cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan" : 12 Documents clear
STRATEGI PEMEINAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PRTANIAN DI KECAMATA MODOINDING Timbongol, Varen C.; Pangemanan, Sofia; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang memperhatikan pola kehidupan yang sedang berlangsung di masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu diperhatikan kondisi dan karakter kehidupan masyarakat yang nyata-nyata berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pertanian merupakan yang dahulunya hanya merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pada perkembangannya menjelma menjadi sebuah sektor yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan suatau bangsa. Untuk itu dalam pengelolaan sektor ini diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Peran nyata sektor pertanian sebagai tumpuan pembangunan ekonomi nasional pada masa krisis dan selama pemulihan ekonomi, maka sektor pertanian perlu diposisikan sebagai sektor andalan dan didukung secara konsisten dengan mengembangkan ekonomi. Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah untuk pengembangan pertanian dengan didukung tanah yang subur, suhu udara yang dingin sehingga ideal untuk tanaman sayuran serta curah hujan yang cukup. Dengan sumberdaya tersebut masih diperlukan strategi dari pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pertanian yang ada di darah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih Strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian di Kecamatan Modoinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada 4 aspek strategi yang dilihat yakni aspek perencanaan, pemutusan, pelaksanaan dan evaluasi dari keempat tersebut dapat disimpulkan belum optimalnya strategi pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Modoinding. Dengan sumberdaya alam yang luar biasa tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengembangan yang baik serta dukungan fasilitas penunjang seperti peralatan dan dana.Kata Kunci: Strategi,Pemerintah Daerah, Pertanian.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Aer, Aprias Yoar; Pati, Agustinus; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota partai politik di Kecamatan Tahuna merupakan kesadaran dan keinginan bagian masyarakat saja karena tidak semua berminat untuk menjadi anggota partai, hal ini karena menurut masyarakat tidak terlalu penting untuk menjadi anggota partai politik namun tetap menjadi simpatisan pada partai tertentu. Karena yang terpenting bagi masyarakat adalah memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Umum.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN MAHAKERET BARAT DAN KELURAHAN MAHAKERET TIMUR KECAMATAN WENANG KOTA MANADO Kawung, Alive M.; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhuan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan pangan non tunai adalah Kecamatan wenang. Sebagian masyarakat di kelurahan mahakeret barat dan mahakeret timur sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut. Namun sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri sosial No. 25 Tahun 2016 bahwa yang harus mendapatkan program bantuan pangan non tunai yang disebut keluarga penerima manfaat adalah dengan kondisi sosial ekonomi di bawah 25% Akan tetapi realitas Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai tersebut justru di terima oleh masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi di atas 25% dengan kata lain penerima bantuan pangan non tunai tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai di Kelurahan Mahakeret Barat dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Evaluasi, Bantuan, Evaluasi Program Bantuan Sosial.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HALMAHERA UTARA Tude, Nixon E. S.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dengan basis melayani masyarakat melaui instansi pemerintah yang tersebar dengan visi dan misi melayani kepentingan umum masyarakat. Pelayanan umum dimasyarakat yang disediakan oleh pemrintah ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap banyaknya akan kebutuhan individu atau umum yang digunakan dalam berbagai kepentingan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Maluku Utara. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. Berangkat dari pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara” Kendala yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan yang prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, adalah sering terjadinya ganguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-surat, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat menggangu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkatkan sarana pendudukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasakan kepanasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
UPAYA PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN BUDAYA MINAHASA ANAK SUKU TONTEMBOAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Paat, Ariandy Junaidy; Mantiri, Michael; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Warisan budaya indonesia adalah peniggalan berharga dari nenek moyang yang tidak di milki oleh bangsa lain. Namun demikian, sekarang semakin terabaikan, bahkan terancam punah, yang di sebabkan oleh globalisasi hingga pengakuan sepihak (klaim) dari negara asing yang dapat menyebabkan krisis identitas bangsa sendiri. Fenomena ini juga terlihat di sebagian wilayah indonesia, di dalamnya adalah budaya anak suku tontemboan yang sudah mulai terdegradasi oleh budaya-budaya asing yang sudah mulai masuk, di mana peran pemerintah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata belum optimal dalam upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan di minahasa selatan. Sementara tujuan penelitian ini ialah, adalah untuk menemukan representasi makna warisan budaya indonesia. Manifestasi warisan budaya ini, memiliki wujud fisik dan nonfisik yang mengandung nonfisik, indonesia mengandung kehidupan spiritual, kesusastraan, kesenian,sejarah serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik yang secara tradisional maupun secara konteporer. Warisan budaya ini juga mencerminkan identitas bangsa indonesia yang terdiri dari identitas budaya lokal,identitas budaya nasional, dan identitas budaya global. Kesenian sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), baik yang tradisional maupun konteporer. untuk itu dalam konteks upaya pelestarian budaya anak suku tountemboan maka dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, adalah dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan yang menyasar kepada semua stakholder baik pemerintah, swasta, lembaga adat, tokoh-tokoh terkait dan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di lapangan dinas pariwisata hanya melakukan beberupa kegiatan-kegiatan festival seni dan pameran, artinya tidak ada sosialisasi dan pembinaan yang di lakukan secara terus-menerus agar supaya upaya pelestarian budaya anak suku tontemboan tetap eksis.Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Pelestarian Budaya, Anak Suku Toutemboan.
STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado) Betah, Meilin; Pangemanan, Sofia; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dengan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk menjamin dan mewujdukan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalamnya dapat kita lihat peraturan-peraturan yang dapat mengimunisasi hak anak dari kekerasan seksual khususnya untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual yang bertujuan memberi efek jera serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan social anak. Berdasarkan masalah yang terjadi, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memiliki Strategi Penanganan bagi anak korban kekerasan, dalam hal ini dilihat dari peraturan Menteri No 2 Tahun 2011 tentang pedoman penanganan anak korban kekerasan untuk mendapat penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisi normal. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk suatu Lembaga Perlindungan Anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan lembaga ini agar memberikan layanan dan memberikan perlindungan kepada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.Kata Kunci : Strategi, Penanganan, Anak, Kekerasan Seksual
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT (Studi Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong) Bleskadit, Hanna Marice; Kaawoan, Johannis; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seluruh pegawai dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja dilihat dari Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas, dan Responsibilitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah Untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependuduksn dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan terkait kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan Publik, dalam hal ini terkait pembuatan E-KTP yaitu teori dari Russel dalam Sudarmanto yang mengatakan bahwa kinera adalah tingkat pencapaian pelaksanaan tugas seluruh pegawai dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari suatu organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan data, wawancara langusng, observasi dilapangan serta melaluai kajian dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa yaitu terkait produktifitas kinerja aparatur sipil negara dalam melakukan pelayanan publik yang dapat ditandai dengan minimnya ketersediaan sarana-prasarana atau alat penunjang dalam melakukan kegiatan pelayanan publik seperti alat printer. Sebab suatu kinerja atau pelayanan dinyatakan berkualitas apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan kualitas pelayanan itu tergantung pula pada kualitas teknologi dalam hal ini alat-alat produktifitas dalam suatu organisasi atau instansi publikKata Kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik.
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENDISTRIBUSIAN PUPUK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Kasus Di Kecamatan Modoinding) Linelejan, Failen; Pangemanan, Sofia; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanian merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena pertanian merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam rangka mengembangkan sektor tersebut, pemerintah telah mengambil beberapa langkah kebijakan salah satunya adalah dengan memberikan pupuk yang berkualitas dan harganya disubsidi, hal tersebut dilakukan karena sebagian besar petani merupakan orang yang tinggal di desa dan tergolong tidak mampu, langkah subsidi merupakan sebuah langkah yang bijak namun juga memiliki unsur resiko akan penyelewengan. Oleh sebab itu pengawasan yang baik merupakan suatu langkah yang tepat agar program pupuk bersubsidi tersalurkan kepada pihak yang tepat. Kecamatan Modoinding merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga tidak terlepas dari permasalahan distribusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui lebih mendalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Modoinding, informan yang digunakan merupakan informan yang dipilih dan berkapasitas menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perencanaan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, selain itu komisi pengawas pupuk dan pestisida juga telah dibentuk sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh kementerian pertanian republik Indonesia. Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap pupuk bersubsidi di Kecamatan Modoinding telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur. Selanjutnya perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan yakni melakukan evaluasi berkala dan sistem inspeksi mendadak agar mengetahui secara jelas dan rinci mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan dan mencari tahu akar masalah serta pemecahan masalahnya.Kata Kunci : Pengawasan, Pupuk Bersubsidi, Pemerintah Daerah
STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Kapoti, Rikvar A.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keberagaman agama tersebut menjadi modal kekayaan dan keuntungan budaya yang dimiliki oleh Negara ini karena dapat menjadi sumber inspirasi bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain kemajemukan namun juga dapat berpotensi menjadi social konflik antar umat beragama yang biasa mengancam keutuhan NKRI, terutama apabila tidak disikapi dengan bijak dan tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga memelihara kurukunan antara umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama..Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Kerukunan, Umat Beragama.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA Pua, Andre; Lumolos, Johny; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Minahasa adalah sistem untuk pengembangan industri kecil yang ada di desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini tujuan untuk pengembangan industri kecil adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan industri kecil yang ada. Peneliti dalam hal ini mendapatkan hasil penelitian kebijakan yang ada sudah jelas namun belum di realisasikan oleh dinas terkait, dalam hal ini juga para pelaku industry kecil sangat menyayangkan ketika peraturan daerah yang sudah jelas namun bisa di realisasikan oleh pemerintah daerah. Di lapangan juga masih terdapat banyak masalah yang ada namun masalah tersebur sebenarnya bisa terjawab ketika peraturan daerah tentang pengembangan industry bisa di realisasikan. Dalam segi Efesiensi Adalah perbandingan terbaik antara suatu keadaan dengan keadaan sebelumnya dilihat dari proses pelaksanaan peraturan pemerintah yang didasarkan pada waktu dan biaya. Dalam hal ini, akan dilihat apakah setelah pengembangan kebijakan industri meubel di Desa Leilem Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa telah menimbulkan kemajuan pada industri meubel ini. Dari hasil wawancara peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan industry kecil ini sangat baik dan di harapkan oleh para pelaku industry, namun kenyataan nya peraturan daerah yang ada belum sepenuhnya di realisasikan, dari hasil peneliti juga menjelaskan bahwa sebenarnya kebijakan pengembangan industry kecil ini bisa di realisasikan ketika dinas terkait dan para pelaku industry kecil mempunyai komunikasi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengembangan industri kecil di Desa Leilem Kecamtan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan Industri Kecil.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue