cover
Contact Name
Yosman Leonard Silubun
Contact Email
leonardsilubun@gmail.com
Phone
+6285244580604
Journal Mail Official
jhc@asthagrafika.com
Editorial Address
Jl. Seruni Muli, Merauke, 99608 Papua Selatan, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Hukum Cassowary
Published by Astha Grafika
ISSN : -     EISSN : 30893305     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Cassowary, yang diterbitkan oleh Astha Grafika, adalah publikasi akademik yang terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan November. Jurnal ini berfokus pada isu-isu hukum kontemporer, menawarkan ruang lingkup yang luas untuk penelitian, analisis, dan diskusi mengenai berbagai aspek hukum yang relevan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Sebagai jurnal open access, Jurnal Hukum Cassowary berkomitmen untuk menyediakan akses bebas bagi para pembaca, sehingga karya-karya berkualitas dapat diakses oleh akademisi, praktisi, dan peneliti di seluruh dunia. Dengan demikian, Jurnal Hukum Cassowary bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan kajian hukum di Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY" : 5 Documents clear
Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional Mursidin R, Fathlia; Al Akhiru, Muhammad Attar; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.75

Abstract

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku apabila dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa hukum. Dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin banyak orang, suku bangsa, dan negara yang dapat menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu efeknya adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara orang-orang yang memiliki berbagai kewarganegaraan. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menyebabkan masalah, terutama terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Hukum perdata internasional menyatakan bahwa prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini membuat hal-hal sulit bagi pasangan lintas kewarganegaraan karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di masing-masing negara yang mereka tuju. Petugas pencatat perkawinan tidak memahami hukum perdata internasional, yang merupakan salah satu kendala paling umum dalam proses perkawinan campuran. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional
Permasalahan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Warisan; Tinjauan Hukum Terhadap Unsur Asing Anisa, Nur; Amalia, Tareysha Kukuh; Silubun, Yosman Leonard
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.76

Abstract

     Dalam dunia modern, banyak kasus hukum perdata internasional yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam hal warisan. Konflik yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum sering terjadi dalam kasus ini. Artikel ini membahas Kasus warisan Alm. Miko Nivita Hutabarat mengangkat isu penting mengenai hukum perdata internasional, terutama terkait warisan yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku Tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan memeriksa masalah hukum yang muncul dalam kasus warisan, termasuk konflik hukum antara yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menyebabkan perselisihan ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum perdata internasional.
ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK ATAS TANAH BAGI WNI DAN WNA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Jesikagum, Michael Fredo; Hurasan, M. Fais; Ngilawane, Cavin George
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.77

Abstract

Perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta.Implikasi hukum dari perkawinan campuran juga menyentuh aspek hak atas tanah. Dalam hukum Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin untuk mengatur pembagian harta dan hak atas properti secara jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran. Menurut hemat penulis, hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran bergantung pada tanpa perjanjian kawin atau perjanjian kawin. Kata Kunci : Perkawinan Campur, Hukum Perdata 
TITIK TAUT HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA KEWARGANEGARAAN: TANTANGAN DAN SOLUSI Limbong, Shella Agustin; Setiawati, Dini; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.78

Abstract

Di era globalisasi, perkawinan antara orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda semakin marak. Namun, perkawinan jenis ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menemukan dan menganalisis titik taut hukum dalam perkawinan beda kewarganegaraan dan menyelesaikan masalah yang muncul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis melalui penelitian literatur dan observasi lapangan. Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait. Survei dan wawancara dengan pasangan suami-istri yang berasal dari berbagai negara merupakan sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah tanpa kewarganegaraan sering menghadapi masalah hukum seperti status hukum pasangan, hak-hak waris, dan migrasi. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang tepat.Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang hukum perkawinan. Kata Kunci : Titik Taut, Perkawinan, Beda kewarganegaraan
PENGAKUAN HUKUM PERKAWINAN SESAMA JENIS: ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASONAL ANTARA INDONESIA DAN JERMAN Ansek, Jecklin Patresia; Ngarbingan, Farrah Mayasinka; Alputila, Marlyn Jane
Jurnal Hukum Cassowary Vol 1 No 1 (2024): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v1i1.79

Abstract

Perkawinan sesama jenis sendiri memiliki arti perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Perkawinan sesama jenis sendiri merupakan perkawinan yang tidak sah di Indonesia karena tidak diakui dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, budaya, adat terutama hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, fokus yang akan dijadikan topik utama adalah pengakuan hukum perkawinan sesama jenis. Pengaturan hukum perkawinan sesama jenis berdasarkan perspektif Hukum Perdata Internasional dan perbedaan pengakuan legalitas perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini yakni pengakuan hukum perkawinan sesama jenis serta analisis pengakuan hukum perkawinan sesama jenis dari perspektif Hukum Perdata Internasional antara Indonesia dan Jerman. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengakuan perkawinan sesama jenis antara Indonesia dan Jerman, dan keabsahannya ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Kata kunci: Perkawinan Sesama Jenis, Hukum Perdata Internasional

Page 1 of 1 | Total Record : 5