YIA) has been accomplished, and even now the airport is currentlyoperating, serving the flight from and to Yogyakarta Special Province. However, the pro and cons of the YIA developmentremain. Some argue the YIA brought economic development for locals, while others argue the YIA made the locals worse-off.This paper describes the author’s view on this opposite perspective by reviewing several scientific articles regarding the YIA.The author supports the idea that the new airport of Yogyakarta has the potential to boost local economic development dueto some conditions, they are sufficient compensation, productive use of compensation, the high number of flight destinations,and government intervention to involve the local sources. In addition, further research to estimate the average effect of YIAland acquisition compensation and the YIA existence on local economic development by using causal inference techniques isrequired to ensure the most objective study result.Keywords : large-scale land acquisition, economic development, Yogyakarta International Airport. ABSTRAKPembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah selesai dan saat ini telah beroperasi melayani penerbangan daridan menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), namun masih ada pendapat pro dan kontra mengenai pembangunanYIA. Beberapa pihak berpandangan bahwa YIA membawa pembangunan ekonomi bagi penduduk setempat, sedangkanbeberapa pihak lain berpendapat bahwa YIA malah memperburuk kondisi perekonomian warga lokal. Artikel ini menyajikanpandangan penulis terhadap perbedaan perspektif tentang YIA ini dengan mengulas beberapa tulisan ilmiah tentangpembangunan YIA. Penulis berpendapat bahwa pembangunan YIA memiliki potensi untuk dapat menciptakan kemajuanekonomi lokal karena memenuhi beberapa persyaratan, yaitu ganti rugi yang cukup, penggunaan uang ganti rugi untuk halproduktif, tingginya angka penerbangan tujuan ke DIY, dan intervensi pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya lokal.Untuk mencapai hasil studi paling objektif, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menghitung secara rata-rata dampakdari ganti rugi lahan bandara YIA dan dampak dari keberadaan bandara YIA terhadap parameter pembangunan ekonomidengan menggunakan metode-metode pengukuran sebab-akibat.Kata kunci : pengadaan tanah skala besar, pembangunan ekonomi, Bandara Internasional Yogyakarta.
Sistem Publikasi Tanah Positif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah) Herdarezki, Nadila Maysila
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.88

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan menjawab dua permasalahan yakni 1) mengapa perlu terobosan mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah; dan 2) bagaimana sistem publikasi positif dapat mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah memiliki urgensi tinggi dikarenakan merupakan salah satu unsur dalam menunjang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan tata kelola yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hukum terhadap pengelolaan tanah. Namun, masih terdapat ragam permasalahan berkaitan dengan pendaftaran tanah terutama kasus sertipikat ganda serta kelemahan publikasi negatif yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ragam permasalahan tersebut menuntut perubahan sistem publikasi sehingga menjadi lebih menjamin kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Metode yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif dengan pendekatan perundangan, kasus serta konseptual malalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan 1) urgensi diperlukannya terobosan mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dilihat dari banyaknya kasus sertipikat ganda dan publikasi tanah negatif rawan kesalahan; 2) bentuk pendaftaran tanah yang berkepastian hukum melalui sistem publikasi positif diwujudkan dengan revitalisasi substansi peraturan pertanahan dengan publikasi positif dan perbaikan database sistem pendaftaran tanah.Kata kunci : pendaftaran tanah, publikasi positif ABSTRACTThis article aims to answer 1) why a breakthrough is needed to realize legal certainty in land registration; and 2) how a positive publication system can achieve legal certainty in land registration. Land registration has a high urgency because it is one of the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems related to land registration, especially the case of double certificates and the weakness of negative publications that create legal uncertainty. These various problems require changes in the publication system so that it becomes more secure in terms of legal certainty in terms of land registration. This article is normative using statutory, case and conceptual approach. The results show: (1) The urgency of the breakthrough to realize legal certainty in land registration is the number of cases of double certificates and negative land publications that are prone to errors; (2) Form of land registration with legal certainty through a positive publication system is realized by revitalizing the substance of land regulations with positive publications and improving the database of the land registration systemKeywords : land registration, positive publication
Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu: Studi Kasus: Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Pagelaran Lubis, Andi Dermawan; Arismawati, Novia; Pratama, Wahyu Hidayat
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.94

Abstract

ABSTRAK Penggunaan lahan perlu diatur dalam suatu sistem yang dapat memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran bagirakyat tanpa merusak fungsi lahan sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, penggunaan lahan diarahkan agar dapatdimanfaatkan dengan optimal secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Lingkup studi pada penelitian iniadalah di Kabupaten Pringsewu dengan studi kasus di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, dan KecamatanPagelaran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Pringsewu terutamaterkait kesesuaian penggunaan lahan saat ini terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu. Hal iniberguna untuk mengetahui wilayah yang pembangunannya telah sesuai dengan arahan RTRW, wilayah yang berpotensiuntuk dikembangkan pembangunannya sesuai arahan RTRW, serta wilayah yang pembangunannya saat ini tidak sesuaidengan RTRW. Metode analisis yang digunakan adalah dengan melakukan analisis spasial yaitu dengan melakukan overlayantara peta penggunaan tanah saat ini dan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa sebesar ± 11.015,21 ha lahan atau 86,95% dari luas wilayah studi pembangunannya telahsesuai dengan arahan kebijakan RTRW, sebesar ± 994,3 ha atau 7,85% dari luas wilayah studi dapat dikembangkan sesuaiarahan, dan ± 659,52 ha atau 5,20% dari luas wilayah studi tidak sesuai dengan arahan RTRW. Kata kunci : penggunaan lahan, pencana tata ruang wilayah, kesesuaian, Kabupaten Pringsewu ABSTRACTLand use needs to be regulated in a system that can provide the maximum benefit to the community without destroying thefunction of land as a source of life. For this reason, land needs to be regulated and directed for its development so that itcan be used optimally for the community to obtain sustainable benefits for welfare. The scope of the study in this researchis in Pringsewu Regency with case studies in Pringsewu District, Ambarawa District, and Pagelaran District. This study aimsto describe the condition of land use in Pringsewu Regency, especially related to the existing land use of the Rencana TataRuang Wilayah (RTRW). This study is used for knowing areas whose development is in accordance with the RTRW Directive,areas that may be developed for development in accordance with the RTRW Directive, as well as areas whose currentdevelopment is not in accordance with the RTRW. The analytical method used is to perform a spatial analysis which is doneby overlaying the existing land use map with the spatial plan map of the Pringsewu Regency RTRW 2011-2031. The resultsshowed that ± 11,015.21 hectares or 86.95% of the area of the study area was in accordance with the RTRW Directive policy, ± 994.3 hectares or 7.85% of the study area could be developed according to the Directive, and ± 659.52 hectares or 5.20%of the study area is not in accordance with the RTRW Directive. Keywords : land use, spatial planning, suitability, Pringsewu Regency
Determinan Harga Tanah di Indonesia Menggunakan Big Data (Studi Kasus: www.lamudi.co.id) Nursiyono, Joko Ade; Dewi, Dyah Makutaning
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.105

Abstract

ABSTRAKKehidupan masyarakat berkaitan dengan tanah, sehingga membutuhkan lahan untuk tempat tinggal dan beraktivitas. Namun ketersediaan lahan kosong sangat terbatas karena adanya kenaikan jumlah penduduk di Indonesia, sehingga berdampak pula terhadap harga tanah. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran kondisi transaksi penjualan tanah dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi harga tanah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan regresi linear berganda yang dipadukan dengan big data. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap harga tanah di Indonesia yaitu luas tanah dan posisi tanah (strategis atau tidak strategis). Harga tanah yang semakin mahal dan tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk membeli rumah karena harga semakin tinggi. Oleh karenanya, diperlukan payung hukum guna mengawasi harga tanah di Indonesia.Kata kunci : harga tanah, big data, regresi linear berganda ABSTRACTCommunity life is related to land, so it requires land for shelter and activity. But the availability of vacant land today is very limited because of the increase of the number of people in Indonesia, so that it also has an impact on land prices. The purpose sof this study are to provide an overview of the condition of land sales transactions and analyze the factors that affect land prices in Indonesia. The research method uses multiple linear regression combined with big data. The results showed the significant factors affect land prices in Indonesia, are land area and land position (strategic or not strategic). The higher land prices are not comparable to the community income, so that people difficult to buy a house. It is necessary to prepare a legal protection in supervising land prices in Indonesia.Keywords : land price, big data, multiple linear regression
Interaksi Aktor dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sumarsono, Bambang; Fajar Hidayat, Mohammad
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.107

Abstract

ABSTRAK Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) saat ini menjadi suatu keharusan untuk menjaga ketahananpangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi dan menginventarisasi proses PLP2B, 2) menjelaskanperan dan interaksi aktor PLP2B, dan 3) menjelaskan tata kelola pelaksanaan kebijakan PLP2B di Kabupaten Hulu SungaiSelatan tahun 2019 agar dapat menjamin keberlanjutan pertanian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatifdengan pendekatan trend prediksi dan dibantu dengan focus group discussion. Untuk memperoleh data dilakukan denganobservasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian pelaksanaan PLP2B di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masihsebatas tahap persiapan, tahap inventarisasi dan identifikasi data, dan expose hasil pengolahan data. Tata Kelola PLP2Bdi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai dari perencanaan, perlindungan dan pemberdayaan, serta peran masyarakat yangmasih kurang optimal disebabkan karena tidak ada tim khusus untuk PLP2B, pemerintah belum melakukan sosialisasi kemasyarakat secara menyeluruh, dan pemerintah daerah belum membuat peraturan daerah khusus mengenai PLP2B. Kata kunci: lumbung padi, PLP2B, tata kelola   ABSTRACT Sustainable food agricultural land protection (PLP2B) is now a must in maintaining food security in Indonesia. This paper aimsto look from the point of view of the implementation of PLP2B in Hulu Sungai Selatan Regency which has agricultural potentialin terms of subject and object. This research aims to 1) identify and inventory the PLP2B process, 2) explain the roles andinteractions of PLP2B actors, and 3) explain the governance of the implementation of PLP2B policies in Hulu Sungai SelatanRegency in 2019 in order to ensure agricultural sustainability. The method used in this study was a descriptive qualitativemethod with a prediction trend approach and was assisted by focus group discussion. Obtaining data was done by observation,interview, and document study. The results of research on the implementation of PLP2B in Hulu Sungai Selatan Regency arestill limited to the preparation stage, the data inventory and identification stage, and the exposure of data processing results.The governance of PLP2B in Hulu Sungai Selatan Regency starts from planning, protection and empowerment, and the lessoptimL of community participation due to the absence of PLPB special team for PLP2B, the government has not completelysocialized yet to the community, and the local government has not made yet a special regulation regarding PLP2B. Keywords: rice barn, PLP2B, governance
Landasan Pengelolaan Pertanahan dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Tenrisau, Andi
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.109

Abstract

ABSTRAKTujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals - SDGs) disepakati bersama menjadi tujuan (global) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Penelitian ini mengkaji landasan pengelolaan pertanahan berkelanjutan yang diterjemahkan dalam satu sistem yang dinamakan sistem penataan agraria berkelanjutan (SPAB). SPAB dimaksudkan untuk mewujudkan catur tertib pertanahan yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan nonempiris (desk/secondary research) melalui pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, berupa dokumen-dokumen internasional, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan studi pustaka (literature review). Gagasan SPAB diharapkan dapat memberikan arahan dalam pengaturan dan penataan pertanahan (agraria) agar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. SPAB dibangun dengan mengadopsi paradigma pengelolaan pertanahan yang meliputi kebijakan pertanahan, administrasi pertanahan dan infrastruktur pertanahan, dimana fungsi administrasi pertanahan (land tenure, land value, land use, dan land development) sebagai landasan utamanya. SPAB menerjemahkan paradigma tersebut menjadi skema (pendekatan) siklus yang meliputi input, pelaksanaan (penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses), dan output, serta umpan balik (feedback). Kata kunci : penataan agraria, penggunaan tanah, pembangunan berkelanjutan ABSTRACTSustainable development goals (SDGs) are mutually agreed to be a (global) goal for officially improving the economic welfare of the community. This research conducts a study on premises of sustainable land management which is translated into a system called sustainable agrarian management system (SPAB). SPAB is aimed to create orderly land affair in land law, land administration, land use, and land management and environmental preservation to actualize sustainable natural resource management. The method used in this research is a non-empirical approach (desk/secondary research) through data and information collection, examination and analysis of data and information using secondary data, in the from of international documents, related laws and regulations, and (literature review). SPAB is expected to provide recommendation in the regulation and land (agrarian) arrangement, so that the implementation falls right on target and gives additional value for the community. SPAB is built by adopting the land management paradigm (LMP) including land policy, land administration and land infrastructure, in which the core function of land administration (land tenure, land value, land use, and land development) acts as the main basis. SPAB translates this paradigm into a cycle scheme (approachment) which includes input, implementation (asset, land use, and access management), output, and feedback. Keywords : agrarian management, land use, sustainable development
Membangun Basis Data Pertanahan Valid Menuju Smart City: Sinergi Antar Stakeholder di Kota Pontianak Bandhono, Farizal Arma; Purba, Renaud Saputra
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.110

