cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan" : 42 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DI KEPOLISIAN RESORT MINAHASA UTARA Walangitan, Clara Semaya; Pangemanan, Sofia; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam berisi harapan-harapan, untuk terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas dan professional; terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hakhak azasi manusia dan terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) serta dampaknya terhadap masyarakat di Kepolisian Resort Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keandalan petugas dalam pelayanan SKCK di Satuan Intelkam Polres Minahasa Utara dapat dikatakan sudah baik, dimana proses pelayanan skck sesuai dengan waktu yang ditentukan meskipun secara teknis pernah mengalami beberapa kendala seperti listrik padam, kerusakan serta ketiadaan pimpinan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan SKCK, Kepolisian, Masyarakat.
PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN SITARO Tamaka, Danny Rinaldy; Monintja, Donald; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro yang bersifat tetap dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata hasilnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi awal Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro belum bekerja secara maksimal karena banyak anggota legislatif dalam pengamatan peneliti banyak yang tidak hadir pada saat rapat paripurna, bahkan ada rapat yang dijadwalkan akhirnya batal digelar disebabkan peserta sidang tidak memenuhi kuorum, selanjutnya itu juga masih ada anggota Dewan yang kurang memahami tugas dan fungsi sebagai anggota dewan hal itu dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti korupsi, suap, narkoba, dan kekerasan/penganiayaan. Ditemui dari berbagai sumber yang didapati melalui studi awal yang dilaksanakan oleh peneliti terdapat beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro terkait dengan masalah tata tertib dan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti adapun kasus yang terkonfirmasi ada dugaan penyimpangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Siau Tagulandang Biaro menurut Manado Express pada tanggal 14 Januari 2015, selain dari adanya dugaan belum pahamnya anggota Dewan terhadap tugas dan fungsinya beberapa anggota Dewan yang melanggar etika dalam persidangan seperti merokok dan berteriak di dalam ruangan, selanjutnya didapati juga dugaan penyalahgunaan keuangan tertanggal 24 Februari 2015 yakni korupsi perjalanan dinas dan bimbingan teknis Bimbingan Teknis fiktif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kepulauan Siau Tagulandang BiaroKata Kunci : Peran, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD.
INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM SISTEM KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Sangihe) Manangkoda, Fresly J.; Mantiri, Michael; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, metode yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian menunjukkan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan fokus penelitian melalui inovasi, proses pelaksanaan, dan respon masyarakat dalam pelaksaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sangihe, untuk membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan melalui kegiatan Sepak Terjal Gahagho sistem pelayanana administrasi kependudukan secara terpadu dan terjangkau guna pemenuhan hak masyarakat menuju good governance, pelayanan LANGKA (PelayananLangsung Akta), SI JEMPOL (Sistem Jemput Bola) dan SIMPEL MOMEN.Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Daerah, Sistem Kependudukan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON Maria, Kurnia; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk melihat akuntabilitas pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum dan juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) bisa dilakukan pemerintah daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan asli daerah oleh aparatur daerah sehingga potensi penerimaan pendapatan asli daerah dapat digali dengan sebaik-baiknya namun dengan tetap mengkaji agar dampaknya tidak sampai mengganggu perekonomian dan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan pajak restoran dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya sikap tegas dan komitmen pemerintah terhadap wajib pajak yang mengakibatkan sikap tidak jujur wajib pajak dalam membayar pajak, selain itu komunikasi antara implementor dengan para wajib pajak yang masih renggang.Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan, Pajak Restoran.
INOVASI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA ESSANG SELATAN Lambuaso, Dani H.; Pangemanan, Sofia; Monintja, Donald
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memilikiperan yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan pusat dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-lngkah inovasi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Essang Selatan Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, diharapkan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian ini, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi meningkatkan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif, dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.Kata Kunci : Inovasi, Pemerintah Desa, Pembangunan.
OPTIMALISASI INFORMASI APLIKASI (SITASYA) SISTEM PEMANTAUAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MANADO Sumartono, Aditya Marcello; Sampe, Stefanus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas komunikasi dan informatika kota manado mengembangkan aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (SiTasya), diluncurkan aplikasi terebut di playstore di perangkat android pada 24 juli 2018, aplikasi (SiTasya) merupakan layanan aplikasi yang tugasnya memantau keadaan sekitar kota manado lewat Circuit Closed Television (CCTV) berbasis Information Technologi (IT) yang dipasang di 20 titik sudut jalan dan di lampu lalu lintas dan masyarakat dapat melihat keadaan pemantauan keadaan sekitar di kota manado dengan mengakses aplikasi (SiTasya). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui optimalisasi informasi aplikasi (SiTasya) sistem pemantauan masyarakat dalam pelayanan publik di kota manado. Teori utama yang dipakai yaitu teori dari Sinambela tentang pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Untuk penelitian ini peneliti menggunakan Handphone untuk merekam hasil wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat aplikasi (SiTasya) belum optimal hal ini banyak keluhan dari masyarakat kota manado yang menggunakan aplikasi tersebut yang sering mengeluhkan beberapa kendala ketika pengguna ingin mengakses layanan informasi lewat aplikasi (SiTasya). Dengan adanya aplikasi (SiTasya) ini pemberian layanan dari dinas komunikasi dan informatika kota manado kepada masyarakat kota manado menjadi lebih cepat, mudah, dan murah oleh karena itu pemberian pelayanan kepada masyarakat kota manado lewat layanan informasi berbasis aplikasi harus lebih dioptimalkan lagi sesuai dengan tujuan visi dan misi pemerintah kota manado.Kata Kunci: Optimalisasi Informasi, Pelayanan Publik.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERIKANAN LAUT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KUMA KECAMATAN ESSANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Lala, Ongki Andika; Kaawoan, Johannis; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang besar dengan segala kekayaan sumber daya lautnya, Demikian halnya yang terjadi di wilayah pesisir, wilayah pesisir dan lautan. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya merupakan tumpuan harapan Negara Indonesia dimasa yang akan datang, Sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa, maka pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan mampu berperan aktiv menciptakan terobosan program untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari mata pencaharian sebagai nelayan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga masih penuh dengan ketidak pastian. Dengan didukung oleh kewenangan yang diberikan undang-undang desa serta dukungan pendapatan desa yang cukup memadai maka menarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pemerintah desa Kuma dalam memanfaatkan sumber daya alam di bidang kelautan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Kuma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam menjalankan peran alokasi Pemerintah Desa Kuma dapat dikatakan sudah baik dalam mengalokasikan program dan dana khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kuma melalui pemanfaatan sumber daya alam dibidang perikanan laut, sedangkan pelaksanaan peran distribusi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kuma dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa untuk melaksanakan program yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan satu golongan masyarakat saja.Kata Kunci: Masyarakat dan Peranan Pemerintah Desa
KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Rumondor, Ezrani Maria; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakikatnya, manusia akan memerlukan fungsi pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, kehadiran pemerintahan serta pemerintah menjadi sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan manusia termasuk di dalamnya menyangkut aspek ketertiban umum, ketentraman masyarakat yang pada kajian selanjutnya, merupakan kebutuhan dasar hidup yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan dasar lain terpenuhi. Aspek-aspek ini kemudian diatur menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat yang ada di daerah. Di sisi lain, keterbukaan zaman dan percepatan di berbagai bidang membuat masyarakat yang semakin dinamis dan kritis menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik termasuk dalam bidang pemerintahan. Satpol PP dalam kewenangannya menyelenggarakan tugas dan fungsi yang ada, umumnya memiliki citra atau image yang kurang baik, karena selalu diidentikan dengan aparat yang sewenang-wenang, arogan, kasar, penindas, serta sering dianggap lebih mengutamakan otot daripada brain ketika melaksanakan tugas termasuk kegiatan penertiban yang paling sering mengangkat citra dan kualitas Satpol PP ke publik. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, didasarkan pada kajian konsep tentang betapa penting dan strategisnya fungsi Satpol PP maka perlu juga diimbangi dengan kualitas pelayanan saat bertugas, secara khusus pada penertiban aset pemerintah daerah. Dengan metode penelitian kualitatif, didasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kualitas dalam penelitian ini didasarkan pada delapan dimensi kualitas menurut Garvin yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian, daya tahan, service ability, estetika, dan persepsi kualitas, dan disimpulkan secara keseluruhan kualitas pelayanan Satpol PP (Provinsi Sulawesi Utara) dalam penertiban aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulut sudah cukup baik karena sudah sesuai Standar Operasional Prosedur, namun perlu untuk terus dimaksimalkan secara kualitas terlebih yang menyangkut beberapa hal dasar di antaranya perihal pengembangan SDM termasuk standarisasi rekrutmen Satpol PP (dengan mayoritas Tenaga Harian Lepas/Honorer), Pelatihan dan Pendidikan, masalah kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pengadaan sarana prasara serta penganggaran yang masih perlu ditingkatkan.Kata Kunci : Kualitas, Satpol PP, Penertiban Aset.
PERAN KOORDINATOR PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL TUMINTING DI KOTA MANADO Sasuwu, Junaidy M.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 Pemerintah Kota Manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Di pasar Tuminting Kota Manado memiliki permasalahan yaitu pedagang pasar Tuminting semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak. Peramasalahan selanjutnya adalah para pedagang pasar tuminting yang tidak memiliki tempat berjualan di dalam pasar pada akhirnya badan jalan menjadi tempat mereka berjualan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koordinator poerusahan daerah pasar dalam penataan pasar tradisional Tuminting di Kota Manado. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Koordinator PD Pasar Tuminting dalam Perencanaan Perencanaan adalah untuk menata pasar tuminting agar supaya menjadi pasar yang nyaman dan indah, kondisi pasar tuminting sekarang kurang baik. Dalam pelaksanaan penataan pasar yaitu membersikan sampah, menertibkan pedagang yang ada di pasar tuminting dan menata lapak para pedagang, menagih retribusi. Dalam pengawasan penataan pasar Tuminting dilakukan dengan mengawasi setiap masalah-masalah yang terjadi di pasar tuminting memberikan rambu-rambu peringatan.Kata Kunci : Peran, Penataan, Pasar Tradisional
REKRUTMEN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2019-2024: STUDI PADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA Pandelaki, Andrei I.; Niode, Burhan; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses rekrutmen politik oleh partai politik yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, fokus group discussion, dan studi dokumentasi. Informan terbagi dalam dua kategori, yaitu informan formal yang dipilih dari pengurus partai dan informan informal yang mewakili masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan dapat menentukan kualitas calon legislatif yang akan diusung. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penetilian ini yaitu proses rekrutmen yang dilakukan partai politik sangat penting bagi partai dan juga masyarakat untuk mengetahui kualitas, pemahaman, prinsip, serta tujuan yang dimiliki seorang calon legislatif.Kata Kunci : Rekrutmen, Partai Politik, Legislatif.

Page 2 of 5 | Total Record : 42

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue