Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

'ADALAH

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum " : 18 Documents clear

Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Siti Ngainnur Rohmah
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Every Indonesian citizen has human rights. Among those basic rights is the right to life. Nowadays frequent suicide attempts occur. Suicide becomes a trend to end life, because it is felt no longer able to face the tough problems of life. The Government of the Republic of Indonesia has taken preventive measures to protect citizens from attempted suicide by issuing regulations contained in KUHP article 345. Thus, human rights, especially the right to life of Indonesian citizens can be maintained.Keywords: Suicide, Preventive, Human Rights Abstrak:Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia. Di antara hak asasi itu adalah hak untuk hidup. Dewasa ini sering terjadi tindakan percobaan bunuh diri. Bunuh diri menjadi trend untuk mengakhiri kehidupan dikarenakan merasa tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif untuk melindungi warganya dari tindakan percobaan bunuh diri dengan mengeluarkan peraturan yang tertuang pada KUHP pasal 345. Dengan demikian hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup warga Negara Indonesia dapat terjaga.Kata Kunci: Bunuh Diri, Preventif, Hak Asasi Manusia

Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Rohmah, Siti Ngainnur
'ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:Every Indonesian citizen has human rights. Among those basic rights is the right to life. Nowadays frequent suicide attempts occur. Suicide becomes a trend to end life, because it is felt no longer able to face the tough problems of life. The Government of the Republic of Indonesia has taken preventive measures to protect citizens from attempted suicide by issuing regulations contained in KUHP article 345. Thus, human rights, especially the right to life of Indonesian citizens can be maintained.Keywords: Suicide, Preventive, Human RightsÂ Abstrak:Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak asasi manusia. Di antara hak asasi itu adalah hak untuk hidup. Dewasa ini sering terjadi tindakan percobaan bunuh diri. Bunuh diri menjadi trend untuk mengakhiri kehidupan dikarenakan merasa tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat. Pemerintah Negara Republik Indonesia telah melakukan tindakan preventif untuk melindungi warganya dari tindakan percobaan bunuh diri dengan mengeluarkan peraturan yang tertuang pada KUHP pasal 345. Dengan demikian hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup warga Negara Indonesia dapat terjaga.Kata Kunci: Bunuh Diri, Preventif, Hak Asasi ManusiaÂ

Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja Indra Rahmatullah
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:A draft law must be able to answer and solve the main problem of the society so that with the existence of the law the community gets legal protection from the state. However, the draft of Cipta Kerja Law makes an endless controversy. In fact, the draft was allegedly containing some problems since its appearance. Therefore, academic research (Assesment Report) is needed so that the rules in the draft have basic scientific arguments that can be justified. Unfortunately, the draft does not conduct an assesment report to know whether the society need the law and urgent.Keywords: Legal Protection, Controversy and Assesment Report Abstrak:Sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat sehingga dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan, disinyalir RUU ini mengandung kecacatan sejak awal pembentukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian akademis sehingga aturan-aturan yang ada dalam RUU ini mempunyai basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya adalah dengan membuat Laporan Kelayakan. Sayangnya RUU ini belum melakukan laporan kelayakan apakah RUU ini dibutuhkan dan penting di masyarakat.Katakunci: Perlindungan Hukum, Kontroversi dan Laporan Kelayakan

Urgensi Assesment Report Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja Rahmatullah, Indra
'ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract:A draft law must be able to answer and solve the main problem of the society so that with the existence of the law the community gets legal protection from the state. However, the draft of Cipta Kerja Law makes an endless controversy. In fact, the draft was allegedly containing some problems since its appearance. Therefore, academic research (Assesment Report) is needed so that the rules in the draft have basic scientific arguments that can be justified. Unfortunately, the draft does not conduct an assesment report to know whether the society need the law and urgent.Keywords: Legal Protection, Controversy and Assesment ReportÂ Abstrak:Sebuah rancangan undang-undang harus dapat menjawab dan menyentuh pokok permasalahan masyarakat sehingga dengan adanya undang-undang tersebut masyarakat mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari negara. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini justru berakibat pada kontroversi yang tiada hentinya. Bahkan, disinyalir RUU ini mengandung kecacatan sejak awal pembentukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian akademis sehingga aturan-aturan yang ada dalam RUU ini mempunyai basis argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang salah satunya adalah dengan membuat Laporan Kelayakan. Sayangnya RUU ini belum melakukan laporan kelayakan apakah RUU ini dibutuhkan dan penting di masyarakat.Katakunci: Perlindungan Hukum, Kontroversi dan Laporan Kelayakan

UU Omnibus law yang Kontroversial Munadhil Abdul Muqsith
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17926

Abstract:In the midst of concern in dealing with the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic, the Indonesian House of Representatives (DPR) passed the Omnibus Law on the Job Creation Bill (Ciptaker) at the plenary session of the closing session of the trial period I for the 2020-2021 Session Year on October 5, 2020. Two of the nine Party factions rejected the ratification, namely the Prosperous Kedilan Party (PKS) and the Democrat Party (PD). Since it was passed by the DPR, currently, the hot ball is with the President. The President has 30 days to suppress or not press in accordance with Article 73 of Law No. 12 of 2011 on the formation of legislation. Of course, the public is anxiously awaiting the President's choice.Keyword: Omnibus law, Controversy Abstrak:Di tengah keprihatinan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada Rapat paripurna sidang penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober 2020. Dua dari sembilan fraksi Partai menolak pengesahan yakni Fraksi Partai Kedilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat (PD). Sejak di sahkan DPR, saat ini, bola panas ada di Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menekan atau tidak menekan sesuai Pasal 73 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Tentunya publik harap-harap cemas menunggu pilihan Presiden.Kata Kunci: Omnibus Law, Controversial

Manusia Sebagai Subyek Hukum Gilang Rizki Aji Putra
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.22218

As a party who can act in law, legal subjects have the authority law that is not owned by the other party. There are two categories of legal subjects, namely human and legal subjects legal entities. Humans as legal subjects are natural. Whose question man so that he can become a subject of law, cannot be answered only by one sentence. The human essence is one of the basics to answer it. Question The next thing is what is a legal entity so that he can be domiciled as a legal entity? legal entity. These are the questions that this paper will answer.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi Secara Kelembagaan Dengan Meletakkan Konstitusi Sebagai Dasar Legitimasi Rayhan Naufaldi Hidayat
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.17830

Abstract:Corruption is an extraordinary crime committed by intellectual actors by abusing their assets and positions on their hands. This crime has become a fundamental problem in the state which has not been completely resolved from year to year. One of the main factors of this is the lack of performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating corruption cases that occur in Indonesia. Various revisions to the law that serves as a basis for legitimacy for the KPK in carrying out its duties, mains and functions are the main obstacles that the institution often faces. Therefore, one of the rational efforts that can be made by the state is to make the constitution as a rigid legitimacy basis for the KPK to provide legal certainty.Keyword: Corruption Eradication Commission; Constitution; Legitimacy Basis Abstrak:Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh aktor intelektual dengan menyalahgunakan harta dan jabatan yang ada di tangan mereka. Kejahatan tersebut menjadi persoalan mendasar di dalam negeri yang tidak terselesaikan secara tuntas dari tahun ke tahun. Salah satu faktor utama dari hal tersebut ialah ketidakoptimalan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi Di Indonesia. Berbagai perubahan terhadap undang-undang yang berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi KPK dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya menjadi kendala utama yang kerap kali dihadapi oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, salah satu upaya rasional yang dapat dilakukan oleh negara ialah dengan menjadikan konstitusi sebagai dasar legitimasi yang bersifat rijid bagi KPK guna memberikan kepastian hukum.Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Konstitusi, Dasar Legitimasi

Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD

Page 2 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA