cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan" : 7 Documents clear
Aspek Pertanahan Dalam Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit Arnowo, Hadi
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.196

Abstract

ABSTRAKKota-kota besar di Indonesia tidak luput dari masalah kurangnya ketersediaan tanah untuk kepentingan hunian yang dekat dengan lingkungan kerja dan komersial. Upaya menjawab kebutuhan tanah tersebut adalah dengan pembangunan kawasan terpadu dan dekat dengan simpul transportasi yang dikenal dengan kawasan pembangunan berorientasi transit (TOD). Apabila pembangunan TOD dikaitkan dengan aspek pertanahan, maka pertanyaan masalah adalah bagaimana pola penggunaan, pemanfaatan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan TOD. Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah menentukan pola penggunaan, pemanfaatan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah pada kawasan TOD. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu menggunakan data kualitatif berupa laporan, artikel ilmiah dan peraturan terkait serta selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Aspek yang dianalisis berupa penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan TOD. Hasil analisis mengenai aspek pertanahan adalah terbangunnya pola penggunaan dan pemanfaatan tanah serta serta pola penguasaan dan pemilikan tanah. Pola penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi unsur penyelenggaraan, pengawasan dan penertiban yang mengacu pada ketentuan mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang. Sedangkan pola penguasaan dan pemilikan tanah berisi tentang pemberian/perpanjangan/pembaruan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Pemberian hak untuk hunian dan komersial diberikan hak milik sarusun (satuan rumah susun) di atas hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara atau hak pengelolaan. Sedangkan untuk fasilitas publik dan ruang terbuka hijau diberikan hak pakai. Keselarasan penggunaan, pemanfaatan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan TOD diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai keselarasan tersebut diperlukan peraturan pemerintah tentang TOD yang menjamin kepastian hukum bagi para pemegang hak.   ABSTRACTBig cities in Indonesia cannot be separated from the problem of the lack of land for residential purposes that are close to work and commercial environments. The effort to answer the need for land is by developing integrated areas close to transportation nodes known as transit-oriented development areas (TOD). If the development of TOD is related to land aspects, then the problem question is how the pattern of use, land use, control and ownership of land in the TOD area. Based on these problems, the research objectives to be achieved are to determine patterns of use, land use, control and ownership of land in the TOD area. The research method used is descriptive qualitative method, namely using qualitative data in the form of reports, scientific articles and related regulations and then analyzed descriptively. Aspects analyzed in the form of control, ownership and use of land in the TOD area which includes the management, supervision and control. The results of the analysis regarding land aspects are the development of patterns of land use and utilization as well as patterns of land control and ownership. The pattern of land use and utilization includes elements of administration, supervision and control which refer to provisions regarding planning and utilization of space. Meanwhile, land tenure and ownership patterns contain the granting/extension/renewal of land rights, supervision and control over land tenure and ownership. The granting of residential andcommercial rights is given to flat ownership rights over building use rights or use rights over state land or management rights.Meanwhile, public facilities and green open spaces are given use rights. Harmonization of the use, exploitation, application and use of land in TOD areas is directed at realizing orderly land administration. To achieve this harmony, government regulations regarding TOD are needed that guarantee legal certainty for rights holders.
Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah : (Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulo Progo) Sudibyanung, Sudibyanung; Prasetyo, Priyo Katon; Rahmadi, Arif
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.208

Abstract

Untuk mewujudkan kemakmuran, salah satu upaya Pemerintah di bidang agraria atau pertanahan adalah melaksanakan beberapa program yang salah satunya adalah Reforma Agraria. Secara substantif terdapat 2 (dua) hal pokok di dalamnya, yaitu penataan aset dan penataan akses. Terkait penataan akses, potensi di setiap wilayah yang bervariatif di Indonesia ini kiranya ikut menentukan strategi maupun pendekatan yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu menjadi penting dan menarik untuk diteliti, potensi wilayah di mana secara fisik geografis berada di wilayah perbukitan serta sektor pertanian bukan menjadi sektor unggulan secara ekonomi, yaitu Kalurahan Jatimulyo. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran potensi di dalam meningkatkan kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi wilayah, baik dari sisi fisik geografis maupun non fisik geografis. Harapannya agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi jika ke depan akan dilaksanakan program reforma agraria, terutama penataan akses. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang bersumber dari warga masyarakat selaku pelaku ekonomi, pejabat kalurahan, dokumen yang ada di kalurahan, kantor pertanahan maupun badan pusat statistik yang relevan dan terkait. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi fisik geografis berupa perbukitan ternyata Kalurahan Jatimulyo mempunyai keunggulan pada sektor peternakan dan wisata alam, dibandingkan dengan sektor produksi rumah tangga. Sektor unggulan tersebut kiranya yang dapat digunakan sebagai leader dalam meningkatkan kesejahteraan dari sektor yang lain. In order to establish the opulence, one of the Government's program in the agrarian or land sector is to implement several programs, one of it is Agrarian Reform. Substantively, there are 2 (two) main things in it, namely asset reform and access reform. Regarding access reform, the regions potentiality in Indonesia will determine different strategies and approaches. Therefore, it is important and interesting to research the potential of areas where physically geographically they are located in hilly areas and the agricultural sector is not an economically superior sector, namely Jatimulyo Village. The aim of this research is to provide an overview of the potential for increasing prosperity or welfare of society based on regional conditions, both from a physical geographical and non-physical geographical perspective. The results expectation of this research is it can be used as a reference if in the future an agrarian reform program will be implemented, especially access reform. In this research, the approach used is a case study. The data collected is primary and secondary data based on the results of interviews, observations and documentation studies sourced from community members as economic actors, sub-district officials, documents in sub-districts, land offices and relevant and related central statistical bodies. The sampling technique uses purposive sampling. From the research results, it can be concluded that with its physical geographical conditions in the form of hills, it turns out that Jatimulyo Village has advantages in the livestock and natural tourism sectors, compared to the household production sector. This superior sector can be used as a leader in improving the welfare of other sectors.
Penanganan Sengketa Konsumen Perumahan Terkait Implikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota Tanjungpinang Riawan, Weldy Anugra; Agustin, M. Reza Dwi
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.214

Abstract

Permasalahan perumahan di Kota Tanjungpinang seperti yang terjadi di beberapa perumahan yang ada di Kota Tanjungpinang telah berdampak merugikan konsumen/pembeli. Masalah tersebut berupa fasiltas umum (fasum) yang mangkrak, status kepemilikan sertipikat, persoalan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) ke pemerintah daerah, dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Dari isu masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan implikasinya sehingga menghasilkan penanganan sengketa konsumen perumahan yang efektif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi kondisi existing dan masalah perumahan yang merugikan konsumen/pembeli. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis penanganan sengketa konsumen perumahan dengan alat bantu analisis Analogi Bawang Bombay dan collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan kerugian yang didapat oleh konsumen. Kesimpulan penelitian adalah strategi penanganan sengketa yang lebih efektif dengan cara lain selain melalui cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu penguatan peran aktif warga perumahan dengan dukungan pihak lain (DPRD, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), media pers, kolaborasi antar stakeholder (pemain kunci, pihak pendukung, dan pengikut) dan pembahasan melalui forum penataan ruang Kota Tanjungpinang, sesuai dengan tujuan masing-masing dalam pemecahan masalah Housing problems in Tanjungpinang City, as has occurred in several housing complexes in Tanjungpinang City, have had a detrimental impact on consumers/buyers. These problems include stalled public facilities (fasum), certificate ownership status, problems with handing over Public Infrastructure, Facilities and Utilities (PSU) to the Regional Government, and discrepancies in space utilization. From the problem issue, the aim of this research is to identify discrepancies in space use and their implications so as to produce effective handling of consumer housing disputes. The approach used in this research is a qualitative approach to identify existing conditions and housing problems that are detrimental to consumers/buyers. Descriptive-qualitative analysis was carried out to analyze the handling of consumer housing disputes using the Onion Analogy and Collaborative Governance analysis tools. The results of the research show that there is a relationship between inappropriate use of space and losses incurred by consumers. The conclusion of the research is a more effective dispute handling strategy in other ways than through consumer dispute resolution by the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), namely strengthening the active role of housing residents with the support of other parties (DPRD, Non-Governmental Consumer Protection Institutions (LPKSM), media press), collaboration between stakeholders (key players, supporters and followers) and discussions through the Tanjungpinang City Spatial Planning Forum, in accordance with their respective goals in solving problems.
Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaian yang Berbasis Teori Hukum Progresif Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel; Pangau, Vanda
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.215

