Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Solusi RIO LAW JURNAL Jurnal Bisnis Mahasiswa JYRS: Journal of Youth Research and Studies VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Pawari, Rahmiati Ranti
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Agustina, Enny; Eryani, Susanti; Dewi, Virna; Pawari, Rahmiati Ranti
Solusi Vol 19 No 2 (2021): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v19i2.357

Abstract

One form of protection of human rights is providing legal assistance. This research discusses the role and position of legal aid institutions from a human rights perspective as well as the role of the state in empowering legal aid institutions as a means of legal protection in society. This study uses a normative research method, in which the data sources used come from literature books, law magazines, legal journals, and other library materials. The conclusion of this research is that legal aid is the most human right of every person and is guaranteed by the laws of Indonesia. In fact, legal aid activities are currently running in accordance with the expectations of the community, as outlined by the provisions of the prevailing laws and regulations. Its functions and roles as law enforcement officers in the field of counseling and information as well as legal reform, until now have been very helpful and seen in the practice of constitutional law in Indonesia. The provision of legal aid as a state obligation to fulfill the constitutional rights of citizens is expanded in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid by involving not only advocates, but also paralegals, lecturers and law faculty students.
Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of ll Solar Fuel Using Expedion Truck in West Bangka (Case Studies PN Mentok Decion Number: 43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk) Herlina, Herlina; Riyadi, Eko; Dewi, Virna; Yuliana, Sri; Pawari, Rahmiati Ranti; Rindiani, Anis
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal JYRS Juni 2024
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v5i1.4522

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.
Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Pesanan Melalui Aplikasi Ojek Online Di Pangkalpinang Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pawari, Rahmiati Ranti
VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i2.3296

Abstract

Membahas tentang pembatalan pesanan melalui aplikasi ojek online dari perspektif hukum bisnis, serta implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus, hukum, dan analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak melalui aplikasi merupakan perbuatan melawan hukum, penggunaan layanan pada aplikasi termasuk perjanjian. Serta pembatalan pesanan secara sepihak dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Untuk itu, konsumen yang menggunakan aplikasi diharapkan mematuhi aturan layanan aplikasi ojek online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen agar dalam menggunakan jasa dalam aplikasi lebih bertanggung jawab dan beritikad baik, serta memberikan pemahaman hukum bagi pengemudi ojek online apabila terjadi pembatalan sepihak berdasarkan hukum yang berlaku
Upaya Pemerintah Desa Teru Dalam Menangani Masalah Pemberhentian Hubungan Kerja Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Teru Pawari, Rahmiati Ranti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v9i2.3762

Abstract

During the Covid-19 pandemic, many workers in Indonesia had to be laid off and even had their employment terminated. This is also experienced by the community in Teru Village, Simpang Katis District, Bangka Regency. The government has made various efforts to overcome this, starting from implementing pre-employment cards, BLT, social assistance for MSMEs, and so on. The method used in this research is a normative legal research method, namely research on library materials that are relevant to the problem to be analyzed, whether in the form of primary legal materials, secondary legal materials, or tertiary legal materials. The research results concluded that the Teru Village Government took strategic steps to help residents affected by the Covid 19 pandemic by allocating funds from the APBDes, in collaboration with the Bangka Regional Government and stakeholders
Pembangunan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang bagi Negara dalam Menghadapi Transformasi Teknologi Asriani, Asriani; Irvita, Misnah; Tribuana, Robi Rendra; Pawari, Rahmiati Ranti
Jurnal Bisnis Mahasiswa Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Bisnis Mahasiswa
Publisher : PT Aksara Indo Rajawali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60036/jbm.v5i1.324

Abstract

Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi pembangunan hukum. Transformasi teknologi yang cepat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum di tengah perkembangan teknologi informasi, seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, dan e-commerce. Selain itu, penelitian juga mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, seperti kekurangan infrastruktur hukum dan keterbatasan sumber daya manusia, terdapat peluang untuk inovasi dalam penyusunan regulasi yang adaptif terhadap teknologi.
Implikasi Hukum Perjanjian terhadap Pendaftaran dan Pengalihan Hak atas Merek Dagang Pawari, Rahmiati Ranti
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1775

Abstract

Merek dagang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menjadikannya objek hukum dalam bentuk perjanjian. Penelitian ini mengkaji kedudukan merek dagang sebagai objek perjanjian dan implikasi hukum perjanjian terhadap proses pendaftaran dan pengalihan hak merek berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian menjadi dasar hukum bagi pengalihan hak merek, namun efektivitasnya bergantung pada pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Implikasi hukum timbul apabila perjanjian tidak diikuti pendaftaran, yang dapat menyebabkan sengketa kepemilikan dan hilangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum perjanjian dan sistem administrasi merek menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Merek dagang berfungsi sebagai tanda pengenal produk dan jasa, merepresentasikan reputasi dan kualitas. Sebagai objek perjanjian, merek dagang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, termasuk dalam hal perjanjian, khususnya terkait penggunaan, pengalihan, atau pemberian lisensi
Menakar Kepailitan Digital: Urgensi Reposisi Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce di Indonesia: Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce Abdalla, RM. Sheridan; Rindiani, Anis; Pawari, Rahmiati Ranti
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12476

Abstract

The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced various e-commerce platforms that serve as the backbone of national electronic commerce. However, the phenomenon of bankruptcy or collapse of major e-commerce platforms, as seen in several national marketplace cases, raises serious concerns regarding consumer protection. This research aims to analyze legal gaps in consumer protection when e-commerce platforms face bankruptcy and examine the urgency of repositioning consumer protection mechanisms in the context of digital bankruptcy. The research employs a normative juridical approach with comparative analysis of existing bankruptcy and consumer protection regulations. The findings reveal that conventional bankruptcy provisions in Law No. 37 of 2004 are inadequate to accommodate the unique characteristics of digital platforms, particularly regarding consumer fund protection, resolution of pending transactions, and responsibility for consumer personal data. This situation is exacerbated by weak coordination between consumer protection agencies and curators in bankruptcy proceedings. The research recommends the need for lex specialis reformulation governing digital platform bankruptcy with consumer protection as the primary priority, establishment of specially protected escrow account mechanisms, and strengthening the role of BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) in handling digital bankruptcy disputes.
Co-Authors Abdalla, RM. Sheridan Anis Rindiani Asriani Asriani, Asriani Dewi, Virna Eko Riyadi, Eko Enny Agustina Eryani, Susanti Herlina Herlina Misnah Irvita Robi Rendra Tribuana Sri Yuliana