cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019" : 32 Documents clear
IMPLEMENTASI ASEAN OPEN SKY POLICY DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GARUDA INDONESIA DENGAN SINGAPORE AIRLINES) Rezky Brilyan Tuhumury; Peni Susetyorini; H.M. Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.801 KB)

Abstract

ASEAN Open Sky merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ASEAN Open Sky adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN dan untuk meningkatkan daya saing internasional sehingga perekonomian dapat tumbuh merata.ASEAN Open Sky menawarkan akses ke pasar yang besar, keuntungan besar, meningkatkan daya tarik wisata, serta frekuensi penerbangan akan meningkat. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalahbagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi implementasi ASEAN Open Sky Policy dan dampak dari perjanjian kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines terhadap penerbangan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam ASEAN Open Sky Policy terdiriatas tiga perjanjian yang mengatur tentang pelayanan angkutan udara, penumpang, dan kargo udara. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap kedaulatan di ruang udara dan Pemerintah melaksanakan kebijakan ASEAN Open Sky secara terbatas. Bahwasanya dampak terbesar dalam pelaksanaan kerjasama codeshare adalah sebagai berikut:Perluasan jaringan penerbangan, Memberikan opsi penerbangan lain kepada pengguna selain penerbangan sendiri, Menambah akses distribusi jaringan penjualan, melalui channel yang dimiliki oleh maskapai partner, Sebagai cara untuk melakukan uji pasar  pada satu pasar baru yang selama ini belum dimiliki oleh maskapai Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Marbun, Harseno M.; Saraswati, Retno; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (982.042 KB)

Abstract

Dalam UUD NRI 1945, Istilah "pemberhentian presiden” diartikan sebagai proses pemberhentian terhadap presiden karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia diketahui bahwa proses dan mekanisme pemberhentian presiden yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme pemberhentian presiden yang dipakai di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian presiden.Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu, PertamaUndang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur secara tegas mengenai pemberhentiann presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya, kemudian Dalam UUD 1945 setelah perubahan alasan dan tata cara pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7 A dan 7B UUD NRI 1945. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikatakan bersifat final sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan lainnya.
PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT 1 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Agung Triadami Pranata
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (865.654 KB)

Abstract

Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkotika pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil Penelitian ini adalah bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti.
PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA DIBENTUKNYA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG Shinta Riananda Kusuma Wardani; Nur Rochaeti; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.631 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau socio legal research yang mengolah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung lembaga rehabilitasi yang ada hanya lembaga rehabilitasi medis, sedangkan fungsi dari lembaga rehabilitasi sosial dijalankan oleh BNNK Temanggung, namun saat ini belum bisa dilaksanakan. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya akan ditangani oleh lembaga rehablitasi yang ditunjuk, sedangkan yang berhadapan dengan hukum baik sebelum atau sesudah adanya Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung, rehabilitasi medis ataupun sosial selama dan setelah proses hukum belum dilaksanakan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG Karomi, M. Paiton Abi; Indarja, Indarja; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1101.784 KB)

Abstract

Dalam menjalankan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat, namun juga memaksimalkan potensi dalam negeri. Indonesia untuk memaksimalkan potensi dalam negeri, pernah menerapkan sistem pembangunan yang berpusat pada pemerintah pusat (sentralistik). Sistem negara ini memiliki kelemahan dimana tidak mampu menciptakan ekonomi negara yang merata, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Penilitian ini bertujuan untuk menganilis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanan tugas dan wewenang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung, dan solusi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pringsewu Lampung.Hasil Penilitan melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restruksisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa.
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DALAM PENATAAN TRANSPORTASI Novitasari, Elva; Indarja, Indarja; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (825.534 KB)

Abstract

Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 menjelaskan bahwa salah satu fungsi Dinas Perhubungan adalah melakukan penataan transportasi di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas yaitu: merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam penataan transportasi dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penataan transportasi di Kota Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dinas perhubungan dilakukan melalui tiga fungsi, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), sebagai penyedia fasilitas (fasilitator), dan sebagai pengawas (evaluator). Hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam melakukan penataan transportasi antara lain: adanya beberapa kritik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan upaya yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala tersebut. Hambatan lain yang dihadapi adalah Dinas Perhubungan sebagai fasilitator, masih menemui kontroversi sehingga pengguna jalan baik pengemudi kendaraan, angkutan maupun pejalan kaki kurang memanfaatkan sarana dan prasarana karena kurang nyamannya sarana dan prasarana tersebut. Upaya untuk mengatasi hambatan adalah dengan mengevaluasi dan memperbarui  kebijakan untuk menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, membuat kebijakan bagi angkutan umum. Kebijakan tersebut tidak memberatkan sebelah pihak sehingga dapat menghasilkan mufakat yang win-win solution antara masyarakat dan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dengan cara meningkatkan kualitas infrastruktur dari segi sarana dan prasarana seperti perbaikan kendaraan dan aturan-aturan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas angkutan umum.  Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas angkutan umum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) Trisna Alysianingrum; Budiharto Budiharto; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.743 KB)

Abstract

Dalam transaksi perdagangan internasional, Letter of Credit (L/C) merupakan janji membayar dari bank penerbit (issuing bank) kepada eksportir (beneficiary) yang pembayarannya akan diteruskan oleh bank penerus (advising bank) senilai L/C sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan oleh eskportir memenuhi persyaratan L/C. Advising bank yang memiliki peran melakukan penerusan pembayaran L/C kepada eksportir harus cermat dan teliti dalam memastikan apakah dokumen-dokumen yang diajukan eksportir merupakan dokumen yang sah atau tidak sah agar terhindar dari penipuan (fraud) dokumen. Kasus penipuan dokumen L/C pernah dialami PT.Bank BNI (Persero) Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang melibatkan Edy Santososelaku Manager pelayanan Nasabah Luar Negeri Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Maria Pauline Lumowa selaku pemilik saham GRAMARINDO GROUP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa regulasi terkait perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan advising bank apabila menerima dokumen palsu saat melakukan transaksi L/C masih belum spesifik diatur dalam undang-undang. Namun, dalam melaksanakan perannya advising bank dapat mengacu pada pengaturan UCP 500, UCP 600, Pasal 1365 KUHPer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, PBI No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Peraturan Bank Indonesia NOMOR : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor, serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Risandhy Tegar Aditama; Untung Sri Hardjanto; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.536 KB)

Abstract

Merokok di Kota Batam diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Merokok disamping menimbulkan dampak negatif terhadap perokok itu sendiri, merokok juga menimbulkan dampak terhadap perokok pasif. Interaksi antara perokok aktif dengan perokok pasif ini biasanya terjadi di tempat-tempat umum, seperti misalnya mall, terminal, pelabuhan, dll. Di tempat-tempat seperti ini, tidak ada pembatas antara ruangan yang diperuntukkan bagi perokok dengan yang bukan perokok, sehingga asap yang dikeluarkan akan terhisap tidak hanya oleh perokok itu sendiri tetapi juga juga oleh orang lain yang berada di sana. Hal ini menimbulkan permasalahan Bagaimana Perwujudan Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Tempat Umum dan hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi-analitis. Data yang sudah diperoleh, dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perwujudan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum Kota Batam, Tempat umum terdiri dari Mall, plaza, supermarket, department store, restoran, café, time-zone, stadion, bioskop, auditorium, sport hall, hotel, bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dinas Kesehatan melakukan upaya persuasif yaitu upaya yang dilakukan dengan melalui sosialisasi, pengarahan, dan ajakan. Dalam perwujudan  Kawasan Tanpa Rokok muncul hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Batam baik dari factor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari kurang optimalnya sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok dan penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok yang berupa sanksi pidana terhadap pelanggar KTR belum dilaksanakan dikarenakan belum dikeluarkannya surat untuk melaksanakan penegakan sanksi pidana, masalah yang berasal dari factor eksternal yaitu Tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang baik dan sulitnya mengubah perilaku bagi perokok di Kawasan Tanpa Rokok. Upaya untuk mematuhi Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Daerah Kota Batam dapat memberikan sanksi administratif berupa sanksi tertulis, sanksi lisan, pembekuan izin, pencabutan izin dan penarikan produk dan sanksi pidana berupa pidana kurungan atau denda. Solusi dari hambatan yang timbul ialah pihak Dinas Kesehatanlebih mensosialisasikan tentang kawasan tanpa rokok dan secepatnya melaksanakan penindakan sanksi pidana terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok.
PELANGGARAN DIREKTUR DANA PENSIUN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Kusuma, Irfan Yahya Gita; Budiharto, Budiharto; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (958.63 KB)

Abstract

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahna tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu fairness, transparency, accountability, indenpendency, dan responsibility. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahannya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip Good Corporate Governance. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN (PILOT ERROR) Alan Pradigdo Setyo Budi; H.M. Kabul Supriyadhie; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.881 KB)

Abstract

Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat. Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan diangkat yaitu kecelakaan pesawat udara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pilot. Kemudian tindak lanjut dari hal tersebut yaitu pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah kecelakan pesawat udara.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pilot pesawat udara sipil merupakan bagian dari pengangkut udara. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab pilot pesawat udara sipil berbeda dengan tanggung jawab pengangkut udara. Secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan yaitu mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan keamanan penerbangan.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue