cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 112 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016" : 112 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. APAC INTI CORPORA BAWEN KABUPATEN SEMARANG Hendro Saptono, Sonhaji, Rendi Santoso*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.24 KB)

Abstract

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Akan tetapi meskipun sudah ada kesepakatan dan perjanjian kerja, hubungan perusahaan dan pekerja/buruh tidak dapat di hindarkan dari konflik atau permasalahan yang terjadi pada kedua pihak tersebut, terutama pada pelaksanaan PHK. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja pada PT. Apac Inti Corpora mengacu pada perjanjian kerja bersama yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja yang sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 untuk mengurangi perselisihan antara perusahaan dengan pekerja.
TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.83K/Pdt.Sus-PHI/2015) Sonhaji, Suhartoyo, Dian Firdaus*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.891 KB)

Abstract

Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupannya, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini manusia dituntut untuk bekerja. Ketika bekerja tidak jarang pula ditemukan permasalahan dalamnya. Permasalahan yang menjadi ketakutan terbesar para pekerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja.  Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan erat dengan pengangguran dan kriminalitas. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner dimana penelitian ini menggunakan data sekunder.                Hasil penelitian dari permasalahan di atas adalah segala bentuk penyelesaian perselisihan yang dilalui para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung menurut Penulis sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan  hak-hak Pekerja senyatanya telah dipenuhi oleh Pengusaha, dimana hal ini dibuktikan melalui pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pekerja dianggap keluar atau mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sampai pada tanggal berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati. Berdasarkan pertimbangan ini maka Pekerja tidak mendadapatkan pesangon. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN KENDAL Nur Rochaeti, R.B. Sularto, Tarekh Candra D*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.846 KB)

Abstract

Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana, peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana, dan hal-hal yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam hal peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana sudah cukup baik, meskipun menemui hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sikap perilaku dan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas, dan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana. Masyarakat terlibat dalam pembinaan kerohanian dan intelektual, mengawasi, menjamin dan membimbing dalam program asimilasi dan integrasi. Hambatan masyarakat untuk terlibat dalam pembinaan diantaranya enggan untuk terlibat dalam pembinaan narapidana, perizinan dan syarat yang ketat, sarana kurang memadai, dan terbatasnya anggaran.
PENERAPAN METODE RISK BASED CAPITAL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI KASUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG TELAH DIPAILITKAN OLEH MA) Rinitami Nyatrijani, Herni Widanarti, Muh Nashrun Min Robbi*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.155 KB)

Abstract

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pertanggungan harus memiliki standar tingkat solvabilitas yang disebut metode Risk Based Capital untuk menjamin hak pemegang polis ketika terjadi evenement. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diketahui tidak bisa mencapai standar minimal tingkat solvabilitas maka menanggung berbagi konsekuensi hukum yang mana salah satunnya adalah upaya permohonan pailit.
PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AGRA ARTAKHA MULYA SEBAGAI BANK GAGAL Anthonius Aldo Rato*, Budiharto, Paramita Praningtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.337 KB)

Abstract

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank dalam proses likuidasi, seperti dalam kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil alih kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, serta memberikan jaminan terhadap dana nasabah bank perkreditan rakyat tersebut.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai perlindungan nasabah dalam proses likuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya . Lembaga Penjamin Simpanan memberi tanggungjawab dalam proses likuidasi Bank ini dengan melakukan fungsi penjaminan terhadap dana nasabah, berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsialisasi dana. 
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Intan Fitri K F*, Sukirno, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.017 KB)

Abstract

Indonesia telah mempunyai Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat. Masyarakat adat Samin masih diliputi Hukum Adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin dilakukan dengan tahap nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan. Sebagian besar masyarakat adat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang artinya telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat adat Samin yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERKARA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst) Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Fernanda Wahyu*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.677 KB)

Abstract

Kejaksaan memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum. Salah satunya adalah melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu contohnya adalah kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum terhadap debitor, baik orang – perorangan maupun terhadap badan hukum.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit beserta peran Kejaksaan dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Pengaturan tentang kewenangan Kejaksaan dalam perkara kepailitan diatur dalam Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan Undang –Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta peraturan pelaksananya. Peranan Kejaksaan hanya sebatas dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit dan persidangan. Ketika Perseroan Terbatas diputus pailit, maka pemberesan dilakukan oleh Kurator tanpa ada peran Kejaksaan lebih lanjut.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA Roy Eka Perkasa*, Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.595 KB)

Abstract

Perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi tersebut mendorong bertambahnya transaksi melalui internet di dunia. Perusahaan – perusahaan berskala dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Akan tetapi terdapat permasalahan yang muncul dari manfaat dan kemudahan yang bisa didapatkan, antara lain kebijakan hukum pidana yang mengaturperlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce) di Indonesia, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli online(e-commerce), dan kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce).Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis -  normatif yang didukung dengan penelitian empirik. Yuridis – empirik digunakan untuk mencari data digunakan untuk memperoleh data di lapangan berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum pidananya. Sedangkan yuridis – normatif digunakan untuk mencari data sekunder yang berkaitan dengan perlindungan hukum pidana dalam permasalahan transaksi jual beli online.                Pembahasan kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual/beli online(e-commerce) di Indonesia antara lain terdapat dalam UU ITE, UU PK, KUHP, dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual/beli online(e - commerce) dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian diproses dan dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi jual/beli online(e - commerce) antara lain dalam mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap sulit dicari.           
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH WANITA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi Kasus pada PT. Sido Muncul ) Josef Martua Prasetyo Manik*, Dewi Hendrawati, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.697 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan terhadap pekerja/buruh wanita dalam hubungan kerja dengan perusahaan antara pekerja/buruh wanita dan P.T. Sido Muncul dan apa akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita dan P.T. Sido Muncul tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan bagaimana perlindungan hukumnya. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam pengimplementasian perlindungan terhadap pekerja/buruh yang dilakukan oleh PT. Sido Muncul telah dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh PT. Sido Muncul dengan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (SP FARKES.R) yang di dalam perjanjian kerja bersama tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan inisiatif dari perusahaan sendiri menambahkan perlindungan bagi hak-hal pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan terutama bagi pekerja/buruh wanita. Dalam hal akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak maka perusahaan dapat melakukan teguran berupa surat peringatan, mutasi, penundaan kenaikan jabatan, penghapusan jabatan, skorsing serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan akibat hukum bagi perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.
IMPLEMENTASI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA PHILIPPINES-TAXES ON DISTILLED SPIRITS (ANTARA FILIPINA DENGAN UNI EROPA) Fierda H.R.S Ayu Sitorus*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.784 KB)

Abstract

Pasal III:2 GATT merupakan pasal yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama dalam pajak internal atau pungutan internal terhadap produk impor dan produk domestik dalam suatu negara, yang dikenal dengan prinsip national treatment. Section 141 NIRC Filipina  memberlakukan regim pajak terhadap distilled spirits kedalam dua klasifikasi yang berbeda. Terhadap distilled spirits domestik diberlakukan tarif pajak tetap yang rendah, sedangkan terhadap distilled spirits impor dikenakan 3 golongan pajak yang berbeda berdasarkan NRPnya. Apakah distilled spirits Filipina dengan Uni Eropa merupakan like product. Apakah Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau  sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari sumber hukum internasional, bahan hukum sekunder dari buku, pendapat ahli, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan (i) produk distilled spirits impor dan domestik merupakan like product, (ii) analisis terhadap pasal III:2 GATT diperoleh kesimpulan bahwa Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Saran penulis adalah banyak istilah dalam pasal III:2 yang membutuhkan penafsiran hukum sehingga penafsiran istilah-istilah tersebut penting sebagai dasar hukum tetap bagi anggota WTO.

Page 1 of 12 | Total Record : 112

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue