cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
Published by Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Core Subject : Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan" : 6 Documents clear
Implementasi Data Geospasial Bidang Tanah dalam Standar Administrasi Pertanahan Wibowo, Hendry Yuli; Diyono
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.230

Abstract

Data bidang tanah yang berkualitas saat ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan stakeholder. Mulai dari untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perpajakan, perencanaan pembangunan maupun untuk kebutuhan informasi masyarakat umum. Penjaminan kualitas menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam produksi data spasial bidang tanah. Namun penjaminan kualitas data bidang tanah masih belum menjadi prioritas pada regulasi di Indonesia. Makalah ini merupakan studi rinci sejauh mana kualitas data diatur dalam regulasi data geospasial bidang tanah mengacu pada standar SNI ISO 19157. Regulasi yang dipelajari merupakan peraturan terkait pengukuran dan pemetaan sejak tahun 1997 sampai Petunjuk Teknis PTSL 2023. Hasil studi menunjukkan bahwa kontrol kualitas dan penjaminan kualitas masih belum terintegrasi secara spesifik dalam regulasi. Direkomendasikan studi lebih lanjut mengenai bagaimana penjaminan kualitas data geospasial bidang tanah dapat diatur sedemikian rupa dalam regulasi yang bersifat implementatif untuk menjamin data bidang tanah dapat berkualitas dan reliable dalam pemanfaatannya.   Data Quality of land parcel data is currently needed for various stakeholder purposes, s. Starting from land acquisition activities for the public interest, taxation, planning and development and for the information needs of the general public. Quality assurance is an important aspect that needs to be considered in the production of spatial land data. However, quality assurance of land parcel data is still not a priority in Indonesian regulations. This paper is a detailed study of the extent to which data quality is regulated in the regulation of geospatial data on land referring to the SNI ISO 19157 standard. The regulations studied are those related to measurement and mapping from 1997 to the PTSL Technical Guidance 2023. The study results show that quality control and quality assurance are still not specifically integrated in the regulations. Further study is recommended on how quality assurance of geospatial data of land parcels can be regulated in an implementable regulation to ensure the quality and reliability of land parcel data in its utilization.
Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi Tumpang Tindih dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan Salsabila, Dara
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.234

Abstract

Penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan dan industri kelapa sawit membutuhkan luasan lahan dengan hak guna usaha yang sesuai agar produktivitas perkebunan maksimal. Hak guna usaha merupakan hak konstitusional yang lahir dari konsep hak menguasai negara dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Konsep ini mengejawantahkan kepada Pemerintah sebagai penerima mandat dari Negara dalam melakukan pengurusan negara. Apabila pelaku usaha telah mendapatkan hak guna usaha dan perizinan berusaha lainnya terkait, maka sudah berdasarkan hukumlah penyelenggaraan kegiatan usaha di atasnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi dalam beberapa waktu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan keputusan penetapan kawasan hutan untuk beberapa provinsi di indonesia, dan dalam penetapan tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan dengan hak guna usaha di atasnya. Pada praktiknya terdapat dua penyelesaian dengan perubahan areal batas kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dengan pelepasan kawasan hutan yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Akan tetapi pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Cipta Kerja dilakukan dengan mekanisme 110A dan 110B dengan indikasi pelaku usaha belum memiliki perizinan berusaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga dikemukakan bahwa terlanggarnya hak-hak konstitusional pelaku usaha yang memiliki hak guna usaha dan perizinan berusaha lainnya apabila dilakukan mekanisme pelepasan kawasan hutan. Pemegang hak harus menaati keputusan badan tata usaha negara sehubungan dengan penetapan kawasan hutan, namun terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan haknya.Kata kunci : hak guna usaha, perkebunan kelapa sawit, kawasan hutan, Undang-Undang Cipta Kerja, hak menguasai negara   Plantation business activities and palm oil industry requires large area of land with Business Use Rights (HGU) to maximize its productivity. Business Use Right (HGU) is a constitutional right arises from the concept of State Control Rights from Article33 of the Constitution of the Republic of Indonesia. This concept entrusted the Government as the recipient the State’smandate in carrying out state management. If a business actor has obtained a Right to Use Business by the Head of NationalLand Agency and other related business licenses, it is considered as legally valid. However, in a later time, the Minister ofEnvironment and Forestry established a Forest Area Determination Decree for several provinces in Indonesia. By this decree,some of plantation area with HGU right are stated to be overlapped with the forest area. In practice, should this occur, thereare two solutions: by changing the forest area boundaries by the Minister of Environment and Forestry or by releasing forestareas requested by business actors. However, the release of forest areas as referred to in the Job Creation law is carried out with the mechanisms of 110A and 110B, indicated that business actors currently lack of business license. This research using qualitative method with a normative juridical approach. The result indicated that the constitutional rights of business actors holding HGU and other business permits are violated if the second option, by releasing forest area, is carried out. The rights holder must comply with the decisions of the administrative body regarding the designation of forest areas; however, there are legal remedies that can be pursued to defend their rights.
Alternatif Solusi Pendayagunaan Barang Milik Negara yang Tidak Produktif pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua melalui Bangun Guna Serah Silow, Raymond Yosef
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.241

Abstract

Pemanfaatan barang milik negara (BMN) merupakan langkah Pemerintah dalam mengoptimalkan aset sehingga dapat lebih bernilai guna, tidak membebani APBN serta alih-alih memberikan dampak positif terhadap penerimaan Negara. Adakalanya BMN berupa tanah atau bangunan yang dikuasai Pemerintah tidak mempunyai nilai guna, yang terjadi justru membebani dari segi biaya operasional. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan mengkaji model kemitraan bangun guna serah (BGS) sebagai alternatif solusi pembiayaan dan pendayagunaan aset BMN yang tidak produktif serta memberikan gambaran umum tentang tata cara pelaksanaan sekaligus aspek administrasinya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Sebagai alternatif pembiayaan dan pendayagunaan terhadap BMN yang kurang produktif, BGS sangat relevan untuk diimplementasikan pada lokasi lama Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Tentu dengan berprinsip bahwa komitmen kerja sama tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, demi hasil yang terukur serta faktor efektifitas dan efisiensi menjadi kunci keberhasilannya dari pelaksanaan perjanjian BGS.   The Use of State-Owned Assets (BMN) is a way of Government to optimizing assets so that it has more value to be use, not being a burden to State budget and instead have a good impact on State Revenues. Sometimes there’s also a situation when the BMN are in the form of land or buildings who’s in possessions of government but also has no use value, meanwhile it will only burdening the costs of operational. The purpose of this article is to find out and examine the Bangun Guna Serah partnership model as an alternative solution for financing and utilizing unproductive BMN assets and to provide a general overview of implementation procedures as well as administrative aspects. A methods in this research is doctrinal, namely using normative research methods. The data that used is secondary data, which is a data obtained indirectly from the sources. Data collection is carried out using documentary studies or literature studies. Finances alternative and the utilization of state property that are less productive, transfer agreement is very relevant to be implemented on old location of land offices Jayapura city. With a certain principle that those partneship commitment must be done with full responsibility, for the sake of measureable results and also effectiveness factors with efficiency are the key to be successful of implementing the agreement of transfer.
Strategi Percepatan Penataan Akses Hasil Redistribusi Tanah Indikasi Telantar di Desa Bilok Petung Nugroho, RM Agung; Nur Rahmat, Panji
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.269

Abstract

Reforma Agraria merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang implementasinya dilaksanakan melalui kegiatan penataan aset dan penataan akses. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan redistribusi tanah bersumber dari pelepasan tanah bekas hak guna usaha (HGU) terindikasi telantar kepada 120 orang masyarakat Desa Bilok Petung. Namun kegiatan penataan aksesnya belum optimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui hambatan, kendala, dan masalah (HKM) dalam pelaksanaan penataan akses di Desa Bilok Petung serta merumuskan bagaimana strategi percepatan penataan akses yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode strengths, weaknesses,opportunities, dan threats (SWOT). Dari hasil penelitian diketahui bahwa HKM disebabkan karena keterbatasan masyarakat terhadap akses permodalan, lokasi objek penataan akses jauh dari perkotaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya dukungan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Strategi yang tepat yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bilok Petung dalam mengembangkan usahanya baik di sektor pertanian, pariwisata, maupun usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui dukungan aspek pendampingan usaha maupun permodalan, serta menguatkan peran gugus tugas Reforma Agraria (GTRA) di dalam percepatan penataan akses. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Bilok Petung, maka setelah penataan aset harus segera dilakukan percepatan penataan akses, penguatan sinergitas, kolaborasi melalui forum GTRA, dan tentunya keberhasilan penataan akses membutuhkan partisipasi aktif masyarakat Desa Bilok Petung itu sendiri.   Agrarian reform policy aims to achieve justice and public welfare by reorganizing the structure of land control, ownership, use, and utilization, which is implemented through asset and access structurization activities. In 2021, land redistribution was conducted, by distributing the formerly abandoned land holding Hak Guna Usaha (HGU, Business Use Right), benefiting 120 residents of Bilok Petung Village. However, the access structuring activities have not yet optimally implemented. This research aims to identify the obstacles, constraints, and issues (OCI) in implementing access structuring in Bilok Petung Village and to formulate appropriate acceleration strategy. This study employs a qualitative method. Data collection techniques including interviews, observations, and document analysis. The collected data were analyzed using Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) analysis. The findings show that the OCI is caused by the community’s limited access to capital, its remote location form urban area, limited supporting facilities and infrastructure, lack of support from the Regional Government, and low community participation. The proposed strategies are increase the participation of Bilok Petung Village residents in developing businesses in agriculture, tourism, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs), encourage the Regional Government to prioritize village community empowerment activities through business and capital support and strengthen the role of the agrarian reform task force (GTRA) to accelerate access restructurization. Furthermore, to achieve the welfare of the Bilok Petung Village community, asset structurization should be followed by accelerating access structurization, strengthening synergy and collaboration through the GTRA forum, and community participation.
Konsolidasi Tanah Kasultanan dalam Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Kampung Jlagran, Kota Yogyakarta: - Nugroho, Tanjung; Aberta, Martina; Amrullah, M. Nur Kamila; Suharto, Eko
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.273

Abstract

Kebutuhan akan tanah di kawasan perkotaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan. Penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak terkendali telah berdampak menjamurnya permukiman yang dibangun tanpa mengindahkan aturan dan fungsi kawasannya. Hal itu mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga banyak di antara permukiman perkotaan terindikasi sebagai permukiman kumuh. Fenomena ini terjadi pula di Kota Yogyakarta. Untuk menangani permasalahan itu, antara lain dengan melaksanakan konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah yang sedang berjalan sebagai program peremajaan permukiman kumuh terdapat di Kampung Jlagran, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen. Selain penataan lingkungan, hal yang menarik dari konsolidasi tanah tersebut adalah status objek konsolidasi tanahnya yang merupakan tanah milik Kasultanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) permasalahan lingkungan di pemukiman kumuh Kampung Jlagran, 2) proses konsolidasi tanah dalam program peremajaan permukiman kumuh, 3) kendala beserta solusinya, dan 4) dampaknya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan kumuh Kampung Jlagran cukup kompleks. Penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi perencanaan, penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, pembangunan hasil, dan pengawasan. Terdapat kendala dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah namun berhasil diatasi dengan baik. Pembangunan hasil tahap I telah diselesaikan Februari 2024 yang berdampak pada kondisi fisik lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan sosio-ekonomi menjadi lebih baik.   The need for land in urban areas is continuously to increase along with population growth and development activities. Uncontrolled land possession and use have resulted in the proliferation of settlements built without consideration for the area’s regulations and purposes. This has resulted in a decline in environmental quality, leading to many urban settlements indicated as slum area. This phenomenon also occurs in Yogyakarta city. One approach to address this issue is through land consolidation. Slum rejuvenation program is in Kampung Jlagran, Pringgokusuman Village, Gedongtengen District is one example of ongoing land consolidation project in Yogyakarta City. This land consolidation object is intriguing due to its status as Sultan Ground, in addition to its environmental planning. The purpose of this study is to identify and analyze: 1) environmental problems in the slum settlement of Kampung Jlagran, 2) land consolidation process in the slum rejuvenation program, 3) obstacles and their solutions, and 4) their impacts. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the slum environmental problems of Kampung Jlagran are quite complex. The implementation of land consolidation includes planning, land control and utilization arrangements, development of results, and supervision. There were challenges in implementing land consolidation, but they were effectively addressed. Implementation phase I was completed in February 2024, resulting of the enhancement of physical and environment condition, social communities, and socio-economic. Keywords : land consolidation, Slum Rejuvenation Program, Sultanate Ground
Potensi Ekonomi dan Peluang Pasar Atas Kebijakan Reforma Agraria di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Tahun 2024 Sudibyanung, Sudibyanung; Iswahyuni, Dani; Katon Prasetyo, Priyo
Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v14i2.276

Abstract

Penataan akses sebagai tindak lanjut dari program penataan aset di Desa Krakitan pada dasarnya ditujukan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk diteliti peluang usaha yang ada dari sisi produktivitas maupun pasarnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis biaya produksi dan peluang pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis usaha masyarakat yang dominan di Desa Krakitan, yaitu: usaha pertanian jagung, peternakan sapi, serta produksi pupuk organik. Dari hasil analisis produktivitas menunjukkan bahwa usaha pertanian jagung mempunyai prospek yang cukup baik, namun dari sisi peluang pasar menunjukkan telah terjadi excess supply. Untuk jenis usaha peternakan sapi, hasil analisis menunjukkan produktivitas yang relatif kecil, yaitu hanya menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.182.500,-/ekor atau masih di bawah besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang berlaku tahun 2024 yang besarnya mencapai Rp2.244.012/bulan. Dari sisi peluang pasar pun usaha ini juga kurang mempunyai prospek yang baik karena jumlah permintaan sapi per tahun di Kabupaten Klaten rata-rata hanya sekitar 18.347 ekor, sedangkan ketersediaan sapi diestimasi sekitar 93.000 ekor, atau telah terjadi excess supply. Berbeda halnya dengan jenis usaha pupuk organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas usaha ataukeuntungan mencapai besaran Rp8.852.800,-/bulan atau jauh di atas besaran UMK. Selain itu, peluang pasar juga sangat terbuka, di mana hal tersebut ditunjukkan dari kebutuhan pupuk per tahun di Kabupaten Klaten adalah sebesar 47.562 ton, sedangkan pupuk yang tersedia dari mekanisme subsidi pemerintah hanya sebesar 37.474 ton. Dengan kata lain, kebutuhan pupuk masih kurang sebesar 10.088 ton, atau secara ekonomi telah terjadi excess demand.    As a follow-up to the asset structuring program in Krakitan Village, access structuring program is essential to achieve community welfare. Therefore, it is important to study existing business opportunities in terms of productivity and market potential. This research uses a descriptive quantitative approach, employing production cost analysis and market opportunity methods. The findings reveal that there are three dominant types of community businesses in Krakitan Village: corn farming, cattle farming, and organic fertilizer production. The productivity analysis shows that corn farming has promising prospects; however, market opportunities indicate an excess supply. For cattle farming, the analysis reveals relatively low productivity, with a profit of only IDR 1,182,500 per head, which is below the 2024 regional minimum wage (UMK) of IDR 2,244,012 per month. Market opportunities for cattle farming also appear unfavorable, with an annual demand for cattle in Klaten Regency averages at around 18,347 heads, while the supply stands at approximately 93,000 heads, indicating an excess supply. Conversely, organic fertilizer production has different results. The analysis shows that the business productivity or profit reaches IDR 8,852,800 per month, significantly exceeding the regional minimum wage. Furthermore, market opportunities are highly favorable, with an annual demand for 47,562 tons of fertilizer in Klaten Regency, whereas the supply through government subsidy mechanisms is only 37,474 tons. This indicates that there is a shortage of 10,088 tons, representing an economic excess demand.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 14 No 1 (2024): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 12 No 1 (2022): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan More Issue