Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum"
:
39 Documents
clear
Prenuptial Agreement Terhadap Perkawinan Campuran: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia
Fitri, Winda;
Elviani, Elviani
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38916
This research discusses the scope of prenuptial agreement enforcement and legal protection for the parties that involved in mixed marriages in the event of a cancellation of the prenuptial agreement. The research method used in this article is normative research with a statutory approach and a case approach, with a case study data collection technique, which produces secondary data made from primary, secondary and tertiary law. As well as using the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo. The results article is a prenuptial agreement plays an important role in mixed marriages in protecting the rights of parties of mixed marriages. However, in the preparation of a prenuptial agreement, there are also conditions that must be fullfiled by the parties. If there has been an agreement, but it is not fulfill the requirement, then the prenuptial agreement can be canceled, in which the agreement will be assumed its never existed and the rules that were arranged will be returned to to the provisions before agreement was made
Corporate Social Resposibilty Implementation In Indonesia: Efforts To Protect Human Rights And Consumers
Ayunda, Rahmi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38917
An increase in corporate concern for the quality of people’s lives, can create social and environmental harmonization that can affect business activities. Then was born the demand for the role of the company to have Corporate Social Responsibility (CSR). This is one of the benefits companies can get from CSR activities. With the implementation of CSR in a company. The sustainability of the company will be more guaranteed, because through CSR the company has a full commitment in carrying out the mandate of the constitution and laws to improve the welfare of the community in the freedom to undergo economic practices and obtain resources for the company itself. This study aims to determine the implementation of CSR PT Aneka Tambang (ANTAM) related to Human Rights and consumers. This study uses secondary data collection techniques in the study of literature. The results of this study show respect for and protection of human rights as an inseparable part of the Company's daily operations and in interactions with stakeholders to the company's interaction with communities around the operational area. Also, ANTAM always pays attention to the quality of products produced in the production process to achieve consumers satisfaction because it realizes that customers are stakeholders who play an important role for business sustainability.
Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP
Kumala Sari, Ratna;
Kamalludin, Iqbal
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38922
Legal protection for children must begin as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state. Child protection is an embodiment of justice in a society, which must be endeavored in various fields of state and community life. This study aims to understand and examine the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code. This type of research used in this paper using the normative juridical approach method considering the problems studied and studied in addition to holding on to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain a clear, detailed and systematic picture. The results showed that the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to resolve problems that occur. In addition, legal protection is given to children starting from the investigation stage to the implementation phase of decisions in Penitentiary.
Analisis Hukum terhadap Kelalaian dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Indonesia
Tomi Siska, John;
Tantimin, Tantimin
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39120
Tindak pidana kelalaian merupakan kasus yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelakunya melainkan dikarenakan oleh kecerobohon dari pelaku sehingga kecerobohan tersebut merugikan orang lain. Namun, dari kelalaian tersebut tetap saja menimbulkan sebuah akibat. Salah satu contoh kelalaian adalah kelalaian dalam mengaliri pagar rumah dengan arus listrik yang menyebabkan kematian pada orang lain. Pengaturan mengenai akibat “kelalaian”yang menyebabkan matinya orang lain di dalam KUHP. Yakni pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk, pertama: untuk mengetahui apakah pemasangan arus listrik yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk suatu tindak pidana kelalaian; dan kedua untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian di indonesia. Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama: pemasangan arus listrik yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk ke dalam tindak pidana kelalaian; dan kedua: syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian adalah harus adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
Pengaruh Karantina Di Era Pandemi Covid-19 Terhadap Aspek Psiko-Sosial Masyarakat
Angelika, Michelle;
Utomo, Laksanto
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39200
The COVID-19 pandemic in Indonesia has had a huge impact on Indonesian society from health, legal, social, and other perspectives. With the rapid spread of the virus, the government is close to preventing and controlling the COVID-19 pandemic as early as possible. One of the measures taken is the Indonesian Government Regulation Number 21 of 2020. This is in line with the concept of Utilitarianism, which emphasizes benefits. But on the other hand, people are also social creatures who are accustomed to socializing with other communities. When facing the COVID-19 pandemic, people are ordered to isolate themselves for a prolonged period, impacting psychosocial changes. The Indonesian government determines the status of a community emergency through Presidential Decree No. 11 of 2020
Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertipikat
Wahyu Arthadana, Made
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39323
Pemilik tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat bila melakukan pengalihan hak dengan memakai syarat akan dialihkan setelah bersertipikat, maka pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut akan membayar PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh F PHTB) sebanyak dua kali yakni pada saat permohonan sertipikat dan pada saat melakukan pengalihan (jual-beli) serta membayar BPHTB sekali yakni pada saat permohonan sertipikat. Rumusan masalah yang digunakan yaitu, apakah pembayaran pajak oleh pihak penjual dalam pembayaran pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertipikat sudah memenuhi prinsip kepastian hukum. metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan Dalam permohonan hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang dialihkan setelah bersertipikat, pengenaan PPh F PHTB tidak memenuhi aspek keadilan karena akan terjadi pengenaan PPh F BPHTB berkali-kali atas subjek yang sama dan atas objek yang sama, sedangkan pengenaan BPHTB telah memenuhi aspek keadilan, karena pengenaan BPHTB kepada pemohon didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari negara, dan pengenaan BPHTB kepada pembeli didasarkan pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari pemohon hak baru selaku penjual.
Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat
Alit Yoga Maheswara, Ida Bagus
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39324
Keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat Republik Indonesia menciptakan suatu perkumpulan adat dimana masyarakatnya hidup dengan kebiasaan – kebiasaan tertentu yang berlaku di wilayah masyarakatnya masing – masing. Perkumpulan ini disebut sebagai masyarakat adat yang tunduk kepada aturan yang kebanyakan non tertulis disebut sebagai “hukum adat” . Biarpun dengan keadaan tanpa “kenormatifan” dari Negara, hukum adat sampai saat ini hidup dan tumbuh bersama masyarakat adatnya ( living law ). Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah dengan jelas mengatur mengenai pengakuan dan eksistensi masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18b, Pasal 28i Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2). Menandakan bahwa biarpun sudah melewati proses justifikasi oleh pemerintah, tidak mengubah kekuatan maupun pengaruh hukum adat itu untuk tetap diakui oleh masyarakat. Sifat fleksibel dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat hukum adatnya tersebutlah yang menjadikan hukum adat dapat mengambil tindakan menghukum / mengadili masyarakat adatnya tanpa adanya hukum tertulis dari pemerintah, padahal dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pasal tersebut. Pertama, jika suatu perintah maupun larangan ingin dibuat menjadi sesuatu yang dapat dipaksakan dan dapat diancam dengan pidana, maka larangan atau perintah tersebut harus dicantumkan dalam undang-undang pidana. Kedua, hukum tersebut tidak boleh berlaku surut (Hamzah, 2008: 40). Lalu bagaimana keadaannya dengan hukum adat ? apakah masyarakat diberikan pilihan untuk menggunakan hukum adat atau hukum pidana ? atau apakah terdapat eksklusifitas dalam hal penerapan antara hukum pidana dengan hukum adat ?
Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia
Permanasari, Ai;
Hermanto Sirait, Yohanes
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39661
Sharenting has become a phenomenon nowadays. Parents often share content in the form of photos or videos about their children through internet and social media. Unfortunately, the shared content is often detrimental to children's interests. This article aims to examine violations in the practice of sharenting and the importance of protecting children from the dangers of sharenting. This research was conducted normatively using primary, secondary, and tertiary legal materials. The statutory and conceptual approaches is used to answer the legal issues. The results showed that the practice of sharenting was carried out because of the lack of understanding from parents about the impact of sharenting on children and the lack of special rules governing violations of children's privacy by parents. There is not any guideline for children to understand what should be or should not be share on internet and social media. For this reason, a revision of legislation needs to be carried out to focus on prevention efforts and legal solutions for children and parents problem when the parents is the offenders.
Criminal Control for the Distribution of Pornographic Content on the Internet: An Indonesian Experience
Alhakim, Abdurrakhman
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v7i2.39662
The unlimited use of Information Technology (IT) has made cybercrime accessible to everyone. Technology can be very useful for daily needs, but on the other hand it can also be used irresponsibly by certain parties such as the distribution of pornographic content. The purpose of this article is to find out the regulations regarding pornography in Indonesia, to analyze the spreaders of pornographic content based on Indonesian positive law and to analyze the penalties for spreading pornographic content based on positive law in Indonesia. This research uses ‘doctrinal legal research’. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is ‘statutory and conceptual’ to help solve the problem in this research. The results showed that law enforcement officials such as the police and prosecutors prefer to use Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography to ensnare perpetrators. spreading pornographic content on the Internet which is considered more obvious and appropriate to be used as a legal basis to ensnare spreaders of pornographic content on the internet. Perpetrators can be sentenced to punishment is imprisonment and/or a fine as regulated in the law.