cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019" : 32 Documents clear
IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Fathih Misbahuddin Islam; Untung Sri Hardjanto; Lita ALW Tyesta
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.898 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Dewan Perwakilan Rakyat dalam kedudukannya di pemerintahan bertugas sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui para anggota DPR. Keanggotaan DPR yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat. Karenanya, anggota DPR memiliki beberapa keistimewaan (privilege) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara, yaitu hak imunitas. Tujuan disematkannya hak imunitas adalah sebagai upaya optimalisasi tugas anggota DPR. Hak ini menekankan pada kekebalan hukum untuk tidak dapat dipidana maupun diganti antar waktu. Melalui keistimewaan tersebut, anggota DPR tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dituduhkan kepadanya. Harapannya, dengan adanya keistimewaan ini anggota DPR dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, timbul kekhawatiran manakala hak ini disalahgunakan. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah penelitian ini guna membahas pengaturan hak imunitas anggota DPRberdasarkan UUD NRI 1945 dan penerapannya pada tataran praktik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun referensi akademis yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak imunitas anggota DPR yang ada hingga saat ini diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang 2 Tahun 2018, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014. Adapun penerapannya yang berlaku saat ini, pada aspek ruang lingkup terdiri dari kekebalan hukum tidak dapat dituntut di depan pengadilan atas ucapan, sikap, dan/atau tindakannya dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik atas ucapannya. Bilamana terjadi dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota DPR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Presiden untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas anggota DPR.
HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH Ulumil El Qudsie; Ro’fah Setyowati; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.388 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.
PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Rahman, Roni Nur; Ispriyarso, Budi; Adiyanta, F.C. Susila
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.727 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.
DINAMIKA LADA HITAM LAMPUNG SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Jaka Sena Prakarsa; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1022.89 KB)

Abstract

Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal tersebut juga diharapkan masyarakat Lampung dengan terdaftarnya Lada Hitam sebagai Indikasi Geografis. Atas hal tersebut , maka skripsi ini akan mengkaji eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dan sedang dalam tahap kritis, meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataan nya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratan nya. Dibutuhkannya tindakan dalam mengatasi permasalahan Lada Hitam Lampung yang semakin hari semakin mengalami penurunan meski telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, diperlukan langkah-langkah positif yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat seperti melakukan pemberdayaan petani, pemberian pengetahuan tentang Lada Hitam secara luas dan menyeluruh, melakukan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan ekspor impor, bekerjasama dengan pihak yang dapat membantu dalam kebutuhan teknologi dan bantuan teknis, serta mencari cara untuk meningkatkan harga lada di pasar nasional maupun internasional. Sehingga manfaat yang besar dari Lada Hitam Lampung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.                                                                                                                                     
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA INDONESIA DALAM MELINDUNGI ANAK BUAH KAPAL YANG MENJADI SANDERA PEMBAJAKAN KAPAL ARK TZE DI PERAIRAN POINTE NOIRE REPUBLIK KONGO Anindya Icchanaya Devi; Lazarus Tri Setyawantara; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.685 KB)

Abstract

Kedaulatan merupakan ciri dari sebuah negara yang merdeka namun kedaulatan memiliki konsekuensi berupa hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan. Perlindungan warga negara yang berada di luar wilayah teritorial merupakan kewajiban yang dibebankan terhadap negara. Kewajiban tersebut muncul karena hubungan yang dimiliki oleh negara dan warga negara yang dikuatkan didalam Hukum Internasional menjadikan negara wajib turut serta dalam upaya perlindungan warga negara. Perlindungan tersebut muncul dalam permasalahan pembajakan kapal Ark Tze dimana tiga orang anak buah kapal Ark Tze yang merupakan warga negara Indonesia menjadi sandera para pembajak. Muncullah perlindungan negara Indonesia yang aktif saat itu juga dengan adanya pergesekan antara yurisdiksi Indonesia dengan negara lain.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dengan bahan kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan oleh negara terhadap individu yang berada di luar wilayahnya merupakan hal yang wajib sehingga perlu bagi perwakilan negara untuk melakukan upaya perlindungan.Upaya tersebut berupa proteksi diplomatik terhadap warga negara yang masih berada diluar negeri, proteksi ini menjadi upaya pertama karena warga negara berada di luar teritorial, perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan konsekuensi adanya kewarganegaraan yang dimiliki oleh individu. kejahatan pembajakan kapal Ark Tze merupakan kasus yang melibatkan beberapa yurisdiksi yang berlaku secara bersamaan, setiap yurisdiksi saling berbenturan dengan kepentingan dari yurusdiksi lain. Yurisdiksi yang dapat berlaku berupa yurisdiksi universal, yurisdiksi korban, yurisdiksi pelaku, atau yurisdiksi negara bendera kapal.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018 TERHADA PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Vrilda, Teresa; Susetyorini, Peni; Roisah, Kholis
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.528 KB)

Abstract

Pengesahan perjanjian internasional merupakan cara pernyataan sebuah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terkait UU Perjanjian Internasional yang dilaterbelakangi perbedaan pendapat mengenai proses pengesahan perjanjian internasional. Perlu diketahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap proses pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan melihat perbandingan praktek pengesahan perjanjian internasional di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mengkaji implementasi dari hukum positif. Bahan hukum dianalisa menggunakan metode kualitatif menggunakan data deskriptif analisis, dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengesahan perjanjian internasional pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan proses pengesahan perjanjian internasional pada masing-masing negara dikarenakan adanya perbedaan landasan konstitusi serta perbedaan konsep distribusi wewenang lembaga negara. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan interpretasi baru terhadap perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sehingga terdapat peran DPR sebagai bentuk kontrol rakyat dan bersesuaian denga ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.
EKSEKUSI TERHADAP BARANG GADAI RODA EMPAT (MOBIL) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEMARANG TENGAH Regita Putri Sumarno; Marjo Marjo; Lapon Tukan Leonard
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (823.078 KB)

Abstract

Eksekusi merupakan tahapan penyelesaian perkara perdata dalam subyek gadai yang sangat menentukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah pegadaian untuk menyelesikan urusan gadai dengan cara melelang barang gadai yang dijaminkan untuk melunasi pinjaman. Pasal 1150 KUHperdata serta   Pasal 153 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. Nomer 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan Tahun mengatur lebih lanjut mengenai Eksekusi Barang Gadai yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membantu pelaksanaan eksekusi barang gadai. Tujuan dari diadakannya penulisan hukum ini untuk mengetahui bagimana praktek pelaksanaan eksekusi barag gadai pada PT Pegadaian (Persero). Mulai dari mengenai biaya, pelaksanaan, seta hambatan yang ada pada saat dilangsungkannya eksekusi barang gadai pada PT Pegadaian (Persero)Hal tersebut langsung dilaksanakan oleh PT Pegadaian tanpa melalui Pengadilan karena PT Pegadaian memiliki hak previlage.
NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY Gika Asdina Firanda; Paramita Prananingtyas; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.374 KB)

Abstract

P2P Lending atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online merupakan salah satu alternatif pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berbeda dengan kredit yang ada di perbankan, P2P Lending tidak menganut prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) sebagai acuan kelayakan. Sehingga banyak permasalahan gagal bayar pada P2P Lending, hal inilah yang memicu maraknya permasalahan penagihan utang yang dilakukan oleh para penagih utang (debt collector). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga regulator yang berwenang mengawasi P2P Lending secara keseluruhan. Maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana pengawasan dan tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang oleh penagih utang (debt collector) pada P2P Lending. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekuder yang diperoleh dari studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P Lending berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan market conduct. Pada pengawasan market conduct, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk asosiasi yang nantinya membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan pada P2P Lending. Tindak lanjut Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan debt collector dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha Penyelenggara P2P Lending.
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUK UM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka) Warni, Wulaning Tyas; Wijaningsih, Dyah; Setiawati, Tity Wahyu
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.421 KB)

Abstract

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 khususnya pada pasal 3, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami.Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk mengali sebanyak mungkin data yang dibutuhkan. Terdapat banyak praktik poligami di 2 (dua) lokasi penelitian. Ternyata hasil menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinnya. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.) Septi Dyah Tirtawati; Irma Cahyaningtyas; Sukinta Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.195 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Proses pembuktian tindak pidana narkotika pada putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti informasi elektronik. Alat bukti tersebut diperoleh dari penyelidikan dan penyidikan kemudian diproses dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika didasarkan pada alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim. Proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika pada dasarnya menggunakan alat bukti yang tertuang di dalam KUHAP dan alat bukti informasi elektronik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika digolongkan menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Page 1 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue