cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review" : 5 Documents clear
PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PONTIANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK Maryana, Lina; Krishandini, Anisa; Tursina, Annisa
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58591

Abstract

Permasalahan terkait anak jalanan memang bukan tidak biasa kita dengar, bahkan faktanya sering sekali kita dengar dalam kehidupan sehari "“ hari. namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Permasalahan yang hadir sebenarnya muncul daripada anak "“ anak dalam kelompok usia rentan yakni digolongkan di bawah umur yang harus merasakan kerasnya hidup di jalanan. Dari mengamen, mengemis, berjualan kue-kue dijalanan bahkan sering kita temui di tempat "“ tempat keramaian, misalnya Pasar, di simpang "“ simpang lampu merah, di tempat makan umum, maupun tempat "“ tempat lainnya. Jadi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak "“ anak jalanan yang ada di Kota Pontianak. Serta untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat Dinas Sosial dalam melaksanankan program kerjanya.Kata kunci; Anak Jalanan, Faktor Pendorong dan Penghambat, Peran Dinsos
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR SMA DI KOTA PONTIANAK (PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA) kecihan monday, agustinus; Ismawati, Sri; Hertini, Mega Fitri
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58853

Abstract

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Narkoba merupakan jenis obat berat yang digunakan di dunia medis untuk mengobati penyakit berat karena dapat berfungsi sebagai pereda rasa sakit. Penggunaan dan pengedaran obat-obatan ini tidak dapat dilakukan secara bebas karena efek yang ditimbulkan dapat berbahaya sehingga harus dilakukan oleh orang yang ahli dan berwenang menggunakannya. Akan tetapi, faktanya Narkoba sering disalahgunakan dan dijadikan ladang bisnis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh kalangan untuk mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ini. Sasaran dari peredaran obat terlarang ini adalah seluruh kalangan, akan tetapi sasaran favorit para pengedar adalah pelajar, terutama pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena masa SMA adalah masa-masa puncak dari pubertas yang memunculkan rasa penasaran dan mencari jati diri melalui pergaulan sehari-hari. Pelajar SMA di Kota Pontianak tidak luput dari peredaran Narkoba, sehingga selain berharap pada lembaga pemerintahan, diperlukan pula peran serta masyarakat Kota Pontianak dalam menangani permasalahan ini, karena peran serta masyarakat disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana dalam pengumpulan data dan bahannya penulis melakukan studi lapangan dan mengumpulkan data melalui wawancara, angket dan turun langsung ke lokasi tempat penelitian ini dilakukan, yakni di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Adapaun jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni dengan membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan fakta yang terjadi sesungguhnya. Adapun ketentuan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya setelah data dan bahan tersebut dikumpulkan, maka penulis akan melakukan teknik analisis deskriptif, yakni analisis dengan mengolah data yang telah dikumpulkan untuk disusun menggunakan kalimat-kaimat yang mudah dimengerti.Dari penelitian yang dilakukan, didapat hasil bahwa masyarakat Pontianak masih kurang aktif dalam melaksanakan perannya untuk membantu aparat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba, yang mana kurang aktifnya peran masyarakat dalam pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pelajar SMA di Kota Pontianak ini yaitu karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal tersebut dan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya Narkoba ini, sehingga membuat masyarakat tidak menyadari perannya dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba.  Kata Kunci : Narkoba,Penyalahgunaan, Pelajar
IMPLEMENTATION OF E-COURT IN THE RELIGIOUS COURT OF PONTIANAK CITY Oktavia, Anisa; Sari, Imas Komala; Anisa, Kholifatun
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58590

Abstract

To face the era of very rapid globalization, the legal world is also required to make changes and new innovations.Therefore, the online system is a new breakthrough in the administration of justice.By utilizing the sophistication of technology in the form of an internet network, it can create a system in forming an application called E-Court.The purpose of this study was to determine the implementation of the E - Court in the case settlement process at the Religious Courts of Pontianak City.This research is a qualitative research method with descriptive analysis research method.   the implementation of the E - Court at the Pontianak City Religious High Court has not been fully effective .   This can be seen from the number of E - Court users who are not too many including other users .   The main cause of this system being ineffective is due to the ignorance of the community plus the people's low interest in reading, as well as the unpreparedness of the community to face technological developments, where they are not ready and not accustomed to conducting an IT-based court system.  
YURISDIKSI PENEGAKAN HUKUM ATAS PELAYARAN KAPAL DI ZEE Rafli, Muhamad; Vichelle, Vichelle
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58598

Abstract

Abstract  United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) is an International Law of the Sea Convention ratified by Indonesia through Law Number 17 of 1985, in the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) it is regulated on what rights and obligations of a country in the sea area. Law enforcement jurisdiction over shipping vessels in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is governed by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and is also governed by the National Law of the coastal state. The purpose of this study is to find out how the jurisdiction of law enforcement over shipping in the EEZ is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and also based on the National Law of the coastal state related to shipping in the EEZ based on the Law of the International Sea, based on the National Law, Fisheries Crime, and other Crimes.Keywords: international law of the sea; jurisdiction; Exclusive Economic Zone; Law Number 17 of 1985  Abstrak  United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) adalah Konvensi Hukum Laut Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, didalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) diatur mengenai apa saja hak dan kewajiban suatu negara di wilayah laut. Yurisdiksi penegakan hukum atas pelayaran kapal di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) diatur berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan juga diatur berdasarkan Hukum Nasional negara pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana yurisidiksi penegakan hukum atas pelayaran kapal di ZEE berdasarkan berdasarkan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan juga berdasarkan Hukum Nasional negara pantai terkait dengan pelayaran kapal di ZEE berdasarkan Hukum Laut Internasioal, berdasarkan Hukum Nasional, Kejahatan Perikanan, dan Kejahatan lainnya.Kata Kunci: hukum laut internasional; yurisdiksi; Zona Ekonomi Ekslusif; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PENYELESAIAN HUKUM ATAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KONSUMEN Putri, Uray Allysa; Qamal, Muhammad Sodiq
Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v1i1.58596

Abstract

Abstract  The  Law Number 5 of 1999  regarding  the Prohibition of Monopoly  and Unfair Business  Competition, referred as the Anti-Monopoly Law, is the basis for business competition policy in Indonesia. The Anti-Monopoly Law regulates business behaviors  related to monopoly and unfair business competition. The consumers  as one of the stakeholders in business competition has a role and closeness as an interested party, but also  could  be the most disadvantaged due to monopolies and unfair business competition carried out by business actors. The  issue  of this research  is how  the  implementation ofLaw Number 5 of 1999  regarding  the Prohibition of Monopoly  and Unfair Business Competition towards legal settlements for refunding consumer losses. The method used in this  reaserach  is a normative juridical approach. This approach is done by researching materials or secondary data as the basic material for research. The results of this study indicate that there is legal uncertainty regarding the return of consumer losses due to the absence of regulations  forthe return of consumer losses in Law Number 5 of 1999. Therefore, there is an urgency for law enforcement to redevelop this Law and to emphasize that the KPPU's decision which contains liability for consumer losses must be imposed on business actors who are proven to have carried out monopolistic practices and unfair business competition and such behavior causes losses to consumers.Keywords:  business competition law;  monopoly;  unfair competition;  LawNumber 5 of 1999; consumer losses  AbstrakUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan  Persiangan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli mengatur tentang perilaku-perilaku usaha yaitu yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.  Konsumen sebagai salah satu stake holder dalam persaingan usaha mempunyai peran dan keeratan sebagai pihak yang berkepentingan, namun juga dapat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.  Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana  implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap penyelesaian hukum atas pengembalian kerugian konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan  ini  dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.  Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum akan pengembalian kerugian konsumen dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang pengembalian kerugian konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh itu dibutuhkan adanya urgensi bagi penegak hukum untuk mengembangkan Kembali Undang-Undang ini dan perlu ditekankan bahwa putusan KPPU yang memuat pertanggungjawaban kerugian konsumen harus dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan perilaku tersebut menimbulkan kerugian kepada konsumen.Kata Kunci:  hukum persaingan usaha;  monopoli;  persaingan usaha tidak sehat;  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; kerugian konsumen

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review