<![CDATA[Praktik destructive fishing merupakan salah satu bentuk tindak pidana perikanan yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut, khususnya terumbu karang sebagai habitat berbagai biota laut. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan bahan peledak, racun, maupun alat tangkap yang merusak, praktik tersebut masih ditemukan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Laut Alor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan destructive fishing, menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menanggulanginya, serta mengkaji pandangan hukum terhadap tindakan destructive fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPTD Taman Perairan Kepulauan Laut Alor, Sekretaris Bidang Pengawasan UPTD, Kepolisian Resor Alor, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa destructive fishing berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat, terutama melalui kerusakan terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan ikan, serta timbulnya konflik antarnelayan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan pendekatan penal dan non-penal. Dari perspektif hukum, destructive fishing merupakan tindak pidana yang telah diatur dan diancam sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, namun penegakan hukumnya masih belum optimal karena keterbatasan sarana, sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat.]]>
