Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Salasika Jurnal Penelitian Inovatif Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat MANGGALI
surayda, helen intania
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai Perlindungan Hukum Remaja Perempuan Surayda, Helen Intania; Astanti, Dhian Indah; Setyowati, Endang
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): JIPPM - Juni 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.445

Abstract

Kekerasan tanpa disadari dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id sejak 1 Januari 2024 hingga 26 Februari 2024 sebanyak 2.994 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 255 kasus dengan lokasi kejadian salah satunya di sekolah. Kekerasan seksual (KS) tertinngi dilakukan oleh pacar dengan usia korban 13-17 tahun. Data catahu Komnas Perempuan Tahun 2023, KS masih mendominasi di tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus. Data tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki, maka bertolak dari pemikiran dan data diatas tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan penyuluhan kepada Siswa MA Nahdlatut Thullab tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan PKM ini, siswa memperoleh tambahan wawsan, informasi dan pemahaman yang ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %.
The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence Surayda, Helen Intania
Salasika Vol 4 No 1 (2021): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3499.53 KB) | DOI: 10.36625/sj.v4i1.73

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
Implementasi Paris Agreement Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon Surayda, Helen Intania; Nuryanto, Ahmad Dwi; Setyowati, Endang
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 4 (2024): JUPIN November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.501

Abstract

Perjanjian Paris menggambarkan aksi lingkungan telah dikuti oleh 4 tanda yaitu: menetapkan jalan kecil yang jelas untuk emisi masa depan, mengakui resiko dari dampak iklim, menggeser pendanaan ke arah rendah karbon, dan pembangunan berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Awal 2015, suhu udara menembus rekor global dengan peningkatan rata-rata temperatur 0,8°C. Suhu global akan 1,5°C lebih panas di atas level 1850-1900 pada tahun 2040 dan berpotensi mengalami kenaikan sebesar 4°C bila ketiadaan tindakan negara-negara menangani perubahan iklim.. Indonesia bekerjasama dengan Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui program rendah karbon. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Paris Agreement kerjasama Indonesia dengan Ingris dalam program rendah karbon. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam Perjanjian Paris, kepentingan internal dan eksternal Indonesia yang ingin dicapai diantaranya yaitu; 1) struktur dan sistem internasional yang aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, 2) partisipatif aktif menjalankan kewajiban dalam menghadapi tantangan dan ancaman krisis iklim dan 3) pembangunan citra positif Indonesia di arena Internasional. Bagi Indonesia Perjanjian Paris telah mendorong akomodasi dalam menciptakan peraturan global yang memuat nilai keadilan dan keseimbangan. Implementasi isi Paris Agreemement Kerjasama Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon yang dilaksanakan di Kota Semarang diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) memahahami tantangan mobilitas bagi kelompok rentan melalui pendekatan partisipatif, 2) rancang bersama tindakan percontohan atau urbanisme taktis untuk meningkatkan aksesbilitas dan 3) dokumentasi metode dan pembelajaran kedalam kerangka kerja untuk replikasi dan perluasan program.
Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Surayda, Helen Intania; Yulistyowati, Efi; Nuryanto, Ahmad Dwi
Manggali Vol 5 No 1 (2025): Manggali
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ivet

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31331/manggali.v5i1.3557

Abstract

Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimluyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.
PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK SIBER Surayda, Helen Intania; Dwi Nuryanto, Ahmad; Suwandi, Dedi; Hartono Ilham, Ismoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10348

Abstract

Perang siber adalah suatu kondisi konflik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikas dimana menjadi sebuah fenomena sosial dalam relasi internasional yang menjadi masalah serius bagi bangsa-bangsa di dunia dalam membangun stabilitas internasional. Mmenghadapi variasi bentuk perang siber, dibutuhkan adanya proses pembangunan nasional berbasis keamanan siber/cyber security sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa bangsa-bangsa di dunia. Perang siber sesungguhnya merupakan bentuk dari perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Kekosongan dalam literatur hukum internasional membuat model serangan siber semakin menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik siber, yang melibatkan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan digital, menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada dapat diterapkan dalam konteks konflik ini. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal study research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari bahan primer dan sekunder. Tantangan HHi dalam mengatur konflik siber mulai dari definisi, pelacakan pelaku, perlindungan masyarakat, sampai penyesuaian hukum dengan teknologi baru. Diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kerja sama antar negara, dan penguatan cara penegakan hukum agar perlindungan kemanusiaan tetap terjaga di zaman digital. HHI dapat diterapkan pada konflik siber tetapi perlu adaptasi melalui instrumen baru atau interpretasi progresif sebagaimana Kasus Rusia-Ukraina yang menjadi bukti urgensi penyesuaian hukum.
Co-Authors Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dwi Nuryanto, Ahmad Endang Setyowati Hartono Ilham, Ismoro Nuryanto, Ahmad Dwi Suwandi, Dedi Yulistyowati, Efi