Journal of International Relations Studies
Journal of International Relations seeks original manuscripts that provide theoretically informed empirical analyses of issues in international relations, as well as original theoretical or conceptual analyses. The journal represents no particular school or approach, nor is it restricted to any particular methodology. Instead, it seeks to foster an awareness of methodological and epistemological questions in the study of International Relations, and to reflect research and developments of a conceptual, normative and empirical nature in all the major sub-areas of the field.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2025)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KERJA SAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI (DJBC) DENGAN THE GENERAL ADMINISTRATION OF CHINA CUSTOMS (GACC) DALAM UPAYA MENGATASI PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA: STUDI KASUS BEA CUKAI TANJUNG EMAS ]]>
<![CDATA[Dewi, Lukitasari Prima]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.38549
<![CDATA[Drug smuggling is an organised transnational crime that has reached the global emergency stage. Indonesia as a sovereign country, Indonesia must protect its national interest by surmounting the drug smuggling that enters Indonesian territory. Therefore, Indonesia established cooperation with China in the field of customs, which is between the Indonesian Directorate General Of Customs And Excise and the General Administration China Customs. The research objective is to explain and give an understanding of bilateral cooperation between the Indonesian Directorate General of Customs and Excise and the General Administration China Customs to surmount drug smuggling. The research method that is used is the qualitative method of research. This research has the quality of being descriptive and analytic. The theory used in this research is trans governmental networks and securitisation. This research shows that although cooperation between the two country’s customs offices, the drug smuggling rate still exists. The causes are high demand within the country, limited transparency and the domestic political system. ]]>
<![CDATA[MENELUSURI KEBIJAKAN TERKAIT UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONEISA: STUDI KEBIJAKAN SPECIFIED SKILLED WORKER DI JEPANG ]]>
<![CDATA[Puspita, Fera Cahya]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Fendy Eko]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.50697
<![CDATA[Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan persahabatan sejak tahun 1958. Pada tahun 2006, kedua negara sepakat untuk menandatangani inisiatif kerja sama Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA) sebagai bagian dari kerja sama bilateral mereka, yang mencakup sektor ketenagakerjaan. Perubahan dalam kebijakan imigrasi Jepang menyebabkan diperkenalkannya visa Specified Skilled Worker (SSW) pada tahun 2019. Program ini dibuat untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di bawah Program Technical Intern Training Program (TITP) sebelumnya. Namun, implementasi program SSW terus menghadapi tantangan yang sama. Sebagai negara yang mengirimkan pekerja di bawah skema ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan bagi warganya yang bekerja di Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran dengan visa SSW sebelum, selama, dan setelah masa kerja mereka. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan, berdasarkan teori liberalisme saling ketergantungan, di samping konsep kerja sama internasional, tujuan nasional, koordinasi, dan kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia meliputi penandatanganan nota kerja sama dengan pemerintah Jepang, koordinasi antar lembaga terkait, dan kolaborasi dengan lembaga pelatihan kompetensi (LPK). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia harus memperkuat komitmen kebijakannya untuk secara efektif melindungi pekerja migran yang memegang visa SSW.]]>
<![CDATA[MAKING THE WORLD MORE FEMINIST?: FEMINIST FOREIGN POLICY DALAM MASKULINITAS KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL KANADA TAHUN 2017-2022 ]]>
<![CDATA[Tunggarani, Maharindra Damaringtyas]]>;
<![CDATA[Windiani, Reni]]>;
<![CDATA[Setiyaningsih, Dewi]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.54624
<![CDATA[Feminist Foreign Policy (FFP) sebagai sistem kebijakan luar negeri yang memprioritaskan perempuan mulai populer diadopsi oleh beberapa negara, salah satunya Kanada. Sebagai bentuk komitmen terhadap FFP, sejak tahun 2017 Kanada telah menjalankan sejumlah kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan wanita dan kesetaraan gender global. Namun, di satu sisi Kanada masih tetap mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip FFP, salah satunya dalam aspek keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan keamanan Kanada pada tahun 2017-2022 dengan tujuan dan nilai-nilai Feminis dalam FFP Kanada. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data primer dan sekunder. Alat analisis dari penelitian ini adalah Konsep Feminist in International Relation oleh J. Ann. Tickner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi antara kebijakan-kebijakan keamanan Kanada dengan nilai dan prinsip Feminis dalam FFP. Inkonsistensi ini dibuktikan dengan kebijakan berupa penguatan aspek militer pada strategi pertahanan dan keamanan, aliansi yang masih kuat dengan NATO, serta ekspor alutsista ke negara-negara yang melakukan intervensi dan/atau agresi militer ke negara lain, yang tidak sejalan dengan prinsip dan nilai FFP. Inkonsistensi tersebut merupakan hasil dari logika berpikir Realisme yang berbenturan dengan Feminisme, namun sudah terlanjur mengakar terlalu kuat dalam sistem internasional sehingga sulit untuk dieliminasi sepenuhnya.]]>
