cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Veli Novaliah
Contact Email
vnovaliah@student.untan.ac.id
Phone
+6289656615632
Journal Mail Official
tlrev@hukum.untan.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlr/about/editorialTeam
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Tanjungpura Legal Review
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 30262070     DOI : https://doi.org/10.26418/tlr.v3i2.89255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
(Tanjungpura Legal Review. - TLR) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Tanjungpura twice a year in November and May. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, and another section related contemporary issues in law. All papers submitted to this journal should be written in English or Indonesian language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review" : 6 Documents clear
NELAYAN DALAM BAYANG-BAYANG GARIS IMAJINER: DAMPAK KETIDAKPASTIAN DELIMITASI LAUT INDONESIA"“MALAYSIA DI TANJUNG DATU Febrianto, Panca Nurazmi
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.89255

Abstract

Abstract The study examines the legal implications of the unresolved delimitation of the territorial sea boundary between Indonesia and Malaysia in the Tanjung Datu area, with particular emphasis on the impact this has on the fishing activities of local communities. Its objective is to analyze the legal consequences arising from the incomplete delimitation process through the lens of international maritime law, specifically the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), and to assess the legal status of fishing conducted by local fishermen in the Tanjung Datu region. The unresolved boundary issue creates legal uncertainty that adversely affects the livelihoods of fishermen from both countries and heightens the risk of illegal fishing activities. This ambiguity may result in the criminalization of fishermen due to the absence of clear legal frameworks governing fishing operations in areas where territorial sea boundaries remain undefined. The analysis adopts a normative legal method, drawing upon existing laws and regulations relevant to the issue. It reveals that the lack of a finalized delimitation has effectively rendered the area a disputed maritime zone"”commonly referred to as a "grey area." The legality of fishing in this grey area may be technically defensible due to overlapping unilateral claims; however, such activities in practice often provoke conflict and exacerbate tensions in the region. Moreover, international maritime law does not yet provide specific mechanisms for resolving disputes in scenarios involving undefined maritime boundaries. These findings underscore the urgency of expediting the delimitation process through diplomatic dialogue and bilateral cooperation to ensure legal certainty, safeguard the rights of local communities, and promote regional stability. ABSTRAK Penelitian ini membahas implikasi hukum dari belum terselesaikannya delimitasi batas laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Tanjung Datu, khususnya terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak hukum yang timbul akibat belum rampungnya proses delimitasi tersebut dari perspektif hukum laut internasional, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), serta untuk mengkaji status legalitas kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal di kawasan Tanjung Datu. Ketidakselesaian delimitasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan dari kedua negara, termasuk meningkatnya potensi praktik penangkapan ikan secara ilegal. Situasi ini dapat mengarah pada kriminalisasi terhadap nelayan, mengingat belum adanya kejelasan hukum mengenai legalitas kegiatan penangkapan ikan di wilayah yang belum memiliki batas laut teritorial yang tegas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan doktrin hukum internasional. Berdasarkan hasil analisis, ketidakselesaian delimitasi menyebabkan kawasan tersebut berada dalam status laut sengketa (status quo) yang secara umum dikenal sebagai grey area. Legalitas kegiatan penangkapan ikan di wilayah grey area ini secara teknis dapat dibenarkan karena adanya klaim sepihak dari masing-masing negara. Namun demikian, dalam praktiknya, hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan meningkatkan ketegangan di kawasan Tanjung Datu. Selain itu, hukum laut internasional saat ini belum memberikan pengaturan yang spesifik terkait mekanisme penyelesaian konflik pada kasus-kasus seperti ini. Temuan penelitian ini menggarisbawahi urgensi penyelesaian delimitasi batas laut melalui pendekatan diplomatik dan kerja sama bilateral, guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat lokal, serta menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
PERLINDUNGAN BENDA BUDAYA DI PALESTINA PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT THE HAGUE CONVENTION 1954 FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT Putri, Anandya Ramadhana; Arsensius, Arsensius
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.88657

Abstract

Abstract In the conflict between Palestine and Israel that continues to this day, Israel has attacked the occupied territories in Palestine and carried out deliberate cultural destruction of cultural buildings including archaeological sites, places of worship, and historical buildings in Palestine.The type of research used is normative research. This research will discuss the role of International Humanitarian Law and the legal instruments therein, for example the 1954 Hague Convention and its Additional Protocols in terms of dealing with what form of legal protection and accountability Israel takes for intentionally destroying cultural property in Palestine. The form of this research is prescriptive which is intended to obtain suggestions on what should be done to overcome certain problems. The 1954 Hague Convention and its Second Protocol of 1999 regulate the definition of general, special, and enhanced protection, and regulate 4 forms of respect for cultural property that must be adhered to by war participants because it is the responsibility of the state to respect the principles of IHL. Responsibility for the party committing the violation is regulated in accordance with national law. However, this is also a weakness in holding the party committing the violation accountable, because there is no uniformity regulated by all countries. Therefore, the 1954 Hague Convention should provide a special standard for countries in determining what form of accountability is for parties who intentionally damage cultural property, because the form of accountability of the parties regulated in the 1954 Hague Convention is still too general. Then, each country also needs to regulate its national laws regarding the protection of cultural property during armed conflict, which includes what form of accountability will be imposed on parties who violate them. Abstrak Pada konflik antara Palestina dan Israel yang terus terjadi hingga saat ini, Israel telah menyerang wilayah pendudukan di Palestina dan melakukan pengrusakan budaya yang dilakukan secara sengaja terhadap bangunan budaya termasuk situs arkeologi, tempat ibadah, dan bangunan bersejarah yang ada di Palestina. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai perаn Hukum Humaniter Internasional dan instrumen hukum di dalamnya, contohnya Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Tambahannya dаlаm hal menangani seperti apa bentuk pelindungan hukum dan pertanggungjawaban Israel yang melakukan pengrusakan benda budaya secara sengaja di Palestina. Bentuk dari penelitian ini adalah preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol Keduanya tahun 1999 mengatur mengenai definisi pelindungan yang bersifat umum, bersifat khusus, dan pelindungan yang ditingkatkan, serta mengatur mengenai 4 bentuk penghormаtаn terhаdаp bendа budаyа yаng hаrus dipаtuhi oleh pesertа perаng karena merupakan tanggung jawab negara dalam menghormati prinsip prinsip HHI. Tanggung jawab terhadap pihak yang melakukan pelanggaran diatur sesuai dengan hukum nasional. Akan tetapi, hal ini juga menjadi kelemahan untuk meminta pertanggungjawaban pada pihak yang melakukan pelanggaran, karena tidak ada keseragaman yang di atur oleh seluruh negara. Oleh karena itu, sebaiknya Konvensi Den Haag 1954 memberikan standar khusus bagi negara dalam menentukan seperti apa bentuk pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan pengrusakan benda budaya secara disengaja, karena bentuk pertanggungjawaban pihak yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 masih terlalu umum. Lalu, masing masing negara juga perlu mengatur hukum nasionalnya mengenai pelindungan benda budaya pada saat terjadinya konflik bersenjata yang menyertakan seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan bagi pihak yang melanggarnya.
KOHABITASI DAN HUKUM PIDANA BARU INDONESIA: ANTARA PROGRESIVITAS KRIMINALISASI DAN NILAI KETIMURAN Cahyani, Irineza Okta; Hermansyah, Hermansyah; Abunawas, Abunawas
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.87017

Abstract

Abstract Cohabitation is regulated (samen leven) as a criminal offence in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code has drawn pros and cons from Indonesian society. Cohabitation is an act that is not in accordance with the values that live and develop in Indonesia as a country with an eastern style. Moreover, cohabitation is considered a criminogenic act. This research aims to determine the basis for consideration of the need to criminalize cohabitation (samen leven) in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and the effectiveness of the application of the offence of complaints against acts of cohabitation (samen leven) in the provisions of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This research uses a normative juridical type of research with descriptive analysis based on legal statute approach, case approach and conceptual approach. The data collection techniques used were literature review and interview. This research shows that the act of cohabitation is a deviant and is contrary to the values and norms prevailing in society. The government's efforts to criminalise the act of cohabitation (samen leven) is a progressive step in ensuring the welfare of society and social defence through a criminal policy and criminal law policy. In criminalization efforts, it also pays attention to public perceptions of a rule because it plays an important role in measuring the quality of law that affects the welfare of society. Abstrak Diaturnya perbuatan kohabitasi (samen leven) menjadi suatu tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Kohabitasi merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai negara dengan corak ketimuran. Selain itu, kohabitasi dianggap sebagai suatu perbuatan yang bersifat kriminogen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi perbuatan kohabitasi (samen leven) dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang menyimpang serta bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Upaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi (samen leven) merupakan suatu langkah progresif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan melindungi kehidupan masyarakat (social defence) melalui suatu kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Dalam upaya kriminalisasi juga memperhatikan persepsi masyarakat terhadap suatu aturan karena memegang peranan penting dalam mengukur kualitas hukum yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
PENCALONAN CALEG TERPIDANA DALAM PEMILU 2024: TINJAUAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PKPU NO. 10 TAHUN 2023 Fikarsyah, Muhammad Thoriq; Subiyatno, Subiyatno
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.91016

Abstract

Abstract General elections are a fundamental element in the democratic system that functions as a means of implementing people's sovereignty. In Indonesia, the implementation of elections is regulated in various regulations, including General Election Commission Regulation No. 10 of 2023, which regulates the requirements for the candidacy of legislative members. One of the important provisions in this PKPU is the prohibition for legislative candidates who are serving criminal sentences to run for office. However, the implementation of this regulation often faces challenges, as seen in the case of AUR, a candidate for legislative member from Ketapang Regency who managed to pass the Permanent Candidate List stage despite his status as a convict. This study aims to analyze the implementation of Article 11 of PKPU No. 10 of 2023 in the process of nominating legislative members in Ketapang Regency in the 2024 Election. The AUR case reflects weaknesses in the administrative verification process carried out by the General Election Commission and political parties, which allow unqualified candidates to remain in the running as candidates. This study examines the factors that cause negligence in verification and its impact on the implementation of honest and fair elections. The results of the study show that the lack of accuracy in verifying candidate data and weak coordination between the KPU, political parties, and the community are the main causes of this negligence. These findings emphasize the importance of stricter law enforcement and supervision at every stage of the election to maintain the integrity of the democratic process in Indonesia. This study also recommends improving regulations and procedures to ensure that elections are carried out in accordance with the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair. Abstrak Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu ketentuan penting dalam PKPU ini adalah larangan bagi calon legislatif yang sedang menjalani hukuman pidana untuk mencalonkan diri. Namun, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terlihat pada kasus AUR, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berhasil lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap meskipun berstatus sebagai terpidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang pada Pemilu 2024. Kasus AUR mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan partai politik, yang memungkinkan calon tidak memenuhi syarat tetap maju sebagai kandidat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam verifikasi data calon serta lemahnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK WARIS MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT DAYAK BERAGAMA ISLAM DI DESA MENUKUNG, MELAWI Hardiyanti, Siti
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.90674

Abstract

Abstract The settlement of disputes over the distribution of inheritance property in the Muslim Dayak community in Menukung Village, Melawi Regency often results in conflicts between heirs. The division of inheritance in Menukung Village is still by way of equal distribution or by family or also by way of division of inheritance according to local customary law. Therefore, usually from the distribution of the inheritance there are still heirs who do not agree with the results of the distribution and demand that the distribution of their inheritance be distributed in accordance with Islamic law. This research aims to examine information about the factors that cause inheritance disputes, the distribution of inheritance through mediation and the efforts of disputing heirs through mediation in the distribution of inheritance. The formulation of the problem proposed in this study, namely "˜Is the Settlement of Disputes over the Distribution of Inherited Property through Mediation in Dayak Communities who are Muslims in Menukung Village, Melawi Regency Implemented?"™. The results showed that the use of mediation in inheritance division disputes in Dayak communities who are Muslim in Menukung Village, Melawi Regency is very relevant and effective. Dispute resolution through mediation assisted by religious leaders or community leaders as mediators in inheritance division disputes provides awareness and understanding to the parties in solving their problems. The implementation of inheritance distribution in Menukung Village is carried out in accordance with the customs in the village where the distribution is carried out evenly and does not distinguish between female heirs and male heirs. Abstrak Penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kab. Melawi sering kali mengakibatkan konflik antara ahli waris. Pembagian harta waris di Desa Menukung masih dengan cara pembagian secara merata atau secara kekeluargaan atau juga dengan cara pembagian harta waris menurut hukum adat setempat. Oleh karena itu, biasanya dari pembagian harta waris tersebut masih ada ahli waris yang tidak setuju dengan hasil pembagian dan menuntut untuk pembagian harta warisnya dibagikan sesuai dengan syariat hukum Islam. Hukum Waris dalam Islam adalah perihal yang sangat penting, hal tersebut disebabkan karena harta waris dapat menjadi jalan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menjadi potensi terjadinya sengketa dalam keluarga, oleh karena itu posisi hukum waris dalam kehidupan masyarakat Muslim sangat rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji informasi mengenai faktor penyebab sengketa harta waris, pembagian harta waris melalui mediasi serta upaya ahli waris yang bersengketa melalui mediasi dalam pembagian harta waris. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Melalui Mediasi Pada Masyarakat Dayak Yang Beragama Islam Di Desa Menukung Kabupaten Melawi?". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mediasi dalam sengketa pembagian waris pada masyarakat Dayak yang beragama Islam di Desa Menukung Kabupaten Melawi sangat relevan dan efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dibantu oleh pemuka agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa pembagian waris memberikan kesadaran serta pemahaman kepada para pihak dalam menyelesaikan masalah mereka. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Menukung dilakukan sesuai dengan adat di Desa tersebut yang dimana pembagian dilakukan secara merata dan tidak membedakan ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG RESEP KOPI DI INDUSTRI COFFEE SHOP: KAJIAN PADA NAOTO COFFEE Riyadi, Dera Elvany; Nuryanti, Aktris
Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v3i2.92335

Abstract

Abstract Trade secrets are a form of Intellectual Property Rights that grant exclusive rights to the owner of business information that has economic value. This study aims to identify the advantages of the "Naoto Coffee" recipe that qualify it for legal protection as a trade secret, as well as the steps taken by the owner to protect this information. The method used in this research is juridical-sociological, with a descriptive-analytical approach and qualitative analysis techniques. The results show that the coffee recipe meets the criteria of a trade secret, including confidentiality, economic value, and adequate protection, through measures such as Non-Disclosure Agreements with employees and controlling access to sensitive information. These steps have proven effective in preventing the leakage of confidential information. The author suggests that Naoto Coffee improve employee training on the importance of maintaining confidentiality, use technology to secure data, and limit access to sensitive information only to employees who need it. Additionally, confidentiality agreements with third parties involved in sourcing raw materials or distribution should be implemented, along with stronger physical security policies at the workplace. Regular evaluations of these policies will ensure that protection remains relevant to technological and organizational developments, enabling Naoto Coffee to safeguard its recipes and maintain a competitive edge. Abstrak Rahasia dagang merupakan bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan resep kopi "Naoto Coffee" yang memenuhi kriteria rahasia dagang, serta langkah-langkah yang diambil untuk melindunginya. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resep kopi ini memenuhi syarat kerahasiaan, nilai ekonomi, dan perlindungan yang memadai, termasuk melalui perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pengelolaan akses informasi. Langkah-langkah ini terbukti efektif mencegah kebocoran informasi. Penulis menyarankan Naoto Coffee untuk meningkatkan pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan, menggunakan teknologi untuk pengamanan data, dan membatasi akses informasi hanya untuk karyawan yang membutuhkannya. Selain itu, perjanjian kerahasiaan dengan pihak ketiga dan peningkatan kebijakan keamanan fisik di tempat kerja juga perlu diterapkan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini akan memastikan perlindungan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan organisasi, sehingga Naoto Coffee dapat menjaga kerahasiaan resep dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Tanjungpura Legal Review Vol 3, No 1 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 2 (2024): Tanjungpura Legal Review Vol 2, No 1 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 2 (2023): Tanjungpura Legal Review Vol 1, No 1 (2022): Tanjungpura Legal Review