Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL
JIHI can be a reference and literature source for academician in International Relations area as it consists of articles and research reports on International Relations Issues. Articles and research reports are written by academics who is the expert on its field like Security Studies, International Political Economy, Regime, International Organization, Gender and International Relations, Diplomacy, Media and International Relations, etc.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
" Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik ]]>
<![CDATA[Sudira, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.724 KB)
<![CDATA[Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruhnegara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memilikikewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampaitahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yangdilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator.Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akantetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkankepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia danPerang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikelini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukanperdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akandipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerjaorganisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusikonflik dan menjaga perdamaian dunia. ]]>
<![CDATA[Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia ]]>
<![CDATA[Hutabarat, Leonard F]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (556.083 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.]]>
<![CDATA[Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK ]]>
<![CDATA[Situmorang, Mangadar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.469 KB)
<![CDATA[Prinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional ]]>
<![CDATA[S, Anita Afriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.561 KB)
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat sebuah produk hukum internasional yang terefleksikan melalui bentuk hukumnya. Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak dini ketika dalam tahap penyusunan sebuah perjanjian internasional. Pilihan nomenklatur Konvensi sebagai bentuk perjanjian internasional melihatkan adanya keinginan negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi dan dikategorikan sebagai Hukum Keras. Sementara itu melalui analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat dimana tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum sehingga memungkinkan untuk dipolitisasi meskipun pilihan bentuk hukumnya adalah Hukum Keras. ]]>
<![CDATA[In Suspension: Memory of Indonesian Migrant Women Returnees in Cities ]]>
<![CDATA[Park, Kilim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.494 KB)
<![CDATA[This paper attempts to propose new ways to understand Indonesian migrant women workers and their lives, particularly at the intersection of memory and urban life. I explore the role of memory in the urban life of Indonesian migrant women returnees by examining the ways in which their memory affects seemingly mundane yet central details of their new life and opens up a space to expose and disrupt the workings of state and society that pushes women into the margin. Focusing on a growing number of migrant women who are settling themselves in urban areas upon completing their work overseas, I consider how their memory, suspended in the present, contributes to normalizing the anomaly by confronting and refusing public articulations of power vis-a-vis the feminine and the rural in Indonesia.]]>
<![CDATA[Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia ]]>
<![CDATA[Hutabarat, Leonard F]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (556.083 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1441.%p
<![CDATA[Artikel ini membahas partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan laur negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama.]]>
<![CDATA[Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK ]]>
<![CDATA[Situmorang, Mangadar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.469 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1442.%p
<![CDATA[Prinsip dasar kebijakan poltik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan konstitusi politik. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Tulisan ini mencoba mencermati faktor kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kaitannya dengan dua faktor lain di dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Walau tampak agak prediktif, bahkan spekulatif, tulisan ini sepenuhnya deskriptif dengan mengandalkan argumentasi teoritis dan informasi yang tersedia. Subjektivitas penulis selanjutnya tidak bisa dihindarkan untuk sampai pada penegasan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia akan lebih berorientasi kedalam (inward-looking) yang antara lain disebabkan oleh tekanan politik domestik.]]>
<![CDATA[Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional ]]>
<![CDATA[S, Anita Afriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.561 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1444.%p
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat sebuah produk hukum internasional yang terefleksikan melalui bentuk hukumnya. Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak dini ketika dalam tahap penyusunan sebuah perjanjian internasional. Pilihan nomenklatur Konvensi sebagai bentuk perjanjian internasional melihatkan adanya keinginan negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi dan dikategorikan sebagai Hukum Keras. Sementara itu melalui analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat dimana tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum sehingga memungkinkan untuk dipolitisasi meskipun pilihan bentuk hukumnya adalah Hukum Keras. ]]>
<![CDATA[In Suspension: Memory of Indonesian Migrant Women Returnees in Cities ]]>
<![CDATA[Park, Kilim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.494 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1440.%p
<![CDATA[This paper attempts to propose new ways to understand Indonesian migrant women workers and their lives, particularly at the intersection of memory and urban life. I explore the role of memory in the urban life of Indonesian migrant women returnees by examining the ways in which their memory affects seemingly mundane yet central details of their new life and opens up a space to expose and disrupt the workings of state and society that pushes women into the margin. Focusing on a growing number of migrant women who are settling themselves in urban areas upon completing their work overseas, I consider how their memory, suspended in the present, contributes to normalizing the anomaly by confronting and refusing public articulations of power vis-a-vis the feminine and the rural in Indonesia.]]>
<![CDATA[Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik ]]>
<![CDATA[Sudira, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 11, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (508.724 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v11i1.1445.%p
<![CDATA[Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dikenal sebagai organisasi yang menaungi seluruhnegara, menjaga perdamaian dunia dan kestabilan diantara negara-negara. PBB memilikikewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampaitahap darurat, dimana negara yang terlibat tidak mampu menyelesaikan sendiri. Langkah yangdilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian, menjadi negosiator, atau mediator.Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akantetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkankepada beberapa tantangan. Selain itu, peranan PBB yang kurang baik pada masa Perang Dunia danPerang Dingin membuat masyarakat dunia kurang mempercayai kapabilitas PBB. Di dalam artikelini, penulis akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PBB khususnya pasukanperdamaian dan peranan PBB sebagai mediator dalam menangani konflik. Selanjutnya, akandipaparkan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh PBB dalam memperbaiki kinerjaorganisasi. Terakhir, akan dipaparkan tantangan dan prioritas PBB dalam usaha untuk meresolusikonflik dan menjaga perdamaian dunia. ]]>