Abstract

Eskalasi konflik agraria (pertanahan) selalu meningkat setiap tahun, penyebabnya ialah adanya ketimpangan penguasaan tanah dan realisasi reforma agraria yang belum maksimal, kemudian faktor penyelesaian konflik pertanahan yang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat menyelesaikan kasus secara berkeadilan artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep penyelesaian konflik pertanahan yang berlandaskan teori hukum progresif dan desain lembaga negara independen penyelesaian konflik agraria yang berpegang pada prinsip musyawarah dan penghormatan hak masyarakat adat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan Penyelesaian konflik oleh masyarakat adat yang berbasis pada mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik secara non litigasi, secara esensial merupakan bagian dari pendekatan hukum progresif. Penguatan mekanisme mediasi dalam penyelesaian konflik pertahanahan, harus disertai dengan penguatan eksistensi masyarakat hukum adat, sebab sebagaimana praktik mediasi atau perundingan di beberapa daerah Indonesia, peran lembaga adat sangat dominan karna dinilai dapat menggali rasa keadilan ditengah masyarakat yang berkonflik. Untuk menjamin efektifitas operasionaisasi penyelesaian konflik pertanahan maka diperlukan pembentukan lembaga yang independen secara institusional dan fungsional dengan penguatan kewenangan pada ranah pencegahan berupa pengawasan realisasi reforma agraria yang berorientas pada prinsip tanah untuk rakyat serta pemberantasan mafia tanah, dan kewenangan penyelesaian konflik melalui mekanisme mediasi yang berprinsip musyawarah dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat dengan mengakomodir unsur masyarakat adat sebagai mediator dalam proses penyelesaian konflik pertanahan. The escalation of agrarian (land) conflicts always increases every year, the cause is the inequality of land control and the realization of agrarian reform which has not been optimal, then the factor of resolving land conflicts which is not yet supported by institutions that can resolve cases fairly. This article aims to understand the concept of conflict resolution land based on progressive legal theory and the form of independent state agency for resolving agrarian conflicts that adhere to the principles of deliberation and respect for the rights of indigenous peoples. The research method used in this study is a normative legal study with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach. The research results show that conflict resolution by indigenous communities based on mediation as an alternative to non-litigation conflict resolution is essentially part of a progressive legal approach. Strengthening mediation mechanisms in resolving defense conflicts must be accompanied by strengthening the existence of customary law communities, because as with the practice of mediation or negotiation in several regions of Indonesia, the role of traditional institutions is very dominant because they are considered to be able to explore a sense of justice among communities in conflict. To ensure the effectiveness of the operationalization of land conflict resolution, it is necessary to establish institutions that are institutionally independent and functional by strengthening authority in the realm of prevention in the form of monitoring the realization of agrarian reform that is oriented towards the principle of land for the people and eradicating the land mafia, and the authority to resolve conflicts through a mediation mechanism based on the principle of deliberation. and respect for the rights of customary law communities by accommodating elements of indigenous communities as mediators in the process of resolving land conflicts.
Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Tengkurak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Sinaga, Eva; Massardy, Egi; Yulianto, Tri
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.220

Abstract

Masyarakat Desa Tengkurak sebagian besar menggantungkan kelangsungan hidupnya sebagai nelayan karena sebelah utara desa berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Mereka memanfaatkan penggunaan tanah sebagai tambak ikan sebagai upaya meningkatkan sumber usahanya. Namun, adanya hambatan terkait kekurangan modal serta sarana prasarana yang kurang memadai dalam bidang usaha perikanan menyebabkan para nelayan terpaksa mengandalkan pengepul ikan untuk menjual hasil tangkapannya meskipun secara mandiri sebetulnya mereka bisa lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mengurai permasalahan di Desa Tengkurak melalui akses reforma agraria dengan penyuluhan, dan mengembangkan kemampuanberinovasi serta mendorong terbentuknya kelompok usaha seperti koperasi sebagai wadah pengembangan potensi masyarakat khususnya bagi para nelayan. Metode penelitian menggunakan kualitatif analisis deskriptif dengan sumber data wawancara dan observasi kepada para nelayan. Hasil dari penelitian ini adanya bentuk kerja sama serta pola komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah terutama dalam pembentukan koperasi guna mengembangkan hasil usaha mikro kecil menengah (UMKM) perikanan tanpa mengandalkan pengepul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat Desa Tengkurak dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, diharapkan masyarakat dapat mampu mengelola UMKM dan mempromosikan hasil usahanya secara mandiri terutama para nelayan. Most of the people in Tengkurak Village depend on fishing for their livelihood, as the village is bordered by the Java Sea to the north. They use land for fish ponds in an effort to increase their business resources. However, the lack of capital and inadequate infrastructure in the fisheries business sector has forced fishermen to rely on fish collectors to sell their catch, even though they could do better independently. The purpose of this study is to try to unravel the problems in Tengkurak Village through access to agrarian reform with counseling, Focus Group Discussion (FGD), and developing the ability to innovate and encourage the formation of business groups such as cooperatives as a forum for community potential development, especially for fishermen. The research method used qualitative escriptive analysis with data sources from interviews and observations of fishermen. The results of this study show that there is a form of cooperation and communication patterns between the community and the local government, especially in the formation of cooperatives to develop the results of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) fisheries without relying on collectors. The conclusion of this study is that with good cooperation between the Tengkurak Village community and the local government and related agencies, it is expected that the community will be able to manage SMEs and promote their business results independently, especially fishermen.
Analisis Spatial Autocorrelation pada Kampung Reforma Agraria di Kabupaten Buleleng Utomo, Dani Lukmito
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.222

Abstract

Reforma agraria adalah suatu perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan. Kurangnya informasi analisis spasial terkait kampung reforma agraria di Indonesia menjadi salah satu perhatian serta alasan dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran serta hubungan spasial bidang-bidang tanah pada lokasi kampung reforma agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis spatial autocorrelation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran spasial bidang tanah kampung reforma agraria dan potensi tanah objek reforma agraria di Desa Sumberklampok memperlihatkan pola mengelompok. Hubungan spasial yang paling signifikan adalah pada lokasi permukiman yang mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Sumberklampok lebih terkonsentrasi di lokasi ini. Penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan reforma agraria yang lebih efektif untuk pemerataan kepemilikan tanah dan pengembangan wilayah kawasan kampung reforma agraria. Agrarian reform is a significant change in the agrarian structure that enhances access to land for poor farmers with provides certainty of ownership for those cultivating the land. The lack of spatial analysis information regarding Agrarian Reform Villages in Indonesia is one of the concerns and reasons for preparing this study. This study aims to analyze the spatial distribution patterns and relationships of land parcels in the Agrarian Reform Village located in Sumberklampok Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province. The analytical method used is spatial autocorrelation analysis. The research findings indicate that the spatial distribution pattern of land parcels in the Agrarian Reform Village and the potential of the Land Object of Agrarian Reform in Sumberklampok Village show a clustered pattern. The most significant spatial relationship is observed in residential areas, indicating a higher concentration of the Sumberklampok Village community in this location. This study indicates the need for more effective agrarian reform policies to promote equitable land ownership and the development of the Agrarian Reform Village area.
Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai Adinegoro, Kurnia Rheza Randy
Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v13i2.231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Sempadan pantai merupakan wilayah yang memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemberian hak atas tanah di sempadan pantai sering kali menjadi isu kontroversial karena berpotensi mengganggu ekosistem pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis dokumen hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait dengan pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah di sempadan pantai harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek lingkungan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan implikasi yang mungkin dihadapi dalam praktek pemberian hak atas tanah di sempadan Pantai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur pemberian hak atas tanah di sempadan pantai. Hal ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di wilayah sempadan pantai. This research aims to carry out a juridical analysis of the granting of land rights on coastal borders. The coastal border is an area that has an important role in environmental sustainability and utilization of natural resources. Granting land rights along coastal borders is often a controversial issue because it has the potential to disrupt coastal ecosystems. The research method used is normative juridical through analysis of legal documents, legislation and court decisions related to the granting of land rights on coastal borders. The results of this research indicate that granting land rights along coastal borders must consider various factors, including environmental aspects and applicable legal provisions. This research also identifies the challenges and implications that may be faced in the practice of granting land rights on the coastal border. It is hoped that this research will provide a better understanding of the legal framework that regulates the granting of land rights on coastal borders. It is hoped that this can help maintain a balance between sustainable development and environmental preservation in coastal border areas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue