cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan" : 6 Documents clear
Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi Amrin, Reza Nur
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.188

Abstract

ABSTRAKIndonesia telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai adanya disrupsi dari segala sektor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut hal ini dengan berbagai transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Salah satu layanan publik yang belum dilaksanakan perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik adalah mediasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas urgensi kebutuhan mediasi elektronik dalam menunjang layanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pendekatan analisis konten untuk mengetahui implementasi mediasi elektronik di luar penyelesaian kasus pertanahan dan urgensi penerapannya melalui analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus. Kendala yang paling banyak ditemukan dalam implementasi mediasi elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata. Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. ABSTRACTIndonesia has entered the industrial era 4.0 was marked by disruption from all sectors. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia welcomed this with various digital transformations to meet the needs of public services. One of the public services that has not implemented a change from a conventional system to an electronic system is mediation. The purpose of this study is to discuss the urgency of the need for electronic mediation in supporting public services. The method used is descriptive qualitative with secondary data collection obtained from laws and regulations and literature review. A content analysis approach to find out the implementation of electronic mediation outside of resolving land cases and the urgency of its implementation through a SWOT analysis. The results of this study are that electronic mediation can be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 accompanied by improvements to weaknesses and threats that can occur so that existing obstacles can be minimized. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia does not yet have specific regulations or guidelines regarding the electronic resolution of land cases. Electronic mediation is able to solve problems related to the absence of the parties involved in the case. The most common obstacles found in the implementation of electronic mediation are the uneven quality of mediators and internet networks. Solutions that can be given are improving the quality of mediators and making guidelines for settling land cases through mediation.
Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Prasetyo, Danang Bagus; Saefudin, Arif
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.190

Abstract

ABSTRAKDalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, pemerintah diharapkan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik demi mencapai good governance. Di Indonesia, salah satu contohnya adalah layanan publik di bidang pertanahan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sebagai bagian dari instansi pemerintah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mengembangkan inovasi dalam layanan pengecekan sertipikat secara online guna mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi inovasi layanan pengecekan sertipikat secara online dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis studi kasus, yang digunakan untuk memahami proses dan makna dari kasus pelayanan pengecekan sertipikat secara online di Kabupaten Purbalingga. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan kajian dokumen. Sumber informan adalah masyarakat dan pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan pengecekan sertipikat secara online dapat meningkatkan performa Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada pemohon atau masyarakat. Masyarakat menanggapi positif pergeseran kearah digitalisasi inovasi pelayanan ini. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi mengenai inovasi layanan tersebut dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi inovasi tersebut dapat dibagi menjadi internal seperti visi dan strategi, sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan eksternal seperti ketersediaan teknologi dan kebijakan pemerintah. Rekomendasi dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program yang lebih matang dan berkelanjutan dalam inovasi pelayanan publik di masa depan. ABSTRACTIn the era of rapidly advancing science and technology, it is expected that the government will innovate its provision of public services in order to achieve good governance. In Indonesia, one example is the public service in the field of land management, which is managed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. As part of this government agency, the Purbalingga Regency Land Office has developed an innovation in online certificate-checking services in order to achieve this goal. The research aims to evaluate the implementation of the innovation of online certificate, checking services and the factors that influence it. The method used in this research is a qualitative method of case study, which is used to understand the process and meaning of the case of online certificate-checking services in Purbalingga Regency. Researchers used interviews and document review methods to collect data in this study. Sources of informants are the community and Purbalingga Regency Land Office, officers. Data analysis in this study consists of three stages: data condensation, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that online certificatechecking services could improve the performance of the Purbalingga Regency Land Office in providing fast, precise, transparent, and accountable services to applicants or the community. The community responded positively to the shift towards digitalization of this service innovation. Based on the research results, information is obtained about the innovation of the service and the factors that affect it. Factors influencing the implementation of such innovations can be divided into internal such as vision and strategy, human resources, organizational structure, and organizational culture; and external such as the availability of technology and government policies. The recommendations from this study aim to develop a more mature and sustainable program of public service innovation in the future.
Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Ditinjau dari Aspek Pertanahan Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.191

Abstract

ABSTRAKRuang terbuka hijau (RTH) merupakan area yang wajib disediakan untuk wilayah kota dan perkotaan dengan proporsi sebesar 30% dari total wilayah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kota dan wilayah perkotaan kesulitan mencapai target 30%. Kajian ilmiah ini meneliti mengenai strategi penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat ditempuh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian berasal dari literatur dan peraturan terkait dengan ruang terbuka hijau. Penggunaan tanah pada ruang terbuka hijau publik secara umum berupa taman kota, pemakaman dan jalur hijau. Pemanfaatan tanah pada ruang terbuka hijau adalah untuk kepentingan publik. Status tanah ruang terbuka hijau yang sudah terdaftar secara umum dalam kondisi terpelihara dan dikuasai penuh oleh pemerintah kota. Sedangkan penguasaan tanah pada ruang terbuka hijau yang belum terdaftar dapat dikuasai oleh pemerintah kota atau dikuasai pihak lain. Masalah ruang terbuka hijau dari aspek pertanahan berupa sengketa kepemilikan tanah, pengadaan tanah untuk pembelian lahan ruang terbuka hijau dan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan. Strategi penyediaan ruang terbuka hijau publik berdasarkan aspek pertanahan berupa pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau, pemanfaatan tanah untuk pembangunan sebagai hasil dari konsolidasi tanah, pemanfaatan tanah di kawasan hutan/lindung serta pengelolaan bersama dengan Bank Tanah dan pihak swasta. ABSTRACTGreen open space (RTH) is an area that must be provided for cities and urban areas with a proportion of 30% of the total area. Facts on the ground show that most cities and urban areas have difficulty achieving the 30% target. This scientific study examines the strategy of providing green open space that can be taken by the regional government. The research method used is descriptive qualitative. The research data comes from the literature and regulations related to green open spaces. The use of land in public green open spaces is generally in the form of city parks, cemeteries and green lines. The utilization of land in green open spaces is in the public interest. The status of the green open space land that has been registered in general is in a well-maintained and fully controlled condition by the city government. Meanwhile, land control in unregistered green open spaces can be controlled by the city government or by other parties. The problem of green open space from the land aspect is in the form of land ownership disputes, land acquisition for the purchase of green open space and land use that is not in accordance with the designation. Strategy for providing public green open space based on land aspects in the form of land acquisition for green open space, land for development as a result of land consolidation, land in forest or protected areas and joint management with Land Banks and private parties.
Korelasi Perkembangan Wilayah Kecamatan Terhadap Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Laju Investasi Perizinan Berusaha (KKPR) di Kota Balikpapan Fajri, Fadel Ghulam
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.192

Abstract

ABSTRAKKebutuhan akan lahan merupakan salah satu faktor utama dalam investasi, dimana sepanjang tahun 2022 hingga 2023 terjadi peningkatan jumlah laju alih fungsi lahan pertanian yang diiringi dengan peningkatan jumlah investasi di Kota Balikpapan. Pemicu utamanya adalah sesudah terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2023 tentang ibu kota negara (IKN), dimana Kota Balikpapan tengah memperkuat perannya sebagai penyangga IKN Nusantara. Terdapat 23 (dua puluh tiga) perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha yang telah diterbitkan dengan total nilai investasi sebanyak 571.180.300 rupiah dengan pemasukan ke negara sebesar 83.655.665 rupiah untuk layanan pertimbangan teknis pertanahan dan sebesar 238.402.775 rupiah untuk layanan penerbitan KKPR. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat perkembangan wilayah kecamatan di Kota Balikpapan dengan laju alih fungsi serta dan laju investasi berdasarkan perizinan KKPR yang telah terbit. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar variabel yang diuji, didapatkan nilai korelasi sebesar 0,803. Nilai hasil perhitungan tersebut dikategorikan sebagai “hubungan erat” karena nilai relasi(r) berkisar antara 0,7 – 0,9. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perkembangan wilayah kecamatan di Kota Balikpapan berbanding terbalik dengan laju investasi serta laju alih fungsi, hal ini disebabkan oleh faktor ketersediaan lahan dan harga lahan yang terjangkau pada wilayah dengan perkembangan wilayah rendah.ABSTRACTThe need for land is one of the main factors in investment, where from 2022 to 2023 there will be an increase in the rate of conversion of agricultural land accompanied by an increase in the amount of investment in the City of Balikpapan. The main trigger was after the issuance of the Law Number 3 of 2023 concerning the State Capital, where the City of Balikpapan is strengthening its role as a buffer for the National Archipelago’s IKN. There are 23 permits for the suitability of space utilization activities (KKPR) for business activities that have been issued with a total investment value of 571.180.300 rupiah, with income to the state of 83.655.665 rupiah for land technical consideration services and 238.402.775 rupiah for activity conformity issuance services space utilization. The purpose of this research is to determine the relationship between the level of development of the sub-district area in Balikpapan City and the rate of conversion of functions and the rate of investment based on the permits for conformity of spatial use activities (KKPR) that have been issued. Based on the results of calculating the correlation between the variables tested, a correlation value of 0,803. The calculated value is categorized as a “close relationship” because the relation value (r) ranges from 0,7 – 0,9. From this study it was concluded that the development of sub-districts in the City of Balikpapan is inversely proportional to the rate of investment and the rate of conversion, this is due to the availability of land and affordable land prices in areas with low regional development.
Changes in Land Cover in Temon District Impact of Development of Yogyakarta International Airport Gafuraningtyas, Dewi; Pradana, Brahim Aji
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.194

Abstract

ABSTRACT In recent years, the Indonesian government has built several airports, including the Yogyakarta International Airport (YIA) in the Special Region of Yogyakarta (DIY). With the development of the airport, it will create a multiplier effect in which the growth of various facilities around it to support the needs of airport service users, which were previously very minimal or not even available around the airport area. This condition will certainly impact land cover and use in the surrounding area. This study aims to detect temporal changes in land cover in Temon District before development (2016), after it started operating (2019), and 2022 using several algorithms and indices such as Random Forest, Normalized Difference Built-up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), detection via google earth, and nighttime light (NTL). The results show a significant change in land cover, namely an increase in the built-up area while the other land cover classes decrease. Built-up area increased from 246.54 ha (6,72%) in 2016 to 617.83 ha (16,86%) in 2019, primarily due to the construction of airports. By 2022, the built-up area further expanded to 977.25 ha (26,67%), driven by the development of surrounding areas, including settlements, hotels, and other structures. In contrast, other land cover types have shown a decrease in area from 2016 to 2022. For example, vegetated agricultural areas reduced by 515.29 ha, bare land decreased by 111.43 ha, non-agricultural vegetation decreased by 48.81 ha, and water bodies reduced by 55.18 ha. Based on NTL, connectivity from Temon District to the surrounding areas has increased from 2016 to 2022. ABSTRAK Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah bandar udara dan salah satunya adalah Yogyakarta International Airport (YIA) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan adanya pembangunan bandara maka akan menimbulkan multiplier effect (efek pengganda), yakni terjadinya pertumbuhan berbagai fasilitas di sekitarnya sebagai penunjang kebutuhan pengguna jasa bandara yang sebelumnya sangat minim atau bahkan belum tersedia di sekitar wilayah bandara. Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada tutupan dan penggunaan lahan pada wilayah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan tutupan lahan secara temporal di Kecamatan Temon sebelum pembangunan (2016), saat mulai beroperasi (2019), hingga saat ini (2022) dengan menggunakan beberapa algoritma dan indeks seperti random forest, normalized difference built-up index (NDBI), normalized difference vegetation index (NDVI), deteksi melalui google earth, dan night time light (NTL). Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tutupan lahan, yakni meningkatnya luasan area terbangun sedangkan kelas tutupan lahan lainnya berkurang. Lahan terbangun meningkat dari 246,54 ha (6,72%) pada tahun 2016 menjadi 617,83 ha (16,86%) pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh pembangunan bandara. Pada tahun 2022, area terbangun semakin meluas menjadi 977,25 ha (26,67%), didorong oleh pengembangan area sekitarnya, termasuk permukiman, hotel dan lainnya. Sebaliknya, tutupan lahan lainnya menunjukkan penurunan luas dari tahun 2016 hingga 2022. Diantaranya lahan pertanian berkurang 515,29 ha, lahan terbuka berkurang 111.43 ha, vegetasi nonpertanian berkurang 48,81 ha, dan badan air berkurang sebesar 55,18 ha. Berdasarkan NTL, konektivitas dari Kecamatan Temon ke sekitarnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Berdasarkan NTL, konektivitas dari Kecamatan Temon menuju wilayah sekitarnya semakin meningkat dari periode tahun 2016 hingga 2022.
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Catatan Menurut Teori Keadilan Sosial John Rawls Simangunsong, Adrian Fernando
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i1.195

