cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review" : 6 Documents clear
ANALISIS PERBANDINGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL Yahya, Alima Diennur; Elida, Sri Agustriani
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.80940

Abstract

Abstract  Women's political rights are an important aspect in achieving gender equality and social justice. Through women's participation in political life, they can advance various important issues, such as gender equality, violence against women, reproductive health, education, employment, and so on, on the political agenda. This research aims to analyze the similarities and differences between International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. This research is expected to increase the interest of women's involvement in politics in countries adhering to Islamic Law and Muslim societies can implement the rules regarding women's political rights in International Law without violating the rules in Islamic Law. This research is normative legal research, this research is conducted by comparing two different sources of law using the comparative method, so this research itself is explanatory. This research compares Islamic Law and International Law in regulating women's political rights based on juridical aspects. Then the results of the comparison will show the location of similarities and differences in Islamic Law and International Law in regulating women's political rights. The results show that there are similarities and differences in the approaches of International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. The similarity lies in the recognition of women's right to vote and to be actively involved in non-governmental organizations. Meanwhile, the difference lies in the regulation of the right to be elected and serve in public office. International Law explicitly guarantees women's right to be elected and serve in public office, while Islamic Law has a different view regarding this matter.Abstrak  Hak politik perempuan merupakan aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak persamaan dan perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat keterlibatan perempuan dalam politik negara penganut Hukum Islam dan Masyarakat muslim dapat mengimplementasikan aturan mengenai Hak Politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri bersifat eksplanatori. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis. Kemudian hasil perbandingan akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Persamaannya terletak pada pengakuan hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan mengenai hak untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik. Hukum Internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik, sedangkan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini.
URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Widuri, Sifa Intania; Azizurrahman, Sy. Hasyim; Siagian, Parulian
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.80147

Abstract

AbstractThis research aims to explain the concept and understanding of criminalization against prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for criminalization against prostitution actors in Indonesia.The research method used is the statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition, statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data results systematically to obtain meaning and conclusions.The research results show that the criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines, imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history. However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as religious norms and immoral norms.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak mengatur pelacuran secara lebih konkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila.
PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA Ariella, Vivian; Susila, Sugeng
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.80149

Abstract

Abstract  Research related to the responsibility of the carrier (KM Kapuas Abadi) towards service users for luggage that has drowned. The research aims to obtain data about the responsibilities and legal relationships between the parties involved, explaining the factors, legal consequences, and efforts that service users can take. This research uses empirical research methods, combining primary data obtained through interviews with related parties and secondary data from library research. The analysis used is descriptive and qualitative. The research results show that the sinking of KM Kapuas Abadi constitutes force majeure, so that based on the applicable law the carrier cannot be held responsible for the luggage. Because the goods are not insured by the service user in accordance with the provisions of the transportation agreement, any losses experienced are the responsibility of the service user.Abstrak  Penelitian terkait tanggung jawab pihak pengangkut (KM Kapuas Abadi) terhadap pengguna jasa atas barang bawaan yang mengalami musibah tenggelam. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan data tentang tanggung jawab dan hubungan hukum antar pihak terlibat, memaparkan faktor, akibat hukum, dan upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para pihak terkait dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tenggelamnya KM Kapuas Abadi merupakan force majeure, sehingga berdasarkan UU yang berlaku maka pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang bawaan tersebut. Karena tidak ada diasuransikannya barang tersebut oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian pengangkutan, maka kerugian yang dialami merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa.
PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA Chairulsyah, Muhammad Octaris; Kamarullah, Kamarullah
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.86066

Abstract

Abstract  This research is entitled "Judicial Study of Marriage Registration between People of Different Religions in Indonesia" with a problem formulation of how to regulate the registration of marriages between people of different religions in Indonesia? And the goal is to find out and analyzing the arrangements for registering marriages between people of different religions in Indonesia. The research method used is a normative research method with the data used in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the registration of marriages between people of different religions in Indonesia is regulated in various existing regulations. The first is regulated in Article 35 Letter (a) of the Adminduk Law which states that the registration of marriages as intended in Article 34 also applies to marriages determined by the Court and the explanation of the article states that what is meant by a marriage determined by the court is a marriage between people of different religions. Secondly, it is regulated in Article 50 Paragraph (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 which states that in the case of marriages between people of different religions and marriages that cannot be proven by a marriage certificate, marriage registration is carried out based on a court order by fulfilling the requirements, one of which is is a copy of the court order. And finally, it is regulated in SEMA NO 2 TH 2023 which requires judges to be guided by the SEMA in adjudicating cases of requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs and in one of the points it says that the court does not grant requests for registration of marriages between people of different religions. and trust.AbstrakPenelitian ini berjudul "Kajian Yuridis Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Di Indonesia" dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia? Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan data yang digunakan   berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia diatur di berbagai regulasi yang ada. Yang pertama diatur di dalam Pasal 35 Huruf (a) UU Adminduk yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang di tetapkan oleh Pengadilan dan penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan   antar-umat yang berbeda agama. Yang kedua, diatur didalam Pasal 50 Ayat (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 yang mengatakan bahwa dalam hal perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan. Dan yang terakhir, diatur didalam SEMA NO 2 TH 2023 yang mengharuskan hakim untuk unutk berpedoman pada SEMA tersebut dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat ynag berbeda agama dan kepercayaan   dan di salah satu poinnya mengatakan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.
KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT PADA BANK KONVENSIONAL DI KUBU RAYA Ria, Nicken Elisande
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.86167

Abstract

Abstract  Banks are financial institutions that are a place for individuals, private business entities, state-owned companies, and even government institutions to store their funds. Through credit activities and various services provided. Banks serve financing needs and launch payment system mechanisms for all economic sectors The lack of interest from Muslim customers has made the development of sharia banking slow, as evidenced by several Muslim customers carrying out KPR (Home Ownership Credit) agreement activities through conventional banks.   The aim of this research is to find out data and information, analyze the legal awareness of Muslim customers, reveal the legal consequences that occur for Muslim customers in public housing credit transactions through conventional banks in Kubu Raya and to reveal legal efforts for Muslim customers to avoid public housing credit transactions in conventional banks. The legal research method used in this research is Empirical Juridical and uses descriptive research. The research results show that the legal awareness of Muslim customers who apply for public housing loans at conventional banks in Kubu Raya is still very low due to different perceptions and several factors that have become habits and needs. The Indonesian Ulema Council of West Kalimantan Province itself is lacking in encouraging the public to avoid usury, so that the public is not properly socialized regarding the prohibition of usuryAbstrakBank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah muslim melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional.   Penelitian ini bertujuan penelitian ini Untuk mengetahui data dan informasi, menganalisis kesadaran hukum nasabah muslim, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya dan Untuk mengungkapkan upaya hukum nasabah muslim terhindar dari transaksi kredit perumahan rakyat pada bank konvensional. Metode penelitian hukum yang dogunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris dan menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Hasil penelitian bahwa Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada Bank Konvensional di Kubu Raya masih sangat rendah   dikarenakan adanya persepsi yang berbeda serta beberapa faktor yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri kurang dalam menghimbau masyarakat untuk menghindari riba, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik mengenai haramnya riba.
OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING DI KALIMANTAN BARAT Purnadi, Purnadi; Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i1.85284

Abstract

AbstractThis research discusses strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. The high number of human trafficking cases in West Kalimantan poses a challenge for the government in eradicating these crimes. The emergence of a new form of human trafficking, namely online scamming, has become a task for the government and law enforcement officials to eliminate. The issue in this research is the ineffectiveness of strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. This study aims to gather information and data on human trafficking through online scamming and the strategies used to combat these crimes in West Kalimantan.The research method used is empirical with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study include library research and field research through non-participatory observation and direct communication techniques. The results of this research indicate that the government, through the West Kalimantan Regional Police, has already taken measures to combat human trafficking. However, human trafficking through online scamming remains unaddressed due to various challenges in its eradication. These challenges include the ineffectiveness of the human trafficking task force in West Kalimantan due to institutional egoism and a lack of personnel to conduct public outreach. Therefore, it can be concluded that the strategy to combat human trafficking through online scamming in West Kalimantan has not yet been effective. There is a need for concrete actions by the relevant institutions to address human trafficking through online scamming in West Kalimantan, starting with reducing institutional egoism and increasing outreach efforts to all societal instruments.bstrakPenelitian ini membahas tentang strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Munculnya bentuk baru tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui online scamming menjadi tugas pemerintah beserta aparatur penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat.   Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan data tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming dan strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi non-partisipatif dan teknik komunikasi langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Namun tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming masih belum bisa diberantas karena kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dalam melakukan pemberantasannya kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya satuan tugas tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat karena egoisentris di lingkungan instansi dan kurangnya tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat masih belum berjalan efektif. Perlu adanya tindakan nyata oleh instansi terkait dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat, mulai dari pengurangan egosentris instansi, dan peningkatan sosialisasi keseluruh instrumen masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review