cover
Contact Name
Dian Aries Mujiburohman
Contact Email
esamujiburohman@stpn.ac.id
Phone
+62817160272
Journal Mail Official
jurnalpertanahan@stpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Tata Bumi No.5, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pertanahan
ISSN : 08531676     EISSN : 27971252     DOI : https://doi.org/10.53686
Jurnal Pertanahan was first published online in 2021 by the Center for Development and Standardization of Agrarian, Spatial Planning, and Land Policy (Pusbang SKATP), Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). Since its inception, the journal has served as an academic medium for disseminating research results, policy studies, and critical thinking in the fields of agrarian affairs, land, and spatial planning. The journal is published twice a year (July and November) with registration numbers P-ISSN 0853-1676 and E-ISSN 2797-1252. Pusbang SKATP ATR/BPN will manage it until 2024. However, based on Service Note Number 60.1/ND-100.7.LB.02/V/2025 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2025 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of ATR/BPN, the Pusbang SKATP unit is no longer listed in the organizational structure. Therefore, the Sekolah Tinggi Pertanhan Nasional (STPN) has been continuing the publication of the Jurnal Pertanahan since 2025. .Focus and scope of Jurnal Pertanahan includes, but are not limited to the following fields of: Tata ruang (Spatial Planning) Survei dan Pemetaan (Survey and Mapping) Hubungan Hukum Keagrariaan (Agrarian Law Relationships) Penataan Agraria dan Tata Guna Tanah (Agrarian Structuring and Land Use) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Land Acquisition and Land Development) Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Disputes and Conflicts) Administrasi dan Manajemen Pertanahan (Land Administration and Management) Inovasi Pertanahan dan Tata Ruang (Land and Spatial Innovation)
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan" : 6 Documents clear
Pembuatan Model Peta Pola Ruang Berbasis Bidang Dalam Rangka Penyusunan RDTR: Studi Kasus di Desa Lesmana dan Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Purnomo, Catur Kuat; Munir, Akhmad Misbakhul
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.216

Abstract

The issues in spatial planning involve not only the slow progress of completing RDTR products but also the need for RDTR to ensure legal certainty and justice for both the community and businesses. This study attempts to offer work steps for the preparation of a field-based spatial pattern map model so that the process of collecting data and information in the preparation of RDTR can be more comprehensive to address various findings from several studies, including those related to the large number of land parcels included in two or more zones in the RDTR. The study locus is Lesmana Village and Pancurendang Village, which are included in the Ajibarang Urban Area (in the process of discussion and preparation at the Banyumas Regency Government). The creation of this RDTR Spatial Pattern Map model was carried out using the identification approach of land ownership, control, use, and utilization, overlay analysis, and ground check. The result of this study is a field-based spatial pattern map with an area of ​​interest of 204.04 hectares covering eight zones so that each land parcel will be identified in a different zone.   Permasalahan pada perencanaan tata ruang tidak hanya terkait percepatan penyelesaian produk RDTR yang capaiannya dirasa masih rendah tetapi juga terkait aspek kualitas RDTR yang harus dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan dunia usaha. Kajian ini mencoba menawarkan langkah kerja untuk penyusunan model peta pola ruang berbasis bidang sehingga proses pengumpulan data dan informasi pada penyusunan RDTR dapat lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai temuan dari beberapa kajian diantaranya terkait dengan banyaknya bidang tanah yang masuk pada dua atau lebih zona pada RDTR. Lokus studi adalah Desa Lesmana dan Desa Pancurendang yang termasuk wilayah Kawasan Perkotaan Ajibarang (dalam proses pembahasan dan penyusunan di Pemerintah Kabupaten Banyumas). Pembuatan model Peta Pola Ruang RDTR ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, analisis overlay dan ground check. Hasil dari kajian ini yaitu Peta Pola Ruang berbasis bidang dengan luas area of interest sebesar 204,04 hektar yang meliputi delapan zona sehingga setiap bidang tanah akan teridentifikasi pada satu zona yang berbeda
Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Hinako Berbasis Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Ulfah, Uli Nadiya; Sutaryono, Sutaryono
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.268

