Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.036

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Mahasiswa Kesehatan Nestor Tanjungpura Journal Of Law Noblesse Oblige Law Journal Tanjungpura Acta Borneo Journal

Purwanti, Evi

Unknown Affiliation

Author-ID : 1581082

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Implementation of the right to health through vaccination Itasari, Endah Rantau; Erwin; Bangun, Budi Hermawan; Sagio, Ibrahim; Purwanti, Evi; Elida, Sri Agustriani; Wulandari, Ria; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia; Arsensius; Thomas, Silvester
Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : University of Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jipemas.v7i3.22170

Health is regarded as a basic human need Health is a fundamental right recognized in various international human rights instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The World Health Organization (WHO) has declared COVID-19 a global public health pandemic on January 30, 2020. Based on the data collected, there are still members of the community who have not received the Covid-19 Booster vaccine even though it is urgently given as an antiviral. Therefore, as part of an effort to increase the coverage of vaccination, it is necessary to implement a Covid-19 public dedication as the fulfilment of the right to health. The method of community-based participatory research (Community Based Participatory Research, CBPR) is implemented. The results of the vaccination activities carried out at Tanjungpura University Faculty of Law can contribute to the vaccine coverage that exists in the community. As for the number of participants of the activity was 172 (one hundred seventy-two) people consisting of 117 (a hundred seventeen) students and 61 (sixty-one) the general public. In addition, there are students and members of the community who have not received the Covid-19 Booster Vaccine while the delivery is very urgent as an anti-virus, even there are those who have never received the vaccine at all.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN SANGGAU Widiyaningsih, Agnes; Purwanti, Evi; Nafsiatun, Nafsiatun
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 2 (2025)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i2.93339

Abstrak Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat dan upaya pemerintah dalam perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat, khususnya di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris atau non doktrinal, dengan pendekatan sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan untuk pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Sanggau ditunjukkan dengan adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta beberapa Keputusan Bupati Sanggau serta upaya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan sosialisasi, koordinasi hingga pengecekan secara spasial dan lapangan untuk memastikan tanah ulayat masyarakat hukum adat secara jelas dan pasti dapat didaftarkan. Kata Kunci: Masyarakat hukum adat; Perlindungan hukum; Tanah ulayat

Analisis Faktor Kejadian TBC Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Tb Paru Dengan Pendekatan Teori Lawrence Green Purwanti, Evi; Winarti, Eko; Haryuni, Sri; Novita Agnes, Yeni Lutfiana
Jurnal Mahasiswa Kesehatan Vol. 5 No. 2 (2024): MARET 2024
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jumakes.v5i2.5537

Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki kasus TBC terbanyak di dunia. Salah satuprovinsi di Kalimantan yang memiliki kasus TBC tertinggi adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Baratmenjadi salah satu provinsi yang memiliki angka penyelesaian terendah. Rendahnya angka penyelesaiankasus TBC di Kalimantan Barat menyebabkan kasus TBC semakin meningkat. Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui faktor kejadian TBC yang berhubungan dengan perilaku pencegahan TBC paru. Jenispenelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden. Respondendalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Tanah Merah, Desa Sungai Kelik, Kecamatan NangaTayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang memiliki keluarga mengidap TBC. Data penelitiandikumpulkan menggunakan teknik kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis univariat, bivariat,multivariat, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun grand theory yang digunakan dalam penelitianini adalah teori Lawrence Green (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuantidak berpengaruh (0,129 > 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, perilaku kesehatanberpengaruh signifikan (0,043 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, sikap berpengaruhsignifikan (0,013 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, tindakan berpengaruh signifikan(0,032 < 0,05) terhadap perilaku pencegahan TBC paru, persepsi berpengaruh signifikan (0,049 < 0,05)terhadap perilaku pencegahan TBC paru.

Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Kubu Raya Dionesius, Dionesius; Purwanti, Evi; Azzaulfa, Anisa
NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas OSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena keberadaan tenaga honorer yang masih menjadi bagian tak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan daerah, meskipun status hukumnya tidak lagi diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan mengkaji implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana kedudukan hukum tenaga honorer dalam struktur kepegawaian pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana implementasi kebijakan terkait tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dalam kajian perundang-undangan. Hasil penelitian ini melihat kedudukan hukum tenaga honorer dalam pemerintahan daerah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik balik penting, dengan hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), secara implisit menghapus pengakuan terhadap tenaga honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 semakin mempertegas kebijakan penghapusan ini, mewajibkan semua tenaga honorer menyelesaikan status kepegawaiannya paling lambat tahun 2023 melalui mekanisme pengangkatan PPPK. Analisis menyimpulkan bahwa tenaga honorer kini berada dalam posisi transisi menuju penghapusan, tanpa landasan hukum yang kuat dalam sistem kepegawaian negara dan hanya diberikan masa transisi untuk beralih menjadi PPPK atau keluar dari sistem kepegawaian pemerintah.

Baselines Issues In Determining The Delimitation Of Indonesia's Maritime Boundaries With Neighboring States Purwanti, Evi; Anhari, Radifan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6493

Maritime boundaries play a strategic role in determining a state's sovereignty limits, managing natural resources, and maintaining national security and stability. The establishment of a baseline is a crucial element in maritime boundary delimitation, especially for archipelagic states such as Indonesia. This study aims to identify the legal effects of the baseline and analyze the challenges Indonesia faces in applying the maritime delimitation provisions under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Based on the analysis, the findings reveal two primary factors influencing Indonesia's application of baseline provisions under UNCLOS 1982. First, the supporting factors include: the legal certainty of a maximum 12-nautical-mile territorial sea; the legal guarantee for the exploration and exploitation of marine natural resources that better fulfills the element of equity for developing countries; and UNCLOS 1982’s flexibility in accommodating the geographical and geological uniqueness of coastal states through various baseline classifications and state types. Second, there are challenges in implementation, including: vague interpretations of several UNCLOS provisions, which lead to divergent state practices in drawing baselines; the absence of sanctions or formal reprimands for violations, leaving such deviations uncorrected unless resolved through international adjudication; and technical inconsistencies in determining maritime boundary coordinates, which complicate consensus between neighboring states. This study underscores the importance of adopting innovative legal approaches and enhancing coordination among national and international institutions to ensure the legitimate and sustainable enforcement of Indonesia’s maritime boundaries.

Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas Thomas, Silvester; Itasari, Endah R.; Sagio, Ibrahim; Bangun, Budi H.; Elida, Sri Agustriani; Purwanti, Evi; Wulandari, Ria; Arsensius, Arsensius; Erwin, Erwin; Darajati, Muhammad Rafi; Kinanti, Fatma Muthia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4335

Kenakalan remaja di Pontianak, yang mencakup pelanggaran aturan sekolah, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas, mencerminkan fenomena sosial dan psikologis kompleks. Penyebabnya meliputi faktor internal seperti perubahan emosional dan sosial, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan tekanan teman sebaya. Pontianak, dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, turut memengaruhi perilaku remaja. Penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman psikologis dan sosial dalam mengatasi masalah ini. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA 3 Pontianak bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kenakalan remaja melalui pendekatan holistik, melibatkan siswa, guru, dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup penyuluhan, workshop, dan peningkatan koordinasi antar stakeholder untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan positif. Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan antusiasme peserta, dengan harapan program ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah perilaku negatif dan meningkatkan kualitas pendidikan di Pontianak.

Dampak Delimitasi Maritim Terhadap Masyarakat Pesisir di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat Alfarisi, Muhammad Salman; Darajati, Muhammad Rafi; Purwanti, Evi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.13535

Penelitian ini membahas dampak delimitasi maritim yang belum disepakati terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, Indonesia. Topik ini dipilih karena lautan, sebagai kekayaan berharga bagi negara-negara maritim, sering menjadi pusat ketegangan dan konflik, terutama terkait wilayah delimitasi maritim yang belum disepakati antara negara tetangga. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak delimitasi maritim terhadap hak dan mata pencaharian nelayan di Tanjung Datu serta menyoroti ancaman terhadap tradisi, mata pencaharian, dan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah ini akibat ketidakjelasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional terkait delimitasi maritim, sementara pendekatan hukum empiris melibatkan studi kasus di Tanjung Datu. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak utama delimitasi maritim adalah pada aspek ekonomi, dengan perubahan hak akses dan ketidakpastian ekonomi; dampak sosial berupa ancaman terhadap keamanan masyarakat pesisir; serta dampak budaya terkait kekhawatiran terhadap pelestarian budaya dan tradisi. Konflik antara Indonesia dan Malaysia juga menimbulkan ketidakpastian hukum wilayah perairan tangkap ikan nelayan. Urgensi penyelesaian delimitasi maritim yang adil dan berkelanjutan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, serta menciptakan kondisi stabil dan sejahtera bagi komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Title: Impact of Maritime Delimitation on Coastal Communities at the Indonesia-Malaysia Border in West Kalimantan This study examines the impact of unresolved maritime delimitation on coastal communities, particularly fishermen in Tanjung Datu, West Kalimantan, Indonesia. The topic was chosen because oceans, as valuable assets for maritime countries, often become centers of tension and conflict, especially regarding unresolved maritime boundaries between neighboring countries. The purpose of this research is to identify the impact of maritime delimitation on the rights and livelihoods of fishermen in Tanjung Datu and to highlight threats to the traditions, livelihoods, and economies of coastal communities in this region due to the unclear maritime boundaries between Indonesia and Malaysia. The research methodology combines normative legal and empirical approaches. The normative legal approach analyzes the international and national legal frameworks related to maritime delimitation, while the empirical legal approach involves a case study in Tanjung Datu. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, focusing on economic, social, and cultural impacts. The research findings indicate that the primary impact of maritime delimitation is economic, with changes in access rights and economic uncertainty; the social impact includes threats to the security of coastal communities; and the cultural impact relates to concerns about preserving cultural heritage and traditions. The conflict between Indonesia and Malaysia also creates legal uncertainty regarding the fishing waters of fishermen. There is an urgency to resolve maritime delimitation fairly and sustainably to accommodate the needs of coastal communities, preserve their cultural heritage, and create stable and prosperous conditions for coastal communities that rely on marine resources.

IMPLIKASI KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERSEROAN PERORANGAN Sanea, Madelin; Purwanti, Evi; Ismawartati, Ismawartati
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58928

Abstract To improve economic conditions which are categorized as still low, the government as the holder of the regulatory function opens opportunities for micro and small business actors to establish businesses which are realized through simplification of business establishment registration and capital exemption by adopting the World Bank program, namely EODB (Ease of Doing Business) as an indicator. ease of doing business in a country. The application of EoDB contained in Article 109 of the Job Creation Law Number 11 of 2020 affects Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which through this rule is recognized as a legal entity, namely an Individual Company based on Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Capital Company's Foundation and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. This study examines the implications of financial statement obligations on individual companies, from the perspective of EoDB or the ease of doing business index adopted by Indonesia from the World Bank. This study uses a normative juridical approach, which consists of primary and secondary legal materials. The research method used in the preparation of this thesis is a normative juridical legal research method. The form of research used by the author is analytical perspective research. The technique used in collecting data is a literature study and the data analysis technique used by the author in this paper is qualitative analysis. The result of this research is that the implication of this financial statement obligation gives a burden to the community in carrying out micro and small businesses. First, the obligation of financial statements that are contrary to the perspective of EODB, secondly, the obligation of Financial Statements cannot support Micro and Small Businesses, and thirdly, the existence of Financial Reporting Obligations in Individual Companies causes difficulties for the community in carrying out Micro and Small businesses. administrative in the form of: a. written warning; b. cessation of Iraq's access to services; or c. revocation of legal entity status.AbstrakUntuk memperbaiki kondisi perekonomian yang dikategorikan masih rendah, pemerintah selaku pemegang fungsi regulator membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan usaha yang direalisasikan melalui penyederhanaan pendaftaran pendirian usaha dan pembebasan modal dengan mengadopsi program Bank Dunia yaitu EODB (Ease of Doing Bussiness) sebagai indikator kemudahan berbisnis dalam suatu negara. Penerapan EoDB yang terdapat pada Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempengaruhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana melalui aturan ini diakui suatu badan hukum yaitu Perseroan Perseorangan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi kewajiban laporan keuangan pada Perseroan Perorangan, dalam prespektif EoDB atau Indeks kemudahan berusaha yang diadopsi oleh Indonesia dari Bank Dunia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Bentuk penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian prespektif analisis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi Pustaka dan Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini, ialah dengan adanya implikasi pada kewajiban laporan keuangan ini memberikan beban kepada masyarakat dalam melaksanakan usaha mikro dan kecil. Pertama kewajiban laporan keuangan yang bertentangan dengan perspektif EODB, kedua kewajiban Laporan Keuangan tidak dapat menunjang Usaha Mikro dan Kecil, dan ketiga adanya Kewajiban Laporan Keuangan pada Perseroan Perorangan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha Mikro dan Kecil.Adapun akibat dari adanya laporan keuangan ialah sanksi admintratif berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian irak akses atas layanan; atau c. perrcabutan status badan hukum.

LEGALITAS AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Susilowati, Tri; Nuryanti, Aktris; Purwanti, Evi
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 3, No 2 (2025): Volume 3, Issue 2, April 2025
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v3i2.94118

Abtsract The holding of a General Meeting of Shareholders (GMS) is preceded by a summons for a GMS to ensure that shareholders know when and where the GMS is held and know what will be discussed or decided in the GMS based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). There are cases where the GMS was held without summoning shareholders, which has an impact on the legality of the deed of minutes of the GMS in this case the GMS-LB made by a Notary. The formulation of the research problem is as follows: 1. How is the legality of the GMS-LB Deed made without the knowledge of one of the shareholders? 2. What are the legal consequences of the GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders? The method used is Normative legal research. The results of this study are that the legality of a GMS-LB deed made without the knowledge of one of the shareholders is legally valid because it has been stated by a notary in an authentic deed. This applies as long as there is no judge's decision stating it is invalid, based on the case example in Decision No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Based on the Decision, the deed of the RUPS-LB is invalid because it violates the provisions of the applicable laws and regulations. As a result, the deed of the RUPS LB, which originally had perfect evidentiary force, was then degraded into a deed under hand. Abstrak Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didahului dengan pemanggilan RUPS untuk memastikan pemegang saham mengetahui kapan dan dimana RUPS diselenggarakan dan mengetahui apa yang akan dibahas atau diputuskan dalam RUPS berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Terdapat kasus penyelenggaraan RUPS dilangsungkan tanpa melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham, sehingga berdampak terhadap legalitas akta berita Acara RUPS dalam hal ini RUPS-LB yang dibuat oleh Notaris. Adapun rumusan masalah penelian sebagai berikut: 1. bagaimana legalitas Akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? 2. bagaimana akibat hukum terhadap akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini adalah legalitas suatu akta RUPS-LB yang dibuat tanpa sepengetahuan salah satu pemegang saham adalah sah secara hukum karena telah dituangkan oleh notaris ke dalam akta otentik. Hal ini berlaku sepanjang tidak ada putusan hakim yang menyatakan tidak sah, berdasarkan contoh kasus dalam Putusan No. 315/PDT/2021/PT.Mdn. Berdasarkan Putusan tersebut, akta RUPS-LB menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukumnya akta RUPSL-LB tersebut yang semulanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kemudian terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

PENYELESAIAN HUKUM DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA TERHADAP AHLI WARIS MUSLIM Editya, Melia Lovy; Purwanti, Evi; Djun'Astuti, Erni
Tanjungpura Acta Borneo Jurnal Vol 1, No 2 (2023): Volume 1, Issue 2, April 2023
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tabj.v1i2.58938

Abstract The Toba Batak indigenous people are people who are thick with the prevailing customary system. Talking about the Batak, it means talking about the indigenous Batak community, the majority of which are non-Muslim communities, of course also in matters that are closely related to inheritance, religious backgrounds, gender domination, and the like. This study has the following research objectives, namely to analyze the rule of law in the settlement of Batak Toba customary inheritance disputes for Muslim and non-Muslim heirs and to analyze legal reviews in the settlement of Toba Batak customary inheritance disputes against Muslim heirs using a juridical research methodology. normative, the results obtained in the form of solving problems in the distribution of Batak Toba traditional inheritance through family deliberation, mandatory wills based on Supreme Court Decision No. 368K/AG/1995 and Court Decision No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg concerning Status Determination for Muslim Heirs in the Inheritance of Non-Muslim Heirs.Abstrak Masyarakat adat Batak Toba merupakan masyarakat yang kental akan sistem adat yang berlaku. Berbicara tentang Batak, artinya berbicara tentang masyarakat adat Batak yang mayoritas merupakan masyarakat non muslim, tentu juga dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan kewarisan, latar belakang perbedaan agama, dominasi gender yang terus diindahkan dan sejenisnya. Penelitian ini memiliki tujuan penelitan sebagai berikut, yaitu untuk menganalisis aturan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba bagi ahli waris yang muslim dan non-muslim dan untuk menganalisis tinjauan hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba terhadap ahli waris muslim dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka didapatkan hasil penelitian berupa penyelesaian masalah dalam pembagian waris adat Batak Toba melalui musyawarah keluarga, wasiat wajibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan Putusan Pengadilan No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tentang Penentuan Status Bagi Ahli Waris Muslim Dalam Harta Waris dari Pewaris Non-Muslim.

Co-Authors . Ria Wulandari AA Sudharmawan, AA Aktris Nuryanti, Aktris Alfarisi, Muhammad Salman Anhari, Radifan Arsensius Arsensius, Arsensius Asikin, Asikin Azzaulfa, Anisa Bangun, Budi H. Budi Hermawan Bangun Dionesius, Dionesius Djun'astuti, Erni Editya, Melia Lovy Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erwin Erwin Erwin Fatma Muthia Kinanti, Fatma Muthia Hudana, Uray Nada Afifa Ismawartati, Ismawartati Itasari, Endah R. M. Rafi Maharani, Chandra Nafsiatun Novita Agnes, Yeni Lutfiana Sagio, Ibrahim Sanea, Madelin Simanungkalit, Rosinton Sri Haryuni Thomas, Silvester Tri Susilowati Widiyaningsih, Agnes winarti, eko

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search