cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+628119504121
Journal Mail Official
acta.borneo.jurnal@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Acta Borneo Journal
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30309816     DOI : https://doi.org/10.26418/tabj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025" : 4 Documents clear
KEPASTIAN HUKUM ATAS PROSES PERALIHAN HAK JUAL BELI PENJUAL YANG DIBAWAH UMUR/BELUM CAKAP HUKUM Shuroh, Endang Nursroti Dini; Simanungkalit, Lamria; Christie, Stephanie Karla
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100699

Abstract

Abstract This study examines the transfer of land rights involving minors through the application of guardianship in the sale and purchase process. This study analyzes the legal capacity of minors and the guardianship mechanism required for valid sale and purchase transactions, including the appointment of a guardian by a court and the issuance of a deed by a land official (PPAT). This study uses a normative juridical method, namely legal research that focuses on the study of laws and regulations, legal principles, and expert doctrines related to the transfer of land rights by minors. The results indicate that minors cannot independently transfer sale and purchase rights, thus requiring guardianship through a court order. This ensures legal certainty in the transfer of sale and purchase rights before PPAT and land authorities, and safeguards the interests of children as legal subjects who are not yet fully capable of understanding and managing their legal rights and obligations. Abstrak Kajian mengenai peralihan hak atas tanah yang melibatkan anak di bawah umur dengan penerapan perwalian dalam proses jual beli. Menganalisis aspek kecakapan hukum anak di bawah umur, serta mekanisme perwalian yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli melalui penetapan wali dari pengadilan dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan sendiri untuk peralihan hak jual beli sehingga memerlukan adanya perwalian dari penetapan pengadilan sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam proses peralihan hak jual beli di hadapan PPAT dan instansi pertanahan, serta menjaga kepentingan anak sebagai subjek hukum yang belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola hak dan kewajibannya secara hukum.
IMPLIKASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PELAPORAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN JABATAN NOTARIS Vionita, Maria; Tinambunan, Regina Irene; Astrinitha, Mega
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100390

Abstract

Abstract Notaries hold a strategic role within the Indonesian legal system, not only as public officials authorized to produce authentic deeds but also as responsible parties in the prevention of money laundering crimes (TPPU). However, the obligation to report suspicious financial transactions, as stipulated in various regulations such as Law Number 8 of 2010 and its derivative provisions, often conflicts with the principle of professional confidentiality that underpins notarial ethics. This study aims to analyze the legal implications of the notary's reporting obligations in the context of money laundering and how this affects the principle of professional confidentiality. Using a normative legal research method with a conceptual approach and literature study, this research shows that although regulations mandate notaries to report suspicious transactions, there are still several implementation challenges, including regulatory inconsistencies, limited understanding, and ethical dilemmas. In addition, suboptimal reporting systems and lack of training also weaken the effectiveness of the notary’s role.This study recommends the need for regulatory strengthening, continuous training and education, the development of efficient reporting systems, strict enforcement of professional ethics, and enhanced inter-institutional collaboration. With a more integrative and systemic approach, the role of notaries as front-line actors in preventing money laundering can be optimized without disregarding the confidentiality principle that forms the foundation of notarial professionalism. Abstrak Notaris memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan oleh notaris sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan turunan lainnya, sering kali berbenturan dengan prinsip kerahasiaan jabatan yang menjadi dasar etika profesi kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap kewajiban pelaporan notaris dalam konteks TPPU dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi prinsip kerahasiaan profesi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mewajibkan notaris untuk melaporkan transaksi mencurigakan, masih terdapat kendala implementasi seperti ketidaksesuaian regulasi, keterbatasan pemahaman, serta dilema etika profesional. Di samping itu, sistem pelaporan yang belum optimal dan minimnya pelatihan juga memperlemah efektivitas peran notaris. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan pelatihan dan edukasi berkelanjutan, pengembangan sistem pelaporan yang efisien, penegakan etika profesi, serta penguatan kolaborasi antar lembaga. Dengan pendekatan yang lebih integratif dan sistemik, peran notaris sebagai garda depan dalam pencegahan TPPU dapat lebih optimal, tanpa mengabaikan asas kerahasiaan jabatan yang menjadi pilar profesionalisme kenotariatan.
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KOMISI JUAL BELI TANAH Habibi, Sy Arifin; Kamarullah, Kamarullah; Widiyastuti, Sri
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.99773

Abstract

Abstract This study aims to examine the regulation of the notary’s duty of prudence in drafting a statement deed and the legal consequences when a notary violates this principle. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification. It uses statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that while regulations governing notarial duties and positions exist, they do not explicitly address the prudence principle. The Notary Position Act does not specifically mention this principle, yet ideally, every notary should apply it in practice. Therefore, notaries must enhance their professional capacity through continuous education, such as notarial seminars, professional certification, or academic forums, to strengthen their understanding of prudence in preparing statement deeds. The legal consequence of failing to apply this principle is that the deed may be null and void or subject to annulment. In this research, the notarial deed may be annulled because it fails to meet the subjective requirement of consent between the parties. Consequently, the notary, as the deed’s drafter, may bear civil, criminal, or administrative liability. Ideally, the notary should receive administrative sanctions such as a warning or reprimand for negligence in applying prudence. However, in the examined case, despite the clear violation of the prudence principle in drafting a unilateral statement deed for a sales commission, the notary faced no sanctions, even though the deed was made without the knowledge of the other party involved in the transaction. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta pernyataan dan konsekuensi hukum apabila notaris melakukan pelanggaran prinsip ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan pengaturan mengenai tugas dan jabatan notaris sudah ada, namun belum menjelaskan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian tetapi idealnya seorang notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas notaris melalui pendidikan berkelanjutan, seperti seminar kenotariatan, sertifikasi profesi atau forum akademik, guna memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan. Akibat hukum dari tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh Notaris adalah akta batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam penelitian ini akta notaris dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu tidak ada kesesuaian kesepakatan dari para pihak. Konsekuensi hukumnya, notaris sebagai pembuat akta secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif. Seharusnya notaris mendapatkan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan karena kelalaiannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun, dalam kasus yang diteliti memperlihatkan bahwa notaris yang jelas melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pernyataan komisi jual beli ini tidak dikenai sanksi apapun, padahal akta yang dibuat tersebut merupakan akta yang dibuat secara sepihak tanpa diketahui pihak lain yang terlibat dalam jual beli.
BENTUK AKTA OTENTIK PENGGUNAAN KADAVER SEBAGAI MEDIA PRAKTIKUM KEDOKTERAN Andini, Nyemas Ratih Fitri; Irawan, Rido; Christiandi, Tiffani
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v4i1.100389

Abstract

Abstract In medical practical education as teaching materials, cadavers are used to develop anatomical and clinical skills. The use of human remains for educational purposes must meet the principles of human rights after death, as well as the theory of Utilitarianism, Deontology and Moral Law. In making an authentic deed regarding cadavers, notaries make alternative solutions that are in line with civil law and applicable laws and regulations so that in practice cadavers are treated ethically and humanely. Notaries as public officials make deeds with authentic deeds, notarial deeds are perfect and binding evidence. This study uses a normative method by conducting a literature study of applicable laws and regulations, such as the Health Law, Government Regulations, and Regulations of the Minister of Health. The results of the study indicate that the process of ownership and transfer of cadavers must be carried out with transparency, approval, and respect for individuals and their families. The role of a notary is very important in ensuring that all legal procedures are followed correctly through the making of a valid cadaver deed. Cadaver deeds can be made in the form of a partij deed, which is made based on the statements of the parties and authorized by a notary. This study concludes that the use of cadavers in medical education must be carried out with high ethics and pay attention to applicable legal aspects. Abstrak Dalam pendidikan praktikum kedokteran sebagai bahan ajar penggunaan kadaver untuk pengembangan keterampilan anatomi dan klinis. Pemanfaatan jenazah manusia untuk tujuan pendidikan harus memenuhi prinsip-prinsip hak manusia setelah kematian, serta teori Utilitarianisme, teori Deontologi dan Moral Hukum. Dalam membuat suatu akta otentik mengenai kadaver notaris membuat alternatif solusi yang sejalan dengan hukum keperdataan dan aturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam prakteknya kadaver diperlakukan secara etis dan manusiawi. Notaris yang merupakan seorang pejabat umum yang membuat akta dengan akta otentik, akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilikan dan penyerahan kadaver harus dilakukan dengan transparansi, persetujuan, dan penghormatan terhadap individu dan keluarganya. Peran notaris sangat penting dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar melalui pembuatan akta kadaver yang sah. Akta kadaver dapat dibuat dalam bentuk akta partij, yang dibuat berdasarkan keterangan para penghadap dan disahkan oleh notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kadaver dalam pendidikan kedokteran harus dilakukan dengan etika yang tinggi dan memperhatikan aspek hukum yang berlaku.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025): Volume 4, Issue 1, October 2025 Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025 Vol 3, No 1 (2024): Volume 3, Issue 1, October 2024 Vol 2, No 2 (2024): Volume 2, Issue 2, April 2024 Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Issue 1, October 2023 Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023 Vol 1, No 1 (2022): Volume 1, Issue 1, October 2022