cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023" : 6 Documents clear
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk) Sarera, Domitila Patrica; Rohani, Siti; Rachmawati, Rachmawati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.67838

Abstract

 Land Rights Sale and Purchase Agreement, namely an assistance agreement that functions as a preliminary agreement in a free form according to the will of the parties. Agreements for the sale and purchase of land rights between the parties can be carried out in two ways: agreements made privately or through a deed drawn up before the Land Deed Making Officer. This study aims to find out and analyze the judge's considerations in deciding case Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk and the strength of proof of the Sale and Purchase Agreement of Private Land Rights based on Court Decision Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk.  The research method that the authors use in this study is normative legal research (normative juridical). This study uses a statute approach and a case approach and will be analyzed using a qualitative analysis method.  The results of the research and discussion show that the strength of proof of the sale and purchase agreement of land rights under the hands based on Court Decision Number 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk is the same as an authentic deed because the legal conditions for buying and selling according to the UUPA have been fulfilled, namely the material and formal requirements of cash, clear, and real. The binding power of the sale and purchase also fulfills the legal requirements of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code, and the transfer of land rights based on a sale and purchase agreement legally occurs if the buyer has paid the land price in full, has taken control of the object of the sale and purchase, and is carried out in good faith. In carrying out the buying and selling process, it must be registered and carried out before the Land Deed Making Officer so that it has strong evidentiary power as long as it is not proven otherwise.  Perjanjian   Jual Beli Hak Atas Tanah yaitu suatu perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas sesuai dengan kehendak para pihak. Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah antara para pihak dapat   dilakukan dengan dua cara, yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk dan kekuatan pembuktian Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk.Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan akan di Analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualititatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah dibawah tangan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN.Ptk   sama dengan akta autentik, dikarenakan sudah terpenuhinya syarat sahnya jual beli menurut UUPA yakni syarat materiil dan formil yang bersifat tunai, terang, dan riil. Kekuatan mengikat jual beli tersebut juga sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjajian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPer dan peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Jual Beli secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan proses jual beli   haruslah didaftarkan dan dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.
ANALSIS PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DALAM PELELANGAN HAK ATAS TANAH STUDI KASUS PT. BANK PANIN INDONESIA Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU SANGGAU Chi, Roynald Christian; Bangun, Budi Hermawan; Alhadiansyah, H.
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.68019

Abstract

The implementation of parate execution in the auction of land and building rights is still far from expected. In fact, the execution at PT. Bank Panin-Sanggau Sub-Branch Office is quite difficult to do. One of the reasons is that there is a lawsuit filed by the debtor on the basis of the difference in the initial value of the land, so that the KPKNL itself cannot execute the guarantee object. This writing is the writing of socio-legal law using qualitative analysis. The data used in this writing is primary data (field research) which is the object of writing and is complemented by data obtained from laws and regulations and literature (liberary research) related to the author's writing. The results of writing there are obstacles faced by PT. Panin Bank-Sanggau Sub-Branch Office in carrying out the execution of mortgage rights. The obstacle is that there is an objection note and a lawsuit filed by the debtor in court to hinder the process of executing the mortgage rights so that credit disbursement becomes hampered. This causes the principle of fast, cheap and easy execution is not be implemented properly. There needs to be socialization to the community regarding credit by banking both the mechanism and its impact on the community so that there is an understanding in the community to settle obligations in paying credit to banks. In order to solve the problem of difficulty in finding buyers, KPKNL needs to socialize the mechanism for purchasing land and/or buildings through auctions.  Pelaksanaan parate eksekusi pada pelelangan hak atas tanah dan bangunan masih jauh dari apa yang diharapkan. Pada kenyataanya, pelaksanaan eksekusi pada PT. Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau cukup sulit untuk dilakukan, salah satu alasan adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur atas dasar perbedaan nilai aprisial tanah, sehingga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sendiri tidak dapat melakukan eksekusi atas jaminan karena adanya gugatan tersebut. Penulisan ini merupakan penulisan Hukum Sosio-legal dengan menggunakan Analisa kualitatif. Data yang digunakan didalam penulisan ini primer (field research) yang menjadi objek penulisan dan dilengkapi dengan data-data yang didapatkan dari Peraturan Perundang-Undangan dan literatur-litratur (liberary research) yang berhubungan dengan penulisan penulis. Hasil penulisan terdapat kendala yang dihadapi oleh PT Bank Panin Kantor Cabang Pembantu Sanggau dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan. Kendalanya yaitu adanya nota keberatan sampai dengan gugatan ke pengadilan yang dilakukan oleh debitur dalam menghambat proses pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sehingga pencairan kredit menjadi terhambat. Hal ini menyebabkan asas eksekusi yang cepat murah dan mudah menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkreditan oleh perbankan baik mekanisme serta dampaknya bagi masyarakat sehingga adanya pemahaman didalam masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban dalam pembayaran kredit terhadap bank. Untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya mencari pembeli, KPKNL perlu untuk mensosialisasikan mekanisme pembelian tanah dan atau bangunan melalui lelang.  Kata Kunci: parate eksekusi, hak tanggungan, kredit macet, pelelangan
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM ADAT TIONGHOA stevany, stevany; Sagio, Ibrahim; Alhadiansyah, Alhadiansyah
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.67255

Abstract

AbstractThe authors raised the issue of legal certainty regarding the distribution of joint assets after a divorce based on Chinese customary law. In the provisions of Article 37 of Law Number 1 of 1974 which states that "If a marriage is broken up due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, namely according to religious law, customary law, and other laws. Based on the foregoing, the purpose of writing this thesis is to analyze the status of shared assets acquired during marriages performed according to Chinese custom and to analyze the legal certainty of sharing joint assets after divorce in traditional Chinese marriages. The research use empirical normative research with a case approach and a statute approach.Based on the results of the research, the answer was that the position of joint property in Chinese society after the divorce occurred, that is, the husband's assets that had existed before the marriage took place remained in control and fully belonged to the husband, while the wife's assets that had existed before the marriage took place remained in the hands of the husban,. mastery and fully become the right of the wife. Regarding joint assets acquired during marriage, both husband and wife can use them according to their agreement. The legal certainty of the distribution of joint assets after a divorce in Chinese custom, namely for joint assets if there is no agreement regarding the distribution, then the Civil Law Code applies. , where the division of joint assets in the event of a divorce is divided by 2 (two), both the assets brought before and acquired during the marriage along with the debts. For the distribution of union assets in the form of movable objects, in practice these objects can be directly divided in half according to the value of the goods. For fixed objects in the form of land, the land is sold first and then the proceeds from the sale are divided in half and for the distribution of land that is under guarantee status, the land can be auctioned off for debt repayment and the remainder can be divided in half between the ex-husband and wife.AbstrakDalam penelitian ini, penulis mengangkat masalah kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan hukum adat Tionghoa. Dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Jika suatu perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut hukum agama, hukum adat, dan undang-undang lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang dilakukan menurut adat Tionghoa dan menganalisis kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam perkawinan adat Tionghoa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian,kedudukan harta bersama dalam masyarakat Tionghoa setelah terjadi perceraian, yaitu harta suami yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap dikuasai dan sepenuhnya menjadi milik suami, sedangkan harta kekayaan istri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan tetap berada di tangan suami, penguasaan dan sepenuhnya menjadi hak istri. Mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, baik suami maupun istri dapat menggunakannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Kepastian hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam adat Tionghoa, yaitu untuk harta bersama jika tidak ada kesepakatan mengenai pembagian, maka berlaku KUH Perdata. , dimana pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian dibagi 2 (dua), baik harta yang dibawa sebelum dan diperoleh selama perkawinan beserta hutang-hutangnya. Untuk pembagian harta gabungan yang berupa benda bergerak, dalam prakteknya benda-benda tersebut dapat langsung dibagi dua sesuai dengan nilai barangnya. Untuk benda tetap berupa tanah terlebih dahulu dijual tanahnya kemudian hasil penjualannya dibagi dua dan untuk pembagian tanah yang berstatus jaminan tanahnya dapat dilelang untuk pelunasan utang dan sisanya dapat dibagi dua antara mantan suami dan istri.
AKTA WASIAT YANG TIDAK DILAPORKAN NOTARIS KEPADA DAFTAR PUSAT WASIAT Simanungkalit, Rosinton; Purwanti, Evi; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.64998

Abstract

In carrying out their position, Notaries are required to send a list of deeds relating to wills to the will register center at the ministry that organizes government affairs in the field of law within 5 (five) days in the first week of each following month. However, in practice there are still Notaries who do not report wills online to the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. As a result, at the time of checking, there was no registered will that had been made by the testator. This study aims to determine and analyze the legal consequences of Notaries who do not report wills, legal consequences of will deeds that are not reported by Notaries, and legal remedies of heirs against will deeds that are not reported by Notaries. The research method used in this study is normative legal research. The results of research and discussion found that Notaries who did not report the will deed to the Central Register of Wills had fulfilled 2 (two) aspects of violations, namely violations of the Code of Ethics and UUJN. Notaries who commit violations may be subject to Code of Ethics sanctions in the form of temporary suspension, honorable dismissal, or dishonorable dismissal as Notaries and from association membership, sanctions for violations of UUJN namely written warnings, temporary suspension, honorable dismissal, and dishonorable dismissal as a Notary. A will deed that is not reported by a Notary Public to the Central Register of Wills remains as an authentic deed and has no legal effect that could invalidate the deed, just does not meet the principle of publicity. Legal efforts made by heirs file an Appeal, Cassation, and report the Notary who made the will deed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.    Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, pada praktiknya masih ada terdapat Notaris yang tidak melaporkan wasiat secara online ke Kemenkum HAM RI. Akibatnya pada saat dilakukan pengecekan tidak terdaftar wasiat yang pernah dibuat oleh si pewaris karena pengecekan wasiat tersebut menjadi dasar untuk pembuatan surat keterangan waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat, akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat, dan upaya hukum ahli waris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi 2 (dua) aspek pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap Kode Etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi secara Kode Etik berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya dari keanggotaan perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris. Akta wasiat yang tidak dilaporkan Notaris kepada Daftar Pusat Wasiat adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas. Upaya hukum yang dilakukan ahli waris mengajukan Banding, Kasasi, dan melaporkan Notaris yang membuat akta wasiat ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 150/PDT.G/2021/PN.PTK Hermawan, Anggie; Nuryanti, Aktris; Maharani, Chandra
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.66345

Abstract

This thesis is entitled Juridical Analysis of the Sale and Purchase Binding Agreement in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. In the case raised by the author, it was explained that there was an agreement on the binding sale and purchase agreement between the Plaintiff and Defendant I which was made privately and legalized by a Notary and by legal considerations the deed has become an Authentic deed. The formulation of the problem in this study is 1) What are the Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering That the Binding Sale and Purchase Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become Authentic Deeds Are Not Fallacy? 2) What are the legal consequences of legal considerations (motivering Vonnis) which constitute fallacy? This research is to analyze legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk and to analyze the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) in the decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/ 2021/Pn. Ptk. The research method used is normative juridical research method. The research specification used in this research is descriptive analytical research. The results of this study are that in Legal Considerations (Motivering Vonnis) in the Decision of the Pontianak District Court Number 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Considering that the Sale and Purchase Binding Agreement Made Underhand and Legalized by a Notary Has Become an Authentic Deed is heretical thought (fallacy). Whereas the legal consequences of legal considerations (motivering vonnis) which are fallacies will result in the validity of the verdict which is a conclusion, which can be rescinded. The model that is in accordance with legal considerations (motivering vonnis) which considers that a private deed legalized by a notary becomes authentic is Argumentum ad verecundiam.Tesis ini berjudul Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dijelaskan adanya kesepakatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan   Tergugat I yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris dan oleh pertimbangan hukum akta tersebut telah menjadi akta Otentik. Adapun rumasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik Bukan Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)? 2) Apa Akibat Hukum Dari Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Yang Merupakan Sesat Pikir (Fallacy)?. Penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk serta untuk menganalisis akibat hukum pertimbangan hukum (motivering vonnis) dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/Pn.Ptk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Pertimbangan Hukum (Motivering Vonnis) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 150/Pdt.G/2021/ Pn.Ptk Yang Menimbang Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dibawah Tangan Dan Dilegalisasi Oleh Notaris Telah Menjadi Akta Otentik merupakan sesat pikir (Fallacy). Bahwa akibat hukum dari pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang merupakan sesat pikir (fallacy) akan berakibat kepada validitas dari amar putusan yang merupakan konklusi, yang dapat dibatalkan. Model yang sesuai dengan pertimbangan hukum (motivering vonnis) yang menimbang bahwa akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris menjadi otentik adalah Argumentum ad verecundiam.  
MEKANISME PENJATUHAN SANKSI PEMBERHENTIAN NOTARIS DENGAN TIDAK HORMAT Anugerah, Fahmi Mahdi; Azizurrahman, Syarif Hasyim; Suasono, Edy
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v2i1.66703

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explain the mechanism for imposing sanctions for dishonorable discharge and to analyze the considerations of the Notary Supervisory Board in imposing sanctions for Disrespectful Dismissal. The research method used is an empirical juridical research method. The data collection technique used in this research is secondary data. The results of the research are that the mechanism for imposing sanctions for dishonorable dismissal starts from an examination carried out by the Regional Examining Council, the results will be submitted to the Regional Supervisory Council and will be re-examined by the Regional Examining Council, and the Regional Supervisory Council proposes sanctions for Disrespectful Dismissal to the Central Supervisory Council, then it will The proposal for dismissal is re-examined by the Central Auditing Council, and after that the Central Supervisory Council submits a proposal for the sanction of Disrespectful Dismissal to the Minister of Law and Human Rights for decision. Things that are taken into consideration by the Notary Supervisory Board in imposing sanctions for Disrespectful Dismissal are violations of the notary's obligations and prohibitions as well as the presence of criminal elements in the violations committed by the notary.  Abstrak  Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat dan menganalisis pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian adalah mekanisme penjatuhan sanksi pemberhentian tidak hormat dimulai dari pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Daerah, hasilnya akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan akan diperiksa kembali oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Majelis Pengawas Pusat, selanjutnya akan diperiksa kembali usulan pemberhentian tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat, dan setelah itu barulah Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diputuskan. Hal yang menjadi pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Hormat adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan notaris serta adanya unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukan notaris.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025 Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025 Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024 Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024 Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023 Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023 Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022