Abstract

ABSTRAKPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai wujud pelaksanaan dari fungsi sosial, diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Salah satu pembangunan kepentingan umum yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dengan nama Nusantara (IKN), yang salah satu cara perolehan tanahnya menggunakan mekanisme pengadaan tanah. Selain memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat, sebagai amanat dari fungsi sosial, hasil dari pembangunan yang perolehan tanahnya menggunakan mekanisme pengadaan tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang tanahnya terkena pengadaan tanah. Hal ini menitikberatkan pada teori keadilan sosial menurut John Rawls, di mana keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat merupakan nilai keadilan sosial yang diharapkan oleh John Rawls dalam ungkapan teorinya mengenai keadilan sosial. Dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, termasuk regulasi yang mengatur mengenai pertanahan, pengadaan tanah, dan IKN, maka Penulis berkesimpulan bahwa meski secara hukum pelaksanaan pengadaan tanah di IKN bertentangan dengan arti yang sesungguhnya dari fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), namun proyek pembangunan pemerintah harus terlaksana meski terdapat kritik, sengketa atau tuntutan dari pihakpihak lain. Untuk memberikan rasa keadilan, maka pemerintah harus menjamin adanya pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian pustaka, dan mengambil suatu kesimpulan khusus atas hasil kajian yang dilakukan. ABSTRACTLand procurement for public interest development, as the implementation of a social function, is defined as the activity of providing land for the benefit of the nation, state, and society, by providing proper and fair compensation to the entitled party. One of the public interest developments being carried out by the government is the construction of a new capital city for Indonesia in North Penajam Paser, East Kalimantan, under the name of Nusantara (IKN), which one of the ways to acquire land using the Land Procurement mechanism. In addition to providing a fair replacement value to the community, as a mandate from social function, the results of development obtained by using the Land Procurement mechanism must provide benefits to the surrounding community whose lands are affected by Land Procurement. This focuses on the theory of social justice according to John Rawls, where the balance of interests between the parties involved is the value of social justice expected by John Rawls in the expression of his theory of social justice. By conducting a study of related laws and regulations, including regulations governing land, Land Procurement, and IKN, the Author concludes that even though legally the implementation of Land Procurement in IKN is contrary to the true meaning of social function as stipulated in Law Number 5 of 1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), however, government development projects must be carried out despite criticism, dispute or demands from other parties. To provide a sense of justice, the government must ensure the provision of fair replacement value to the community. Therefore, this scientific work uses a normative juridical method by conducting a literature review and draws a specific conclusion on the results of the study conducted.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue