Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME ]]>
<![CDATA[Jesica Syahrani]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (861.004 KB)
<![CDATA[Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas/peran utama melakukan penuntutan terhadap berbagai kasus tindak pidana dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara terorisme ini digolongkan ke dalam acara pemeriksaan biasa. Proses penuntutan dalam kasus terorisme ini harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuktikan di sidang Pengadilan dan diakhiri dengan tuntutan hukum (Requisitoir) sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tata cara penuntutan pidana harus berpedoman pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung yaitu Surat Edaran Nomor : SE-003/JA/8/1988 yang telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor : SE. 001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan. Hambatan yang muncul antara lain Kurangnya pemenuhan syarat formil maupun syarat materiil dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik. Sehingga BAP harus bolak-balik dari jaksa ke penyidik untuk dilengkapi sampai memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke persidangan. Pengunjung sidang atau Penonton dalam persidangan kasus terorisme yang sangat banyak sehingga kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal keamanan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Di INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ardken Fisabillah]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (864.262 KB)
<![CDATA[Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat adalah pendanaan terorisme. pendanaan terorisme di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen masyarakat. Pendanaan Terorisme yang menjanjikan imbalan materi yang cukup banyak membuat banyak masyarakat mau melakukan tindakan terorisme tanpa tahu sebab dan akibat yang jelas. Pendanaan terorisme dengan cara itulah para teroris diluar negeri merekrut anggota baru yang ada di Indonesia. Masalah pendanaan terorisme pun juga menjadi masalah di berbagai negara termasuk di Kawasan Asean yang tidak terkecuali Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam melakukan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime dalam hukum positif, mengetahui dan menganalalisis tindak pidana pendanaan terorisme sebagai transnational organized crime di waktu yang akan datang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPRD DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Desvera S.A, Tessya]]>;
<![CDATA[Hananto, Untung Dwi]]>;
<![CDATA[Hardjanto, Untung Sri]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.206 KB)
<![CDATA[Penyerapan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kunci keberhasilan bagi anggota dewan sebagai orang yang berperan menjadi representasi dan wakil dari pada masyarakat. Salah satu fungsi dari DPRD untuk mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan rakyat.Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama selama enam hari kerja.Masa reses ini dipergunakan oleh DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.Dalam pelaksanaan penyerapan aspirasi anggota DPRD memiliki bentuk dan strategi yang bermacam macam. Namun, pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota DPRD belum dapat berjalan maksimal karena terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana elaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penyerapan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 dan apa saja kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas serta bagaimana solusinya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Reyno Yabri Renel]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (858.475 KB)
<![CDATA[Kondisi ditemukannya ketidak sesuaian pelaksanaan Perda dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi pelaksanaan Perda untuk mengawal pelaksanaan Perda agar tidak bermasalah. Berkaitan dengan upaya dan hingga keberhasilan perencanaan PAD.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang dalam Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum serta hambatan dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarangmeliputi pendataan wajib retribusi, menentukan mekanisme pemungutan retribusi ke wajib retribusi, melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan retribusi sampah, menyetorkan pendapatan retribusi sampah ke kas daerah serta memberikan pelayanan kepada wajib retribusi terkait kebijakan. Harapan penulis Peraturan Daerah tersebut diperlukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, serta perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) karena dalam pelaksanannya kebijakan retribusi sampah sebenarnya kurang mencukupi dan harus ditambah. Perlu diadakan pendataan langsung dilapangan, terutama pendataan jukir tidak resmi. Para jukir yang terdata ini nantinya diberikan penyuluhan dengan harapan menambah wawasan jukir berkaitan dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Hardina Anindya Putri]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (776.808 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) pengaturan antara sistem pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini; dan 2) sinkronisasi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi dengan hak asasi terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, sehingga penelitian ini hanya bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan beban pembuktian terbaik dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). 2) Terkait dengan Pasal 37 A dan 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET†DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harianja, Frans Capri Yogi]]>;
<![CDATA[Jaya, Nyoman Serikat Putra]]>;
<![CDATA[Rozah, Umi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (828.443 KB)
<![CDATA[Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research ataupenelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI INDOMARET SEMARANG ]]>
<![CDATA[Shavira Andriasari]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (814.853 KB)
<![CDATA[Masyarakat sering dihadapkan pada perilaku pelaku usaha di bidang retail yang cenderung merugikan konsumen. Perilaku tersebut diantaranya pencantuman harga yang tertera pada barang yang di pajang di etalase toko berbeda dengan harga di kasir toko tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang merugikan konsumen karena adanya ketidakpastian terhadap harga suatu barang. Maka dari itu perlunya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, guna untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah diatur oleh pemerintah. Perlunya konsumen harus dilindungi oleh hukum yang sifat dan tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen, salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang berisi mengenai bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum, serta bagaimana hukum tersebut ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang, terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, bahwa tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir, diselesaikan dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga pada rak dengan struk kasir dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Selain itu upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh pemerintah, guna mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan supaya konsumen terhindar dari kerugian yang diderita akibat perbedaan harga pada display dan kasir di Indomaret. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah (Pasal 7 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013. Perbuatan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perbedaan harga pada rak dengan struk kasir akan diselesaikan secara negosiasi yaitu dengan cara memberikan harga yang terendah antara rak dan kasir. Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, yang menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI WILAYAH KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Muhamad Khoirul Imam]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[A.M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.6 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek dari pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN (KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KPPU-I/2017) ]]>
<![CDATA[Maulidya, Arifa Puspa]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (835.394 KB)
<![CDATA[Persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa marak terjadi. Untuk mengatasinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu wujud pelakasanaan tugas KPPU ialah memutus perkara dugaan persekongkolan tender dengan bentuk bid rotation dalam Pembangunan Jalan di Provisnsi Banten tahun 2015 dengan putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui seperti apa pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia dan menganalisis putusan KPPU tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengacu pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapakali perubahan terhadap pengaturan larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia, selain itu ditemukan pula fakta bahwa para pelaku usaha dan panitia penyelenggara yang diduga melakukan persekongkolan tender pembangunan jalan dengan bentuk bid rotation tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Tri Noviyanti]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.835 KB)
<![CDATA[Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik,Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah berwenang mengawasi perilaku hakimsesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam mengawasi perilaku hakim dilakukan tidak secara optimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dan terbatasnya biaya anggaran. Solusinya sikap kerjasama dan profesionalisme antar pegawai PKY Jawa Tengah sertamempersingkat pemantauan persidangan.]]>