Abstract

This study integrates P4T data for marine ecotourism planning on Hinako Island. Previously, P4T data on Hinako Island was only used for land management purposes, serving as basic data for planning legalization and land asset management through land redistribution or island consolidation programs. Asset management was followed by community empowerment activities to create new economic resources for the island community to support the development of marine ecotourism. A snapshot of the past economic prosperity of the Hinako Island community, which was once prosperous during the development of the coconut oil processing industry, suggests that the natural resources of naturally growing coconut plantations can be utilized optimally and sustainably. The data collected in this study, especially regarding the availability and number of social and public facilities, can support the development of key infrastructure for ecotourism on Hinako Island. Penelitian ini mengintegrasikan data P4T untuk perencanaan ekowisata bahari di Pulau Hinako. Data P4T Pulau Hinako sebelumnya baru dimanfaatkan dalam bidang pertanahan yaitu menjadi salah satu data dasar dalam perencanaan kegiatan legalisasi dan penataan aset pertanahan melalui program redistribusi tanah atau konsolidasi pulau. Penataan aset dilanjutkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat pulau dalam mendukung pengembangan ekowisata bahari. Gambaran masa lalu ekonomi masyarakat Pulau Hinako yang pernah berjaya pada saat dibangun industri pengolahan minyak kelapa memberikan pandangan bahwa sumber daya alam perkebunan kelapa yang tumbuh secara alami dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Hasil pendataan dalam penelitian ini khususnya ketersediaan dan jumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disajikan pada penelitian ini dapat menjadi data pendukung dalam membangun infrastruktur utama dalam pengembangan ekowisata di Pulau Hinako.
The Urgency of Progressive Law Reform on Virtual Land Ownership in The Metaverse World Prasetyo, Geta Ilham Adi; Sukmawati, Desi; Farizy, Budi Salman; Yustirandi, Ahmad Fahmi; Carubani, Ajie Sefi Al; Setyabudi, Ebbu; Billah, Mumtaz Mustaqim; Ramdan, Moch. Riki; Septian, Moch. Aldi; Sidik, Erik Muhammad; Ginanjar, Gingin; Nurmawatman, Nanang
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.272

Abstract

The rapid development of the Metaverse has created new forms of property, one of which is virtual land ownership, raising questions about its recognition and protection in the Indonesian legal system. The central problem of this research is the absence of specific legal norms governing the ownership status, transfer, and protection of virtual land, which may lead to legal uncertainty and potential disputes. This study aims to analyze the legal position of virtual land ownership in Indonesia and to explore the urgency of formulating regulatory frameworks that ensure certainty and fairness for users. The research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary legal materials analyzed qualitatively. The findings show that while virtual land ownership in the Metaverse holds significant business potential, it currently lacks clear legal recognition within Indonesian property and contract law. As a result, users face weak protection of ownership rights and risks of exploitation in virtual transactions. The study concludes that progressive and adaptive legal norms are needed to address these gaps by formulating integrated regulations on virtual land, which would provide both legal certainty and protection for stakeholders while supporting innovation in Indonesia’s digital economy.   Perkembangan pesat Metaverse telah menciptakan bentuk-bentuk kepemilikan baru, salah satunya adalah kepemilikan tanah virtual, yang menimbulkan pertanyaan tentang pengakuan dan perlindungannya dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan utama penelitian ini adalah belum adanya norma hukum khusus yang mengatur status kepemilikan, pengalihan, dan perlindungan tanah virtual, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan tanah virtual di Indonesia dan mengeksplorasi urgensi perumusan kerangka regulasi yang menjamin kepastian dan keadilan bagi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengandalkan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepemilikan tanah virtual di Metaverse memiliki potensi bisnis yang signifikan, saat ini belum terdapat pengakuan hukum yang jelas dalam hukum properti dan hukum kontrak Indonesia. Akibatnya, pengguna menghadapi perlindungan hak kepemilikan yang lemah dan risiko eksploitasi dalam transaksi virtual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma hukum yang progresif dan adaptif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan merumuskan regulasi terpadu tentang tanah virtual, yang akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pemangku kepentingan sekaligus mendukung inovasi dalam ekonomi digital Indonesia.
Perubahan Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah di Ibu Kota Negara dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 Satryadin, Maulana Arba'; Aulawi, Ikhlasul Akmal
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.279

Abstract

This study aims to analyze changes in land rights granting policy in the Indonesian Capital City (IKN) based on Presidential Regulation Number 75 of 2024, which is a strategic step in supporting the relocation of the capital from Jakarta to East Kalimantan. This study uses qualitative descriptive-analytical methods to explore the legal, sustainability, and social aspects of this policy change. The results indicate that this policy change simplifies the licensing process through digital technology-based integration, provides recognition of indigenous peoples' rights, and extends the granting period of Land Use Rights (Hak Guna Usaha) to 190 years. Although this policy can increase investment and accelerate development, there are concerns regarding social inequality and potential environmental damage. The conclusions drawn emphasize the need for policy evaluation to ensure social justice and environmental sustainability in the development of the IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024, yang menjadi langkah strategis dalam mendukung pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik untuk mengeksplorasi aspek hukum, keberlanjutan, dan sosial dalam perubahan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini menyederhanakan proses perizinan melalui integrasi berbasis teknologi digital, memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan memperpanjang masa pemberian Hak Guna Usaha hingga 190 tahun. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan, terdapat kekhawatiran terkait ketimpangan sosial dan potensi kerusakan lingkungan. Kesimpulan yang diambil menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN.
Strategi Tata Guna Lahan Berbasis Stok Karbon untuk Pembangunan Berkelanjutan di Kota Balikpapan: Prediksi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Land Change Modeler dan Analisis Skenario Fajri, Fadel Ghulam
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.288

Abstract

The growth of Balikpapan City as a pillar of the development of the Indonesian Capital City (IKN) has placed significant pressure on land use and carbon stocks. This study aims to develop a carbon stock-based land use strategy to support sustainable development. The methods used include spatial modeling with the Land Change Modeler (LCM) to predict land use changes in 2024 and 2030 and carbon stock calculations using InVEST. The analysis was conducted on two scenarios: a baseline scenario and a Protected Forest Areas (PFA) scenario. The results indicate that the conversion of shrubs and agriculture to built-up areas predominantly occurs in North and South Balikpapan, while East Balikpapan still contains forests and mangroves, which are important carbon sinks. In the baseline scenario, carbon stocks experienced a significant decline due to uncontrolled urbanization. In contrast, the PFA scenario was able to maintain and even increase carbon stocks, particularly through the protection of forests and mangroves in the eastern part of the city. Therefore, Balikpapan's development will only be sustainable if conservation-based spatial planning policies are consistently implemented through the protection of protected areas, strict monitoring, and incentive support towards a low-carbon city. Pertumbuhan Kota Balikpapan sebagai penopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan tekanan besar terhadap penggunaan lahan dan cadangan karbon. Penelitian ini bertujuan mengembangkan strategi tata guna lahan berbasis stok karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan mencakup pemodelan spasial dengan Land Change Modeler (LCM) untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan tahun 2024 dan 2030, serta perhitungan stok karbon menggunakan InVEST. Analisis dilakukan pada dua skenario: skenario dasar dan Protecting Forest Areas (PFA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi semak dan pertanian menjadi lahan terbangun dominan terjadi di Balikpapan Utara dan Selatan, sedangkan Balikpapan Timur masih menyimpan hutan dan mangrove yang penting sebagai penyerap karbon. Pada skenario dasar, stok karbon mengalami penurunan signifikan akibat urbanisasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, skenario PFA mampu mempertahankan hingga meningkatkan stok karbon, terutama melalui perlindungan hutan dan mangrove di kawasan timur kota. Dengan demikian, pembangunan Balikpapan hanya akan berkelanjutan apabila kebijakan tata ruang berbasis konservasi dijalankan secara konsisten melalui perlindungan kawasan lindung, pengawasan ketat, dan dukungan insentif menuju kota rendah karbon.
Teknologi Maju Society 5.0 dalam Tata Kelola Pertanahan Nasional untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Integratif Bibliometrik dan Kajian Literatur Alfarizi, Muhammad
Jurnal Pertanahan Vol 15 No 1 (2025): Jurnal Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53686/jp.v15i1.291

Abstract

The integration of advanced technology into land governance is a crucial step towards realizing sustainable development in the Society 5.0 era, while also addressing the challenges of agrarian conflict, urbanization, and climate change. This study explores the potential use of advanced technology to support more efficient, transparent, and inclusive land governance. The methods used were integrative bibliometrics and a systematic literature review of international publications indexed by Scopus for the period 2019–2025. The analysis was conducted to identify global trends, opportunities, and challenges in implementing technology in the land sector. The results indicate that technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, blockchain, and geospatial solutions have a strategic role. Artificial intelligence and IoT support real-time land monitoring, while blockchain enhances the security and transparency of land records. This combination of technologies has the potential to reduce conflict, strengthen spatial planning, and support disaster risk mitigation. This study offers a contextualized Society 5.0 framework for Indonesia, along with strategic recommendations such as strengthening digital infrastructure and public-private partnerships and adopting inclusive technology based on the SDGs. Integrasi teknologi canggih dalam tata kelola pertanahan menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era Society 5.0, sekaligus menjawab tantangan konflik agraria, urbanisasi, dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi maju dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Metode yang digunakan adalah bibliometrik integratif dan tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi internasional yang terindeks Scopus pada periode 2019–2025. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tren global, peluang, serta tantangan penerapan teknologi dalam sektor pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, blockchain, dan solusi geospasial memiliki peran strategis. Kecerdasan buatan dan IoT mendukung pemantauan lahan secara real-time, sementara blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi pencatatan tanah. Kombinasi teknologi ini berpotensi mengurangi konflik, memperkuat perencanaan tata ruang, serta mendukung mitigasi risiko bencana. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja Society 5.0 yang kontekstual bagi Indonesia, disertai rekomendasi strategis seperti penguatan infrastruktur digital, kemitraan publik-swasta, dan adopsi teknologi inklusif berbasis SDGs.

Page 1 of 1 | Total Record : 6