cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
LPPM UWGM Samarinda
Contact Email
lppm@uwgm.ac.id
Phone
+6282189998560
Journal Mail Official
lppm@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 25282689     EISSN : 25409751     DOI : https://doi.org/10.24903/fpb.v10i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik is a periodical scientific journal published by the Faculty of Social and Political Sciences, Widya Gama Mahakam University, Samarinda, with pISSN 2528-2689 and eISSN 2540-9751 published twice a year in May and November. This Journal Jurnal FISIPublik publishes scientific work resulting from research, development, thought studies, or administrative theory studies relating to socio-political and administrative issues both concerning organizations and the public.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 9 no. 1 (2024): may" : 7 Documents clear
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) BERBASIS DIGITALISASI DI DESA SUMBERLELE KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO Supriyanto; Nourma Ulva Kumala Devi; Maryadi Handoyo
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2743

Abstract

Dalam konteks sistem pemerintahan, Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa atau kelurahan. Dalam konteks ini pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Dalam menjalankan fungsi pelayanan inilah pemerintahan Desa Sumberlele yang berada di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo bertindak sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah, karena berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa Sumberlele maka pemerintah Desa Sumberlele menggunakan layanan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edward III (Widodo, 2011) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi dan 4. Struktur birokrasi. Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sudah digunakan di Desa Sumberlele dan berjalan dengan baik. Dalam penggunaan Aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ternyata ada perbedaan standar operasional pelayanan (SOP) yang dibuat oleh Dinas Dukcapil dan Pemerintah Desa Sumberlele, sehingga pemerintah Desa Sumberlele mencari solusi dan evaluasi dari perbedaan yang ada agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal, efektif dan efisien bagi masyarakat Desa Sumberlele
INKONSISTENSI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU SEBAGAI KONSEKUENSI REZIM SEMI SENTRALISASI Anugrah Bahy Faisal; Ali Muhyidin
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2862

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana inkonsistensi Perda RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 dan alih fungsi lahan yang terjadi berdampak terhadap permasalahan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Fenomena tersebut dibuktikan dengan hasil temuan Walhi Jatim yang menjelaskan bahwa pembangunan di Kota Batu sejauh ini tidak mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan. Banyaknya alih fungsi lahan hutan dan berkurangnya jumlah lahan terbuka hijau berimplikasi terjadinya penurunan jumlah sumber daya air dan fenomena banjir bandang tahunan. Dengan studi kasus pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Kota Batu dibantu dengan penggunaan metode kualitatif, penelitian ini mendiskusikan bagaimana UU No.23 Tahun 2014 menyebabkan semi sentralisasi kewenangan atas pengelolaan kawasan hutan dan izin alih fungsi lahan hutan yang berakibat pada inkonsistensi Perda RTRW Kota Batu yang bertujuan mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
MEMIKIR ULANG NASIONALISME MELAYU DAN MALAYSIA: BANGSA JOHOR DALAM PERSPEKTIF KOMUNITAS TERBAYANG DAN MODERNISME ASIA Nurdiani Fathiraini; Nour Muhammad Adriani; Labibatussolihah
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2866

Abstract

Hingga saat ini, konsep nasionalisme Malaysia masih menjadi bahan perdebatan, khususnya mengenai keseimbangan antara kewarganegaraan dan etnis. Tiga kelompok etnis utama—Bumiputera (pribumi), Tionghoa, dan India—telah lama berjuang demi keharmonian dan keadilan sosial-politik. Di tingkat akar rumput, terdapat peningkatan identitas nasional alternatif berdasarkan ikatan teritorial, seperti yang terlihat di Johor. Ide yang bermula dari istana ini berupaya meneruskan kejayaan masa lalu dalam masyarakat modern, namun hal ini mempunyai konsekuensi, khususnya mengenai konsep nasional identitas Melayu yang lebih luas. Melalui pendekatan sejarah, perkembangan monarki Johor dan peran ekonominya dalam masyarakat dikaji dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder. Menggunakan gagasan Anderson tentang komunitas terbayang dan konsep Blanc tentang modernisme Asia membantu kita memahami konteks sosial di balik kebangkitan semangat nasional alternatif ini. Munculnya wacana nasionalis Johor dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan lembaga tradisional melawan kelompok di luar yang tidak pro kepadanya dengan membentuk kembali sejarah sebagai narasi sentral. Motivasi ekonomi adalah pendorong utama, yang dipicu oleh melemahnya persatuan politik Melayu di tingkat federal sejak pemilu tahun 2013 dan globalisasi karena kebangkitan ekononi Tiongkok.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS DIGITAL Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Nazla Ritonga; Erniati Silalah; Rotua Florentina Natalia Simanjuntak
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2881

Abstract

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang pesat mengharuskan semua orang melindungi data pribadinya agar terhindar dari penipuan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak tindakan penipuan online  dan mengevaluasi Teknik  keamanan data pribadi pengguna serta peran kerangka hukum dalam pencegahan penipuan online. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan tentang praktik terbaik untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan kepentingan dari hal tersebut.
ANALISIS PERAN ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENCEGAH PENYEBARAAN NARKOBA (STUDI KASUS: DI MASYARAKAT DESA SILINDA) Dwi Aulia Anggraini; Sindari Br. Barus; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Laney Sartika
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2882

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran organisasi keterlibatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Silinda, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami peran PKK dalam mengedukasi masyarakat pedesaan yang pengetahuannya tentang bahaya narkoba masih terbatas dan akses terhadap layanan kesehatan mental yang juga terbatas. Metode penelitian yang digunakan melibatkan tiga responden anggota PKK untuk menggali solusi atas masalah penyalahgunaan narkoba di Desa Silinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan oleh PKK memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan, PKK berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif. Program penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan narkoba dan memperkuat ketahanan komunitas terhadap pengaruh narkoba.  Pelatihan yang diberikan oleh PKK juga membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh anggota PKK memberikan dukungan moral dan psikologis bagi individu yang berisiko, serta membantu dalam mendeteksi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lebih dini
PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MINORITAS DALAM MELAKSANAKAN IBADAH TERHADAP TINDAKAN PAKSA PEMBUBARAN IBADAH DALAM PRESPEKTIF PASAL 303 (3) UU NO. 1 TAHUN 2023 Muhammad Aqsa Sitompul; Parlaungan Gabriel Siahaan; Dewi Amanda Nasution; Fitriyani Surbakti
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2889

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelindungan Hukum Masyarakat Minoritas Dalam Melaksanakan Ibadah Terhadap Tindakan Paksa Pembubaran Ibadah Dalam Prespektif Pasal 303 (3) UU No. 1 Tahun 2023 di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan analisis pustaka. Adapun jumlah responden berjumlah 5 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah perlu diperkuat melalui upaya konkret dalam penegakan hukum, pembentukan regulasi yang lebih efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Metodologi deskriptif kualitatif diterapkan, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di Gereja Mawar Sharon (GMS) Binjai dan lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ibadah sering kali dipicu oleh perbedaan pemahaman agama, kurangnya toleransi, dan pengaruh radikalisme. Pemerintah lokal memainkan peran sebagai penengah dalam konflik ini, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak beragama. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan penegakan hukum yang adil dan transparan, pembentukan regulasi yang lebih tegas dan efektif, serta promosi toleransi dan dialog antaragama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua kelompok agama. Perlindungan hukum terhadap tindakan pembubaran ibadah harus diperkuat melalui upaya konkret untuk menjamin kebebasan beribadah bagi semua kelompok, terutama minoritas.
ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES REKRUTMEN PEGAWAI HONOR UNTUK MENCEGAH PRAKTIK KKN DAN MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE M. Hadi Pratama; Joselin Panjaitan; Parlaungan Gabriel Siahaan
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 9 No. 1 (2024): MAY
Publisher : Social and Political Sciences Faculty, Widya Gama Mahakam Samarinda University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/fpb.v9i1.2891

Abstract

Maraknya kasus kecurangan dan praktik KKN dalam proses rekrutmen di berbagai daerah menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi menyeluruh, yang dimulai dari sistem rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor di sekolah menjadi krusial untuk memperbaiki citra birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi dalam proses rekrutmen pegawai honor di SMP Negeri 35 Medan untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan motode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah responden sebanyak 3 orang. Dan hasil penelitian ini menunjukkan Dalam rekrutmen pegawai honor di SMP Negeri 35 Medan, terlihat perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan proses seleksi yang transparan dan demokratis. Meskipun upaya telah dilakukan, kendala seperti keterbatasan logistik dan biaya tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Implementasi prinsip-prinsip good governance menjadi kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas proses rekrutmen untuk mendukung tujuan organisasi secara optimal.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): NOVEMBER Vol. 10 No. 1 (2025): MAY Vol. 9 No. 2 (2024): November Vol. 9 No. 1 (2024): MAY Vol. 8 No. 2 (2023): November Vol. 8 No. 1 (2023): May Vol. 7 No. 2 (2022): November Vol. 7 No. 1 (2022): May Vol. 6 No. 2 (2021): November Vol. 6 No. 1 (2021): May Vol. 5 No. 2 (2020): November Vol. 5 No. 1 (2020): May Vol. 4 No. 2 (2019): November Vol. 4 No. 1 (2019): May Vol. 3 No. 2 (2018): November Vol. 3 No. 1 (2018): May Vol. 2 No. 2 (2017): November Vol. 2 No. 1 (2017): May Vol. 1 No. 2 (2016): November Vol. 1 No. 1 (2016): may More Issue