cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 3 (2020)" : 15 Documents clear
Perjanjian Jual Beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Tanpa Kendaraan Pada Aplikasi Facebook Tyas Yuniawati Suroto; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p13

Abstract

This study aims to analyze the validity of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application in relation to the principle of freedom of contract and to analyze the legal consequences of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application which is expected to be a benchmark for how it should be regulated regarding selling and buy this Motor Vehicle Owner's Book in the future. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are sources of primary legal materials, sources of secondary legal materials and sources of tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is an argumentative technique and descriptive analysis technique. The results of the research show that the sale and purchase agreement for a Motor Vehicle Owner's Book without a vehicle is a valid agreement as long as the agreement meets the legal requirements of an agreement set out in Article 1320 of the Civil Code. The legal consequence of this agreement is that it can be canceled if it does not meet the subjective requirements and is null and void if the objective conditions are not met. In the BPKB sale and purchase agreement without a vehicle, it is clear that if the objective conditions are not met, then the agreement is null and void or the existence of the agreement is deemed not to exist from the start. Studi ini bertujuan ini untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta menganalisis akibat hukum dari adanya perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook yang diharapkan akan menjadi tolak ukur mengenai bagaimana seharusnya diatur mengenai jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini di masa mendatang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik argumentative serta teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa disertai kendaraan merupakan perjanjian yang sah sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari adanya perjanjian ini yaitu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan batal demi hukum apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi. Dalam perjanjian jual beli BPKB tanpa kendaraan sudah jelas apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau keberadaan perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak ada.
Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan Faisal Faisal; Ndaru Satrio; Komang Jaka Ferdian
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p02

Abstract

Mining has become an attractive and sensitive sector for the public in South Bangka Regency. This research is aimed to analyze the legal genealogy and power for evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency and to analyze the model evaluation and improvement of mining law enforcement policies in South Bangka Regency). This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, focuses on the self-concept interaction patterns, the concept of action, the concept of interaction, the concept of objects, and the concept of collective action in the community, to answer the question of the urgency of tracing legal genealogy and power for evaluation and improvements to mining law enforcement policies in South Bangka Regency. The research results suggested that the Geneology study involved revealing the relationship between law and power in the mining law enforcement policies in the South Bangka Regency which are still deemed incompatible with the principles of equality before the law, legal certainty, and legal justice. The evaluation model and improvement of mining law enforcement policies are an important part of improving mining law enforcement policies in South Bangka Regency which are based on the basic idea of state responsibility and environmental sustainability. Pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensifitif bagi publik di Kabupaten Bangka Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa geneologi hukum dan kuasa untuk evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan serta untuk menganalisis model evaluasi dan perbaikan Kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, yang menujukan pusat perhatian pada pola interaksi konsep diri, konsep perbuatan, konsep interaksi, konsep objek, dan konsep aksi bersama dalam warga masyarakat, untuk menjawab permasalahan Urgensi Penelusuran Genealogi Hukum dan Kuasa Untuk Evaluasi Dan Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, studi Geneologi terlibat dalam mengungkap relasi hukum dan kuasa dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang masih dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum. Model evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan merupakan bagian penting untuk memperbaiki kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang berpijak pada ide dasar tanggung jawab negara dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Ratna Ayu Widiaswari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09

Abstract

Abstrak Bali memiliki berbagai macam Pengetahuan Tradisional, salah satu nya terkait kuliner tradisional seperti resep-resep jajanan tradisional. Pengetahuan tradisional tersebut kemudian diekspresikan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional berupa berbagai jenis kue-kue atau jajanan tradisional. Kue tradisional Bali seperti misalnya Jaja Begina atau Jaja Uli dahulu hanya digunakan untuk keperluan upacara adat di Bali, namun sekarang telah berkembang menjadi produk bisnis dengan tampilan maupun rasa yang bervariasi dan di jual di toko modern dan sebagai oleh-oleh. Pencipta jajanan ini yang harus dilindungi agar dapat mendapatkan hak moral maupun ekonomi dari produknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisa hukum Kekayaan Intelektual yang relevan yang dapat melindungi produk jajanan tradisional khas Bali. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jajanan tradisional tidak hanya dapat dilindungi sebagai hak komunal seperti yang telah tercantum dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun juga dapat dilindungi sebagai hak individu. Jajanan tradisional khas bali yang telah diberi label tertentu sebagai daya pembeda dan dipasarkan juga dapat dilindungi melalui Hukum Merek, dan diakomodasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta jajanan khas Bali yang dimodifikasi baik dari segi rasa, tekstur, dan lainnya sangat mungkin untuk dilindungi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba I Made Bagus Suardana; I Wayan Wiryawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p07

Abstract

The legal certainty for micro, small and medium enterprises in a partnership scheme is as a franchisee. Economic growth is so fast and advanced that many regulations by the central government and regional governments issue policies that cannot be implemented and result in no guarantee of legal certainty for the community. The purpose of this paper is to review the regulation of the minister of trade regarding franchising in 2019 related to legal certainty for micro, small and medium enterprises in the framework of a franchise business. The method used in this paper is a normative legal research method by analyzing the provisions of statutory regulations. The results of this study explain that based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, the law with a higher position removes the laws that are under it, namely in the MSME partnership pattern in the franchise business, it should still use the rules in Government Regulation No. 17 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. Kepastian hukum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pola kemitraan adalah sebagai penerima waralaba. Pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat dan maju, menyebabkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan kebijakan–kebijakan yang belum dapat dilaksanakan dan berakibat tidak adanya jaminan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengkaji peraturan menteri perdagangan tentang waralaba tahun 2019 terkait kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka bisnis waralaba. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan peraturan perundang–undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori mengakibatkan hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya yaitu dalam pola kemitraan UMKM dalam bisnis waralaba sudah seharusnya tetap menggunakan aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
The Legality Issue of the Financing Contract at the Sharia Rural Banks (BPRS) and the Solution in Sharia Agreement Law Perspective Isdian Anggraeny; Wardah Dinnar Rahmadanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p14

Abstract

Sharia-based financing institutions are currently experiencing developments in the financial industry. Sharia financing provided by the BPRS is one of the ways that can be used by the community to meet their daily needs or manage their business. The use of financing certainly has the risk of default and execution of collateral which of course will be detrimental to the creditors (BPRS). Various financing problems are generally caused by the financing process that does not pay attention to legal provisions, especially sharia contract law and guarantee law. Taking the theme: "Issues on the Legality of the Financing Contract at BPRS and its solution in the Perspective of Agreement Law", this paper will examine two problems, namely: First, reviewing the validity of the Sharia financing contract at BPRS based on the Sharia Economic Law Compilation; and second, reviewing and finding the efforts that should be made by the BPRS so that the sharia financing contract meets the pillars and conditions of the contract in the Sharia Economic Law Compilation. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach method, concepts, and cases. Through this method, the following findings were obtained: First, the problem of sharia financing in BPRS Syariah lies in the non-fulfillment of the Rukun and the terms of the sharia contract in some of its financing contracts which are dominated by carelessness in applying the legal principles of financing and SOPs that have been made. Second, the BPRS and its Customers must pay attention to and understand the elements of the fulfillment of the pillars and terms of the contract in the financing contract against the rules contained in the Sharia Economic Law Compilation.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue