cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Ariwidodo
Contact Email
eko.ariwidodo@iainmadura.ac.id
Phone
+6285231042871
Journal Mail Official
jurnalkarsa@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Gedung Rektorat Lt.2, Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur km.4 Pamekasan 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Published by Institut Agama Islam Negeri Madura
ISSN : 24423289     EISSN : 24424285     DOI : https://doi.org/10.19105/karsa
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
KARSA is a peer-reviewed national journal published by Institut Agama Islam Negeri Madura. It has been nationally accredited SINTA 2 since 2017 by Ministry of Research Technology and Higher Education of Republic Indonesia. It is published twice a year (June and December). It publishes articles of research results, applied theory studies, social issues, cultural studies, and Islamic culture issues. The aim of KARSA is to disseminate cutting-edge research that explores the interrelationship between social studies and (including) culture. The journal has scope and seeks to provide a forum for researchers interested in the interaction between social and cultural aspects across several disciplines. The journal publishes quality, original and state-of-the-art articles that may be theoretical or empirical in orientation and that advance our understanding of the intricate relationship between social science and culture. KARSA accepts manuscript with a different kind of languages are Indonesian, English, Arabic, or French.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK" : 9 Documents clear
KALEBUN BEBINI’ (Kontruksi Budaya Masyarakat Madura dalam Melestarikan Kekuasaan) Tatik Hidayati Hidayati
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.525

Abstract

Fenomena kalebun bebini’ (kepala desa perempuan) pada masyarakat Madura yang semakin merebak, tidak jarang hanya sebagai penerus dan melestarikan kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh suami, bapak atau bahkan kakek mereka. Sehingga tulisan ini bermaksud mengungkap: Pertama: bagaimana konstruksi budaya Madura tentang peran dan posisi perempuan sebagai kalebun. Kedua: bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh kaum laki-laki dalam menempatkan perempuan sebagai penerus kekuasaan politik pada kekuasaan desa (kalebun). Ketiga, bagaimana relevansi potensi dan kompetensi perempuan dalam posisinya sebagai Kalebun. Selanjutnya tulisan ini akan menggunakan empat pendekatan Pertama: pendekatan subyektif, dimaksudkan untuk mengetahui alasan atau motif serta apa yang sebanarnya yang diinginkan perempuan ketika menjabat sebagai kalebun, dalam faktanya posisi kalebhun yang diperankan tidak lebih dari keinginan outside view. Kedua, pendekatan relasional, yaitu melihat pola relasi yang terbangun dalam keluarga dan masyarakat anatara laki-laki dan perempuan. Pada konteks ini proses menjadi kalebun bebhini’ telah memunculkan relasi dominatif dan subordinat melalui public transcript. Ketiga, pendekatan struktural, institusi kalebun dimaksudkan untuk membuat tatanan masyarakat yang bermartabat, dikotori oleh praktik-praktik politik kekuasaan yang tanpa makna dengan membolehkan berbagai cara, termasuk menjadi perempuan sebagai obyek keberlangsungan kekuasaan. Keempat, tulisan ini sebagai seruan moral untuk membangun kesadaraan kolektif untuk mengedepankan politik makna, dengan menjunjung integritas dalam kepemimpinan.
PERILAKU POLITIK KELAS MENENGAH MADURA Fathol Haliq
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.526

Abstract

Politik sebagai permainan seringkali menghadirkan paradoks bagi aktor politik. Masa Orde Baru, perilaku politik menghadirkan anomali yang menghadapkan masyarakat (civil society) dengan pemerintah, wacana pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) melahirkan BASSRA vis-a-vis Orde Baru. Orde Reformasi, setelah keruntuhan Orde Baru, Mei 1998, para ulama’ BASSRA tersedot ke lembaga legislatif dan eksekutif. Mereka telah menjadi bagian dari negara (state) sehingga—seharusnya—orang yang dulunya “berjuang bersama masyarakat” mengimplementasikan apa-apa yang telah diserap dalam masyarakat. Artikel hasil riset di Bangkalan dan Sumenep ini merupakan riset yang membahas dinamika perilaku politik kelas menengah Madura, terutama setelah keruntuhan Orde Baru, 21 Mei 1998 dan selesainya Pembangunan Jembatan Suramadu, 10 Juni 2009.
POLA KOMUNIKASI KELOMPOK PETANI TEMBAKAU MADURA SEBAGAI BASIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI POLITIK Tatag Handaka; Surokim -
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.527

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang pola komunikasi kelompok petani tembakau di 3 (tiga) wilayah sentra penghasil tembakau di Madura, yaitu Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu juga meneliti tentang bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi politik petani tembakau di Madura. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi kelompok, ekonomi politik dan kebijakan publik. Paradigma penelitian yang digunakan interpretif, jenis penelitian kualitatif, metode penelitian deskriptif dan instrumen penelitian observasi terlibat, wawancara dan FGD. Pola komunikasi kelompok petani tembakau terbentuk melalui tiga isu yaitu, pengadaan bibit, pupuk dan pemasaran. Opinion leader dalam komunikasi kelompok adalah klebun, pengurus pembibitan, pedagang pupuk dan juragan/bandhol.
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK ISLAM SEBAGAI RUMAH ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Kasus di DPW PPP Jatim) Nurul Azizah
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.528

Abstract

Tulisan ini mengulas peran dan fungsi dari partai politik Islam; sebagai penyerap aspirasi masyarakat dengan studi kasus di DPW PPP Jatim. Adapun Rumusan masalah secara spesifik adalah; (1) Bagaimanakah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Propinsi Jawa Timur mengimplementasikan Undang-Undang  No. 2/2008 tentang Partai Politik dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. (2) Bagaimanakah pola komunikasi politik dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ( DPW PPP ) Propinsi Jawa Timur. Perspektif kajiannya adalah sosial politik. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Implementasi Undang-undang No.02 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan secara baik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. (2) Komunikasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan sebagai penyalur aspirasi masyarakat sebagian besar telah dilakukan oleh para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur. Tiga fungsi yang tersebut adalah; fungsi legeslatif, fungsi controling/ pengawasan, dan fungsi budgeting/ anggaran telah dilaksanakan oleh para anggota DPRD Jatim dari Fraksi Persatuan Pembangunan.
MODEL PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT USING Sri Yuniati; Suyani Indriastuti; Agung Purwanto
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.530

Abstract

Lembaga sosial sebagai asosiasi berperan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat suku Using. Peran lembaga sosial dalam hal ini lembaga seni  berkaitan dengan pengembangan budaya sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat suku Using. Namun peran tersebut belum optimal dalam menunjang produktivitas masyarakat suku Using karena kurangnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pembinaan lembaga sosial dalam peningkatan produktivitas masyarakat suku Using. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan lembaga sosial yang ada di masyarakat Using belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat beberapa kebijakan untuk memberdayakan lembaga sosial namun belum sepenuhnya dirasakan oleh lembaga sosial. Oleh karena itu perlu ada pembinaan terhadap lembaga sosial khususnya lembaga seni agar mereka terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya.
PERGOLAKAN POLITIK ANTARA TOKOH MUSLIM DAN NASIONALIS PADA SAAT PENENTUAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Imam Amrusi Jailani
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.531

Abstract

Pengkajian yang  menggambarkan moment-moment krusial dan bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan amatlah urgen. Sudah dimaklumi bahwa terdapat dua faksi yang keduanya saling berkompetisi dalam menentukan dasar Negara Republik ini, yaitu  kalangan Islam, yang berpendirian bahwa dasar Negara dari bangsa Indonesia harus Islam, dan golongan golongan nasionalis “sekuler” yang memandang bahwa Negara Republik Indonesia, harus berdasarkan atas kebangsaan, bukan Islam. Memang diakui bahwa mayoritas tim perumus yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah Muslim, namun pada kenyataannya mereka tidak seia sekata dalam memposisikan Islam sebagai dasar negara, dan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa dasar Negara republik Indonesia adalah Pancasila. Pencapaian konsesus tersebut merupakan kredit point tersendiri, khususnya mengenai jiwa besar para elit atau tokoh Muslim dengan menerima Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Bagi mereka, kepentingan bangsa dan Negara berada di atas segala-galanya. Tendensi golongan, apalagi kepentingan pribadi, untuk sejenak dilupakan, demi kepentingan umat dan bangsa.
AGAMA DAN KEKUASAAN POLITIK NEGARA Nor Hasan
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.532

Abstract

Agama dan negara adalah dua entitas yang sama-sama berfungsi bagi kehidupan manusia. Jika  negara berada pada dimensi kekinian manusia yang sekuler,memenuhi kebutuhan hidup di dunia, maka agama berperan pada dimensi relegius, menyeberang dari dimensi kekinian ke alam dimasa datang.  Sejatinya keduanya berdiri sejajar, namun dalam realitasnya memiliki dinamika tersendirinya. Awalnya, agama berdiri agak merunduk di belakang negara, kemudian bergerak disampingnya, akhirnya merangkul pundak negara bahkan bertindak sebagai negara itu sendiri. Jadilah apa yang kita kenal agama-negara.  Elite agama seringkali dijadikan alat penyambung lidah penguasa pada masyarakatnya. Sehingga sering tampil sebagai nabi “negara” bukan nabi “rakyat”. Dalam kedudukannya yang serba terkungkung akhirnya agamapun tak berdaya berhadapan dengan negara.
LEMBAGA AMIL ZAKAT, POLITIK LOKAL, DAN GOOD GOVERNANCE DI JEMBER Nurul Widyawati Islami Rahayu
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.574

Abstract

Prinsip dan pilar good governance dalam lembaga amil zakat akan terimplementasi dengan baik jika mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Keberadaan ketiga komunitas (pribadi, lokal dan Organisasi Masyarakat) berimplikasi terhadap regulasi pengelolaan zakat dan menjadikan salah satu sebab tidak optimal-nya good governance lembaga amil zakat, baik secara regional maupun secara nasional sehingga implikasi keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember pada khususnya, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidak-percayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimalisasi good governance. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk good governance yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern.
RELASI AKTOR DALAM RUANG WACANA KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DI BANYUWANGI M. Hadi Makmur; Ahmad Taufiq
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v22i2.575

Abstract

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dampak kebijakan kebudayaan yang sudah diterapkan terhadap komunitas seni dan tradisi budaya Banyuwangi, khusunya Using, untuk mendiskripsikan pola relasi antar pelaku budaya dengan pemerintah daerah, dan untuk mengambarkan konstruksi model kebijakan daerah untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal Banyuwangi, khusunya Using. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan analisis trianggulasi, analisis isi, dan permodelan kebijakan. Metode untuk memperoleh data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan FGD. Hasil penelitian menemukan bahwa kebudayaan Using menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Dari hasil penelitian terkait, budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan daerah-Bupati, pelaku budaya lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, nilai ekonomis, politik, spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas dan fantasi-hiburan warga masyarakat. Beberapa dampak dari kebijakan dan relasi yang muncul adalah dampak sosial, ekonomi dan bagi budaya dan bagi budaya Using sendiri.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 2 (2025): Article in Progress Vol. 33 No. 1 (2025) Vol. 32 No. 2 (2024) Vol. 32 No. 1 (2024) Vol. 31 No. 2 (2023) Vol. 31 No. 1 (2023) Vol. 30 No. 2 (2022) Vol. 30 No. 1 (2022) Vol. 29 No. 2 (2021) Vol. 29 No. 1 (2021) Vol 28, No 2 (2020) Vol. 28 No. 2 (2020) Vol. 28 No. 1 (2020) Vol 28, No 1 (2020) Vol. 27 No. 2 (2019) Vol 27, No 2 (2019) Vol 27, No 1 (2019) Vol. 27 No. 1 (2019) Vol. 26 No. 2 (2018) Vol 26, No 2 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol. 26 No. 1 (2018) Vol. 25 No. 2 (2017) Vol 25, No 2 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol. 25 No. 1 (2017) Vol 24, No 2 (2016): Islam, Culture, and Economics Vol. 24 No. 2 (2016): Islam, Culture, and Economics Vol. 24 No. 1 (2016): Islam, Culture, and Law Vol 24, No 1 (2016): Islam, Culture, and Law Vol 23, No 2 (2015): ISLAM, BUDAYA, DAN PESANTREN Vol. 23 No. 2 (2015): ISLAM, BUDAYA, DAN PESANTREN Vol. 23 No. 1 (2015): ISLAM, BUDAYA DAN PEREMPUAN Vol 23, No 1 (2015): ISLAM, BUDAYA DAN PEREMPUAN Vol 22, No 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK Vol. 22 No. 2 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN POLITIK Vol 22, No 1 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN PENDIDIKAN Vol. 22 No. 1 (2014): ISLAM, BUDAYA DAN PENDIDIKAN Vol 21, No 2 (2013): ISLAM, BUDAYA DAN BAHASA Vol. 21 No. 2 (2013): ISLAM, BUDAYA DAN BAHASA MADUROLOGI 6 MADUROLOGI 5 MADUROLOGI 4 MADUROLOGI 3 MADUROLOGI 2 MADUROLOGI 1 Islam, Budaya dan Pendidikan Islam, Budaya dan Ekonomi Islam, Budaya dan Hukum Islam, Budaya dan Korupsi Islam, Budaya dan Perempuan Islam,Budaya dan Tourism Islam, Budaya dan Pesantren More Issue