cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023" : 6 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PPAT DALAM PERKARA NO 152/PDT.G/2017/PN PTK Zakaria, Zakaria; Wiko, Garuda; Rachmawati, Rachmawati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58932

Abstract

AbstractThe land dispute in decision Number 152/Pdt.G/2017/PN.PTK is an interesting case because the lawsuit is based on the non-recognition of the signing of the deed of sale and purchase which is not based on the participant who signed but get sued by the plaintiffs which are grandchildren of participant in the deed of sale and purchase, and Plaintiff III is the great-grandson of the reported participant based on the criminal report of theft. This study has the following research objectives, to analyze the strength of the proof of the sale and purchase deed which was determined based on the decision no. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. by using a normative juridical research methodology, the results obtained in the form of proof of the deed carried out are the fulfillment of formal aspects as carried out by Land Titles Registrar, it can be noted that if what the defendant did was a conscious act of law, that land ownership must be carried out based on normative aspects, and proof of the legality of land ownership, so that the strength of the proof of the deed that occurred in the civil case no. 152/PDT.G/2017/PN PTK is a form of verification that is prioritized because it uses a formal approach in the issuance of a deed of sale and purchase. And it can be concluded also if the determination of the plaintiffs in the lawsuit is an error in persona lawsuit because the parties have not been determined to be heirs by the Religious Courts, so they do not have Legal Standing as heirs who have rights to inheritance.  AbstrakKasus sengketa tanah pada putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.PTK merupakan kasus yang menarik sebab gugatan didasari oleh ketidak pengakuan atas penandatangan akta jual beli yang bukan didasari oleh pihak yang bertanda tangan namun digugat oleh para penggugat yang merupakan cucu dari pihak dalam akta jual beli, dan penggugat III merupakan cicit dari pihak yang dilaporkan berdasarkan laporan pidana penyerobotan. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis kekuatan pembuktian akta jual beli yang ditetapkan berdasarkan putusan No. 152/Pdt.G/2017/PN Ptk. dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa pembuktian akta yang dilakukan merupakan pemenuhan aspek-aspek formil sebagaimana yang dijalankan oleh PPAT, dapat diperhatikan jika yang tergugat lakukan merupakan tindakan sadar hukum, bahwa kepemilikan tanah haruslah dilakukan berdasarkan aspek-aspek normatif, dan bukti legalitas dari kepemilikan tanah, sehingga kekuatan pembuktian akta yang terjadi pada perkara perdata No. 152/PDT.G/2017/PN PTK merupakan salah satu bentuk dari pembuktian yang diprioritaskan sebab menggunakan pendekatan formil dalam penerbitan akta jual beli. Dan dapat disimpulkan juga jika penetapan dari para pihak penggugat dalam gugatan merupakan gugatan error in persona sebab para pihak belum ditetapkan menjadi ahli waris oleh Pengadilan Agama, sehingga tidak memiliki Legal Standing sebagai ahli waris yang memiliki hak atas harta waris.
IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract

Abstract  To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.
UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL Kalkhove, Bella Ariesta; Rohani, Siti; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.63728

Abstract

AbstractThe development of the digital era has brought various changes, both positive impacts that can be used as well as possible. But at the same time, the digital era also brings a lot of negative impacts so that it becomes a new challenge. In the digital era, there are many crimes that utilize personal data. In 2021, there has been an alleged data leak allegedly belonging to Bank Jatim and in 2022, a data leak is suspected to have occurred again at a state-owned company (Indihome). This case of data leakage does not rule out the possibility that it could happen to a Notary because the Notary plays a role in storing personal data. Notaries in the digital era are maintaining the security of data storage of appearers from digital disturbances such as data theft. The formulation of the problem in this research is the extent of legal protection for Notaries in facing challenges to appearers   data in the Digital Age and what efforts have been made by Notaries in facing challenges in protecting presbyers' data in the Digital Age. The purpose of this research is to find out and analyze Legal Protection for Notaries in facing challenges to appearers   data in the Digital Age as well as the efforts made by Notaries in facing challenges in protecting appearers   data in the Digital Age. The research method used is normative legal research. In this study the approach used is the statutory approach and the analytical approach. The results of this study are that the protection of personal data in the digital era does not yet have laws and regulations that specifically regulate the form of legal protection for the personal data of the parties. The efforts made by the Notary are: (1) Not to disseminate or publish without permission from the appearers and witnesses; (2) Do not submit data or documents relating to the identity of the appearer to other parties who have no interest in the deed; (3) Notaries must be careful and thorough in carrying out their duties and re-examine the personal data of the parties; and (4) Notaries granted access rights should be used without violating the provisions of the applicable norms.AbstrakPerkembangan era digital telah membawa berbagai perubahan, baik dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru. Di era digital banyak terjadi kejahatan yang memanfaatkan data pribadi.  Pada tahun 2021,  sudah terjadi dugaan kebocoran data yang   diduga milik Bank Jatim dan pada tahun 2022, Kebocoran data diduga kembali terjadi di perusahaan pelat merah (Indihome). Kasus kebocoran data ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Notaris karena Notaris berperan dalam menyimpan data pribadi. Notaris pada era digital yakni menjaga keamanan penyimpanan data para penghadap dari gangguan digital seperti pencurian data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana perlindungan hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital dan apa upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan   terhadap data penghadap di Era Digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam menghadapi tantangan terhadap data penghadap di Era Digital serta upaya yang dilakukan Notaris dalam menghadapi tantangan perlindungan   terhadap data penghadap di Era Digital. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan terhadap data pribadi di Era digital belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi para pihak. Adapun upaya yang dilakukan Notaris yakni: (1) Tidak menyebarluaskan atau mempublish tanpa izin dari para penghadap dan saksi-saksi; (2) Tidak menyerahkan data-data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang identitas penghadap kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam akta; (3) Notaris harus memiliki kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya serta memeriksa kembali data-data pribadi para pihak; dan (4) Notaris diberikan hak akses hendaknya dipergunakan tanpa melanggar ketentuan norma yang berlaku.
PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM Editya, Melia Lovy; Purwanti, Evi; Djun'Astuti, Erni
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58938

Abstract

Abstract  The Toba Batak indigenous people are people who are thick with the prevailing customary system. Talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslim communities, of course also in matters that are closely related to inheritance, religious backgrounds, gender domination, and the like. This study has the following research objectives, namely to analyze the rule of law in the settlement of Batak Toba customary inheritance disputes for Muslim and non-Muslim heirs and to analyze legal reviews in the settlement of Toba Batak customary inheritance disputes against Muslim heirs using a juridical research methodology. normative, the results obtained in the form of solving problems in the distribution of Batak Toba traditional inheritance through family deliberation, mandatory wills based on Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 and Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Inheritance of Non-Muslim Heirs.Abstrak  Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim, tentu juga dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kewarisan, latar belakang perbedaan agama, dominasi gender yang terus diindahkan dan sejenisnya. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim dan untuk menganalisis tinjauan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak   Toba terhadap ahli waris muslim dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa penyelesaian masalah dalam pembagian waris adat Batak Toba melalui musyawarah keluarga, wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TAHAP PENYIDIKAN Septio, Dekky; Ismawati, Sri; Agus, Agus
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58933

Abstract

AbstractConsumer financing transactions are not only regulated based on the will of the parties, between finance companies and consumers as outlined in a written agreement but are also regulated by several administrative laws and regulations. Agreements are the main legal source of consumer financing in terms of civil law, while the other legal source is Law no. 21 of 2011 and several regulations of the Financial Services Authority also regulate administratively in the form of regulation and supervision of consumer finance companies. Based on the background, the formulation of the problem in this study is about the implementation of the authority of the Financial Services Authority in regulating and supervising consumer finance companies as well as actions for violating the provisions set by the Financial Services Authority against consumer finance companies. The type of research used in this study is normative legal research that uses secondary data supported by supporting data in the form of interviews with the OJK Regional 9 West Kalimantan Representative Office, while the approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The form of regulation and supervision that is the authority of the OJK as mandated by Law Number 21 of 2011 concerning the OJK has been implemented in the form of regulations from the Financial Services Authority (POJK) as well as in the form of supervision, both direct supervision and indirect supervision carried out by OJK on companies. consumer finance. Violation of the POJK regulations/stipulations can bring legal consequences to finance companies in the form of administrative sanctions, either in the form of notification or fulfillment of predetermined provisions, written warnings, freezing of business activities and revocation of the financing company's business license. The authority to administer administrative sanctions is obtained based on Law No. 21 of 2011. In addition, if necessary, OJK is also given the authority to take administrative action by providing additional sanctions in the form of restrictions on consumer financing business activities and prohibitions on opening a network of representative branch offices other than branch offices that been there before.  AbstrakNegara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.   Jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Salah satu tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta notaris.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana dalam pembahasan objek penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan (penelahaan terhadap literatur) dan data sekunder, dimana dalam menganalisa data dari objek penelitian dengan mengunakan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memnganalisa permasalahan yang akan diteliti pesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertuuan memberikan gambaran fakta mengenai permasalahan-permasalahan terkait dengan kerahasiaan akta yang dibuat seorang Notaris dalam memerikan keterangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, peneliti beru menggambarkan suatu keadaan tentang adanya pembaharuan terhadap undang-undang Notaris guna demi perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya serta perlindungan hak-hak Notaris yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah "Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya". Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta.
KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN SKT Karlina, Kiki; Wiko, Garuda; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58940

Abstract

ABSTRACTThe SKT which has been owned by the people of the village of Kuala Tolak and has been signed and approved by the village head can be used as the basis for making land certificates at the Ketapang BPN office, based on the Jurisprudence of the Supreme Court on December 13, 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT, namely the village head is legal under customary law. The problem raised is how the legal certainty of the people of the Kuala Tolak village who sells and buys land rights based on buying and selling through SKT. The method used by researchers in the preparation of this thesis is descriptive analysis to describe the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected as they were when this research was conducted. From the results of the study, it can be found that in 2022 in the village of Kuala Tolak, North Matan Hilir Sub-District, there are still many people who buy and sell property rights to land based on SKT, buying and selling land carried out by the people of Kuala Tolak Village based on SKT can be registered at the BPN office in Ketapang City. Provided that the applicant brings SKT in his name as well as SKT-SKT and a Letter of Release of land rights from the previous land rights holder, as well as a Letter of Introduction from the Village. The people"™s reason for buying and selling based on SKT that has been approved by the village head is considered easier, faster, and cheaper and also the public's ignorance of the importance of buying and selling before PPAT to get legal certainty.ABSTRAKSKT yang telah dimiliki masyarakat Desa Kuala Tolak   yang telah ditanda tangani dan disetujui oleh kepala desa ini bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan sertifikat tanah dikantor BPN Ketapang, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada 13 Desember 1958 No. 4/K/RUP/1958SKT yaitu kepala desa sah secara hukum adat. Masalah yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum masyarakat Desa Kuala Tolak yang melakukan jual beli hak atas tanah berdasarkan jual beli melalui SKT, Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan menggunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian ini dilakukan. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pada tahun 2022 di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli hak milik atas tanah berdasarkan SKT, jual beli atas tanah yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Tolak berdasarkan SKT bisa di daftarkan di kantor BPN Kota Ketapang, dengan syarat pemohon membawa SKT atas nama nya serta SKT-SKT dan Surat Pelepasan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebelumnya, serta Surat Pengantar dari Desa. Alasan dari masyarakat yang melakukan jual beli berdasarkan SKT yang telah disetujui kepala desa dianggap lebih mudah, cepat dan murah serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan jual beli di hadapan PPAT agar mendapatkan kepastian hukum yang sah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025 Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025 Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024 Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024 Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023 Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023 Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022