Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Idea

Kualitas Pelayanan Perpustakaan Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Bachtiar, Sundawa
Syntax Idea Vol 2 No 2 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i2.150

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari masalah kualitas pelayanan yang masih belum optimal di Perpustakaan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Masalah tersebut muncul akibat masih belum optimalnya pelaksanaan dimensi-dimensi kualitas pelayanan di Perpustakaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan data dan informasi tentang kualitas pelayanan, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan kualitas pelayanan. Selain itu juga usaha untuk meningkatkan dan juga mendapatkan gambaran nyata tentang usaha-usaha yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, penelitian lapangan/observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan belum sepenuhnya berdasarkan dimensi-dimensi teori tersebut. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kualitas pelayanan menunjukan intensitas yang tinggi dan member pengaruh terhadap proses pengelolaan perpustakaan pada Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Kata kunci: kualitas pelayanan, kearsipan, perpustakaan
Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya) Bachtiar, Sundawa
Syntax Idea Vol 2 No 3 (2020): Syntax Idea
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i3.162

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia memasuki paradigma baru yang lebih terdesentralisasi ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.