Abstract

ABSTRAKPerwujudan desa/kelurahan lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baikitu bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak atas tanah. Kantor Pertanahan KotaPontianak melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu dengan Pemerintah Kelurahan Tengah dan PemerintahKota Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembangunan basis data pertanahan yang valid dalam rangkapengembangan smart city. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, perolehan data dilakukan melalui surveilapang, pengumpulan data sekunder serta desk study terhadap kajian literatur maupun peraturan perundang-undangan.Analisis data dilakukan secara spasial terhadap data utama dan data pendukung pembangunan basis data pertanahanvalid. Pembangunan basis data pertanahan melalui sinergitas stakeholder memberi kebermanfaatan bagi masing-masingpemangku kepentingan sebagai pendukung pembuat kebijakan pada stakeholder. Antar stakeholder menggunakan basisdata yang valid untuk digunakan berbagi pakai sebagai salah satu pendukung terciptanya smart city di Kota Pontianak dalammewujudkan terciptanya smart governance. Hal ini membuat hubungan baik antar pemangku kepentingan, kerja sama yangpadu antar pemangku kepentingan, sharing data dan informasi, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama.Kata kunci : sinergitas, pembangunan basis data pertanahan, valid, smart city ABSTRACTThe realization of a complete Village can be done by mapping all parcels of land without exception, both parcels of land thatdo not have land rights or those that already have land rights. The Pontianak City Land Office synergizes with stakeholders,namely with the Tengah Village Government and the Pontianak City Government. The purpose of this study is to determine theprocess of building a valid land database to assist in the process of developing a smart city. The research method is descriptivequalitative, data acquisition is carried out through field surveys, secondary data collection, and desk studies on literaturestudies and legislation. Data analysis was carried out spatially on the main data and supporting data for the construction of avalid land database. The development of a land database through the resulting stakeholder synergy provides benefits for eachstakeholder in supporting data for policy makers to stakeholders. Between stakeholders using a valid database to be usedfor sharing as one of the supporters of the creation of a smart city in Pontianak in realizing the creation of Smart Governance.This creates good relations between stakeholders, solid cooperation between stakeholders, sharing of data and information,as well as a shared commitment to achieve common goals.Keywords : synergy, land database development, valid, smart city
Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan Marryanti, Septina; Nurrokhman, Arsan
Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v11i2.111

Abstract

ABSTRAKUpaya mengurangi adanya kekalahan perkara pertanahan dalam pengadilan dilakukan dalam rangka peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Tujuan dalam tulisan ini adalah menjawab rumusan masalah dengan pendekatan kualitatif mengenai 1) apa penyebab terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam persidangan, dan 2) bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekalahan perkara pertanahan. Penyebab perkara pertanahan yang mengalami kekalahan di pengadilan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) pokok penyebab perkara, yakni 1) tumpang tindih kepemilikan sertipikat, 2) adanya putusan pengadilan perdata, 3) terdapat cacat prosedur, 4) ketidaksesuaian data yuridis, 5) putusan fiktif negatif dan positif, 6) sengketa waris, 7) keterkaitan dengan tata ruang, dan 8) adanya putusan pengadilan pidana. Upaya untuk mencegah terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam rangka peningkatan kepastian dan hukum hak atas tanah adalah 1) peningkatan peraturan tentang rechtsverwerking pendaftaran tanah menjadi undang-undang, 2) optimalisasi partisipasi masyarakat untuk validasi data pertanahan melalui berbagai sarana atau platform, 3) penambahan ketentuan tentang iktikad baik dalam menguasai tanah dengan sanksi yang lebih terukur untuk tanah hak yang ditelantarkan, 4) peningkatan quality control hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh pihak swasta, 5) pembaharuan SOP (standar operasional prosedur) pendaftaran tanah, 6) penguatan portofolio panitia pemeriksa tanah sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah, 7) penerapan prinsip fiktif positif untuk mengatasi “status quo” perkara pendaftaran tanah, 8) peningkatan sinergi pengelolaan ruang di atas penguasaan tanah, dan 9) penerbitan alas hak atas tanah dengan adanya sidik jari atau dengan identitas unik lainnya. Kata kunci : perkara pertanahan, sertipikat hak atas tanah, kepastian hukum ABSTRACTThe efforts to reduce land cases defeat in court are carried out in the context of increasing legal certainty of land rights. The purpose of this paper is to answer the problem formulation with a qualitative approach regarding 1) what are the causes of the defeat of land dispute in the court, and 2) what efforts can be made to prevent the defeat of land disputes. The causes of land cases defeat in the court can be divided into 8 (eight) main causes, namely 1) overlapping certificate ownership, 2) civil decisions, 3) procedural defects, 4) juridical data incompatibility, 5) negative and positive fictitious decisions, 6) inheritance disputes, 7) spatial planning context, and 8) criminal decisions. The efforts to prevent the defeats of land cases in the context of increasing certainty and legal land rights are 1) increasing regulations regarding rechtsverwerking of land registration into law; 2) optimizing community participation for land data validation through various means or platforms; 3) adding conditions about good intention ofcontrolling land along with more measurable sanctions for abandoned land; 4) improving the quality control of the measurement and mapping results carried out by the private sector; 5) renewing of SOP (Standard Operational Procedure) for land registration; 6) strengthening the portfolio of the Land Examiner Committee as a part of the land registration process; 7) applying the positive fictitious principles to overcome the “status quo” of land registration cases; 8) increasing the synergy of spatial management over land tenure; and 9) issuing the land rights with fingerprints or other unique identities.Keywords : land dispute, certificates of land rights, legal certainty

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue