<![CDATA[Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia yang memerlukan upaya pengendalian secara komprehensif dan berkelanjutan. Pengendalian DBD tidak hanya bergantung pada intervensi sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder melalui dukungan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif advokasi kesehatan, keterlibatan stakeholder berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan program pengendalian DBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam upaya pengendalian kasus DBD serta mengidentifikasi bentuk keterlibatan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data nasional berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Artikel yang dipilih merupakan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2021–2025, tersedia dalam bentuk teks lengkap, dan relevan dengan topik penelitian. Hasil seleksi menghasilkan sepuluh artikel untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang terlibat dalam pengendalian DBD meliputi pemerintah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, tenaga kesehatan, masyarakat, kader kesehatan/Jumantik, keluarga, dan stakeholder lintas sektor. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi program, sedangkan sektor kesehatan berperan dalam pelaksanaan surveilans, promosi kesehatan, dan kegiatan pengendalian DBD. Masyarakat menjadi salah satu stakeholder utama karena berkontribusi dalam penerapan perilaku pencegahan dan keberlanjutan program. Faktor pendukung keberhasilan meliputi koordinasi antar stakeholder, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat, sedangkan hambatan yang ditemukan berupa keterbatasan pendanaan, koordinasi yang belum optimal, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Disimpulkan bahwa pengendalian DBD memerlukan kolaborasi antar stakeholder yang didukung oleh penguatan advokasi kesehatan, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat agar program dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.]]>
