cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Wicara diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala1 bulanan. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2022)" : 20 Documents clear
PENYEBARAN CUPLIKAN FILM DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA Komang Melinda Sulistyawati; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang bentuk pelanggaran hak cipta dan upaya proteksi hukum atas penyebaran cuplikan film di media sosial. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan mengutip, menyalin, merekam, menggandakan dan mengiklankan sebagian atau keseluruhan ciptaan orang lain, tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Penyebaran cuplikan film sebagai bentuk pelanggaran hak cipta merupakan contoh dari pembajakan. Walaupun sifatnya sementara, namun hal tersebut tetap melanggar hak cipta suatu film. Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Pelanggaran, Penyebaran ABSTRACT This study aims to understand and explore the forms of copyright infringement and legal protection efforts for the spread of film footage on social media. The writing method used is a normative research method. With a legislative and conceptual approach. The results of this study show that the act of quoting, copying, duplicating and advertising part or all of someone else's creation, without the permission of the creator or copyright holder is a copyright violation. Therefore, it is a violation of the moral rights and economic rights of the Creator. The dissemination of film footage as a form of copyright infringement is an example of piracy. Although it is temporary, it still violates the copyright of a film. Keywords: Copyright, Film, Infringement, Distribution.
PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Luh Putu Divani Anggarani Mulyawan; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p7

Abstract

Tujuan penelitian artikel ini dilakukan untuk dapat mengetahui dan juga memahami mengenai bagaimana suatu tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia bila dilihat dari perspektif hukum pidana yang berlaku serta bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dimana mengkaji dari penerapan norma serta kaidah hukum dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, tindak pidana perdagangan organ merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pengesahan Konvensi PBB yaitu UNTOC serta diatur dalam KUHP, UU No.21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang, Undang – Undang 36/2009 tentang kesehatan, Undang – Undang 35/2014 tentang perlindungan anak. Tindak pidana perdagangan organ tubuh merupakan hal yang dilarang oleh hukum, kegiatan transplantasi organ tubuh manusia tentu tidak seharusnya bertujuan untuk komersil melainkan bertujuan untuk kemanusiaan. Hukum di Indonesia sudah mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia, namun didalam beberapa peraturan perundang – undangan juga terjadi kekaburan norma. Kata kunci: perdagangan organ tubuh manusia, transplantasi, eksploitasi ABSTRACT The purpose of this article research is to be able to find out and also understand how a criminal act of trafficking in human organs is seen from the perspective of the applicable criminal law and how the responsibility of the perpetrators of trafficking in human organs is. This article research uses a normative juridical approach which examines the application of norms and legal rules and statutory approaches. The results of the research that the crime of organ trafficking is an unlawful act regulated in the Ratification of the United Nations Convention, namely UNTOC and regulated in the Criminal Code, Law No. 21 of 2007 concerning the crime of trafficking in persons, Law 36/2009 on health, Law 35/2014 about child protection. The crime of trafficking in organs is prohibited by law, human organ transplant activities are certainly not supposed to be for commercial purposes but for humanity. Law in Indonesia already regulates the trade in human organs, but in some laws and regulations there is also a blurring of norms. Keywords: human organ trafficking, transplantation, exploitation
A LABDA PACINGKREMAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH Made Chandrika Withya Nanda; Anak Agung Istri Krisnayanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p12

Abstract

Berdasarkan pada pada tulisan maka bertujuan untuk: (1) untuk dimengerti atau memahami dan dianalisis tentang status hukum dari LPD menurut hukum positif di Indonesia; dan (2) untuk dimengerti atau memahami dan dianalisis tentang dudukan hukum dari LPD dalam perjanjian hak tanggungan. Penulisan ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan jenis pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian, antara lain: (1) Labda Pacingkreman Desa dapat dikualifikasi sebagai subyek hukum ditinjau dari segi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Oleh karennaya, LPD meriliki kedudukan hukum untuk melakukan kegiatan seputar perkreditan di lingkungan desa adat; (2) LPD memiliki kedudukan hukum untuk mengingatkan diri dalam perjanjian hak tanggungan. Mengingat perjanjian ikutan ini merupakan hal penting yang harus dibuat guna melindungi kepentingan LPD sebagai kreditur dalam suatu perjanjian kredit. Kata Kunci: Labda Pacingkreman Desa, Subyek Hukum, Hak Tanggungan. ABSTRACT Based on the article, it aims to: (1) to understand and analyze the legal status of LPD according to positive law in Indonesia; and (2) to understand or understand and analyze the legal standing of the LPD in the mortgage agreement. This writing can be regarded as a normative legal research that uses a conceptual approach and legislation. The conclusions obtained from the results of the study include: (1) Labda Pacingkreman Desa can be qualified as legal subjects in terms of the statutory approach and historical approach. Therefore, the LPD has the legal position to carry out activities related to credit within the customary village environment; (2) LPD has the legal position to remind itself in the mortgage agreement. Considering this follow-up agreement is an important thing that must be made in order to protect the interests of the LPD as a creditor in a credit agreement. Keywords: : Labda Pacingkreman Desa, Legal Subjects, Hak Tanggungan
LEGALITAS PERDAGANGAN PROGRAM KOMPUTER MELALUI JEJARING SOSIAL MEDIA ONLINE Tasya Adella Dewi; Dewa Gede Rudy
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p3

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji mengenai perlindungan terhadap Pencipta terkait pembajakan atau mengkopi program komputer yang melanggar hak eksklusif dari pencipta serta legalitas perdagangan program komputer lewat jejaring sosial media melalui bisnis online ditinjau dalam ketentuan hukum yang terkait dengan KI seseorang. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual pemegang hak cipta program komputer mendapatkan perlindungan hak cipta, kemudian legalitas perdagangan program komputer lewat jejaring sosial media melalui bisnis online dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Program Komputer. ABSTRACT The purpose of writing this article is to examine the protection of creators related to piracy or copying of computer programs that violate the exclusive rights of creators and the legality of trading computer programs through social media networks through online business, reviewed in legal provisions related to a person's intellectual property rights. The method in this study uses a normative legal research type with a statutory approach and a concept approach. The results show that the intellectual property protection of computer program copyright holders gets copyright protection, then the legality of trading computer programs through social media networks through online businesses can be subject to sanctions in accordance with Article 113 paragraph (4) of the Copyright Act. elements as referred to in paragraph (3) committed in the form of piracy, shall be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiah). Key Words : Legal Protection, Copyright, Computer Programs.
PENGEMBALIAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN Stefanus Denny Christianto Setiawan; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p17

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas mengenai pengaturan pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta dikaji menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diliat terdapat problematika norma yaitu adanya kekosongan norma. Korupsi saat ini merupakan kejahatan yang luar biasa karena korupsi dapat merusak dan menimbulkan dampak yang merusak pada suatu wiIayah, baik dari segi finansial maupun sosial-politik. Itu sebabnya maka negara tentu saja harus untuk mengambil sebuah hal terkait langkah yang bagus, yang tentunya dapat dilakukan melalui bangsa, khususnya dengan mengambil aset milik para koruptor dan mengembalikannya kepada negara untuk mengembalikan ekonomi negara ini memperlihatkan bahwa saat ini pemberantasan korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pengaturan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan mekanisme pidana dan juga mekanisme dari perdata. Sementara itu saat ini masih belum diatur secara jelas mengenai pengembalian aset pelaku hasil tindak pidana korupsi maka harus terwujudnya rekonstruksi regulasi terkait dengan Undang- Undang Tipikor dengan cara memperbaharui pengaturan yang sudah ada melalui Rancangan Undang-Undang Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: pengembalian, aset, tindak pidana korupsi ABSTRACT This study aims to discuss the regulation of asset return for perpetrators of corruption as an effective way to eradicate corruption. This study uses a normative juridical method and a statutory approach and is studied using a qualitative analysis method. From the results of this study, it can be seen that there is a normative problem, namely the existence of a norm void. Corruption is currently an extraordinary crime because corruption can damage and have a detrimental impact on an area, both from a financial and socio-political perspective. That is why, of course, the state must take a good step, which of course can be done through the nation, in particular by taking assets belonging to the corrupt and returning them to the state to restore the country's economy. This shows that currently eradicating corruption is regulated in Law No. 20 of 2001. The regulation on the return of assets resulting from corruption in Law no. 20 of 2001 using a criminal mechanism as well as a civil mechanism. Meanwhile, currently it is still not clearly regulated regarding the return of assets of perpetrators of criminal acts of corruption, so there must be a reconstruction of regulations related to the Anti-Corruption Law by updating existing arrangements through the Draft Law on Returning the Assets of Actors of Corruption. Key Words: return, asset, corruption
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. PERTAMINA ATAS PELANGGARAN MEREK DAGANG OLEH PEDAGANG ECERAN DENGAN MENGGUNAKAN NAMA PERTAMINI I Wayan Krisna Surya Karawista; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p8

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau bagaimana perlindungan hukum merek dagang milik PT. Pertamina yang tercantum di Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau bisa disebut UU MIG, serta memberikan pemahaman kepada Pertamini mengenai akibat hukum jika melakukan pelanggaran Merek. Pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan analisis secara konsep hukum (analytical conceptual) dan analisis perundang-undangan (statue approach) yang di mana menggunakan UU MIG sebagai objek kajian. Hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum merek dagang sudah diatur dengan jelas dalam pasal 2 ayat (3) UU MIG. Jika ada pihak lain yang telah menggunakan merek terdaftar milik PT. Pertamina tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi baik secara perdata dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga, dan sanksi pidana yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri. Dalam ranah perdata akibat hukum bagi Pertamini karena telah melanggar UU Merek yaitu dapat dituntut ganti kerugian dan dituntut untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan Merek Terkenal yang dianggap sebagai pelanggaran, sedangkan jika di dalam ranah pidana Pertamini dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara maupun denda. Kata Kunci: Hak Merek Terkenal, Perlindungan Nama Perusahaan, PT. Pertamina. ABSTRACT This research has the aim of reviewing how the legal protection of trademarks belonging to PT. Pertamina as stated in Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications or what can be called the MIG Law, as well as providing an understanding to Pertamini regarding the legal consequences of violating the Mark. In writing this journal, the author uses a normative juridical legal research method and uses an analysis of legal concepts (analytical conceptual) and statutory analysis (statue approach) which uses the MIG Law as the object of study. After conducting the research, it can be concluded that the legal protection of trademarks is clearly regulated in Article 2 paragraph (3) of the MIG Law. If there are other parties who have used registered trademarks belonging to PT. Pertamina without a permit can be subject to sanctions both civilly by submitting an application to the Commercial Court, and criminal sanctions that can be submitted through a district court. In the civil realm, the legal consequences for Pertamini for violating the Trademark Law are that they can be sued for compensation and required to stop all actions related to Famous Marks which are considered as violations, while in the criminal realm Pertamini can be subject to sanctions in the form of imprisonment or fines. Keywords: Famous Brand Rights, Company Name Protection, PT. Pertamina.
DAMPAK PENARIKAN PASUKAN AMERIKA DARI AFGHANISTAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA HAK PEREMPUAN Kadek Meilanie Chandra Dewi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p13

Abstract

Pelanggaran ataupun perenggutan atas hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi perempuan masih terjadi walaupun hukum internasional sudah mengatur dengan sedemikian rupa aturan untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap manusia di dunia. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaruh yang timbul setelah dilakukannya penarikan Pasukan Amerika Serikat di Afghanistan kepada hak perempuan di Afghanistan dilihat dari perspektif Hukum Internasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan memberikan dampak buruk kepada hak-hak perempuan disana dikarenakan Taliban kembali mengambil alih pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran hak asasi perempuan terlebih dalam penyelesaian isu terorisme di Afghanistan, diberlakukanlah CEDAW sebagai implementasi dari Hukum Humaniter yang didasarkan kepada Keputusan Presiden yang bertujuan untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Perempuan, Humaniter, Terorisme, Diskriminasi, Hukum Internasional. ABSTRACT Violations or deprivation of human rights, especially violations of women's rights still occur even though international law has regulated in such a way the rules to protect the human rights of every human being in the world. This paper aims to discuss the effects that emerged after the withdrawal of the United States Troops in Afghanistan on women's rights in Afghanistan from the perspective of International Law. This article uses a research method that combines empirical normative research methods. The results of this study indicate that the withdrawal of American troops from Afghanistan had a negative impact on women's rights there because the Taliban took over the government again. To overcome the problem of women's human rights violations, especially in resolving the issue of terrorism in Afghanistan, CEDAW was enacted as the implementation of Humanitarian Law based on a Presidential Decree which aims to fight discrimination against women. Keywords : Violation of Women’s Right, Humanitarian, Terorism, Discrimination, International Law.
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA TRANSAKSI VIRTUAL ASSET KRIPTO Tobi Arfiandi; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p4

Abstract

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang keabsahan penggunaan asset kripto dalam bentuk bitcoin untuk digunakan menjadi alat transaksi dengan memperhatikan peraturan Undang-undang Mata Uang, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah kerugian yang ditimbulkan pada asset kripto dapat dijamin hak keperdataannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dimana metode ini melihat pada peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual hukum. Dalam penelitian ini, mencakup riset terhadap asas-asas hukum serta aspek yang berkaitan dengan pokok dalam bahasan riset. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keamanan dan perlindungan hukum bagi investor asset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor: 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 mengenai tanda daftar sebagai calon pedagang fisik asset kripto. Dalam penelitian ini ditunjukkan beberapa peraturan yang dapat digunakan jika nantinya terdapat kerugian dalam berinvestasi asset kripto serta pengaturan tentang keberadaan asset kripro di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia, Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elekteronik, dan Undang-undang tentang Mata Uang. Kata Kunci: Asset Kripto, Perlindungan Hukum, Keamanan. ABSTRACT The main objective of this judicial research is to determine the legality of using crypto assets in the form of bitcoin as a transaction tool by considering the regulations of the Currency Act, the Information and Electronic Transaction Law, and the Bank Indonesia Regulations. This study also attempts to evaluate whether losses on crypto assets can be compensated with civil rights. The normative legal method is being used in the study, which examines laws and regulations as well as the legal conceptual approach. This research includes research on constitutional principles as well as aspects related to the subject of study. The study’s outcomes show that security and legal protection for crypto asset investors are regulated in the Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Regulation Number: 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 regarding registration marks as potential physical traders of crypto assets. This article identifies numerous legislation that can be used in the case of a loss in crypto asset investments as well as law regulating the existence of crypto assets in Indonesia, which are ruled by Bank Indonesia, the Information and Electronic Transaction Law, and the Currency Law. Keywords: Crypto Assets, Legal Protection, Security.
MEKANISME PERSIDANGAN SECARA DARING (ONLINE) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR I Gusti Agung Bagus Surya prabawa; Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.io4.p18

Abstract

Penulisan ini bertujuan agar mengetahui dan menganaslisis mengenai bagaimana mekanisme persidangan secara daring pada masa pandemic covid – 19 di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Permasalahan yang penulis angkat mengenai mekanisme dalam mengimplementasikan persidangan daring oleh PERMA terkait berkas serta Persidangan Kasus Pidana di Pengadilan secara elektronik dan hambatan yang ditemui untuk penerapan persidangan sistem daring di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar pada kondisi pandemi COVID-19 Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah hukum empiris, dan mengumpulkan data penulis menggunakan teknik wawancara yang dilakukan bersama JPU di Kejaksaan Negeri Denpasar, Hakim sekaligus Advokat di Pengadilan Negeri Denpasar. Serta dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung di PN Denpasar. Hasil yang diperoleh yaitu adanya perbedaan tempat persidangan dari sistem daring dengan yang pada umumnya, kini persidangan daring (online) dilakukan melalui media zoom. Persidangan tidak bertolak belakang terhadap normal persidangan terbuka bagi umum serta investigasi hakim baik langsung maupun lisan. Bila melirik teori dari kepastian hukum serta sistem pada hukum, PERMA 4/2020 mampu merefleksikan kejelasan secara hukum serta tepat pada teori sistem hukum.Kata Kunci : Mekanisme, Persidangan Daring, Perkara Pidana. ABSTRACT This writing aims to find out and analyze how the online trial mechanism during the covid-19 pandemic is in the Denpasar District Court area. The problem that the author raises is regarding the mechanism for implementing the online trial by PERMA regarding files and the electronic trial of criminal cases in court and the obstacles encountered for implementing the online system trial at the Denpasar District Court (PN) during the COVID-19 pandemic. In this study, the type of research that the author uses is empirical law, and the author collects data using interview techniques conducted with the Public Prosecutor at the Denpasar District Attorney, Judge and Advocate at the Denpasar District Court. And with the fact approach approach, namely the approach carried out by direct research at the Denpasar District Court. The results obtained are that there is a difference in the venue for the trial from the online system with what is generally, now online trials are carried out through the media zoom. The trial does not contradict the normal trial open to the public and the judge's investigation, both directly and verbally. If you look at the theory of legal certainty and the legal system, PERMA 4/2020 is able to reflect legal clarity and is right on the theory of the legal system. Keywords: Mechanism, Online Trial, Criminal Case.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA CERITA RAKYAT YANG DI ANGKAT MENJADI FILM Putu Eka Tresna Ardiawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i04.p9

Abstract

Penulisan dari karya ilmiah ini bertujuan agar pembaca mengetahui perlindungan hukum bagi suatu karya cipta khususnya pada cerita rakyat yang ingin diangkat menjadi film dan mengetahui upaya izin yang dapat dilakukan dari hasil karya cerita rakyat yang dialih wujudkan dalam bentuk film untuk tujuan komersial. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yakni peraturan perundang-undangan ataupun data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel dengan adanya penambahan berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji di dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Pembuatan film dengan berdasarkan cerita rakyat sambil mencantumkan identitas penciptanya taklah tepat dikarena hak ciptaan terhadap folklore tergolong sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional (EBT) juga dipunyai oleh negara, terdapat pada Pasal 38 UUHC yang menyatakan “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”, berarti mengenai ini diurus dan diwakili kepada negara atau pemerintah daerah. Film tercantum didalam Pasal 40 huruf m tentang karya sinematografi dan pengubahan cerita rakyat ke dalam bentuk film terdapat pada pasal 40 huruf o yakni tranformasi atau modifikasi EBT. Hak cipta dengan ekspresi budaya tradisional terdapat suatu konsep yang berbeda seperti didalam hak cipta kepemilikannya yang menjadi hak individual sedangkan didalam ekspresi budaya tradisional dimana kepemilikannya bersifat hak komunal atau dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Kata kunci: cerita rakyat, pencipta, budaya ABSTRACT The The writing of this scientific work aims to make the reader know how to protect the law for a copyrighted work, especially in folklore that wants to be made into a film and How is the permit effort that can be made from the work of folklore that is converted into film for commercial purposes. In this writing, the author uses normative legal research methods, namely legal research carried out by examining library materials, namely statutory regulations or secondary data such as books, scientific journals, theses, articles with the addition of various sources related to the problems to be studied in this paper. in this writing. The results of this study explain that making films based on folklore while including the identity of the creator is not appropriate because the copyright to folklore is classified as one of the traditional cultural expressions (EBT) also belongs to the state, contained in Article 38 UUHC which states "Copyright on expressions of traditional culture is held by the State”, meaning that this matter is managed and represented to the state or local government. Films are listed in Article 40 letter m regarding cinematographic works and converting folklore into film form contained in Article 40 letter o, namely the transformation or modification of EBT. Copyright with traditional cultural expressions, there is a different concept, such as in copyright ownership which is an individual right while in traditional cultural expressions where ownership is communal or collectively owned by indigenous peoples. Keywords: folklore, creator, culture

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 09 (2024) Vol 13 No 08 (2024) Vol 13 No 07 (2024) Vol 13 No 06 (2024) Vol 13 No 05 (2024) Vol 13 No 04 (2024) Vol 13 No 03 (2024) Vol 13 No 02 (2024) Vol 12 No 12 (2023) Vol 12 No 11 (2023) Vol 12 No 10 (2023) Vol 12 No 09 (2023) Vol 12 No 08 (2023) Vol 12 No 07 (2023) Vol 12 No 06 (2023) Vol 12 No 05 (2023) Vol 12 No 04 (2023) Vol 12 No 03 (2023) Vol 12 No 02 (2023) Vol 13 No 1 (2023) Vol 12 No 01 (2022) Vol 11 No 12 (2022) Vol 11 No 11 (2022) Vol 11 No 10 (2022) Vol 11 No 9 (2022) Vol 11 No 8 (2022) Vol 11 No 7 (2022) Vol 11 No 6 (2022) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 10 No 12 (2021) Vol 10 No 11 (2021) Vol 10 No 10 (2021) Vol 11 No 1 (2021) Vol 10 No 9 (2021) Vol 10 No 8 (2021) Vol 10 No 7 (2021) Vol 10 No 6 (2021) Vol 10 No 5 (2021) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 9 No 12 (2020) Vol 9 No 11 (2020) Vol 9 No 10 (2020) Vol 10 No 1 (2020) Vol 9 No 9 (2020) Vol 9 No 8 (2020) Vol 9 No 7 (2020) Vol 9 No 6 (2020) Vol 9 No 5 (2020) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 8 No 12 (2019) Vol 8 No 11 (2019) Vol 8 No 10 (2019) Vol 9 No 1 (2019) Vol 8 No 9 (2019) Vol 8 No 8 (2019) Vol 8 No 7 (2019) Vol 8 No 6 (2019) Vol 8 No 5 (2019) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol. 07, No. 05, November 2018 Vol.07, No. 04, Agustus 2018 Vol. 07, No. 03, Mei 2018 Vol. 07, No. 02, Maret 2018 Vol. 07, No. 01, Jan 2018 Vol 8 No 1 (2018) Vol. 06, No. 05, Desember 2017 Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 Vol. 06, No. 03, Jun 2017 Vol. 06, No. 02, April 2017 Vol. 06, No. 01, Januari 2017 Vol. 05, No. 06, November 2016 Vol. 05, No. 05, Juli 2016 Vol. 05, No. 04, Juni 2016 Vol. 05, No. 03, April 2016 Vol. 05, No. 02, Februari 2016 Vol. 05, No. 01, Februari 2016 Vol. 05, No. 02, Juni 2015 Vol. 04, No. 03, September 2015 Vol. 04, No. 01, Februari 2015 Vol. 03, No. 03, Juli 2014 Vol. 03, No. 02, Mei 2014 Vol. 03, No. 01, Maret 2014 Vol. 02, No. 02, April 2013 Vol. 01, No. 05, November 2013 Vol. 01, No. 04, September 2013 Vol. 01, No. 03, Juli 2013 Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013 Vol 1 No 01 (2012) More Issue