cover
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025" : 6 Documents clear
PROSES PENYERAHAN DAN PERNYATAAN TANAH GARAPAN BERDASARKAN AKTA NOTARIS Tjhaiyadi, Yuni; Kamarullah, Kamarullah; Sagio, Ibrahim
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94116

Abstract

Abtsract Cultivated land on state land is still often found in Indonesia. The handover of cultivated land is still often done while there is a legal vacuum in the absence of regulations regarding the requirements and procedures for the handover of cultivated land or the right to land issued by the Village/Sub-district. This is prone to causing land disputes. Problems, First, how is the process of handing over cultivated land up to land registration at the land office? Second, how is the resolution of land disputes if the handed over cultivated land overlaps between land based on a land statement letter and a certificate of ownership? The method used in this study is normative-empirical legal research. Research results: First, there are no regulations that specifically regulate the requirements and procedures for handing over cultivated land on state land. The handover that has been carried out so far is based on custom and as a completeness of the land registration requirements at the Land Office. Handover using a Notary deed can be accepted in land registration at the land office but must be accompanied by a statement of physical control of the land area. Second, dispute resolution carried out in the event of overlapping land is carried out through mediation at the National Land Agency if a settlement is not reached then it is returned to the disputing parties to be continued to the court. Abstrak ATanah garapan di atas tanah negara masih kerap ditemui di Indonesia. Penyerahan tanah garapan tersebut masih sering dilakukan sedangkan terdapat kekosongan hukum belum adanya peraturan terkait syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan maupun alas hak yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan. Hal ini rawan menimbulkan sengketa tanah. Permsalahan, Pertama, bagaimana proses penyerahan tanah garapan sampai dengan pendaftaran tanah di kantor pertanahan? Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa tanah apabila tanah garapan yang diserahkan terjadi tumpang tindih antara tanah yang beralaskan surat pernyataan tanah dengan sertifikat hak milik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian: Pertama, belum ada peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyerahan tanah garapan di atas tanah negara secara spesifik. Penyerahan yang dilakukan selama ini berdasarkan kebiasaan dan sebagai kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. Penyerahan menggunakan akta Notaris dapat diterima dalam pendaftaran tanah di kantor pertanahan namun perlu dilengkapi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Kedua, penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi tumpang tindih pertanahan dilakukan melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional apabila tidak tercapai penyelesaian maka dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa untuk dilanjutkan ke pengadilan.
LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Susilowati, Tri; Nuryanti, Aktris; Purwanti, Evi
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94118

Abstract

Abtsract The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) is preceded by a summons for a GMS to ensure that shareholders know when and where the GMS is held and know what will be discussed or decided in the GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). There are cases where the GMS was held without summoning shareholders, which has an impact on the legality of the deed of minutes of the GMS in this case the GMS-LB made by a Notary. The formulation of the research problem is as follows: 1. How is the legality of the GMS-LB Deed made without the knowledge of one of the shareholders? 2. What are the legal consequences of the GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders? The method used is Normative legal research. The results of this study are that the legality of a GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been stated by a notary in an authentic deed. This applies as long as there is no judge's decision stating it is invalid, based on the case example in Decision No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Based on the Decision, the deed of the RUPS-LB is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. As a result, the deed of the RUPS LB, which originally had perfect evidentiary force, was then degraded into a deed under hand. Abstrak Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS diselenggarakan dan mengetahui apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat kasus penyelenggaraan RUPS dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris. Adapun rumusan masalah penelian sebagai berikut: 1. bagaimana legalitas Akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? 2. bagaimana akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Berdasarkan Putusan tersebut, akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA MUSYARAKAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH Susanti, Seri; Ismawati, Sri; Widiyastuti, Sri
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.92696

Abstract

Abtsract Musyarakah agreement is a product of a Notary which is stated in the form of a musyarakah deed. The musyarakah deed is based on the sharia principles that bind it. The formulation is: first, what are the principles that must be applied by a Notary in making a musyarakah deed? Second, how is the Notary's responsibility for errors in the implementation of making a musyarakah deed that is not in accordance with the principles of sharia economics in PERMA No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law? The method used in this study is to use the Normative legal research type. The results obtained from this study are: first, the principles that must be applied by a notary in making a musyarakah deed made by notarial must be in accordance with the principles contained in the Notary Law and the code of ethics, namely the principle of independence, the principle of confidentiality, the principle of legality, the principle of authenticity, the principle of independence, the principle of prudence, the principle of transparency, and the principle of professionalism without abandoning the principles of sharia, in this study namely the principle of profit sharing of sharia economics. Second, the responsibility of the Notary for errors in the implementation of the making of a musyarakah deed that is not in accordance with the provisions of the principles of sharia economics based on case examples, namely errors in Article 136 of PERMA No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law, namely replacing immaterial losses in the form of a fine determined by the court. Akad musyarakah merupakan produk dari Notaris yang dituangkan dalam bentuk akta musyarakah. Akta musyarakah didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang mengikatnya. adapun rumusan: pertama, apakah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta musyarakah? Kedua, bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: pertama, dalam prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta musyarakah yang dibuat secara notariil harus sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik, yakni prinsip independensi, prinsip kerahasiaan, prinsip legalitas, prinsip otentisitas, prinsip kemandirian, prinsip kehati-hatian, prinsip transparansi, serta prinsip profesionalisme dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, dalam penelitian ini yakni prinsip bagi hasil ekonomi syariah. Kedua, tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta musyarakah yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah berdasarkan contoh kasus, yakni kesalahan atas Pasal 136 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni mengganti kerugian immaterial berupa denda uang yang ditetapkan oleh pengadilan. Akad musyarakah merupakan produk dari Notaris yang dituangkan dalam bentuk akta musyarakah. Akta musyarakah didasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang mengikatnya. adapun rumusan: pertama, apakah prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh Notaris dalam pembuatan akta musyarakah? Kedua, bagaimana tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta musyarakah yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: pertama, dalam prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh notaris dalam pembuatan akta musyarakah yang dibuat secara notariil harus sesuai dengan prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik, yakni prinsip independensi, prinsip kerahasiaan, prinsip legalitas, prinsip otentisitas, prinsip kemandirian, prinsip kehati-hatian, prinsip transparansi, serta prinsip profesionalisme dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, dalam penelitian ini yakni prinsip bagi hasil ekonomi syariah. Kedua, tanggung jawab Notaris atas kesalahan pelaksanaan pembuatan akta musyarakah yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi syariah berdasarkan contoh kasus, yakni kesalahan atas Pasal 136 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni mengganti kerugian immaterial berupa denda uang yang ditetapkan oleh pengadilan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP DEGRADASI AKTA OTENTIK YANG TIDAK DIBACAKAN KEPADA PARA PIHAK Kurnia, Deden; Disni, Ayu Brigytha; Theosalim, Alicia Salsabila
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.92702

Abstract

Abtsract An authentic deed is written evidence made by or before an authorized public official, in this case a notary in accordance with the form and procedures determined by law, as regulated in Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). One of the elements in making an authentic deed is the obligation of the notary to read the contents of the deed to the parties before signing as regulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. Negligence in fulfilling this obligation can cause the deed to experience a degradation of the evidentiary power of an authentic deed to become a private deed. This study uses a normative approach method with an analysis of the provisions of laws and regulations, legal doctrine, and court decisions. The results of the study indicate that a notary who does not read the deed to the parties can be held legally responsible administratively, civilly (through a lawsuit for damages based on default), or criminally if there is an element of intent. Therefore, the fulfillment of formal obligations by a notary is an absolute requirement in maintaining the validity and evidentiary power of an authentic deed in the eyes of the law. Abstrak Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu unsur dalam pembuatan akta otentik adalah kewajiban notaris untuk membacakan isi akta kepada para penghadap sebelum penandatanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menyebabkan akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang tidak membacakan akta kepada para pihak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata (melalui gugatan ganti rugi berdasarkan wanprestasi), maupun pidana apabila terdapat unsur kesengajaan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban formil oleh notaris merupakan syarat mutlak dalam menjaga keabsahan dan kekuatan pembuktian akta otentik di mata hukum.
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KELALAIAN AKTA YANG DIBUATNYA Alkadrie, Zata Yumni Martha; Rohani, Siti
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94119

Abstract

Abtsract A Notary is an official authorized by law to make an authentic deed. As a public official, a notary must provide good Notary services, both in terms of quality and behavior. The notary has the authority to make authentic deeds, one of which is the deed of inheritance. A Notary in carrying out his office must be guided by the notary position law, the notary code of ethics, and other laws applicable in Indonesia. Notaries in the process of making deeds must not have elements of intentionality to commit crimes and harm other parties, so as to avoid criminal elements. By formulating a research problem, how is the notary accountable for the negligence of the deed he made? What are the legal protection efforts for the parties who are harmed by the notary for the negligence of the deed he made? The results of the study show that notaries who commit negligence in making deeds receive administrative sanctions and are also subject to criminal sanctions and civil sanctions. Legal protection for parties who feel aggrieved by the notary's negligence in making a Notary Deed can be in the form of reimbursement of costs, damages or interest. Abstrak Notaris adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum, notaris harus memberikan layanan Notaris yang baik, baik dari segi kualitas maupun perilaku. Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman pada undang-undang jabatan notaris, kode etik notaris, dan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia. Notaris dalam proses pembuatan akta tidak boleh ada unsur kesengajaan melakukan kejahatan dan merugikan pihak lainnya, sehingga terhindar dari unsur-unsur pidana. Dengan merumuskan masalah penelitian, bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kelalaian akta Yang dibuatnya? Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Oleh Notaris Atas Kelalaian Akta Yang Dibuatnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data Penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan mengkaji secara penelitian kepustakaan atau literature research. Bentuk penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian bahwa notaris yang melakukan kelalaian didalam pembuatan akta mendapat sanksi administratif dan juga dikenakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas kelalaian notaris dalam pembuatan Akta Notaris dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA HIBAH SAHAM YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR RUPS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg) Alkadrie, Syarif Muhammad Billy Notosatrio
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94112

Abstract

Abtsract This study aims to know, analyze, and examine 2 (two) things, first, the regulation of the responsibility of Notaries who are not careful in making Stock Grant Deeds that are not in accordance with RUPS procedures based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. Second, the legal sanction of the Notary for losses arising from his carelessness in making the Share Grant Deed that is not in accordance with the procedure and causes losses based on Decision Number 10/PDT. G.S/2023/PN Pdg. The method used is a normative legal research method which is carried out by researching literature materials, using a statute approach The approach used in this study is a legal approach, a concept approach, and a case study approach. Data collection techniques with literature studies. The data analysis technique used in this study is legal interpretation. Based on the results of the research and discussion, a conclusion was obtained. First, the arrangement of accountability for Notary Haryanti S.H requires the form of responsibility that can be given, namely the form of administrative responsibility. The provision of administrative responsibility is in the form of a reprimand or warning, which is carried out orally or in writing by the Regional Supervisory Council of the Indonesian Notary Association. Second, the legal sanctions that can be given to Notary Haryanti S.H are administrative sanctions. Notary Haryanti S.H cannot be sued civilly on the basis of committing an unlawful act (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code because Notary Haryanti S.H has met the requirements for formal truth. In terms of criminal sanctions, Notary Haryanti S.H does not meet the aspects as a Notary who commits a criminal act. The imposition of criminal sanctions against Notary Haryanti S.H cannot be carried out. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkaji 2 (dua) hal, pertama, pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris yang tidak hati - hati dalam membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur RUPS berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Kedua, sanksi hukum Notaris atas kerugian yang timbul akibat ketidak hati - hatiannya membuat Akta Hibah Saham yang tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2023/PN Pdg. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang "“ undang, pendekatan konsep, dan pendekatan studi kasus. Teknik Pengumpulan data dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Interpretasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan. Pertama, pengaturan pertanggungjawaban terhadap Notaris Haryanti S.H menghasillkan bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan, yaitu bentuk tanggung jawab administratif. Pemberian pertanggungjawaban administratif tersebut adalah dalam bentuk teguran atau peringatan, yang dilakukan secara lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Kedua, sanksi hukum yang dapat diberikan untuk Notaris Haryanti S.H adalah sanksi administratif. Notaris Haryanti S.H tidak dapat digugat secara perdata atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena Notaris Haryanti S.H sudah memenuhi syarat kebenaran formiil. Secara sanksi pidana, Notaris haryanti S.H tidak memenuhi aspek "“ aspek sebagai Notaris yang melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris Haryanti S.H tidak dapat dilakukan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6