<![CDATA[Tenaga kerja pada hakikatnya merupakan pilar utama dalam pembangunan perekonomian dalam roda pemerintahan. Sebagai bentuk optimalisasi peran tenaga kerja di Indonesia, kemudian pemerintah menghadirkan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka menciptakan efektifitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional. Peran pemerintah dalam rangka pemanfaatan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dilakukan dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia kemudian pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun walaupun telah terdapat beberapa regulasi, anomali terjadi ketika pesatnya penggunaan TKA tidak diimbangi dengan kontrol dan pengawasan pemerintah yang ketat. Problematika tersebut antara lain tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Praktik-praktik demikian akan menggerus cita dan tujuan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan dalam lingkup ketenagakerjaan. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas dapat berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal.]]>