<![CDATA[PENGARUH AMBON CITY OF MUSIC TERHADAP CITRA DIPLOMATIK INDONESIA: STUDI PADA PARTISIPASI INDONESIA DALAM FESTIVAL MUSIK INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Wasahua, Farhan Afipudin]]>;
<![CDATA[Prinanda, Devita]]>;
<![CDATA[Deniar, Shannaz Mutiara]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.54390
<![CDATA[This study examines the influence of Ambon City of Music on Indonesia's diplomatic image through participation in various international music festivals. The main focus of this study is how Ambon's status as a UNESCO City of Music contributes to strengthening Indonesia's cultural diplomacy on the global stage. The purpose of this study is to analyze the role of music as an instrument of public diplomacy and to identify the impact of international music activities on the world's perception of Indonesia. The scope of the study includes cultural diplomacy activities involving Ambon in the UNESCO creative city network and its participation in various international music festivals in the 2019–2024 period. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection through literature studies, sand analysis of cultural diplomacy policy documents. The results show that Ambon City of Music plays a role as an effective symbol of Indonesia's soft power in strengthening national identity through music and opening opportunities for cross-cultural collaboration. Indonesia's participation in international music festivals has been proven to increase global exposure and strengthen Indonesia's positive image as a cultured, creative, and peaceful country. Thus, the Ambon City of Music initiative has a significant contribution to Indonesia's cultural diplomacy by establishing an inclusive, dynamic, and sustainable diplomatic image.]]>
<![CDATA[DAMPAK INVASI MILITER AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAND TERHADAP PENINGKATAN EMISI KARBON GLOBAL ]]>
<![CDATA[Latief, Mohammad]]>;
<![CDATA[Rimapradesi, Yulia]]>;
<![CDATA[Alvarezel, Muh Zulfadillah]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.38666
<![CDATA[Invasi militer Amerika Serikat di Afghanistan merupakan salah satu contoh aktifitas militer tebesar yang pernah terjadi. Tindakan AS tersebut memberikan banyak dampak negatif bagi berbagai pihak. Salah satu dampak yang tidak terlalu diperhatikan ialah kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Hal ini dapat terjadi akibat dari penggunaan energi dan bahan bakar yang digunakan selama invasi dilaksanakan. Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana dampak dari invasi militer AS di Afghanistan terhadap peningkatan emisi karbon global. Metode yang digunakan ialah penilitian campuran atau yang dikenal dengan mixed methods, yaitu metode yang menggabungkan kedua metode kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara simultan, sehingga diperoleh data yang lebih valid dan komprehensif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Departemen Pertahanan AS (DOD) merupakan konsumen energi terbesar di AS, bahkan merupakan konsumen minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2001, sebagai akibat dari dimulainya invasi besar di Afghanistan, konsumsi energi oleh DOD meningkat, dan pada tahun 2005 mencapai tingkat tertinggi dalam satu dekade. Dari tahun 1975 hingga 2018, total emisi gas rumah kaca DOD lebih dari 3.685 Juta Metrik Ton CO2. Dengan berbagai data yang telah diperoleh ditarik kesimpulan bahwa aktivitas militer yang dilakukan oleh pemerintah AS positif sangat berdampak pada keamanan lingkungan, terkhusus pada peningkatan emisi karbon global.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN SIKAP TURKI TERHADAP PERMOHONAN SWEDIA BERGABUNG DENGAN NATO 2022-2024 ]]>
<![CDATA[Sidiq, Hanip Arizal]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.47072
<![CDATA[The war between Russia and Ukraine has affected many aspects of the international community. One of them is related to the security of the country, especially Sweden. Sweden, which felt that the intensity of the war was increasing, finally sought security protection by applying to join NATO. However, Sweden's path to join NATO was not easy because there was a rejection from Turkey regarding Sweden's support for an organization that Turkey considers a terrorist organization, namely the PKK. However, after Sweden fulfilled Turkey's demands regarding Turkey's unrest, Turkey finally approved Sweden's application to join NATO.Based on this, this research is conducted to see what factors influence Turkey's policy change towards Sweden's application to join NATO. This research uses K.J Holsti's theory of foreign policy change and uses a qualitative descriptive method.The results of the study show that there are several factors that influence Turkey's foreign policy changes, these factors are divided into domestic factors and also external factors. Apart from these factors, how President Erdogan's view in responding to Sweden's request is also one thing that can strengthen the factors above.]]>
<![CDATA[ANALISIS DUGAAN AKTIVITAS ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN BERBENDERA RUSIA DI LAUT ARAFURA: TINJAUAN YURIDIS DAN STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adiputra, I Gede Gohan]]>;
<![CDATA[Putri, Fahreza]]>;
<![CDATA[Bhanucetta, Maitsaa]]>;
<![CDATA[B. P., Maurora Sholehaliza]]>;
<![CDATA[Azaly, Lintang Elok]]>;
<![CDATA[Mintalangi, Caren Gilbert Edward]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.48295
<![CDATA[The observation of illegal fishing activities by Russian ships in the Arafura Sea threatens Indonesia's maritime sovereignty as well as the preservation of Indonesia's marine ecosystem and economy. This research uses qualitative methods and case studies to analyze legal aspects and maritime security strategies applied by Indonesia. Research results show that although Indonesia has a strong legal basis such as Law number 45 of 2009 and Presidential Decree number 115 of 2015, its implementation is faced with obstacles such as limited supervision fleet and lack of coordination between institutions. To deal with this situation, the strategy used is to strengthen technology supervision, organize closer international cooperation, and empower local fishermen. This strategy is expected to maintain maritime sovereignty, protect marine resources, and support ecosystem sustainability in the Arafura Sea.]]>
<![CDATA[PENGARUH TIPE KEPEMIMPINAN DAN ORIENTASI PRESIDEN JOKOWI TERHADAP KEBIJAKAN HILIRISASI MINERAL BAUKSIT TAHUN 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Hamjah, Ghari Fazulur Rahman Nur]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.49971
<![CDATA[The raw bauxite export ban is one of Jokowi's breakthroughs in his efforts to downstream the mineral and coal industry. Despite being prosecuted by the European Union to the WTO at the time of the implementation of the raw nickel export ban, President Jokowi remains steadfast downstream to increase selling value and achieve natural resource sovereignty. Jokowi continues his program and believes that downstreaming can bring Indonesia into a developed country. This study aims to analyze President Jokowi's idiosyncratic factors in making Indonesia's international trade policy regarding the bauxite ore export ban as one of the steps in realizing downstreaming. This research uses a qualitative method with Margaret G Hermann's idiosyncratic approach through data obtained from content analysis on the internet. The results of this study based on Margaret G Hermann's Idiosyncratic theory, show that the bauxite export ban and downstreaming policies implemented by President Jokowi reflect that he has personality characteristics with an aggressive type and independent orientation but still shows openness to foreign investment in smelter construction and industrial supporting infrastructure which reflects flexibility in his foreign policy approach. For future research, it is recommended to conduct a more in-depth study by expanding the object of study to other leaders in the context of Indonesia's foreign policy and conducting quantitative data-based studies as well as further exploration of international responses to this policy to provide a more comprehensive understanding of the dynamics of global trade and Indonesia's economic diplomacy.]]>
<![CDATA[KEGAGALAN ADVOKASI HAK ASASI, HAK MINORITAS, DAN HAK KESEHATAN SEKSUAL LGBT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri, Ferbyani Gunawan]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.47150
<![CDATA[Advokasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) telah memasukkan istilah hak asasi dalam membingkai aktivitas mereka untuk melintasi batas-batas negara. Penelitian ini menemukan framework hak asasi manusia merupakan langkah strategis untuk memasuki globalisasi dengan memenangkan landasan empati dan moral masyarakat internasional. Beberapa negara kemudian mengakui hak-hak LGBT dengan asa meningkatkan martabat manusia. Namun, advokasi ini tidak selalu dapat diterima. Penelitian ini mengeksplorasi kegagalan advokasi LGBT di Indonesia dalam memperjuangkan identitas kelompok melalui hak asasi, hak minoritas, dan hak kesehatan seksualnya. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk menjawab alasan penolakan advokasi melalui tinjauan sejarah dan konstruksi identitas kelompok LGBT di Indonesia. Temuan penelitian ini menjelaskan mengapa kerangka hak asasi tidak berhasil di Indonesia melainkan membatasi advokasi itu sendiri bahkan dapat merugikan identitas kelompok saat mencoba mengintegrasikan nilai-nilainya ke dalam masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[STRATEGI JEPANG MELALUI JAPAN FOUNDATION DALA, MENGGUNAKAN GASTRODIPLOMASI SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI BUDAYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azindan, Muhammad Bintang]]>
<![CDATA[ Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jirud.v10i2.50685
<![CDATA[Gastrodiplomasi menjadi salah satu instrumen diplomasi budaya yang memiliki pengaruh cukup besar bagi suatu negara. Salah satu contoh negara yang berfokus dalam gastrodiplomasi adalah Jepang. Indonesia sendiri menjadi salah satu tujuan Jepang dalam memperkenalkan kulinernya. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari dibentuknya Japan Foundation di Indonesia. Namun dengan adanya pengaruh budaya luar yang mulai banyak masuk ke Indonesia, ketenaran kuliner Jepang mulai terancam. Pada saat ini, masakan cepat saji yang diproduksi negara Barat, dan juga kemajuan budaya Korea dan China mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih bagi Jepang untuk meningkatkan promosi kulinernya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Japan Foundation dalam menggunakan gastrodiplomasi sebagai instrumen diplomasi budaya di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis strategi Japan Foundation melalui teori soft power, terutama dalam konsep diplomasi budaya dan gastrodiplomasi. Hasil menunjukan strategi gastrodiplomasi yang dilakukan Japan Foundation mendapatkan respon yang baik dan antusias yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Sehingga tentu ini dapat menjadi upaya Jepang dalam terus meningkatkan promosi budayanya agar tidak kalah saing dengan negara lainnya di Indonesia.]]>
