cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Published by Universitas Surabaya
ISSN : 23038203     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya merupakan kumpulan artikel yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Surabaya. ISSN 2302-8203
Arjuna Subject : -
Articles 197 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya" : 197 Documents clear
ASOSIASI ANTARA GAYA PENGASUHAN DAN STATUS IDENTITAS DIRI REMAJA ETNIS JAWA Amelia, Jessica
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Remaja adalah masa untuk: mencari identitas diri. Pencapaian status identitasdiri yang melibatkan ak.tivitas eksplorasi dan komi1men tampak pada 8 dimensikehidupan, yaitu ok:upasi, religi, politik, :filosofi, friendship, dating, rekreasi, dan sexrole (Adams, 1998). Status identitas diri tampaknya dapat dipengaruhi oleh gayapengasuhan serta budaya (Marcia, dalam Santrock, 2002). Nilai-nilai pada budaya Jawamenjadikan peranan orang tua lebih besar pada k.ehidupan remaja Penelitian inibertujuan mengetahui asosiasi gaya pengasuhan dengan status identitas diri remaja etnisJawa Subjek penelitian adalah remaja etnis Jawa kelas 3 SMKN Z, yaitu SekolahMenengah Kejmuan yang memiliki program keahlian di bidang seni Jawa.Pengambilan subjek menggunakan purposive sampling. Pengambilan datamenggunakan angket EOMEIS (Adams, 1998) serta PAQ (Buri, 1991). Hasilpenelitian menl.Uljukkan ada asosiasi gaya pengasuhan orang tua dengan status identitasdiri remaja etnis Jawa dimensi okupasi dan dating. Asosiasi lain tampak padapengasuhan ayah dengan status identitas diri dimensi :filosofi dan sex role.Berlandaskan budaya Jawa, gaya pengasuhan orang tua yang dipandang subjekmenunjukkan kebebasan yang tidak sepenuhnya (otoriter-otoritatif). Hal tersebutmendukung subjek Wltuk. tidak dapat sepenuhnya bebas dalam bereksplorasi danberkomi1men, sebingga status identitas diri juga belum tercapai sepenuhnya, berupakombinasi achievement-moratorium dan achievement-moratorium-foreclosure.
HAK PEKERJA YANG SUDAH BEKERJA NAMUN BELUM MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA ATAS UPAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Khoe, Fenny Natalia
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindakan perusahaan Commanditaire Venotschap (selanjutnya disingkat CV) Jaya Mandiri yang tidak bersedia membayar para pekerja dengan alasan belum menandatangani perjanjian kerja. Para pekerja menolak menandatangani perjanjian kerja karena ada ketidaksesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pekerja. Meskipun menolak menandatangani perjanjian kerja, pekerja tetap bekerja sehingga meminta haknya atas upah, namun ditolak oleh pihak perusahaan. Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, perlu diberikan suatu solusi yang tepat, yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dibidang ketenaga kerjaan.
PENGENAAN RETRIBUSI OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA TVRI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Santoso, Steven
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PENGENAAN RETRIBUSI OLEHPEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA TVRI DITINJAU DARIPERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG IZINPEMAKAIAN TANAH, ini dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi antarapemerintah kota Surabaya melawan TVRI mengenai pengenaan retribusi yang ditarikoleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1979-2000. Berdasarkan latar belakangtersebut maka rumusan masalah adalah apakah pengenaan retribusi oleh PemerintahKota Surabaya kepada TVRI sejak tahun 1979 dapat dibenarkan ditijau berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, berdasarkananalisis Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepentingan praktis terhadapkeberadaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) yaitu sebagai salah satu sumber pendapatasli daerah melalui retribusi atas pemakaian tanah Hak Pengelolaan, sehinggapengenaan retribusi oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1979-2000 dapatdibenarkan karena karena sudah sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Daerahyang masih berlaku. Maka dari tu Pemerintah Kota Surabaya berhak untukmengenakan retribusi kepada TVRI karena pemerintah kota Surabaya sudahmengeluarkan surat ijin pemakaian tanah berdasarkan Peraturan daerah nomor 1tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah.
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 828/Pdt/.G/2010/PN.Sby. SEBAGAI DASAR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK MILIK Setiawan, Henry Kurnia
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penolakan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional mengenai pendaftaran tanah yang didasarkan atas putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 828/Pdt.G/2010/ PN.Sby. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah yang dilakukan kantor pertanahan tersebut sudah tepat karena pendaftaran tanah yang diajukan oleh Firman tidak memenuhi persyaratan yaitu asli bukti perolehan tanah/alas hak. Kantor Pertanahan menjalankan tugas pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan untuk permohonan hak milik khususnya hak milik perorangan. Kantor Pertanahan dapat memproses permohonan pendaftaran tanah, meskipun surat aslinya hilang dan hanya menyertakan surat foto copy. Namun harus disertakan dengan surat kehilangan dari pihak kepolisian setempat.
TINDAKAN KEPALA DESA MENJADIKAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI TANAH GOGOL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jaya, Monica Julina
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisistindakan Kepala Desa yang menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogolditinjau dari UUPA. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pemegang hakatas tanah wajib memelihara hak atas tanah semaksimal mungkin, dan mencegahterjadinya penelantaran tanah yaitu menggunakan tanah yang tidak sesuai denganfungsinya. Masyarakat desa memanfaatkan bidang tanah untuk ditanami tanamanpangan didasarkan atas putusan rembuk desa yang kemudian diterbitkan suratkeputusan, penerbitan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 59 PP No.72 Tahun 2005. Tindakan Kepala Desa menjadikan tanah terlantar sebagai tanahGogol dapat dibenarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) UUPA, jo ketentuan pasal 2ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1998.
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT KARENA DIPIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Hamonangan, Jonah
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisispemberhentian tidak dengan hormat terhadap seorang guru PNS yang terbuktimelakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tindakan Bupati yangmemberhentikan Tidak Dengan Hormat seorang Guru PNS karena dipidana 8bulan adalah tidak tepat karena bertentangan dengan UU Pokok-pokokKepegawaian. Pene1itian ini menjelaskan bahwa seorang guru PNS yangmelakukan perbuatan memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, didakwaserta melanggar pasal 269 KUHP dan divonis hukurnan selama 8 bulan dandiberhentikan tidak dengan hormat oleh Bupati. Tindakan Bupati tersebut denganputusannya tidak tepat hila ditinjau dari pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979, karena pasal 8 tersebut menentukan yang dapat diberhentikantidak dengan hormat adalah pegawai negeri yang dihukurn kurang dari 4 tahun.
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG YANG MENGALIH FUNGSIKAN FASILITAS UMUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURABAYA Prestiana, Yuan Okta
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengembang yang mengalihfungsikan fasilitas umum ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa tindakan pengembang yang mengalihfungsikan fasilitas umum tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sekaligus perbuatan melanggar hukum. Tindakan tersebut berakibat hukum dengan kewajiban untuk membayar ganti kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana pasal 1246 KUH Perdata.Masyarakat sebagai pembeli rumah fasum, gugatannya adalah pembabatalan perikatan dan ganti rugi, sedangkan pembeli rumah lainnya gugatannya adalah pemenuhan perikatan dan ganti rugi.
SENGKETA WILAYAH PERBATASAN GUNUNG KELUD ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Laurens, Ade
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui cara meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah Gunung Kelud yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut tidak tepat. Karena seharusnya mengajukan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan putusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Apabila keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memberatkan Kabupaten Blitar, maka langkah yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.
PERANCANGAN ALAT BANTU LATIHAN BELADIRI UNTUK PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA 4-11 TAHUN Harjono, Patrick
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beladiri adalah metode apapun yang digunakan manusia untuk membeladirinya, baik bersenjata maupun tidak. Beladiri dapat membantu perkembanganpikiran dan tubuh terutama pada anak usia 2-7 tahun. Pembangunan fisik untuk anakanakterjadi pada saat seorang anak menerima latihan yang benar-benar teratur dansecara berulang-ulang. Sulit fokusnya anak-anak dalam berlatih karena kebosananmelakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti menendang dan memukul, sulitnyaseorang pelatih dalam melatih anak-anak tanpa ada peraga atau sebuah alat bantu danbelum adanya juga sebuah alat bantu bermain dalam beladiri yang dapat menarikminat dan dapat melatih sistem motorik anak yang mendukung pertumbuhan padaanak usia 4-11 tahun. Oleh sebab itu desainer menciptakan sebuah produk yang dapatmelatih sistem motorik anak-anak dan memiliki sistem gabungan antara tembak airdan bantalan tendangan pada umumnya, sehingga nantinya anak-anak tidak hanyafokus pada pukulan dan tendangan, tetapi juga pada hindaran dan lompatan yangsangat diperlukan untuk perkembangan motorik. Selain memiliki beberapa fungsi,produk ini memiliki bentuk dan warna yang menarik bagi anak-anak. Penelitiandimulai dengan observasi di beberapa beladiri yang sering diikuti anak-anak seperti:Karate, Taekwondo dan Silat. Setalah observasi untuk mengetahui sifat anak-anaksaat latihan setelah itu dilakukan interview terhadap pelatih agar dapat mengetahuikurikulum latihan pada anak-anak, setelah terkumpul data serta melalui proses desainterciptalah produk baru bernama ENTRAINUR.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PERTAMBANGAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL NANI WARTABONE DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN Maryani, Novi
CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya
Publisher : University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usahapertambangan yang semarak di lakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin,berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral dikawasan WartaBone, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitarwilayah daerah. Sehingga dengan adanya Peraturan Perundang‐undangan Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapatmelaksanakan Kewenangan serta Kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan akibatpenambangan emas tanpa izin dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya hukum yangditempuh untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan serta penegakan hukum danpenerapan sanksi secara tegas di sektor pertambangan emas tanpa izin dengan melaksanakankoordinasi pencegahan dan penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di perlukanpada tingkat pusat dan tingkat daerah.

Filter by Year

2013 2013


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei) Vol. 13 No. 1 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November) Vol. 12 No. 2 (2024): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei) Vol. 12 No. 1 (2023): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November) Vol. 11 No. 2 (2023): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei) Vol. 11 No. 1 (2022): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November) Vol. 9 No. 2 (2021): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei) Vol. 9 No. 1 (2020): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (November) Vol. 8 No. 2 (2020): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Mei) Vol. 8 No. 1 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 7 No. 2 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol. 7 No. 1 (2018): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 6 No. 2 (2018): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol. 6 No. 1 (2017): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 5 No. 2 (2017): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol 5, No 1 (2016): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 5 No. 1 (2016): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 4 No. 2 (2016): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 1 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 4 No. 1 (2015): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 3 No. 2 (2015): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol 3, No 2 (2014): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 3, No 1 (2014): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1 (2014): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol. 2 No. 2 (2014): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol 2, No 2 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1 (2013): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (September) Vol 2, No 1 (2013): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 1 No. 1 (2013): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret) Vol 1, No 1 (2012): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya More Issue