<![CDATA[Abstract. The issuance of a Certificate of Ownership (SHM) by the National Land Agency (BPN) in the conservation forest area of Tesso Nilo National Park raises legal problems, especially related to land administration authority and legal certainty of land rights. This study aims to analyze the form of legal accountability of BPN and the legal consequences of the issuance of SHM in conservation forest areas, reviewed from the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the issuance of SHM in conservation forest areas is contrary to the principles of legality and the principle of prudence in land registration, so the certificates issued have the potential to be legally defective and can be canceled. The legal consequences of the issuance include the abolition of land rights, the return of land to the state, and the existence of administrative and legal responsibilities for land officials who issue certificates. This research is expected to contribute to land law enforcement and the protection of conservation forest areas. Abstrak Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kewenangan administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum BPN serta akibat hukum atas penerbitan SHM yang berada di dalam kawasan hutan konservasi, ditinjau dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SHM di kawasan hutan konservasi bertentangan dengan prinsip legalitas dan asas kehati-hatian dalam pendaftaran tanah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari penerbitan tersebut meliputi hapusnya hak atas tanah, pengembalian tanah kepada negara, serta adanya tanggung jawab administratif dan hukum bagi pejabat pertanahan yang menerbitkan sertifikat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum pertanahan dan perlindungan kawasan hutan konservasi. ]]>
